Beranda blog Halaman 243

Sekolah Rakyat di Kukar Siap Dibangun Tahun 2026

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan terobosan baru dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat di Kelurahan Loa Ipuh Darat. Program ini tak sekadar menghadirkan fasilitas belajar, tetapi juga menjadi bentuk nyata pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan di atas lahan seluas 8,5 hektare, yang kini sedang dalam proses sertifikasi oleh Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar. Targetnya, proyek tersebut mulai dikerjakan pada tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menuturkan bahwa sertifikasi lahan menjadi syarat utama sebelum pelaksanaan pembangunan.

“Rencananya, lahan yang ada di Kelurahan Loa Ipuh Darat ini mudah-mudahan tahun ini, atau awal tahun depan, sudah bisa dilakukan sertifikasi. Karena dari pusat meminta lahan itu harus benar-benar clear and clean,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi model pendidikan inklusif yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Seluruh fasilitas di dalamnya akan dirancang untuk menjamin kenyamanan dan kelayakan belajar para siswa.

Dinsos Kukar juga menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar untuk penyediaan tenaga pengajar. Sementara itu, tenaga pengasuh akan disiapkan oleh Dinas Sosial.

“Kalau kita lihat Sekolah Rakyat rintisan yang ada di Samarinda, pengasuhnya diambil dari pendamping PKH. Termasuk dari Kukar, ada 16 orang pendamping PKH yang ditarik untuk menjadi pengasuh di Sekolah Rakyat Samarinda,” ungkap Yuliandris.

Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat dirancang menjadi ruang pemulihan sosial dan peningkatan kesejahteraan anak-anak miskin. “Harapan saya, Sekolah Rakyat ini bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga miskin. Sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan pendidikannya dan kebutuhan gizinya,” ujarnya.

Sekolah ini nantinya akan menerapkan sistem boarding school, dimana para siswa tinggal di asrama dengan seluruh kebutuhan hidup yang terjamin oleh negara. Mulai dari makanan bergizi, tempat tidur, pakaian, hingga fasilitas penunjang pendidikan.

“Kalau di sekolah umum, anak-anak masih tidur di rumah dengan kondisi seadanya, makan seadanya, dan pakaian seadanya. Nanti kalau mereka diasramakan di Sekolah Rakyat, semuanya dijamin mulai dari gizi, tempat tidur, hingga kebutuhan lainnya. Artinya, anak-anak dari keluarga kurang mampu itu kita muliakan,” tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

KPK Belum Panggil Gubernur Sumut, Tunggu Putusan Sidang Proyek Jalan

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menunggu persidangan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara selesai terlebih dahulu sebelum memutuskan memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution.

“Setelah selesai nanti persidangannya, baru dibuat laporannya. Kenapa? Karena tentunya kalau sidangnya masih berjalan, itu kan putusannya belum ada. Nanti tunggu putusannya (dahulu, red.),” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Oleh sebab itu, Asep mengatakan kepada masyarakat untuk sama-sama menunggu selesainya persidangan terkait pemanggilan Bobby Nasution ke depannya.

“Ya, makanya itu kami tunggu. Tunggu sampai persidangannya ini selesai, dan nanti akan ada laporan dari jaksa terkait dengan pelaksanaan persidangan, seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Selanjutnya, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun Piliang (KIR), dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).

Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.

Untuk peran para tersangka, KPK menduga Akhirun dan Rayhan Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.

Berdasarkan data yang dibagikan KPK hingga 10 November 2025, Gubernur Sumut Bobby Nasution belum pernah dipanggil satu kali pun dalam penyidikan kasus tersebut. (ANT/KN)

JK: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Sudah Tak Perlu Diperdebatkan Lagi

0

JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto sudah bukan lagi pro dan kontra jika telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut dia, publik perlu menerima pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai suatu kenyataan. Dia pun tak menampik bahwa Soeharto memiliki kekurangan, tetapi sosok itu juga mempunyai jasa bagi negara.

“Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” kata JK usai menghadiri acara World Peace Forum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dia menilai bahwa Soeharto pada eranya telah membawa negeri menjadi lebih baik. Saat itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 8 persen.

“Setelah itu (pertumbuhan ekonomi) sulit dicapai. Jadi ini Pak Prabowo ingin mencapai,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa semua sosok pun memiliki perannya masing-masing kepada bangsa dan negara. Pemberian gelar pahlawan, menurut dia, sama seperti nilai-nilai dalam agama.

“Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, di mana plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Berdasarkan tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, dalam prosesi penyerahan gelar pahlawan tersebut, Tutut didampingi oleh sang adik yaitu Bambang Trihatmodjo.

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan. (ANT/KN)

Usai Dilantik, Kepala BRIN Arif Satria Siap Konsolidasi Jalankan Riset Prioritas Nasional

0

JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria mengatakan dirinya akan mengarahkan BRIN untuk fokus pada riset-riset dan pengembangan bidang pangan, energi, dan air yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah.

Oleh karena itu, Arif akan segera konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program riset dan inovasi di tiga sektor prioritas tersebut.

“Insyaallah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira tiga bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik, karena riset dan inovasi ini akan menjadi tumpuan. Di mana pun negara yang memiliki kekuatan riset dan inovasi, itu akan berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi,” kata Arif Satria menjawab pertanyaan wartawan setelah acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Arif Satria dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BRIN di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, menggantikan Laksana Tri Handoko. Pelantikan Arif Satria, yang saat dilantik masih menjabat Rektor IPB, ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN.

Arif Satria melanjutkan untuk sektor pangan, misalnya, sasaran riset dan inovasi dapat mencakup bidang-bidang yang terkait dengan pertanian (on-farm) dan di luar pertanian (off-farm).

“Jadi, mulai dari soal benih, soal pupuk, soal teknik budidaya, soal pascapanen, soal pengolahan. Banyak sekali. Soal pangan saja sudah luas sekali. Sekarang Presiden meminta pangan, ya harus kita kawal,” kata Arif Satria.

Sementara itu, dalam waktu dekat, Arif menjelaskan untuk fokus meriset dan membangun inovasi bidang pangan, energi, dan air, BRIN akan menambah jumlah peneliti di bidang-bidang terkait, meningkatkan kualitas peneliti, menghimpun lebih banyak dana penelitian, membangun infrastruktur penelitian, dan memperkuat ekosistem penelitian.

“Jadi, itulah yang akan kita dorong. Jumlah peneliti juga harus kita tingkatkan, karena jumlah peneliti kita itu relatif per sejuta penduduk, relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dibandingkan dengan Thailand, Korea Selatan, kita masih jauh,” ujar Arif.

Demi mewujudkan itu, Arif menekankan pentingnya memiliki sistem untuk menjaring periset-periset.

“Jadi, kita akan perkuat talent management yan baik di bidang penelitian. Orang yang punya passion di bidang penelitian itulah yang akan menjadi modal bagi BRIN dan juga bagi kementerian untuk bisa melangkah lebih cepat dan lebih jauh, karena di abekerja dengan passion. Kita sudah punya tools bagaimana menemukan talenta unggul di bidang riset,” kata Arif Satria. (ANT/KN)

Pulau Derawan Butuh Fasilitas Kesehatan Memadai, DPRD Siap Kawal Penganggaran

0

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menyoroti minimnya fasilitas kesehatan di kawasan wisata unggulan Kampung Pulau Derawan. Ia menilai, ketersediaan layanan kesehatan yang memadai sangat penting untuk menjamin keamanan wisatawan sekaligus kenyamanan masyarakat lokal.

Menurut Saga, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya fokus pada promosi dan pembangunan infrastruktur wisata. Aspek pendukung seperti fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar destinasi unggulan bisa tumbuh secara berkelanjutan.

“Pimpinan Puskesmas Pulau Derawan perlu segera menyampaikan usulan peningkatan fasilitas kesehatan kepada Dinas Kesehatan agar bisa dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI. Ini akan memudahkan saya mengawal penganggarannya,” ujarnya.

Politikus PPP ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan di Pulau Derawan, termasuk melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam pembahasan anggaran. Ia menilai, layanan kesehatan yang baik merupakan bagian dari citra positif pariwisata daerah.

“Fasilitas kesehatan yang lengkap akan memberi rasa aman, baik bagi wisatawan maupun warga setempat,” katanya.

Lebih lanjut, Saga menyatakan kesiapannya memperluas advokasi hingga ke tingkat nasional, dengan melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta kementerian terkait. Menurutnya, kawasan wisata seperti Pulau Derawan memerlukan perhatian lintas sektor agar pengembangannya lebih komprehensif.

“Kawasan wisata perlu dukungan penuh. Saya akan berjuang agar peningkatan fasilitas kesehatan ini bisa diakomodasi, baik melalui APBD maupun dukungan dari pusat,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi teknis dapat memprioritaskan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah wisata, mengingat tingginya intensitas kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan adalah kunci agar pariwisata Berau semakin maju dan diminati,” pungkasnya. (gs/adv)

Dermaga Wisata Sanggam Butuh Pembenahan, DPRD Minta Pemerintah Naikkan Standar Pelayanan

0

BERAU – Kondisi Dermaga Wisata Sanggam kembali mendapat perhatian dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa. Ia menilai, fasilitas yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan wajah pariwisata daerah yang digadang sebagai gerbang menuju destinasi unggulan Kalimantan Timur.

Menurutnya, dermaga yang menjadi pintu keberangkatan utama menuju Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban, dan Labuan Cermin itu seharusnya tampil lebih representatif dan modern.

“Dermaga Sanggam adalah wajah pariwisata Berau. Pemerintah harus segera meningkatkan fasilitasnya agar lebih layak dan berstandar internasional,” tegas Grace.

Ia menjelaskan, peningkatan fasilitas tidak hanya mencakup perbaikan fisik dermaga, tetapi juga pelayanan berbasis digital. Grace mendorong adanya sistem informasi yang menampilkan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal secara real-time agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih tertata.

“Ke depan harus ada papan informasi digital di dermaga. Wisatawan butuh akses informasi cepat, agar jadwal perjalanan mereka jelas dan nyaman,” ujarnya.

Selain digitalisasi layanan, Grace juga menyoroti perlunya penataan ruang tunggu yang lebih nyaman, fasilitas kebersihan yang memadai, serta transportasi pendukung yang terintegrasi dengan pusat kota dan area penginapan wisatawan.

“Pariwisata Berau berbasis laut, jadi dermaga harus menjadi etalase yang mencerminkan kualitas layanan. Jika ingin bersaing dengan destinasi lain, standar pelayanan juga harus ditingkatkan,” katanya.

Ia menegaskan, pembenahan Dermaga Sanggam harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sekitar.

“Dermaga ini bukan sekadar fasilitas transportasi, tapi simbol kesiapan Berau sebagai destinasi wisata unggulan. Semua pihak harus punya komitmen yang sama untuk menjadikannya lebih baik,” pungkasnya. (gs/4adv)

Proyek Jembatan Kelay III Terhambat Lahan, DPRD Desak Pemkab Segera Bertindak

0

BERAU – Proyek pembangunan Jembatan Kelay III kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Infrastruktur strategis yang digadang-gadang bakal memperlancar konektivitas menuju wilayah pesisir itu hingga kini masih tersendat akibat persoalan lahan yang belum terselesaikan.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menegaskan pentingnya langkah cepat dan koordinasi lintas instansi untuk menuntaskan hambatan tersebut. Ia mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak saling menunggu tanggung jawab.

“Jangan saling menunggu, lebih baik dijemput permasalahannya agar cepat selesai. Ini proyek besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Saga menilai, keberadaan Jembatan Kelay III sangat vital karena akan menjadi jalur alternatif penghubung antara Tanjung Redeb dan enam kecamatan pesisir. Hingga kini, seluruh arus transportasi darat masih bergantung penuh pada Jembatan Sambaliung, yang sudah berusia puluhan tahun.

“Kalau sampai Jembatan Sambaliung bermasalah, akses masyarakat ke pesisir bisa lumpuh total. Itu sebabnya Jembatan Kelay III harus segera direalisasikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau juga telah menekankan percepatan pembangunan proyek ini dalam pembahasan KUA-PPAS. Artinya, secara politis maupun anggaran, dukungan terhadap proyek tersebut sudah ada—tinggal keseriusan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti.

Selain mengantisipasi potensi kemacetan dan ketergantungan pada jembatan lama, Saga menilai pembangunan Jembatan Kelay III juga merupakan investasi jangka panjang.

“Peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir menjadikan jembatan baru ini kebutuhan mendesak. Ini bukan proyek seremonial, tapi kebutuhan strategis masyarakat,” pungkasnya. (gs/adv)

Kukar Siap Unjuk Diri, 238 Atlet Muda Dilepas ke Popda Kaltim 2025

TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan keseriusannya membangun prestasi olahraga daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar secara resmi melepas 238 atlet muda untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVII Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025, Senin (10/11/2025).

Pelepasan yang berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar ini, diwarnai semangat tinggi dan sorak kebanggaan dari para atlet, pelatih, serta jajaran pemerintah daerah. Dari total kontingen, 149 atlet putra dan 89 atlet putri siap bertanding membawa nama Kukar di berbagai cabang olahraga yang digelar di tingkat provinsi.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni, menegaskan bahwa ajang Popda bukan semata ajang perebutan medali, melainkan wadah pembentukan karakter dan semangat sportivitas generasi muda Kukar.

“Kami ingin para atlet berangkat dengan semangat juang yang tinggi. Bertandinglah dengan percaya diri, dengan menjunjung tinggi sportivitas dan tanggung jawab,” ujarnya.

Aji menambahkan, dukungan Pemkab Kukar terhadap sektor olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing.

“Popda ini adalah ajang pembuktian sekaligus pembelajaran. Jadikan ini pengalaman berharga untuk menempa diri agar ke depan bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.

Ia berharap para atlet tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menunjukkan semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan disiplin selama bertanding.

“Kemenangan itu penting, tapi yang lebih utama adalah menunjukkan sikap sportif, menjaga nama baik daerah, dan menampilkan yang terbaik dari diri sendiri,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Dari Kukar untuk Indonesia, Semangat Pahlawan Dihidupkan Lewat Aksi Nyata Generasi Muda

TENGGARONG – Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di Kutai Kartanegara (Kukar), tak hanya menjadi ajang mengenang jasa para pejuang. Tetapi juga seruan untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam wujud yang relevan dengan zaman.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Biru, Tenggarong, Senin (10/11/2025).

Suasana upacara berlangsung khidmat, diselimuti rasa hormat dan kebanggaan terhadap para pejuang bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan.

Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyrar, bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, hadir bersama jajaran pejabat daerah dan unsur Forkopimda lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sekkab Sunggono menekankan bahwa Hari Pahlawan harus dimaknai sebagai momentum untuk berbuat nyata, bukan sekadar mengenang masa lalu. “Sebenarnya menurut saya, peringatan Hari Pahlawan ini memotivasi kita semua,” ujarnya.

Menurut Sunggono, semangat kepahlawanan bisa dimulai dari hal sederhana, dengan berkontribusi melalui profesi, ide, dan karya. “Dari Kukar bisa memberikan untuk Indonesia. Itu artinya juga untuk pemuda, untuk semuanya juga bisa berbuat hal yang sama,” jelasnya.

Ia menegaskan, setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing, termasuk generasi muda yang kini memegang tongkat estafet pembangunan daerah. “Kita harus bisa membanggakan nama Kutai Kartanegara, membanggakan nama Indonesia, menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyrar menegaskan pentingnya meneladani nilai pengorbanan dan keikhlasan yang diwariskan para pahlawan. “Kita tetap harus mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan, wujud penghargaan kepada pahlawan bukan hanya dengan upacara, melainkan melalui perilaku baik dan kontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari. “Kita tunjukkan kepada para pahlawan dengan berbuat terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Kabupaten Kukar,” tutupnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Semangat Pahlawan di Era Modern, Sekkab Kukar Ajak ASN dan Generasi Muda Jadi Teladan

TENGGARONG – Momentum Hari Pahlawan Nasional 2025 di Kutai Kartanegara (Kukar) tak sekadar upacara seremonial. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menjadikannya ajang refleksi untuk menumbuhkan semangat pengabdian dan kepedulian sosial di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

Upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (10/11/2025). Dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, yang bertindak sebagai inspektur upacara mewakili bupati Kukar. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, dan perwakilan organisasi masyarakat.

Dalam amanatnya, Sunggono membacakan sambutan Menteri Sosial RI yang menegaskan pentingnya meneladani semangat pahlawan sesuai dengan konteks zaman modern.

“Tadi saya sudah menyampaikan mewakili Bupati sambutan Menteri Sosial terkait dengan makna peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Kalau teman-teman simak dari apa yang sudah saya bacakan tadi, memang banyak hal yang menurut saya perlu menjadi perenungan kita bersama, seperti apa kita memaknai Hari Pahlawan ini sesuai dengan keadaan kekinian kita masing-masing,” ujarnya usai upacara.

Menurutnya, makna kepahlawanan masa kini tak lagi hanya tentang perang dan kemerdekaan, melainkan tentang tanggung jawab dan kontribusi dalam bidang masing-masing. “Yang penting dari yang sudah saya bacakan tadi, yang saya ingat betul adalah kita semestinya memaknai ingatan Hari Pahlawan itu dalam perspektif yang lebih luas sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita masing-masing,” katanya.

Sunggono menilai, semangat juang para pahlawan perlu diterjemahkan dalam kerja nyata. Baik dalam pelayanan publik, kepedulian sosial, maupun inovasi di berbagai sektor pembangunan daerah.Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga semangat kebangsaan.

“Pesan kepada anak muda, mudah-mudahan bisa memposisikan diri, bisa memberikan sumbangsih, dan bisa menjadi pahlawan untuk lingkungannya masing-masing,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i