Pemkab Diminta Tak Lepas Tangan, Komunitas Adat Terpencil Butuh Pendampingan Berkelanjutan

BERAU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan terhadap komunitas adat terpencil agar mereka tidak semakin tertinggal dari arus pembangunan. Ia menilai, perhatian pemerintah daerah harus konsisten dan tidak berhenti hanya pada program jangka pendek.

“Pendampingan terhadap komunitas adat terpencil tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ini bukan soal bantuan sesaat, tapi soal bagaimana memanusiakan mereka dan memastikan mereka bisa hidup setara,” ujarnya tegas.

Rifai mencontohkan wilayah Teluk Sumbang sebagai salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus. Di daerah ini, masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup jauh dari fasilitas umum dan memiliki pola hidup tradisional yang unik.

Menurutnya, Dinas Sosial (Dinsos) Berau sebenarnya sudah pernah menjalankan program pelatihan, pembangunan rumah layak huni, dan edukasi bagi warga komunitas tersebut. Namun, hasilnya belum maksimal karena tantangan sosial dan budaya yang cukup kompleks.

“Dulu programnya sudah ada, mereka dilatih dan diberi rumah. Tapi tidak mudah. Ada yang akhirnya kembali ke gua karena sudah terbiasa hidup seperti itu,” tutur Rifai.

Ia menjelaskan bahwa transformasi sosial tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan pendekatan budaya yang menghormati kebiasaan masyarakat setempat serta keberlanjutan program agar perubahan benar-benar terjadi.

“Kita tidak boleh kendur. Kalau ada komitmen untuk memanusiakan mereka, maka kehidupan mereka harus terus diangkat, difasilitasi, dan dibantu. Mereka saudara kita yang juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya.

Rifai menyebut, komunitas adat terpencil di Berau terbagi dua kelompok besar: masyarakat gua yang hidup di pedalaman dan masyarakat laut yang menjalani kehidupan nomaden di atas perahu. Keduanya, kata dia, memerlukan strategi pendampingan yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

READ  Dermaga Wisata Sanggam Butuh Pembenahan, DPRD Minta Pemerintah Naikkan Standar Pelayanan

“Pemerintah harus hadir bukan hanya sesekali, tapi secara terus-menerus. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dari masyarakat umum, jadi butuh pendekatan yang sensitif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Meski begitu, Rifai tetap mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini karena telah membawa perubahan positif. Ia berharap, ke depan Pemkab Berau lebih fokus pada program jangka panjang yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan komunitas adat.

“Keberhasilan program sosial bukan diukur dari bantuan yang diberikan, tetapi dari seberapa jauh mereka bisa hidup mandiri dan setara dengan masyarakat lainnya. Pendampingan jangka panjang adalah kunci,” pungkasnya. (gs/adv)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img