JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan program studi (prodi) di perguruan tinggi akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan relevansi, bukan ditutup.

Hal tersebut diungkapkannya dalam menjawab isu bahwa pemerintah akan menutup program studi yang tidak relevan, beberapa waktu lalu.

Menteri Brian mencontohkan dalam bidang teknik elektro, yang saat ini industri memerlukan integrasi teknologi berbasis internet atau internet of things (IoT).

“Dulu belum ada IoT, sekarang ada IoT. Jadi alih-alih menutup prodi, yang kita dorong adalah bersama-sama dengan perguruan tinggi itu membuat supaya prodi ini meng-update secara berkala relevansi antara apa yang diajarkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya ditemui di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurut Brian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang juga menghasilkan industri-industri baru, sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian lebih dari perguruan tinggi.

Ia melanjutkan, industri-industri baru seperti kecerdasan buatan (AI) juga harus menjadi referensi bagi perguruan tinggi, agar program studi yang ditawarkan menjadi semakin relevan.

“Sehingga, (perkembangan) industri maupun perkembangan teknologi itu kemudian menjadi referensi bagi setiap program studi yang ada di Indonesia, untuk melakukan terus-menerus perbaikan. Ini yang disebut sebagai continuous improvement,” kata Mendiktisaintek.

Ia mengungkapkan di negara maju, pembaruan ilmu seperti ini menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan setiap empat, bahkan dua tahun sekali.

“Misalnya ada AI, bagaimana nih AI ini? Ada IoT kemudian ke depan ada kuantum komputasi. Kita harus ubah dong supaya nanti lulusannya ketika lulus, dia bekerja, sesuai dengan perkembangan teknologi yang empat tahun lagi dipakai. Alih-alih kita menutup, kita justru mengembangkan,” tutur Brian Yuliarto. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengatakan layanan kereta api jarak jauh (KAJJ) disiapkan kembali normal mulai 30 April 2026 secara bertahap, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesiapan operasional selama pemulihan berlangsung.

“Proses pemulihan layanan kereta api jarak jauh terus berjalan. Layanan disiapkan untuk kembali normal secara bertahap mulai 30 April 2026 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesiapan operasional,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/4/2026) malam.

Saat ini, perjalanan kereta api masih mengalami sejumlah kelambatan sebagai bagian dari proses penyesuaian pola operasi. Pengaturan dilakukan secara hati-hati agar perjalanan dapat kembali berjalan aman dan terkendali.

Di tengah proses pemulihan, KAI memastikan pemenuhan hak pelanggan tetap menjadi perhatian utama. Hingga 29 April 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 13.027 tiket KA jarak jauh yang terdampak kejadian di Bekasi Timur telah berhasil dilakukan pengembalian.

Anne menjelaskan kebijakan refund diberikan secara penuh untuk memberikan kepastian bagi pelanggan.

“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh proses dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal layanan,” ujar Anne.

Pengembalian tiket berlaku bagi pelanggan yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu jam, perubahan rute, hingga pelanggan yang memilih tidak menggunakan kereta pengganti atau moda lanjutan.

Kebijakan ini juga mencakup tiket pulang-pergi, tiket lanjutan (connecting), serta tiket layanan KAI Group dalam satu kode booking yang terdampak.

Bagi pelanggan yang tetap melanjutkan perjalanan menggunakan kereta pengganti dengan kelas yang sama atau lebih tinggi, tidak dikenakan biaya tambahan. Apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan hingga stasiun tujuan, KAI mengupayakan moda lanjutan, dan pengembalian tiket tetap diberikan secara penuh.

Proses refund dapat dilakukan melalui beberapa kanal layanan. Di loket stasiun, pelanggan dapat mengajukan pembatalan dengan menunjukkan boarding pass atau e-boarding untuk diverifikasi, dengan pengembalian dana melalui tunai atau transfer.

Melalui Contact Center 121, pelanggan cukup menyampaikan kode booking dan data identitas untuk proses transfer. Untuk perjalanan yang dibatalkan oleh perusahaan, pengembalian juga dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.

Batas waktu pengajuan refund diberikan hingga 7 hari sejak jadwal keberangkatan, sementara proses pencairan dana diupayakan selesai maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan dilakukan. Pengembalian bea bagasi juga diberikan secara penuh apabila pelanggan tidak melakukan perjalanan.

KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan.

“Dalam proses pemulihan ini, kami memohon pengertian apabila perjalanan masih mengalami kelambatan, dan kami terus berupaya memastikan layanan kembali berjalan dengan baik serta hak pelanggan tetap terpenuhi,” kata Anne menambahkan.

Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI 121 atau kanal resmi perusahaan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kenaikan tarif pajak maupun pengenaan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat membaik.

“Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Purbaya mengamini tekanan gejolak global saat ini berdampak terhadap perekonomian domestik, utamanya melalui pelemahan nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan risiko inflasi.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa ketidakpastian ekonomi global kerap terjadi dan dialami oleh banyak negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia sudah mempersiapkan langkah mitigasi risiko untuk meredam efek gejolak, misalnya melalui penguatan konsumsi domestik, investasi, dan sinergi kebijakan untuk menjaga pertumbuhan.

“Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Purbaya.

Menkeu mengatakan kinerja perekonomian nasional ditopang oleh konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Pemerintah pun, menurut dia, berfokus menjaga sektor swasta agar terus bertumbuh, salah satunya melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang menampung aduan hambatan usaha atau debottlenecking.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk menjaga kepastian sektor swasta dan investasi hingga ke daerah.

“Jadi, kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung laporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” ujar Purbaya.

Sebagai catatan, penerimaan pajak terhimpun sebesar Rp394,8 triliun per 31 Maret 2026.

Rinciannya, Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkumpul sebesar Rp43,3 triliun (naik 5,4 persen year-on-year/yoy), PPh Orang Pribadi dan PPh 21 Rp61,3 triliun (naik 15,8 persen yoy), dan PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 Rp76,7 triliun (naik 5,1 persen yoy).

Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp155,6 triliun, atau melonjak 57,7 persen yoy, serta pajak lainnya mencapai Rp57,9 triliun, atau terkontraksi 5,7 persen yoy. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataannya yang kurang tepat pascainsiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat.

“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki.

“Saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka,” kata Arifah Fauzi.

Ia menambahkan bahwa pernyataannya tidak bermaksud untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya.

“Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak,” kata Arifah Fauzi.

Menurut dia, seluruh proses penanganan insiden tersebut telah dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh.

Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan.

“Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

“Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan,” kata Arifah Fauzi.

Sebelumnya, ia menyampaikan usulan pemindahan gerbong KRL perempuan agar dipindah ke tengah, pasca peristiwa tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Hal itu disampaikannya usai pihaknya menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi pada Selasa (28/4). (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pemanfaatan panas bumi tak hanya untuk transisi energi, tetapi sebagai penggerak ekonomi baru untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Energi baru terbarukan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan SDM dan Kewirausahaan Benny Indra Batubara dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, pemanfaatan langsung panas bumi memiliki peluang besar mendukung sektor pertanian, pengolahan hasil bumi, budidaya perikanan, pariwisata berbasis geothermal, hingga penguatan industri kecil dan menengah.

Sejumlah praktik serupa telah berkembang di berbagai wilayah seperti Ciater dan Kamojang, menunjukkan panas bumi mampu menjadi sumber nilai tambah ekonomi masyarakat.

Sebagai negara dengan sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan energi tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

Sukabumi dinilai memiliki posisi strategis dengan potensi panas bumi di kawasan Gunung Salak, Gunung Halimun, dan Kawah Ratu.

“Pemanfaatan langsung panas bumi memiliki irisan kuat dengan penguatan UMKM, hilirisasi produk lokal, pengembangan pariwisata, hingga penciptaan usaha berbasis energi terbarukan. Ini bagian dari strategi pembangunan ekonomi hijau daerah,” kata Benny.

Hal itu mengemuka dalam Pelatihan Geothermal Direct Use Pemanfaatan Langsung Panas Bumi bagi Aparatur dan Penanggung Jawab Lapangan Lokasi Mata Air Panas yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 29–30 April 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi secara langsung bagi kegiatan produktif masyarakat.

Pelatihan ini diikuti 20 peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan penanggung jawab lapangan lokasi mata air panas. Selama dua hari, peserta memperoleh pembekalan mengenai aspek regulasi, teknis pemanfaatan langsung panas bumi, keselamatan kerja, perizinan, hingga praktik lapangan seperti uji sampling, verifikasi SLO, dan penggunaan peralatan pendukung.

Melalui kegiatan ini, PPSDM KEBTKE menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program pengembangan SDM energi yang adaptif, relevan, dan berbasis kebutuhan industri serta potensi daerah.

Lebih jauh, pelatihan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengembangan ekosistem pemanfaatan langsung panas bumi yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Sukabumi. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan konflik geopolitik global seperti di Ukraina dan Gaza akan memicu lonjakan harga komoditas pangan dan energi di pasar domestik.

“Apa yang terjadi di belahan jauh bumi kita, berpengaruh kepada kita. Apa yang terjadi di Ukraina berpengaruh kepada kita, berpengaruh kepada harga jagung, harga gandum, harga minyak,” kata Presiden Prabowo melalui video di YouTube Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa gejolak di Ukraina, Gaza, hingga ketegangan di Teluk Persia antara Iran dan Amerika-Israel telah menekan stabilitas ekonomi nasional.

Situasi tersebut, kata Presiden Prabowo, menuntut Indonesia untuk segera memperkuat fondasi ekonomi mandiri agar tidak terus bergantung pada dinamika krisis yang terjadi di luar perbatasan negara.

Presiden pun membandingkan kondisi stabilitas keamanan Indonesia dengan negara-negara yang saat ini hancur akibat perang seperti Lebanon, Sudan, Somalia, Yaman dan Afghanistan.

“Bukalah berita, lihatlah, kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Perdamaian sangat mahal, kita jaga bangsa kita,” kata Presiden saat meresmikan proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah itu.

Menurut Presiden, nasionalisme dan persatuan merupakan tameng utama untuk menghadapi kekuatan besar dunia atau hegemon yang selalu ingin mendominasi kekayaan sumber daya bangsa lain.

Ia menilai bangsa yang tidak memiliki keberanian untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri akan terus terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan terhadap rantai perdagangan global.

Oleh sebab itu, program hilirisasi menjadi jalan tunggal bagi pemerintah untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam sepenuhnya dikelola dan dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Prabowo pun mengajak seluruh elemen teknokrat, ilmuwan, hingga pelaku industri untuk bersinergi menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah ancaman ketidakpastian dunia yang semakin kompleks.

“Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para profesor, jadi profesor Merah Putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat,” katanya menegaskan. (ANT/KN)