JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan negara berhak merampas uang bandar dan pemain judi online (judol) berdasarkan putusan pengadilan.

Yusril yang juga Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU itu menjelaskan, tindakan ini menjadi terobosan baru dalam langkah pemberantasan judol yang akan dilakukan pemerintah.

“Negara berhak merampas uang bandar dan pemain judi onlineberdasarkan putusan pengadilan. Mekanismenya dapat dilakukan hanya dalam waktu tujuh hari untuk diputus, sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Yusril, perampasan uang hasil kejahatan judol dapat dilakukan dengan proses acara cepat, yakni hanya dalam tujuh hari sesuai ketentuan Pasal 64–67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

“Ini bagian dari upaya nyata negara dalam menegakkan kedaulatan hukum dan memberantas kejahatan ekonomi digital,” ucapnya.

Menko menekankan bahwa judol merupakan tindak kejahatan serius yang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk menindak dan merampas hasil kejahatan tersebut.

Dia menjelaskan, bandar judi hanya dapat dijerat pidana maksimal 10 tahun penjara sesuai Pasal 303 KUHP, sementara pemain judi dapat dihukum pidana tiga tahun penjara berdasarkan Pasal 303 bis KUHP.

Menurut dia, karena semua jenis judi, baik konvensional maupun daring, merupakan tindak kejahatan maka uang hasil judi dapat dikategorikan sebagai uang hasil tindak pidana.

“Ketika uang tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau ditransfer dengan tujuan untuk ‘diputihkan’, tindakan itu sudah tergolong pencucian uang,” tuturnya.

Ia mengakui, ketentuan Pasal 64–67 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jarang diterapkan secara optimal. Padahal, kata dia, pasal-pasal tersebut mendekati konsep perampasan aset hasil kejahatan yang berlaku di banyak negara maju.

“Sudah saatnya aparat penegak hukum kita menerapkan ketentuan ini secara tegas. Negara tidak boleh kalah oleh bandar judi online yang merusak moral dan ekonomi bangsa,” Menko menegaskan.

Di samping itu, dia juga mengakui bahwa uang judi sering lolos dari pantauan karena menggunakan kripto dan dompet digital. Namun, ia meyakini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak akan kehilangan akal.

Ia pun menjabarkan, PPATK berwenang memeriksa transaksi keuangan mencurigakan dan dapat meminta penyedia jasa keuangan, seperti bank atau lembaga pengirim uang lainnya, untuk menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari hasil judol.

“Jika dalam 20 hari tidak ada keberatan dari pihak manapun, PPATK menyerahkan temuannya kepada penyidik. Dan bila dalam 30 hari pemilik uang tidak muncul, maka penyidik dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar uang tersebut ditetapkan sebagai aset negara,” jelasnya.

Adapun pada Senin ini, Menko Yusril menghadiri acara Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025: Penguatan Komite TPPU dalam Upaya Disrupsi Kejahatan Judi Online dan Pencucian Uang di Indonesia yang diselenggarakan PPATK.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya sinergisitas dan koordinasi antarinstansi di bawah Komite TPPU agar upaya pemberantasan judol dan pencucian uang dapat berjalan efektif, sekaligus berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.

Adapun Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres 88/2025 telah mengamanatkan 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Komite TPPU, dengan Menko Kumham Imipas sebagai ketuanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (5/11) mengumumkan status Gubernur Riau Abdul Wahid setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin (3/11).

“Berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja? Besok (Rabu 5/11) kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11) malam.

Sementara itu, Budi mengatakan KPK pada Selasa (4/11) malam telah selesai melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka terkait OTT tersebut.

Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK saat dikonfirmasi ANTARA mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya dalam OTT.
Adapun OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025.

KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak khawatir mengenai penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Presiden menyampaikan pemerintah telah mempelajari permasalahan terkait utang proyek tersebut dan memastikan tidak ada persoalan yang perlu dikhawatirkan.

Prabowo menegaskan tanggung jawab terhadap proyek itu berada di tangannya selaku Presiden Republik Indonesia.

“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya,” ucapnya.

Menurut Presiden, transportasi publik seperti Whoosh tidak dapat diukur dari sisi keuntungan atau kerugian finansial semata, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala Negara menyebut skema pembiayaan transportasi umum di berbagai negara umumnya merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (public service obligation).

Presiden mencontohkan bahwa sebagian besar layanan kereta api nasional disubsidi oleh pemerintah agar dapat dijangkau masyarakat luas. Prabowo menekankan subsidi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara yang menggunakan dana rakyat, baik dari pajak maupun kekayaan negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Prabowo menegaskan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan dan harus dikembalikan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Presiden mengimbau agar persoalan proyek Whoosh tidak dipolitisasi dan meminta masyarakat tetap tenang. Dirinya menilai Indonesia memiliki kemampuan ekonomi yang cukup kuat untuk menanggung pembiayaan proyek strategis tersebut.

“Jadi, jangan khawatir, saya sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendang orang. Mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak, tenang-tenang saja ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya,” kata Presiden.

Kepala negara juga mengingatkan jajarannya untuk tidak lengah, tidak tertipu, dan tidak membiarkan adanya penyelewengan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Prabowo menyatakan akan bekerja bersama timnya untuk memastikan penghematan, penyelamatan aset, serta pengelolaan sumber daya secara optimal demi kesejahteraan rakyat.

“Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar akan memimpin groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Griya Pekerja Pasar Minggu pada Selasa (4/11/2025).

Menko Muhaimin menjelaskan pembangunan Griya Pekerja Pasar Minggu menjadi titik awal dimulainya program pembangunan 10.000 hunian untuk pekerja di sejumlah daerah di Indonesia.

“Pembangunan Griya Pekerja Pasar Minggu ini akan memanfaatkan aset BPJS Ketenagakerjaan demi produktivitas pekerja dan mengurangi beban pengeluaran transportasi mereka,” kata Muhaimin.

Menurutnya, program 10.000 hunian pekerja akan menjadi solusi atas sejumlah masalah yang dihadapi para pekerja secara sekaligus.

Sejumlah permasalahan itu yakni biaya komuter yang tinggi, jumlah kecelakaan pekerja menuju tempat kerja yang tinggi, hingga sulitnya kelas pekerja memiliki hunian pertama.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berbasis Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata biaya transportasi di Indonesia mencapai 12,46 persen dari total pengeluaran rumah tangga bulanan.

Angka ini masih lebih tinggi dari standar Bank Dunia yang mengatur pengeluaran transportasi tidak boleh lebih dari 10 persen gaji pekerja.

Ia menuturkan program ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang ingin setiap pekerja memperoleh kemudahan untuk memiliki hunian pertama.
“Presiden Prabowo Subianto konsisten mendorong agar setiap pekerja memiliki kemudahan dalam mendapatkan hunian pertama,” kata dia.

Program 10.000 Hunian Pekerja direncanakan di tempat yang berlokasi tidak jauh dari tempat kerja agar dapat memangkas biaya transportasi dan jarak tempuh.

Selain di Jakarta, hunian untuk 10.000 pekerja ini rencananya juga akan dibangun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, hingga Jababeka Cikarang secara bertahap. Pembangunan direncanakan rampung pada 2029 mendatang.

Para pekerja dapat mengakses program ini melalui mekanisme sewa dengan harga yang terjangkau tetapi memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. (ANT/KN)