Beranda blog Halaman 243

Longsor Hantam Proyek PLTA Upper Cisokan, BPBD Pastikan Tak Ada Korban

Penulis
redaksi2
-
0
Kondisi PLTA Cisokan saat terjadi longsor akibat hujan deras di wilayah Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat (1/5/2026). ANTARA/HO-BPBD Bandung Barat.

BANDUNG BARAT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat menyebut pihaknya hingga kini tidak menerima adanya korban jiwa dalam peristiwa longsor yang terjadi di area proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan.

Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat Asep Sehabbudin menyebut pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan Rongga terkait kondisi pasca-longsor yang terjadi tersebut.

“Betul (kejadian longsor tersebut), berdasarkan informasi dan koordinasi dengan Camat Rongga tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut,” jelasnya di Bandung Barat, Jumat (1/5/2026).

Dirinya juga menyebut pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian untuk memastikan kondisi terkini serta mengantisipasi potensi risiko susulan di area proyek PLTA Upper Cisokan.

Peninjauan tersebut akan dilakukan pada hari berikutnya dengan melibatkan unsur terkait, termasuk koordinasi dengan pihak kecamatan dan pengelola proyek, guna memetakan dampak serta memastikan tidak ada potensi bahaya lanjutan di lokasi kejadian

“Kami juga dari BBPD segera menerjunkan anggota besok hari guna meninjau lokasi,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Rongga Asep Badrup menjelaskan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sebelum kejadian diduga menjadi pemicu longsor di kawasan tersebut.

“Memang hujan cukup besar sehingga diduga memicu kejadian longsor, kejadiannya sekitar jam 2 lebih, Sudah kami pastikan tidak ada korban karena kebetulan hari ini memang libur kerja,” ujarnya.

Asep menjelaskan, tebing yang mengalami longsor dikenal warga setempat sebagai bukit Pasir Datar yang berada di atas dari dua terowongan air yang nantinya difungsikan untuk mengalirkan air dari turbin ke reservior tujuan.

“Titik longsornya di area proyek tunnel. Area CTY atau TTo Tailrace Tunnel Outlet,” tandasnya.

Proyek ini sendiri berlokasi di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan jarak sekitar 50-60 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten di wilayah Padalarang. (ANT/KN)

Di Tengah Fiskal Menyusut, Pemprov Kaltim Komitmen Lanjutkan Gratispol-Jospol 2027

Penulis
redaksi2
-
0
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam. ANTARA/ HO- Adpim

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan Gratispol dan Jospol pada tahun 2027 meskipun tengah menghadapi fase penghematan anggaran akibat penurunan drastis keuangan daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Kamis (30/4/2026), menegaskan keberlanjutan kedua program tersebut merupakan upaya nyata dalam mewujudkan visi RPJMD Kaltim menuju Generasi Emas.

“Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program unggulan Gratispol dan Jospol secara lebih terarah dan terukur,” ucapnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam.

Diketahui, Gratispol adalah program yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi warga Kaltim melalui berbagai layanan tanpa biaya dengan fokus utama adalah sektor pendidikan.

Sementara Jospol (Jaring Pengaman Sosial dan Politik) merupakan program pendamping yang berfokus pada insentif kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur strategis.

Program ini mencakup pembangunan jalan (Tering-Ujoh Bilang, Sotek-Bongan, akses Jembatan Nibung), pembangunan tiga sekolah unggulan, serta dua rumah sakit baru, termasuk rumah sakit di Bongan untuk melayani masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Di tengah dinamika pembangunan yang kompleks, Gubernur Rudy mengingatkan agar setiap daerah menghadirkan perencanaan yang berkualitas, adaptif, dan responsif.

“Terlebih dalam kondisi kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas, setiap rupiah anggaran harus direncanakan secara cermat, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Rnrncana Kerja Pembangunan Daerah Pemprov Kaltim Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur Secara Inklusif Sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas”.

Terdapat empat fokus utama urusan wajib pelayanan dasar yakni pendidikan sebagai Investasi utama pembentukan generasi berdaya saing. Kemudian kesehatan, dengan fokus peningkatan kesehatan ibu dan anak, selanjutnya infrastruktur dengan memperkuat konektivitas dan akses layanan publik

Selain itu perlindungan sosial atau Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pengurangan kemiskinan secara terukur yang dirasakan oleh berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Berau.

Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui operasional Jembatan Nibung akan berdampak besar pada sektor pariwisata di Biduk-Biduk, Talisayan, dan Pulau Kaniungan.

Selain itu, lanjutnya, bantuan insentif bagi guru non-ASN (PAUD hingga SMP) dinilai sangat membantu kesejahteraan tenaga pendidik di daerah. (ANT/KN)

Gojek Hitung Ulang Bisnis Usai Prabowo Pangkas Komisi Jadi 8 Persen

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi pengendara Gojek. (Foto: Antara)

JAKARTA – Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek menyatakan siap untuk mengkaji pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Perpres No. 27 Tahun 2026,” kata Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam keterangan yang dikonfirmasi ANTARA.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait aturan tersebut.

“Sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Prabowo menyebut bahwa sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online. (ANT/KN)

Jelang Iduladha, Ratusan Sapi di Pelabuhan Garongkong Disaring Ketat Cegah Penyakit Menular

Penulis
redaksi2
-
0
Petugas Karantina Sulsel saat melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang akan dikirim ke Kalimantan melalui Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan menjelang Hari Raya Iduladha 2026. (ANTARA/HO-Balai Karantina Sulsel)

MAKASSAR – Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barru mengawal lalu lintas hewan di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, menjelang Hari Raya Iduladha 2026.

Sebanyak 113 sapi yang akan dikirim menuju Batu Licin, Kalimantan Selatan, menjalani pemeriksaan oleh petugas karantina sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit hewan menular.

Kepala Karantina Sulawesi Selatan Sitti Chadidjah melalui keterangannya di Makassar, Jumat (1/5/2026), mengatakan menjelang Iduladha Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Sulsel harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan terukur dengan peningkatan permintaan hewan kurban.

“Setiap sapi yang akan diberangkatkan wajib melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan. Kami memastikan ternak yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan memenuhi seluruh persyaratan karantina,” ujarnya.

Sementara itu, terhadap ratusan ekor sapi yang akan dilalulintaskan tersebut, petugas karantina melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh serta pengambilan sampel darah untuk pengujian laboratorium.

Langkah ini dilakukan guna mendeteksi kemungkinan paparan brucellosis, penyakit hewan menular yang menjadi perhatian dalam distribusi ternak antardaerah.

Ia menambahkan, pengendalian brucellosis menjadi salah satu fokus utama karena dampaknya yang luas terhadap produktivitas ternak dan keberlanjutan usaha peternakan. Selain itu, aspek keamanan pangan asal hewan juga menjadi perhatian penting dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat.

Chadidjah menambahkan selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan verifikasi dokumen serta pencocokan jumlah dan identitas ternak. Seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan terpadu yang bertujuan mencegah penyebaran penyakit antarwilayah.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan Karantina dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas distribusi ternak. Kepatuhan terhadap prosedur karantina diharapkan dapat terus ditingkatkan oleh seluruh pelaku usaha dan peternak,” urai Chadidjah.

Dengan langkah tersebut, pemerintah memastikan bahwa setiap hewan kurban yang sampai ke masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga terjamin kesehatannya khususnya menjelang Iduladha

Di tengah proses pengawasan tersebut, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari turut melakukan kunjungan langsung untuk meninjau kesiapan instalasi karantina hewan milik Karantina Sulawesi Selatan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memastikan seluruh prosedur berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan distribusi ternak menjelang Iduladha.

Andi Ina mengapresiasi langkah Karantina Sulawesi Selatan yang telah melakukan pengawasan secara ketat dan sistematis. Menurutnya, kesiapan instalasi karantina menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan yang akan didistribusikan ke luar daerah.

“Jaminan kesehatan ternak dapat meningkatkan nilai ekonomi. Sehingga Barru harus menjadi pemerintahan yang aware terhadap pemilik ternak dan konsumen dari hulu sampai hilir,” kata Bupati Barru itu. (ANT/KN)

Bulog Salurkan 350 Ribu Paket Sembako untuk Buruh di Monas

Penulis
redaksi2
-
0
(Foto: Antara)

JAKARTA – Perum Bulog menyalurkan 350 ribu paket sembako kepada seluruh buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi pekerja.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya menyiapkan paket tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan koordinasi lintas instansi dalam waktu singkat hanya tiga hari persiapan.

“Syukur alhamdulillah dari pagi atau bahkan kemarin kami Bulog sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengoordinir penyiapan 350 ribu paket sembako yang diperuntukkan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan buruh yang sedang melaksanakan Hari Buruh Dunia,” kata Rizal ditemui di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut dia, setiap paket sembako berisi beras 2,5 kilogram, kopi, teh, gula, sarden, minyak, serta kebutuhan pokok lain yang diharapkan membantu meringankan beban hidup buruh dan keluarganya sehari-hari masing-masing.

Selain paket sembako, pemerintah juga menyediakan makan siang gratis bagi sekitar 350 ribu buruh yang hadir di kawasan Monas sebagai bentuk dukungan langsung terhadap kesejahteraan pekerja Indonesia hari.

Rizal menilai program itu merupakan kejutan sekaligus perhatian khusus dari Presiden Prabowo kepada buruh yang baru pertama kali diberikan dalam momentum peringatan Hari Buruh Dunia di Indonesia tahun.

Ia menyebutkan anggaran seluruh bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sementara Bulog bertugas menyiapkan dan menyalurkan paket secara optimal kepada para buruh.

“Kalau dikalkulasikan, nilai bantuan ini sejumlah lebih kurang lebih Rp350 ribu per satu paket. (Anggarannya) dari Setneg bantuannya, kami Bulog hanya menyiapkan,” jelasnya.

Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, setiap buruh yang menerima paket diwajibkan menandai tangan dengan tinta biru sebagai bukti telah mengambil bantuan yang disediakan.

Menurut dia, pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan aman dengan aksi buruh yang berjalan damai tanpa anarkis, mencerminkan kedewasaan pekerja serta sinergi aparat keamanan dan pemerintah dalam pengamanan acara tersebut.

Bulog bersama ID Food dan BUMD DKI Jakarta bergandeng tangan menyiapkan seluruh kebutuhan logistik guna memastikan distribusi paket sembako kepada buruh berjalan lancar dan tepat waktu hari ini.

Ia berharap program bantuan itu mampu menjaga daya beli buruh, mengurangi tekanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Kehadiran Bulog dalam kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian sosial perusahaan sekaligus dukungan terhadap program pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat pekerja Indonesia luas hari ini.

Rizal bersama jajaran direksi Bulog turut hadir langsung meninjau pelaksanaan distribusi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal serta sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya secara menyeluruh.

Dia menegaskan partisipasi Bulog dalam May Day 2026 mencerminkan komitmen perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya buruh, dalam memastikan akses pangan tetap terjangkau dan memadai nasional.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi buruh, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” kata Rizal.

Sementara itu Muhammad Syahrul salah satu buruh asal Cirebon mengaku bantuan sembako yang diterimanya sangat membantu meringankan beban ekonomi pekerja di tengah kebutuhan hidup yang meningkat saat ini.

“Ya, ini (paket sembako) sangat membantu bagi kami para buruh di seluruh Indonesia,” kata Syahrul ditemui usai mengantre sembako tersebut.

Ia mengatakan dirinya datang ke kawasan Monas sejak pukul 10-an bersama rekan buruh lain dari satu perusahaan tempat ia bekerja untuk mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini.

Syahrul menyebut rombongan buruh dari salah satu perusahaan manufacturing di Cirebon berangkat menggunakan sembilan bus sekaligus sebagai bentuk kebersamaan dalam memperjuangkan aspirasi sekaligus merayakan momentum May Day bersama. (ANT/KN)

Prabowo Resmikan Satgas PHK, Negara Siap Turun Tangan Lindungi Buruh

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat. (Sumber: Antara)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Kebijakan ini diumumkan dalam peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pembentukan satgas ini menjadi langkah pemerintah untuk merespons ancaman gelombang PHK serta memberikan perlindungan yang lebih konkret bagi pekerja di berbagai sektor.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmen negara untuk hadir membela kepentingan buruh, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi tidak pasti akibat potensi kehilangan pekerjaan.

“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa negara memiliki kapasitas untuk mengambil langkah jika sektor usaha tidak lagi mampu mempertahankan operasionalnya.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir,” imbuhnya.

Satgas ini dirancang sebagai instrumen intervensi negara untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Gagasan pembentukan lembaga tersebut sebenarnya telah muncul sejak 2025, setelah pemerintah merespons tuntutan buruh terkait perlindungan kerja dan kesejahteraan.

Rencana itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai bagian dari upaya pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi PHK massal.

Dengan terbentuknya satgas ini, pemerintah berharap dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi nasional.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Saga Dorong Pemkab Berau Perkuat Komunikasi Publik yang Transparan dan Terkoordinasi

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga.

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memperkuat strategi komunikasi publik yang transparan dan terkoordinasi sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penyampaian informasi yang jelas dan seragam menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ia menilai, komunikasi publik yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian program pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih aktif berkoordinasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik.

Saga mengingatkan agar setiap OPD memastikan informasi yang disampaikan memiliki kesamaan data dan penjelasan sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

“Jangan sampai instansi yang ada di Berau berbeda-beda menyampaikan informasi, sehingga ketidaksinkronan seperti itu hanya akan menimbulkan kebingungan,” tegasnya.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi semakin penting terutama dalam menyampaikan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Ia menilai, setiap kebijakan yang saling berkaitan antar-OPD harus disampaikan secara terpadu agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh.

Saga juga menilai media massa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan informasi secara resmi dan dapat dipercaya. Melalui media, informasi pemerintah dapat menjangkau masyarakat lebih luas sekaligus meminimalkan kesalahpahaman.

“Hal-hal penting yang terhubung dengan OPD lain harus tetap dikoordinasikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa komunikasi publik seharusnya tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau polemik. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun pola komunikasi yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kebijakan dan program pembangunan secara terbuka.

Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja di lingkungan OPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Saga berharap, dengan komunikasi yang lebih terstruktur dan transparan, masyarakat dapat lebih memahami kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah harus punya komunikasinyang jelas. Jangan sampai memberikan reaksi pada saat ada masalah saja,” pungkasnya. (adv)

Sekolah Satu Atap Dinilai Bisa Tekan Anak Putus Sekolah di Pedalaman Berau

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto.

BERAU – Program sekolah satu atap yang direncanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dinilai dapat menjadi solusi untuk menekan risiko anak putus sekolah di wilayah pedalaman.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai selama ini jarak tempuh yang jauh menjadi salah satu kendala utama bagi pelajar di kampung terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Ia menyebut, tidak sedikit anak yang akhirnya memilih berhenti sekolah karena keterbatasan akses dan biaya untuk bersekolah di luar kampung.

“Kalau sekolah lanjutan bisa tersedia dalam satu kawasan, tentu anak-anak lebih mudah melanjutkan pendidikan dan potensi putus sekolah juga bisa ditekan,” ujarnya.

Ia mengatakan kondisi geografis Berau yang luas memang menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pendidikan. Untuk itu, pemerintah perlu menghadirkan sistem pendidikan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terluar.

Subroto menyebut konsep sekolah satu atap bisa menjadi jawaban karena layanan pendidikan dasar hingga lanjutan dapat terintegrasi dalam satu lokasi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar pembangunan fisik semata tanpa mempersiapkan kualitas pendukung pendidikan lainnya.

Menurutnya, keberadaan tenaga pengajar, fasilitas belajar, hingga sarana penunjang harus menjadi perhatian agar kualitas pendidikan di daerah terpencil tidak tertinggal jauh dibanding wilayah perkotaan.

“Jangan hanya bangun sekolahnya, tetapi tenaga pendidik dan fasilitasnya juga harus benar-benar siap,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar pengembangan sekolah satu atap memperoleh dukungan anggaran yang optimal.

“Pendidikan di wilayah terpencil harus mendapat perhatian serius karena ini berkaitan langsung dengan masa depan generasi di kampung,” pungkasnya. (adv)

Dorong Pendataan RTLH Diperkuat, Minta Dinas Lebih Proaktif Cari Bantuan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong.

BERAU — DPRD Berau mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menangani persoalan rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang tersebar di 13 kecamatan.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, mengatakan pihaknya telah memanggil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) guna membahas pendataan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan rumah layak huni.

Ia menuturkan, data yang akurat sangat penting agar program bantuan bisa tepat sasaran sekaligus membuka peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Untuk Dinas Perkim sudah sempat kami undang. Jadi kita minta data khususnya masyarakat tidak mampu dengan rumah tidak layak huni yang ada di 13 kecamatan,” ujarnya.

Rudi menjelaskan, penanganan RTLH tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD Berau. Untuk itu, pemerintah daerah diminta aktif menjemput program bantuan dari kementerian maupun pemerintah pusat.

Namun, ia menilai realisasi bantuan pusat sejauh ini masih belum maksimal.
Ia mencontohkan kondisi banjir yang terjadi di Kampung Long Ayap. Karena tidak ditetapkan sebagai bencana, bantuan dari kementerian dinilai menjadi terbatas.

“Seperti kasus banjir di Long Ayap, karena tidak ditetapkan sebagai bencana maka bantuan dari kementerian tidak maksimal,” katanya.

Karena itu, ia meminta Disperkim lebih aktif dan proaktif dalam memperjuangkan program bantuan untuk masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti rumah layak huni.

Rudi menegaskan Komisi II DPRD Berau siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperluas program bantuan perumahan bagi masyarakat tidak mampu.

“Kami dari Komisi II siap membackup yang menyangkut rumah layak huni. Nanti kami bersinergi dengan dinas terkait agar tidak ada lagi masyarakat Berau yang tidak mendapatkan rumah layak huni,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengusulkan keterlibatan pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dari sektor pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Berau.

“Kalau bisa anggarannya diperbesar supaya jumlah penerima manfaat lebih banyak. Selain APBD, kita juga bisa menggandeng pihak ketiga seperti sektor tambang maupun pertanian,” pungkasnya. (adv)

Soroti Kasus Dugaan Asusila Oknum Guru, Minta Penanganan Transparan dan Berpihak pada Korban

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.

BERAU – Kasus dugaan tindakan asusila yang melibatkan seorang oknum guru di Kabupaten Berau terus menjadi perhatian publik.

Peristiwa yang terjadi di lingkungan pendidikan itu memicu keprihatinan berbagai pihak karena dinilai mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik justru tercoreng oleh dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

Kasus tersebut dinilai tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan keresahan di tengah masyarakat.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara serius dan tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, seorang guru memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing, melindungi, serta menjadi teladan bagi para siswa.

“Kalau justru menyalahgunakan kepercayaan seperti ini, tentu sangat kami sesalkan dan tidak bisa ditoleransi. Guru itu seharusnya menjadi contoh, membimbing dan melindungi murid,” ujarnya.

Ia meminta aparat penegak hukum memproses kasus tersebut secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dedy menilai, tindak asusila terhadap anak merupakan pelanggaran berat karena dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kondisi mental korban.

“Pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal sebagai bentuk keadilan bagi korban sekaligus efek jera,” tambahnya.

Selain penegakan hukum, Dedy juga mendesak Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pendidikan agar segera mengambil langkah konkret dalam penanganan kasus tersebut, termasuk memastikan pendampingan dan perlindungan terhadap korban.

Menurutnya, penanganan perkara yang melibatkan anak harus dilakukan secara cepat, transparan, dan mengutamakan kepentingan korban agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan.

“Penanganan kasus seperti ini harus dilakukan secara cepat, transparan dan berpihak pada korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Dinas Pendidikan untuk memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah. Ia meminta adanya pembinaan lebih intensif terhadap tenaga pendidik agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Disdik harus proaktif, segera lakukan evaluasi dan pastikan lingkungan sekolah aman bagi anak-anak,” katanya.

Dedy juga mendorong penguatan sistem pengawasan internal sekolah, termasuk penyediaan saluran pengaduan yang aman dan mudah diakses siswa apabila mengalami atau mengetahui tindakan kekerasan maupun pelecehan.

Menurutnya, upaya pencegahan harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua hingga masyarakat agar tercipta lingkungan pendidikan yang sehat dan aman bagi anak.

“Ini juga harus jadi perhatian kita bersama. Saya berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” pungkasnya. (adv)

1...242243244...1,253Halaman 243 dari 1,253