SANGATTA — Kebakaran kembali terjadi di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sabtu (25/4/2026). Satu unit rumah milik warga di Dusun Suka Damai, Desa Mawai Indah, ludes dilalap api.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Mangga RT 04 dan 05. Laporan pertama diterima dari warga bernama Herman dan petugas langsung bergerak menuju lokasi, tiba sekitar pukul 09.15 Wita.

Api berhasil dikendalikan oleh relawan kebakaran (Redkar) Desa Mawai Indah sebelum merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Namun, rumah milik Sukapti berukuran sekitar 8 x 10 meter hangus terbakar seluruhnya.

Kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kasi Pemadaman, Pengendali Operasi dan Komunikasi Disdamkartan Kutim, Eko Purnomo, menyampaikan dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari obat nyamuk bakar.

“Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang menyambar material mudah terbakar di dalam rumah,” ujarnya kepada Media Kaltim.

Penanganan di lapangan sempat mengalami kendala karena lokasi kejadian berada sekitar 35 kilometer dari pos pemadam dengan kondisi medan berbukit, sehingga mobil pemadam tidak dapat menjangkau area kebakaran.

Meski demikian, personel dari Pos Batu Ampar dan Pos Bengkal tetap dikerahkan dengan membawa pompa portable serta peralatan pendukung untuk mencegah api semakin meluas.

Hingga kini, petugas masih melakukan pendataan lebih lanjut terkait jumlah jiwa dalam satu kartu keluarga terdampak kebakaran tersebut.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

TENGGARONG — DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai program prioritas pemerintah pusat usai mengikuti retret kepemimpinan di Magelang.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa lembaga legislatif daerah siap mengawal pelaksanaan program strategis Presiden agar dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Semua program andalan pemerintah harus kita dukung,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Menurut Ahmad Yani, dukungan tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diwujudkan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan yang dimiliki DPRD.

Ia menjelaskan, penguatan program akan dilakukan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kolaborasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Di legislatif, tentu melalui fungsi penganggaran, baik lewat APBD maupun kolaborasi dengan APBN,” katanya.

Sejumlah program prioritas Presiden yang menjadi perhatian utama di Kukar di antaranya Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Menurutnya, program-program tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat jika dijalankan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ahmad Yani menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program strategis tidak dibawa ke ranah kepentingan politik praktis.

“Jadi tidak lagi bicara partai atau asal-usul partai,” ujarnya.

Menurutnya, yang paling utama adalah membangun sinergi bersama demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Yang utama adalah semangat bersama untuk bersinergi membangun Indonesia,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SANGATTA — Atmosfer perebutan kursi Ketua Kadin Kutai Timur (Kutim) mulai memanas menjelang Musyawarah Kabupaten (Mukab) V. Hingga Jumat (24/4/2026), tiga nama tercatat telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon ketua.

Mereka adalah Sesthy S Bumbungan, Charolina Laoh, dan Angga Redi Niata. Ketiganya menjadi figur awal yang meramaikan kontestasi organisasi pengusaha terbesar di Kutim tersebut.

Ketua Panitia Pelaksana Mukab V Kadin Kutim, Alimuddin Rauf, membenarkan bahwa dinamika persaingan mulai terlihat sejak pendaftaran dibuka pada 5 April lalu.

“Sudah ada tiga yang ambil formulir bakal calon ketua,” ujarnya.

Meski demikian, Alimuddin menegaskan ketiga nama tersebut masih berstatus bakal calon. Penetapan resmi baru akan dilakukan setelah formulir dikembalikan lengkap dengan seluruh persyaratan administrasi.

Pendaftaran sendiri masih dibuka hingga 29 April 2026, sehingga peluang munculnya kandidat baru masih sangat terbuka.

Panitia juga mengingatkan bahwa kontestasi Ketua Kadin tidak hanya soal popularitas, tetapi juga pemahaman terhadap aturan organisasi.

“Kami imbau semua calon cek aturan di website resmi Kadin, supaya tidak salah langkah,” tegas Alimuddin.

Menurutnya, seluruh bakal calon nantinya akan melalui tahapan verifikasi ketat oleh Steering Committee sebelum ditetapkan sebagai peserta resmi Mukab.

Mukab V Kadin Kutim dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 7 Mei 2026 di Hotel Royal Victoria, Sangatta.

Sementara itu, anggota Kadin yang ingin terdaftar sebagai peserta Mukab diwajibkan melakukan pendaftaran paling lambat 29 April di Sekretariat Panitia, Jalan H. Masdar, Sangatta Utara. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Jumat (24/4/2026), dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral antara Australia dan Indonesia, khususnya di bidang pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Telagasari, Balikpapan Kota, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah hingga organisasi masyarakat sipil.

Agenda tersebut merupakan bagian dari implementasi Program INKLUSI yang bertujuan mendorong penguatan inklusi sosial bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Program tersebut dijalankan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia bersama mitra lokal, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur.

Dalam kunjungannya, Rod Brazier meninjau langsung pelaksanaan program di lapangan sekaligus berdialog dengan penyandang disabilitas dan komunitas setempat.

Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas menjadi langkah penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan inklusif bukan hanya soal kebijakan, tetapi bagaimana memastikan setiap individu memiliki akses dan kesempatan yang setara,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Menurut Rod Brazier, keterlibatan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal menjadi bukti adanya komitmen bersama dalam membangun ekosistem inklusif.

“Balikpapan memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan kota inklusif di Kalimantan Timur. Sejumlah inisiatif yang telah berjalan menunjukkan perkembangan positif, meski tantangan implementasi masih perlu diatasi secara kolektif,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni, berharap kunjungan tersebut dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra internasional.

Menurutnya, upaya tersebut penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan daerah.

“Inklusi bukan sekadar program, tetapi komitmen bersama agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan,” ujarnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BONTANG — Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bontang atas almarhum Maming hingga kini masih menunggu keputusan internal partai pengusung.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menjelaskan bahwa mekanisme PAW sepenuhnya diawali dari partai politik, yakni PDI Perjuangan.

“Proses ini masih panjang. Kami menunggu keputusan resmi dari partai. Jika sudah ada surat persetujuan pengantar ke DPRD, barulah kami bisa menindaklanjuti ke tahapan berikutnya,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia menegaskan, DPRD belum bisa menjadwalkan pelantikan sebelum seluruh dokumen administratif terpenuhi. Setelah surat dari partai terbit, proses akan dilanjutkan dengan pengusulan ke gubernur dan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Setelah itu baru masuk ke agenda Badan Musyawarah untuk penjadwalan pelantikan. Jadi memang masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui,” tambahnya.

Terkait target waktu, Andi Faizal menyebut hal tersebut berada di luar kewenangan DPRD. Menurutnya, penentuan calon pengganti sepenuhnya menjadi hak internal partai.

“Tidak ada batas waktu pasti dari kami. Itu kewenangan partai. Kami tentu berharap prosesnya bisa segera selesai agar kelembagaan DPRD kembali lengkap dan optimal,” jelasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya efektivitas kerja lembaga legislatif yang idealnya diisi secara penuh oleh anggota. Namun demikian, ia menekankan bahwa proses PAW tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan.

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S