Beranda blog Halaman 249

Pemerintah Kaji Penggunaan Dana PSO APBN untuk Operasional Whoosh

redaksi2
-
0
Pemerintah Kaji Penggunaan Dana PSO APBN untuk Operasional Whoosh

JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025) sore.

Rosan, saat ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO itu, belum dapat menjelaskan lebih detail.

“Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah,” ujar CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.

“Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11). (ANT/KN)

MKD Putuskan Ahmad Sahroni Langgar Kode Etik, Nonaktif 6 Bulan Tanpa Hak Keuangan

redaksi2
-
0
MKD Putuskan Ahmad Sahroni Langgar Kode Etik, Nonaktif 6 Bulan Tanpa Hak Keuangan

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Ahmad Sahroni, melanggar kode etik karena melontarkan pernyataan yang tidak bijak.

Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menyatakan bahwa Sahroni sebaiknya menanggapi kritikan-kritikan dari publik dengan menggunakan kalimat yang pantas dan bijaksana, dengan menghindari kata-kata yang tidak pas.

“Bahwa telah mencermati pernyataan Teradu V (lima) Ahmad Sahroni yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak,” kata Imron saat membacakan putusan MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dengan pernyataan Sahroni yang viral itu, MKD menyatakan bahwa Sahroni telah melanggar kode etik dan menjatuhkan hukuman berupa nonaktif selama enam bulan sebagai anggota DPR RI. Hukuman itu dihitung sejak penonaktifan oleh Partai NasDem.

“Selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan,” katanya.
Imron juga menjelaskan bahwa putusan yang dibacakan MKD itu merupakan hasil permusyawaratan pimpinan dan anggota MKD yang bersifat final dan mengikat sejak dibacakan.

Adapun MKD memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio melanggar kode etik hingga tetap dinyatakan nonaktif dari DPR RI dengan kurun waktu yang berbeda-beda.

Sedangkan Surya Utama atau Uya Kuya dan Adies Kadir diputuskan tidak melanggar kode etik dan kembali ditetapkan menjadi anggota DPR RI aktif. (ANT/KN)

DPRD Soroti Rendahnya Dukungan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Petani

redaksi2
-
0
DPRD Soroti Rendahnya Dukungan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Petani

BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan perlunya perhatian serius terhadap sektor pertanian sebagai pilar utama penggerak ekonomi daerah. Ia menilai, selama ini sektor tersebut belum mendapatkan dukungan optimal dari pemerintah daerah, padahal kontribusinya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Ketika kita mendorong sektor pertanian sebagai penopang ekonomi, ini juga harus didukung oleh perhatian yang serius, baik dari pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.

Menurut Elita, ketergantungan daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat tidak dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian merupakan langkah strategis untuk mencapai kemandirian ekonomi daerah.

Ia mengungkapkan, kondisi ekonomi petani di Kabupaten Berau saat ini masih memprihatinkan. Banyak petani yang penghasilannya tidak sebanding dengan biaya produksi, sementara harga jual hasil pertanian sering kali tidak stabil.

“Pemasukan petani tidak sebanding dengan pengeluaran. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih melalui bantuan yang benar-benar dibutuhkan,” tuturnya.

Elita menegaskan pentingnya percepatan penyaluran bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Sarana Produksi Pertanian (Saprodi), serta Sarana Produksi Peternakan (Sapronak) agar petani dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

“Petani sangat mengharapkan bantuan tersebut. Aspirasi ini perlu segera disalurkan agar hasil panen mereka bisa meningkat,” tambahnya.

Selain bantuan peralatan, Elita juga menyoroti infrastruktur pertanian yang masih minim di beberapa wilayah. Menurutnya, perbaikan jalan usaha tani dan fasilitas pemasaran hasil pertanian harus menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan distribusi hasil panen.

“Bantuan seperti Alsintan dan infrastruktur jalan tani sangat berdampak pada kemudahan distribusi hasil panen. Selain itu, pemerintah harus membantu dalam memfasilitasi pemasaran hasil pertanian,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, Elita menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan dan aspirasi petani agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kita, dengan dukungan yang konkret, kesejahteraan petani bisa meningkat dan sektor pertanian menjadi pilar ekonomi yang kuat di Berau,” pungkasnya. (gs/adv)

Lonjakan Harga Beras, DPRD Minta Penegakan Tegas terhadap Pelanggaran HET

redaksi2
-
0
Lonjakan Harga Beras, DPRD Minta Penegakan Tegas terhadap Pelanggaran HET

BERAU – Kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. Wakil Ketua Komisi II, Arman Nofriansyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik dagang yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar dan melindungi daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Setiap pelaku usaha, baik distributor maupun pedagang eceran, wajib mematuhi aturan harga agar keseimbangan pasar tetap terjaga,” ujarnya.

Arman menilai, pelanggaran terhadap HET tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan daerah. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan beras di tingkat pasar.

“Kenaikan harga di luar batas HET harus ditindak tegas. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan berlebihan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah laporan masyarakat telah masuk ke DPRD terkait lonjakan harga beras di beberapa titik pasar tradisional. Kondisi ini, kata dia, dikhawatirkan semakin menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada kebutuhan pokok tersebut.

Arman juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi pengawas seperti Dinas Perindagkop dan Satgas Pangan. Kolaborasi ini, menurutnya, penting untuk memastikan penegakan aturan berjalan efektif di lapangan.

“Saya juga meminta masyarakat berperan aktif dengan melaporkan pedagang yang menjual beras di atas HET agar penegakan aturan bisa cepat dan tepat,” ujarnya.

Ia berharap upaya pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat harga sudah melonjak. Dengan demikian, kestabilan harga bahan pokok dapat terjaga dan masyarakat tidak dirugikan. (gs/adv)

Pemkab Diminta Tak Lepas Tangan, Komunitas Adat Terpencil Butuh Pendampingan Berkelanjutan

redaksi2
-
0
Pemkab Diminta Tak Lepas Tangan, Komunitas Adat Terpencil Butuh Pendampingan Berkelanjutan

BERAU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan terhadap komunitas adat terpencil agar mereka tidak semakin tertinggal dari arus pembangunan. Ia menilai, perhatian pemerintah daerah harus konsisten dan tidak berhenti hanya pada program jangka pendek.

“Pendampingan terhadap komunitas adat terpencil tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ini bukan soal bantuan sesaat, tapi soal bagaimana memanusiakan mereka dan memastikan mereka bisa hidup setara,” ujarnya tegas.

Rifai mencontohkan wilayah Teluk Sumbang sebagai salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus. Di daerah ini, masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup jauh dari fasilitas umum dan memiliki pola hidup tradisional yang unik.

Menurutnya, Dinas Sosial (Dinsos) Berau sebenarnya sudah pernah menjalankan program pelatihan, pembangunan rumah layak huni, dan edukasi bagi warga komunitas tersebut. Namun, hasilnya belum maksimal karena tantangan sosial dan budaya yang cukup kompleks.

“Dulu programnya sudah ada, mereka dilatih dan diberi rumah. Tapi tidak mudah. Ada yang akhirnya kembali ke gua karena sudah terbiasa hidup seperti itu,” tutur Rifai.

Ia menjelaskan bahwa transformasi sosial tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan pendekatan budaya yang menghormati kebiasaan masyarakat setempat serta keberlanjutan program agar perubahan benar-benar terjadi.

“Kita tidak boleh kendur. Kalau ada komitmen untuk memanusiakan mereka, maka kehidupan mereka harus terus diangkat, difasilitasi, dan dibantu. Mereka saudara kita yang juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya.

Rifai menyebut, komunitas adat terpencil di Berau terbagi dua kelompok besar: masyarakat gua yang hidup di pedalaman dan masyarakat laut yang menjalani kehidupan nomaden di atas perahu. Keduanya, kata dia, memerlukan strategi pendampingan yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Pemerintah harus hadir bukan hanya sesekali, tapi secara terus-menerus. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dari masyarakat umum, jadi butuh pendekatan yang sensitif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Meski begitu, Rifai tetap mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini karena telah membawa perubahan positif. Ia berharap, ke depan Pemkab Berau lebih fokus pada program jangka panjang yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan komunitas adat.

“Keberhasilan program sosial bukan diukur dari bantuan yang diberikan, tetapi dari seberapa jauh mereka bisa hidup mandiri dan setara dengan masyarakat lainnya. Pendampingan jangka panjang adalah kunci,” pungkasnya. (gs/adv)

Wakil Bupati Dorong Pariwisata dan Produktivitas Petani Kukar di Bukit Mahoni

redaksi2
-
0
Wakil Bupati Dorong Pariwisata dan Produktivitas Petani Kukar di Bukit Mahoni

TENGGARONG – Bukit Mahoni kembali menjadi saksi perpaduan antara pariwisata dan pembangunan ekonomi daerah. Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, hadir langsung di kawasan wisata unggulan Kecamatan Tenggarong Seberang. Sekaligus menyerahkan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa power tiller kepada para petani.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh makna. Rendi menuturkan, Bukit Mahoni dipilih bukan tanpa alasan. Selain memiliki panorama menawan dan nuansa yang tenang, tempat ini juga menjadi simbol sinergi antara pertanian, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Di Bukit Mahoni, Tenggarong Seberang ini, kami sudah beberapa kali datang, termasuk bersama teman-teman media. Seperti biasa, Bukit Mahoni selalu menyajikan kesan tersendiri, baik dari makanannya, pemandangan, maupun suasananya,” ujar Rendi.

Ia menjelaskan, agenda pemerintahan kali ini sengaja digelar di lokasi wisata untuk memperkenalkan titik-titik destinasi di Kukar. Pemerintah daerah, kata Rendi, ingin memanfaatkan potensi wisata sebagai ruang alternatif kegiatan resmi, sekaligus menghidupkan ekonomi lokal masyarakat sekitar destinasi.

“Agenda kami memang sengaja dilaksanakan di Bukit Mahoni, sekaligus untuk memperkenalkan wisata Kukar. Ke depan, kalau mau menyerahkan bantuan atau melaksanakan kegiatan pemerintahan, bisa diadakan di tempat-tempat wisata seperti ini,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Rendi menyerahkan bantuan power tiller kepada kelompok tani. Alat ini dinilai sangat penting untuk membantu para petani di wilayah dengan kontur tanah yang sulit dijangkau mesin besar seperti combine harvester.

“Bantuan alat pertanian ini penting karena masih banyak wilayah di Kukar yang belum bisa dijangkau oleh mesin besar. Kondisi geografis dan lahan yang sempit membuat power tiller lebih efisien digunakan,” jelasnya.

Selain penyerahan alsintan, Rendi juga meninjau program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Baznas Kukar bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan perbankan syariah menunjukkan bentuk nyata kolaborasi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan di Bukit Mahoni tersebut bukan hanya tentang bantuan fisik, tetapi juga bentuk pendekatan baru pemerintah daerah dalam memadukan sektor pertanian, sosial, dan pariwisata.

Rendi berharap model kegiatan semacam ini terus digelar di berbagai titik wisata lain di Kukar agar masyarakat semakin mengenal potensi daerahnya sendiri.“Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus kita lakukan di tempat-tempat wisata Kukar. Selain memperkenalkan destinasi lokal, juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Rendi.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Dinas PU Kukar Targetkan 97 Persen Proyek Infrastruktur Rampung Tahun Ini

redaksi2
-
0
Dinas PU Kukar Targetkan 97 Persen Proyek Infrastruktur Rampung Tahun Ini

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2025 mencapai 97 persen. Target ambisius ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, yang menegaskan komitmen penuh dalam mempercepat realisasi pembangunan di berbagai sektor strategis.

Menurut Wiyono, hampir seluruh proyek fisik kini sudah berjalan sesuai dengan jadwal kontraktual. Ia optimistis mayoritas kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa kendala berarti. “Kalau kami lihat, hampir sebagian besar pekerjaan di paket tahun 2025 ini sudah bisa selesai. Kami menargetkan 97 persen sesuai kontrak,” ujar Wiyono, Rabu (5/11/2025).

Capaian ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang serta pengawasan ketat yang dilakukan di lapangan. Dinas PU Kukar menerapkan sistem monitoring intensif untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis dan waktu pelaksanaan.

Wiyono menjelaskan, proyek yang dikerjakan tahun ini mencakup berbagai sektor infrastruktur vital seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sistem irigasi primer. Infrastruktur ini tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama Bupati Kukar.

“Dalam 17 program prioritas bupati, kami ini bersifat supporting. Fokus kami pada peningkatan konektivitas antarwilayah dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian,” jelasnya.

Salah satu proyek strategis yang sudah rampung adalah pembangunan jembatan di ruas jalan Teluk Dalam–Jongkang dengan nilai anggaran sekitar Rp14,9 miliar. Jembatan sepanjang 16 meter dan lebar 7 meter ini mulai dikerjakan sejak Februari 2025 dan selesai pada Oktober 2025.

Infrastruktur tersebut kini telah berfungsi dan menjadi penghubung penting antarwilayah. Selain memperlancar arus transportasi, kehadiran jembatan juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.

“Selesainya jalan dan jembatan ini akan membuka isolasi daerah. Kita lihat masyarakat mulai beraktivitas dan mempersiapkan lahan di kiri-kanan jalan. Artinya, potensi ekonomi mulai tumbuh,” ungkap Wiyono.

Melihat perkembangan positif tersebut, Dinas PU Kukar juga tengah menyiapkan rencana pengembangan dua jalur di ruas yang sama untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan.

“Untuk jembatan lama akan kita bongkar karena ke depan ruas ini akan menjadi dua jalur. Sekarang yang utama kami fungsikan dulu agar masyarakat bisa menikmati manfaatnya,” jelasnya.

Dengan target kerja yang terukur dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Dinas PU Kukar optimistis pembangunan tahun 2025 akan menjadi salah satu capaian terbaik dalam sejarah pembangunan infrastruktur daerah.

Wiyono menegaskan, penyelesaian 97 persen proyek bukan hanya angka target semata, melainkan bukti nyata bahwa infrastruktur menjadi fondasi utama kemajuan Kukar menuju wilayah yang lebih produktif dan terkoneksi.

“Dengan komitmen dan target kerja yang jelas, Dinas PU Kukar optimistis pembangunan infrastruktur tahun 2025 dapat selesai sesuai harapan dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Ahmad Muzani Sambut Positif Wacana Budi Arie Bergabung ke Gerindra

redaksi2
-
0
Ahmad Muzani Sambut Positif Wacana Budi Arie Bergabung ke Gerindra

JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partai berlambang kepala Garuda itu merupakan partai yang bersifat terbuka, saat merespons ketua umum organisasi relawan Projo yang ingin bergabung dengan Gerindra.

Dia mengatakan Gerindra adalah partai yang menerima keanggotaan dari mana saja. Yang penting, kata dia, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk masuk ke partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

“Yang penting, satu, sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Yang kedua, dia WNI,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Jika memenuhi syarat-syarat itu, dia menyebut Gerindra bisa menerima siapapun. Apalagi, kata dia, Budi Arie merupakan sosok yang sudah dikenali oleh publik.

Meski begitu, dia mengaku sejauh ini belum bertemu dengan Budi Arie. Di sisi lain, dia pun belum berbicara dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra terkait wacana bergabungnya Budi Arie.

“Saya belum ketemu Presiden sejak ada berita ini,” kata Ketua MPR RI itu.
‎Dalam kesempatan sebelumnya pada Kongres III Projo, Sabtu (1/11), Budi Arie menyerukan kepada relawan Projo untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Prabowo guna mendukung seluruh agenda politik Presiden.

‎“Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid. Dan karena itu, kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden,” kata dia.

‎Ia pun berharap relawan Projo bisa memahami jika dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik tertentu. Meskipun demikian, dia tidak memerinci nama partai politik yang ia maksud.

‎“Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” ujarnya. (ANT/KN)

Mensos Usul Program MBG Diperluas untuk Lansia dan Difabel

redaksi2
-
0
Mensos Usul Program MBG Diperluas untuk Lansia dan Difabel

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program makan bergizi gratis (MBG) juga ditujukan kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan kelompok difabel yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2026.

Usulan itu diberikan oleh Mensos Saifullah kepada Presiden Prabowo saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

“Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas (difabel, red.). Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, saat ditemui selepas mengikuti rapat terbatas di Istana, Jakarta, Selasa (4/11) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan jika usulannya itu disetujui oleh Presiden dan para lansia serta difabel masuk dalam daftar penerima MBG, itu tidak berarti nama-nama mereka dihapus dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang juga disalurkan oleh pemerintah.

“Ndak (dihapus, red.). Jadi maksudnya begini, bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Itu memang diberikan kepada yang membutuhkan, karena mereka harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan,” kata Gus Ipul.

MBG yang saat ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025 secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Program makan bergizi gratis saat ini diberikan kepada anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang diharapkan dapat membantu menjaga asupan gizi anak-anak sejak masa kandungan hingga masa pertumbuhannya.

Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir tahun 2025 penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang di 38 provinsi. Per akhir Oktober 2025, penerima MBG mencapai kurang lebih 40 juta orang yang tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota.

Di Istana Kepresidenan RI, Selasa, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menterinya untuk rapat membahas program-program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan kesesuaian serta keterhubungan antarprogram pemberdayaan yang diluncurkan oleh pemerintah.

Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Kemudian, ada pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Minta AHY Rancang Jaringan Kereta Api di Kalimantan dan Sulawesi

redaksi2
-
0
Presiden Prabowo Minta AHY Rancang Jaringan Kereta Api di Kalimantan dan Sulawesi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono untuk membuat rencana pembangunan jaringan rel kereta api di Kalimantan, dan memperluas jaringan kereta api di Sumatera, Sulawesi dan Jawa.

Menurut Presiden, layanan kereta api harus diarahkan tidak hanya untuk penumpang, tetapi juga distribusi barang sehingga hasil-hasil bumi dari area pedalaman dapat diangkut hingga daerah pelabuhan.

“Jaringan kereta api akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, karena dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan kompetitif. Kesejahteraan akan meningkat. Jadi, nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, rencanakan yang baik, Trans-Sumatera Railway, Trans-Kalimantan Railway, Trans-Sulawesi Railway,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Di Kalimantan, saat ini belum ada jaringan rel kereta api yang dibangun dan beroperasi. Satu-satunya jaringan rel kereta api yang tersedia di Pulau Kalimantan berada di wilayah Sabah, Malaysia, yang dioperasikan oleh Sabah State Railway.

Sementara itu, di Sumatera, jaringan rel kereta api tersedia di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Kemudian di Sulawesi, jaringan kereta api tersedia di Sulawesi Selatan tepatnya di antara Kota Makassar dan Pare-Pare.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo menjelaskan distribusi barang perlu lebih banyak memanfaatkan angkutan kereta, karena selain biayanya yang lebih murah, risiko keselamatan dan keamanan di jalannya lebih rendah daripada angkutan darat menggunakan truk-truk.

“Daripada pakai truk-truk yang banyak, jalan rusak, habisin BBM, kereta api listrik kita akan sangat turunkan biaya ekonomi,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan.

Presiden Prabowo menargetkan Menko Infra bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dapat merencanakan pembangunan jaringan rel kereta api di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan sesegera mungkin.

“Saya minta kapan mulai? segera mungkin, Pak! Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Ini mereka tuh satu tahun kerja, dia bilang sama dengan tiga tahun, gak ada Sabtu-Minggu kan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo didampingi sejumlah jajarannya meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, yang merupakan hasil revitalisasi dari bangunan stasiun yang lama.

Dalam rangkaian acara itu, Presiden Prabowo juga sempat meninjau dan mencoba layanan KRL Commuter Line dari Stasiun Manggarai sampai dengan Stasiun Tanah Abang Baru.

Beberapa pejabat yang mendampingi Presiden Prabowo naik KRL Commuter Line hari ini, antara lain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. (ANT/KN)

1...248249250...1,102Halaman 249 dari 1,102