Beranda blog Halaman 248

DPR Minta Pemerintah Pastikan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Tepat Sasaran

redaksi2
-
0
DPR Minta Pemerintah Pastikan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Tepat Sasaran

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan sinkronisasi data peserta dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

“Verifikasi dan sinkronisasi data mutlak dilakukan agar kebijakan ini tidak salah sasaran.

DPR akan ikut mengawasi agar penghapusan tunggakan benar-benar berbasis data dan bukan sekadar pendekatan administratif,” kata Netty dikutip di Jakarta, Jumat.

Netty menilai kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, ia menekankan perlunya verifikasi dan validitas data penerima manfaat.

Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu juga menekankan bahwa sinkronisasi antara data BPJS Kesehatan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan di daerah sangat penting untuk memastikan hanya peserta yang benar-benar tidak mampu yang menerima manfaat kebijakan tersebut.

“Penghapusan tunggakan tidak boleh diberikan tanpa proses verifikasi yang teliti. Kemudahan ini hanya untuk peserta yang memenuhi kriteria tidak mampu,” ujarnya.

Netty juga menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar dalam implementasi kebijakan pemutihan. Ia mengingatkan agar langkah pemerintah ini tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi peserta yang disiplin membayar iuran.

Selain itu, Netty juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan agar kebijakan pemutihan tidak menimbulkan beban fiskal.

“Pemutihan jangan sampai membuat masyarakat berpikir bahwa menunggak bisa dimaafkan. Kesadaran membayar iuran harus terus ditumbuhkan sebagai bentuk gotong royong sosial dalam menjaga kesehatan bersama,” katanya menegaskan.

Netty menyampaikan pula bahwa DPR mendukung langkah pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, namun akan memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan hati-hati, adil, dan berpihak kepada masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka kesempatan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada akhir tahun ini.

Muhaimin meminta peserta yang memiliki tunggakan untuk bersiap melakukan registrasi ulang agar kepesertaan BPJS Kesehatan dapat aktif kembali setelah program pemutihan diberlakukan.

“Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini,” katanya. (ANT/KN)

Penerapan Pajak Elektronik, DPRD Apresiasi Langkah Pemkab Berau

redaksi2
-
0
Penerapan Pajak Elektronik, DPRD Apresiasi Langkah Pemkab Berau

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kini mulai menerapkan sistem pajak daerah berbasis elektronik sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, yang menilai kebijakan tersebut merupakan lompatan penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Hal tersebut tentu harus didukung. Selain memenuhi rekomendasi dari KPK dan arahan Kemendagri, ini juga menjadi upaya Pemkab Berau menghadirkan layanan publik yang baik,” ujarnya.

Agus menjelaskan, penerapan sistem pajak digital bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui sistem berbasis elektronik, setiap transaksi pajak dapat dipantau secara terbuka, sehingga meminimalkan potensi kebocoran dan memperkuat transparansi keuangan daerah.

“Digitalisasi pajak bukan hanya tentang sistem, tetapi juga tentang kepercayaan publik. Dengan sistem ini, semua bisa dipantau secara terbuka,” tegasnya.

Ia menilai, keberhasilan implementasi sistem pajak elektronik sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Dukungan dari pelaku usaha, instansi teknis, serta masyarakat diperlukan agar sistem ini dapat berjalan optimal dan benar-benar membawa manfaat bagi daerah.

Selain memperkuat tata kelola, Agus menyebut kebijakan ini sejalan dengan visi nasional menuju pemerintahan digital yang efisien, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.

“Ketika tata kelola daerah sudah efisien dan transparan, otomatis pendapatan meningkat, dan hasilnya bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tambahnya.

Dengan penerapan sistem pajak elektronik ini, Berau diharapkan dapat menjadi salah satu daerah pelopor transformasi digital di Kalimantan Timur, sekaligus contoh bagi kabupaten lain dalam mewujudkan sistem pemerintahan modern dan transparan. (gs/adv)

Rahman Minta Pemkab dan PLN Percepat Pembangunan Jaringan Listrik

redaksi2
-
0
Rahman Minta Pemkab dan PLN Percepat Pembangunan Jaringan Listrik

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menyoroti lambatnya pemerataan jaringan listrik di sejumlah wilayah, terutama di kawasan pedalaman Kabupaten Berau. Ia menilai ketersediaan energi listrik menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Tanpa energi yang memadai, pembangunan akan berjalan timpang. Pemerintah daerah harus mempercepat pemerataan pasokan listrik hingga pelosok,” ujarnya.

Rahman menegaskan, hingga kini masih ada daerah yang belum sepenuhnya menikmati layanan listrik secara optimal. Kondisi ini dinilainya memperlebar kesenjangan pembangunan, karena listrik menjadi prasyarat penting bagi kemajuan sektor ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik.

Menurutnya, di era modern saat ini listrik tidak lagi bisa dianggap sebagai kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan, katanya, keberadaan listrik kini sejajar pentingnya dengan akses internet yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat.

“Listrik dan internet sudah menjadi kebutuhan dasar keseharian kita. Sudah seharusnya akses itu tersedia merata di seluruh wilayah Berau,” tegasnya.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk berkoordinasi secara intensif dengan PLN dan kementerian terkait dalam mempercepat pembangunan serta perluasan jaringan listrik. Rahman juga menekankan pentingnya pengawasan agar setiap proyek kelistrikan berjalan sesuai target dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dengan infrastruktur yang merata akan menjadi pondasi kuat bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat Berau,” tutupnya. (gs/adv)

Sujarwo Arif Widodo Dorong Berau Kurangi Ketergantungan dari Batu Bara

redaksi2
-
0
Sujarwo Arif Widodo Dorong Berau Kurangi Ketergantungan dari Batu Bara

BERAU – Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara yang selama ini menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, ketergantungan yang berlebihan terhadap batu bara sangat berisiko, karena komoditas tersebut bersifat tidak terbarukan dan memiliki harga yang fluktuatif di pasar global.

“Kebergantungan terhadap batu bara harus mulai kita kurangi. Batu bara itu sumber daya yang tidak terbarukan, dan harganya sangat fluktuatif tergantung pasar dunia. Jika terus bergantung, saat sumber ini habis atau harga turun, ekonomi daerah akan terpukul,” ujarnya.

Sujarwo menilai, pemerintah daerah perlu lebih agresif menggali potensi PAD dari sektor-sektor lain seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, serta energi terbarukan. Dengan demikian, Berau memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan pengalaman beberapa tahun lalu ketika harga batu bara anjlok dan berdampak langsung pada penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi itu, kata dia, menjadi pelajaran penting agar Berau tidak kembali terjebak pada ketergantungan ekonomi yang rapuh.

“Ini peringatan bagi kita semua untuk mulai serius mempersiapkan pengganti tambang. Kita harus memperkuat sektor lain sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” tegasnya.

Politikus ini juga menyoroti perlunya perencanaan strategis lintas sektor antara kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi baru.

“RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) harus menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan. Dengan fokus yang serius pada sektor potensial, saya yakin Berau bisa melepas ketergantungan dari tambang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sujarwo menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran agar setiap program pembangunan memiliki hasil yang terukur. Ia berharap setiap sektor alternatif dapat diberi target yang jelas dan diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat lokal.

“Jangan hanya kegiatan seremonial atau formalitas. Harus ada target konkret dan hasil nyata. Dengan perencanaan matang dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, Berau bisa membangun ekonomi yang mandiri meskipun tanpa tambang batu bara,” tutupnya. (gs/adv)

Perkuat Perlindungan Sosial, Dinsos Kukar Pastikan Program Kukar Idaman Terbaik Tepat Sasaran

redaksi2
-
0
Perkuat Perlindungan Sosial, Dinsos Kukar Pastikan Program Kukar Idaman Terbaik Tepat Sasaran

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat langkah menuju visi Kukar Idaman Terbaik, dengan menempatkan sektor perlindungan sosial sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menegaskan bahwa sejak awal tahun, berbagai program bantuan telah dijalankan untuk memastikan tidak ada warga rentan yang terabaikan.

“Program perlindungan sosial ini merupakan turunan langsung dari misi pertama Bupati, yakni perlindungan sosial. Jadi, kita jalankan beberapa kegiatan seperti pemberian bantuan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Bantuan yang diberikan meliputi alat bantu bagi penyandang disabilitas serta santunan tunai sebesar Rp200 ribu per bulan bagi masyarakat yang tergolong dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Namun, di balik capaian tersebut, Yuliandris menyoroti pentingnya ketepatan sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

“Kadang ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, kami dorong aparat desa dan kelurahan bersama puskesmas untuk memverifikasi ulang data masyarakat penerima,” jelasnya.

Proses verifikasi mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS). Bila ditemukan warga yang seharusnya tidak berhak, maka operator desa dan kelurahan diminta segera melakukan pembaruan data.

“Operator di desa bisa memperbarui data desil warga agar bantuan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Meski dihadapkan pada penurunan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, Dinas Sosial Kukar memastikan bahwa perlindungan sosial tetap menjadi program prioritas daerah.

Menurut Yuliandris, komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kukar untuk menjaga keberlanjutan program sosial tidak pernah surut, bahkan di tengah keterbatasan fiskal.

“Saya yakin, komitmen Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tetap kuat. Program yang masuk dalam visi-misi Dedikasi Kukar Idaman Terbaik pasti diprioritaskan. Jadi lima tahun ke depan, saya optimis anggarannya aman,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Strava Challenge Airun 2025, Cara Kekinian Dispora Kukar Kampanyekan Gaya Hidup Sehat

redaksi2
-
0
Strava Challenge Airun 2025, Cara Kekinian Dispora Kukar Kampanyekan Gaya Hidup Sehat

TENGGARONG — Menghadapi era digital yang kian dinamis, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadirkan inovasi olahraga baru yang menyatukan teknologi dan gaya hidup sehat, Strava Challenge Airun 2025.

Ajang ini bukan sekadar lomba lari, melainkan sebuah gerakan komunitas yang mengajak masyarakat Tenggarong lebih aktif berolahraga melalui platform digital.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program rutin yang telah berjalan, namun dikemas lebih modern untuk menjangkau kalangan muda.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menarik minat masyarakat agar berolahraga di sarana yang representatif, udara segar, dan tingkat risikonya kecil,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Dispora Kukar menilai partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga kini semakin meningkat. Kawasan Stadion Aji Imbut, misalnya, hampir selalu dipadati warga setiap sore untuk berjalan santai atau berlari ringan.

“Setiap jam empat sore ke atas, kawasan stadion mulai ramai didatangi masyarakat. Ini bentuk apresiasi kami terhadap semangat mereka untuk terus aktif bergerak,” tambahnya.

Menariknya, Strava Challenge Airun 2025 hadir dengan konsep fleksibel dan tanpa tekanan kompetisi. Peserta bebas menentukan waktu dan jarak tempuh sesuai kemampuan masing-masing.

“Selama satu minggu, peserta bisa melaporkan capaian lari mereka melalui aplikasi Strava. Tidak harus di hari dan jam tertentu menyesuaikan waktu luang masing-masing,” ungkap Aji Ali.

Format digital ini membuat olahraga menjadi lebih inklusif dan ramah bagi siapa saja, tanpa batasan usia maupun lokasi. Masyarakat cukup berlari di area favoritnya dan membagikan hasilnya secara daring.

Dispora berharap, tantangan lari berbasis aplikasi ini mampu menumbuhkan kebiasaan baru di tengah masyarakat—yakni berolahraga sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan sekadar kegiatan musiman.

Melalui inovasi seperti Strava Challenge Airun 2025, Dispora Kukar menegaskan komitmennya membangun budaya olahraga berbasis teknologi yang memadukan semangat kebugaran, komunitas, dan digitalisasi.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Mendagri: Pemda Tidak Sendirian Hadapi Pengalihan TKD

redaksi2
-
0
Mendagri: Pemda Tidak Sendirian Hadapi Pengalihan TKD

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah tidak sendirian menjalani kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan pemerintah pusat siap membantu daerah yang menghadapi kesulitan.

“Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Tito menegaskan pengalihan TKD bukan langkah pemangkasan, tetapi upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Kebijakan pengalihan TKD menjadi ujian bagi banyak pemerintah daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Aceh telah menyampaikan bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi masa transisi fiskal tersebut.

Dukungan nyata datang dari Mendagri, yang melakukan supervisi langsung terhadap daerah, termasuk Aceh, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang terus memberi perhatian serius terhadap Aceh selama masa transisi pengalihan TKD.

Ia mengakui, Pemprov Aceh sempat khawatir tidak dapat mendanai sejumlah program prioritas daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, berkat arahan dan pendampingan langsung Mendagri, kekhawatiran itu perlahan teratasi. Pemerintah Provinsi Aceh mulai melakukan rasionalisasi anggaran secara bertahap, tanpa mengganggu perekonomian masyarakat.

“Saya kira apa yang dilakukan Pak Mendagri sudah sangat tepat. Beliau memberi saran-saran konkret kepada kami. Walaupun penyesuaian TKD berat bagi Aceh, arahan beliau sangat membantu,” kata Nasir.

Nasir mengungkapkan, Mendagri turun langsung mendampingi banyak pemerintah daerah dalam merancang skenario menghadapi pengalihan TKD.

Di Aceh, arahan Mendagri dirumuskan ke dalam tiga strategi utama: Memastikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi, memangkas kegiatan yang belum mendesak serta mengoptimalkan kegiatan yang sudah didanai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Kami pastikan kegiatan yang kami jalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Nasir.

Menurutnya, perhatian Mendagri menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pengalihan TKD tidak ditujukan untuk melemahkan daerah, melainkan untuk mendorong efisiensi dan ketahanan fiskal pemerintah daerah.

Lebih jauh, Ia menilai Mendagri memahami betul situasi yang dihadapi pemerintah daerah. Tito tak hanya memberi instruksi, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar program pusat dapat menjadi kompensasi terhadap perubahan alokasi TKD di daerah.

“Kami yakin Pak Mendagri dan jajaran pemerintah pusat tidak akan meninggalkan kami. Beliau memahami kondisi Aceh yang punya karakteristik khusus,” ujar Nasir.

Ia berharap, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terus dijaga dalam semangat kolaboratif, bukan sekadar hubungan administratif, agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Hal serupa disampaikan Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan, yang mengakui peran aktif Mendagri Tito Karnavian dalam membantu pemerintah daerah kepulauan menghadapi tantangan inflasi dan logistik.

“Perhatian konkret beliau terasa dalam pengendalian inflasi. Di Sabang, kalau pasokan pangan terganggu karena cuaca, harga bisa naik. Untungnya, ada rapat pengendalian inflasi rutin setiap Senin,” ujarnya.

Harun berharap, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berlanjut, tidak hanya soal pengalihan TKD, tetapi juga dalam mendampingi eksekusi program strategis nasional yang dapat dimodifikasi menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di Sabang. (ANT/KN)

OIKN Gelar Workshop Pencegahan HIV/AIDS, Wujudkan Nusantara sebagai Kota Sehat dan Tangguh

redaksi2
-
0
OIKN Gelar Workshop Pencegahan HIV/AIDS, Wujudkan Nusantara sebagai Kota Sehat dan Tangguh

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencegah penularan penyakit di IKN dan sekitarnya, salah satunya penyakit HIV/AIDS, sebagai upaya mencetak manusia yang sehat dan tangguh, sehingga mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki secara terus menerus.

“Dalam hal ini kami sering melakukan peningkatan literasi kesehatan, salah satunya dengan menggelar workshoppencegahan HIV/AIDS, seperti yang kami gelar dua hari lalu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara,” kata Direktur Pelayanan Dasar OIKN Suwito di Nusantara, Rabu (5/11/2025).

Ia menegaskan tentang pentingnya kesadaran kolektif terhadap bahaya penyakit menular seperti HIV/AIDS, mengingat penyakit ini merupakan salah satu yang perlu diwaspadai.

“Baik masyarakat maupun pemerintah harus memahami pentingnya pencegahan dan deteksi dini terhadap penyakit menular, sehingga setiap elemen bisa sama-sama menjauhi berbagai hal yang bisa tertular HIV/AIDS,” katanya.

Lokakarya tersebut, lanjut Suwito, merupakan bagian dari komitmen OIKN untuk membangun Nusantara sebagai kota yang tidak hanya cerdas dan hijau, tetapi juga sehat dan tangguh secara sosial, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pencegahan sejak dini serta penghapusan stigma terhadap penderita HIV/AIDS.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Otorita IKN dalam menghadirkan ruang pembelajaran terbuka bagi masyarakat, untuk berdiskusi langsung dengan tenaga medis mengenai isu kesehatan, khususnya penyakit menular,” ujarnya.

Sementara Ahli Kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Pratono mengungkapkan Indonesia saat ini menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV).

“Dengan posisi di peringkat ke-14, penting bagi kita untuk memperkuat sistem pengendalian HIV/AIDS, termasuk melalui proses screening kesehatan yang dapat dilakukan dengan dukungan lembaga seperti Palang Merah Indonesia (PMI),” ujar Pratono.

Kemudian dr Jumria T Panggalo dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, menggambarkan bahwa fenomena HIV/AIDS layaknya gunung es, yakni kasus yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari yang tersembunyi di bawah permukaan.

“Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah membawa virus ini. Apalagi biasanya, hal ini terjadi pada fase-fase awal penyebaran virus ke dalam tubuh, sehingga semua pihak harus selalu meningkatkan kewaspadaan,” kata Jumria. (ANT/KN)

Pidi Baiq Rilis Dua Novel Baru Semesta Dilan: “Dilan ITB 1997” dan “Dilan Amsterdam”

redaksi2
-
0
Pidi Baiq Rilis Dua Novel Baru Semesta Dilan: “Dilan ITB 1997” dan “Dilan Amsterdam”

JAKARTA – Penulis Pidi Baiq akan merilis dua novel terbarunya dari semesta Dilan bertajuk “Dilan ITB 1997” dan “Dilan Amsterdam” yang menceritakan perjalanan panjang Dilan saat beranjak dewasa.

Pidi mengungkapkan bahwa kembali menulis lanjutan kisah Dilan lantaran dorongan masih banyak orang-orang yang menanyakan kelanjutannya terutama datang dari lingkup pertemanannya di media sosialnya.

“Saya sebetulnya udahlah Dilan mah gitu. Ternyata masih juga ada kalimat ‘saya gamon (gagal move-on)’. Kemauan kawan-kawan saya di medsos, artinya hanya lingkup saya. Akhirnya saya ngasih tau, nih Dilan selanjutnya kuliah di ITB, lahirlah buku ini,” kata Pidi Baiq dalam konferensi pers di kantor Falcon Pictures, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pidi mengatakan bahwa akan merilis dua novel semesta Dilan itu yang terbit secara sekaligus sebagai jawaban terkait kelanjutan ceritanya.

“Jadi sebelum mereka nanya setelah ke ITB Dilan kemana?’ saya udah jawab langsung buku ini terbit dua sekaligus, karena saya fokus mau nulis novel lain. Mungkin November ini terbit (novel ‘Dilan ITB 1997’ dan ‘Dilan Amsterdam’),” tutur Pidi.

Sebelumnya, Pidi Baiq juga mengungkapkan bahwa novel “Dilan ITB 1997” dan “Dilan Amsterdam” akan diangkat ke layar lebar dengan memilih musisi sekaligus aktor Nazril Irham atau akrab dikenal dengan nama Ariel NOAH yang akan memerankan karakter Dilan.

“Saya enggak asal tunjuk orang. Setelah saya milih (beberapa aktor) siapa ya yang harus meranin Dilan. Yang di otakku selalu balik lagi ke Ariel. Karena mungkin sosoknya ada bau-bau Dilan,” imbuh Pidi.

Adapun dua film semesta Dilan itu diproduksi oleh Falcon Pictures, di mana film “Dilan ITB 1997” mulai produksi tahun 2025 ini, dan direncanakan akan tayang pada 2026. (ANT/KN)

Gubernur Abdul Wahid Diduga Tagih ‘Jatah Preman’ dari UPT Jalan dan Jembatan

redaksi2
-
0
Gubernur Abdul Wahid Diduga Tagih ‘Jatah Preman’ dari UPT Jalan dan Jembatan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima uang Rp2,25 miliar hasil pemerasan kepada enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa uang tersebut diperoleh AW sebagai biaya ‘jatah preman’ atas penambahan anggaran untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPRPKPP Riau yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, atau terjadi kenaikan Rp106 miliar.

“Setidaknya terjadi tiga kali setoran fee untuk jatah saudara AW,” kata Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

Tanak menjelaskan bahwa awalnya terjadi pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda dengan enam Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau yang menyepakati pemberianfee sebesar 2,5 persen dari selisih kenaikan anggaran.

Kemudian terjadi pertemuan berikutnya yang menyepakati besaran biaya untuk AW menjadi sebesar 5 persen dari selisih kenaikan anggaran, atau mencapai Rp7 miliar.

Uang Rp7 miliar itu kemudian telah disetor sebanyak tiga kali selama 2025, yakni pada Juni, Agustus, dan November.

Pada Juni 2025, terkumpul uang sebanyak Rp1,6 miliar. Dari jumlah tersebut, AW menerima sekitar Rp1 miliar.

Pada Agustus 2025,  Tanak tidak menjelaskan lebih detail mengenai uang yang diterima oleh gubernur Riau itu, meskipun terkumpul uang sebanyak Rp1,2 miliar.

Namun, pada November 2025, AW disebut menerima Rp450 juta melalui perantara orang lain, dan Rp800 juta secara langsung oleh dirinya sendiri. Adapun uang yang terkumpul mencapai Rp1,25 miliar.

“Dengan demikian, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar,” katanya.

Sementara uang yang diterima oleh AW pada periode tersebut yang diumumkan KPK mencapai Rp2,25 miliar.

Pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.

Pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.

Pada 5 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan AW, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. (ANT/KN)

1...247248249...1,102Halaman 248 dari 1,102