Beranda blog Halaman 242

Neni Tegaskan Komitmen Pendidikan Jadi Prioritas Utama APBD Bontang

0
Foto: Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat peringatan Hardiknas 2026. (Istimewa)

BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Komitmen tersebut disampaikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di Kota Bontang.

Menurut Neni, anggaran pendidikan tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan peserta didik maupun tenaga pendidik.

“Pemkot Bontang mencatat capaian positif di sektor pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang saat ini berada di kisaran angka 83, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Sejumlah program unggulan pendidikan juga disebut terus dijalankan secara berkelanjutan, mulai dari pemberian beasiswa mahasiswa, bantuan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, dan buku gratis bagi pelajar, hingga pengadaan laptop untuk menunjang pembelajaran berbasis digital bagi guru.

Neni menilai langkah tersebut penting agar manfaat pembangunan sektor pendidikan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti tantangan pendidikan di era modern yang tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga persoalan sosial di kalangan generasi muda.

“Tantangan teknologi dan isu sosial seperti narkoba harus kita lawan dengan penguatan karakter. Di sinilah peran guru menjadi sangat penting dalam membina mental dan kepribadian siswa,” katanya.

Rangkaian peringatan Hardiknas 2026 di Kota Bontang turut dimeriahkan dengan penampilan paduan suara dari siswa SDN 006 dan SDN 010 Bontang Selatan.

Menurut Neni, peringatan Hardiknas tahun ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan penguatan tersebut, generasi muda di Bontang diharapkan mampu tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Ratusan Komponen Vital Dipasang di GI Grogot untuk Jaga Keandalan Listrik

0
Foto: Aktivitas pekerjaan erection dan instalasi terus dipacu di area GI 150 kV Grogot guna memperkuat keandalan interkoneksi kelistrikan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. (Istimewa)

PASER — Aktivitas pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Grogot di Kabupaten Paser terus dikebut PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT).

Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem interkoneksi kelistrikan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (UPP KLT 1), PLN saat ini fokus mempercepat pembangunan Extension 2 Line Bay arah GI Sei Durian sebagai jalur alternatif sistem transmisi antarwilayah.

Tahapan pekerjaan kini memasuki fase erection dan installation atau pemasangan berbagai peralatan utama gardu induk.

Ratusan komponen vital mulai dipasang secara bertahap, di antaranya Disconnecting Switch (DS), Circuit Breaker (CB), Current Transformer (CT), Capacitive Voltage Transformer (CVT), hingga Lightning Arrester (LA).

Selain itu, pemasangan konduktor busbar juga terus dilakukan sebagai bagian dari jalur distribusi utama daya listrik antarwilayah di Kalimantan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, mengatakan proyek tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan sistem kelistrikan yang terus meningkat di Kalimantan.

Menurutnya, selama ini sistem transmisi dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Timur masih bertumpu pada satu jalur utama, yakni GI Tanjung menuju GI Kuaro.

“Kami sedang membangun jalur alternatif yang kuat. Dengan hadirnya koneksi dari GI Grogot menuju GI Sei Durian ini, sistem kelistrikan kita memiliki fleksibilitas tinggi. Jika terjadi gangguan di satu jalur, jalur ini siap menyokong, sehingga risiko padam di masyarakat bisa kita minimalisir sedini mungkin,” tegas Basuki.

Dengan hadirnya jalur baru tersebut, PLN berharap keandalan sistem interkoneksi antarprovinsi semakin meningkat sekaligus meminimalisir potensi gangguan pasokan listrik.

Sementara itu, Manager PLN UPP KLT 1, I Made Gita Prawira, menjelaskan seluruh proses pekerjaan dilakukan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ketat.

Menurutnya, pemasangan peralatan gardu induk merupakan pekerjaan dengan tingkat presisi tinggi sehingga setiap tahapan harus melalui pengawasan dan pengujian detail.

“Ini adalah pekerjaan presisi tinggi. Mulai dari mendirikan struktur baja hingga menempatkan peralatan sensitif seperti CB dan CT, semua ada hitungannya. Tim di lapangan bekerja dengan koordinasi yang solid, memastikan setiap pengujian awal dilakukan tanpa cela sebelum tiba waktunya energize,” jelasnya.

Proyek yang dikerjakan oleh KSO Usaha Bakti Perkasa – PT Mahameru Energi Semesta tersebut telah menunjukkan progres positif sejak dimulai pada pertengahan April 2026.

PLN menegaskan pembangunan Extension 2 Line Bay GI Grogot bukan sekadar penambahan aset infrastruktur, tetapi bagian dari komitmen menghadirkan pasokan listrik yang stabil dan andal bagi pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat di Kalimantan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

UU PPRT Resmi Disahkan, Presiden Sebut Tonggak Sejarah Baru bagi Buruh Domestik

0
Foto: Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato dalam peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat. (Dok. BPMI Setpres)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia kini resmi memiliki Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), regulasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pengesahan UU PPRT menjadi tonggak sejarah baru bagi perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia.

“Hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama. Perjuangan 22 tahun,” ujarnya.

Menurut Prabowo, sejak Republik Indonesia berdiri, belum pernah ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan pekerja rumah tangga secara menyeluruh.

Karena itu, kehadiran UU PPRT dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan pekerja domestik mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.

“Bahkan selama republik berdiri, belum pernah ada undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, belum pernah ada,” tegasnya.

Ia menjelaskan selama ini banyak pekerja rumah tangga berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki kepastian mengenai upah, jam kerja, maupun jaminan perlindungan sosial.

“Selama ini pekerja-pekerja rumah tangga kita entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang, pertama kali dalam sejarah NKRI, kita sahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga,” katanya.

UU PPRT diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia yang selama ini bekerja di sektor informal tanpa perlindungan memadai.

Dari sisi historis, perjalanan pembentukan regulasi ini memang cukup panjang.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pertama kali diusulkan oleh Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga sejak tahun 2004.

Namun pembahasannya berulang kali tertunda di parlemen hingga akhirnya resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 21 April 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Pengesahan UU PPRT dinilai menjadi bagian penting reformasi sektor ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja domestik yang selama ini sering luput dari perhatian kebijakan publik.

Pemerintah berharap melalui undang-undang ini tidak ada lagi praktik kerja tanpa standar, sekaligus memastikan pekerja rumah tangga mendapatkan perlakuan yang adil, layak, dan manusiawi. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

Tawa dan Rindu Perantau Dikemas dalam Pertunjukan “Peran(G)tau”

0
Foto: Flyer event “Peran(G)tau”. (Istimewa)

PENAJAM PASER UTARA — Sebuah koper penuh harapan, tiket pesawat satu kali jalan, dan doa orang tua yang tertinggal di kampung halaman menjadi simbol perjalanan banyak anak muda Kalimantan Timur yang memilih merantau demi pendidikan dan masa depan.

Realita itu kini diangkat menjadi sebuah pertunjukan stand up comedy bertajuk “Peran(G)tau”, yang menghadirkan kisah getir, lucu, sekaligus penuh perjuangan kehidupan anak rantau.

Pertunjukan ini digagas dua putra daerah Kalimantan Timur, Adam Aliansyah dan Rama Indrawan, yang membawa pengalaman pribadi mereka ke atas panggung.

Melalui materi komedi, keduanya mengangkat berbagai realita kehidupan perantau, mulai dari culture shock, perjuangan bertahan hidup di kota orang, hingga rasa rindu rumah yang sering dipendam sendiri.

“Merantau bukan sekadar pindah alamat. Kadang kita harus pura-pura kuat saat keadaan sebenarnya tidak baik-baik saja,” ungkap penyelenggara dalam keterangan promosinya.

Dalam pertunjukan tersebut, berbagai pengalaman khas anak rantau dikemas menjadi komedi yang hangat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Mulai dari perjuangan menghadapi tanggal tua, hidup serba pas-pasan, menahan lapar, hingga tekanan untuk sukses demi membanggakan keluarga di kampung halaman.

Namun di balik semua itu, “Peran(G)tau” tidak hanya ingin menghadirkan tawa, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan perayaan bagi mereka yang sedang bertahan mengejar mimpi.

“Kami ingin membawa perspektif perantau Kaltim ke panggung. Mulai dari culture shock, cara bertahan hidup, sampai keresahan yang sering tidak terlihat di media sosial. Ini juga jadi ajang reuni bagi mereka yang merasa senasib,” ujar penyelenggara.

Pertunjukan “Peran(G)tau” dijadwalkan berlangsung di dua daerah, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara pada 11 Juli 2026 dan Kabupaten Paser pada 18 Juli 2026.

Panitia menargetkan sekitar 100 hingga 150 penonton di setiap pertunjukan.

Tiket dibanderol seharga Rp50 ribu dengan promo early bird yang telah dibuka untuk penonton yang ingin mendapatkan harga khusus lebih awal.

Selain pertunjukan, panitia juga membuka peluang kerja sama bagi sponsor yang ingin mendukung perkembangan dunia stand up comedy di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Benuo Taka dan Daya Taka.

Melalui “Peran(G)tau”, penonton diajak tidak sekadar menikmati komedi, tetapi juga menertawakan berbagai drama kehidupan di tanah rantau yang selama ini sering dirasakan banyak orang namun jarang diceritakan secara terbuka. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

D’Academy 8 Cari Bintang Dangdut Baru di Balikpapan

0
Foto: Fildan Rahayu dan Valen DA7 saat menyapa peserta audisi. (Istimewa)

BALIKPAPAN — Ajang pencarian bakat dangdut D’Academy kembali hadir menyapa masyarakat melalui audisi offline “D’Academy 8 (DA8)” yang digelar di Kota Balikpapan, Sabtu (2/5/2026).

Audisi berlangsung di Hotel Horison Sagita dan disambut antusias peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Kehadiran dua nama besar jebolan D’Academy turut menambah semarak suasana, yakni Fildan Rahayu sebagai juri dan Valen DA7 sebagai bintang tamu.

Kesuksesan musim sebelumnya yang melahirkan sejumlah penyanyi dangdut muda seperti Tasya DA7, April DA7, Arbil DA7, dan Mila DA7 menjadi modal kuat penyelenggara untuk kembali mencari talenta baru.

Direktur Emtek Media, Harsiwi Achmad, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap ajang tersebut.

“Kami berharap kehadiran para alumni D’Academy dan LIDA dalam audisi offline ini dapat menginspirasi peserta untuk tampil maksimal dan siap melangkah ke panggung besar di Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, audisi offline DA8 telah digelar di sejumlah daerah seperti Musi Banyuasin, Medan, Sidenreng Rappang, dan Makassar.

Setelah Balikpapan, audisi akan berlanjut ke Kabupaten Cirebon pada 3 Mei, Surabaya 9 Mei, dan Jakarta 10 Mei 2026.

Audisi ini terbuka bagi masyarakat umum berusia 14 hingga 23 tahun dengan syarat merupakan warga negara Indonesia, tidak terikat kontrak dengan label atau manajemen artis, serta memiliki kemampuan menyanyikan lagu dangdut atau melayu.

Pihak penyelenggara juga menegaskan seluruh proses audisi tidak dipungut biaya dan mengimbau masyarakat waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Indosiar.

Salah satu peserta asal Samarinda, Zahra, mengaku langsung mempersiapkan diri begitu mengetahui audisi digelar di Balikpapan.

“Tau akan ada audisi di Balikpapan ini aku langsung menyiapkan diri pastinya. Aku belajar nyanyi biar nggak gerogi aja. Dan sekarang aku siap sih sudah,” ujarnya.

Sementara itu, Fildan Rahayu mengaku sangat antusias bertemu langsung dengan para peserta audisi di Balikpapan.

“Tadi bagus-bagus ya, beragam punya ciri khas masing-masing,” katanya.

Ia berharap Kalimantan Timur kembali melahirkan penyanyi dangdut berbakat yang mampu menembus panggung nasional hingga internasional, seperti Putri DA.

“Kan sudah pernah ada Putri DA ya, dengan audisi ini pastinya kami berharap akan ada Putri-putri lainnya lagi yang bisa nasional atau internasional. Karena dangdut saat ini sudah mendunia,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Diduga Korsleting Listrik, Enam Pintu Mess di Teluk Lingga Hangus

0
Foto: Kobaran api meludeskan mess karyawan Hotel Royal Victoria hingga rata dengan tanah. (Istimewa)

SANGATTA — Kebakaran hebat melanda mess karyawan Hotel Royal Victoria di Jalan A.W. Syaharanie RT 04, Teluk Lingga, Jumat (1/5/2026) malam.

Dalam hitungan menit, bangunan berisi enam pintu tersebut ludes dilalap api hingga rata dengan tanah.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.54 WITA. Api disebut muncul secara tiba-tiba dan langsung membesar, memicu kepanikan para penghuni mess.

Sebagian penghuni bahkan hanya sempat menyelamatkan diri tanpa membawa barang berharga.

Bangunan itu dihuni beberapa kepala keluarga dan pekerja, di antaranya Yusuf (46), Mardiana (45), Javira (1), Widodo (46), Aji (28), Umi (40), Mufit (30), Elma Yanti (25), hingga Zafik (1).

Kepala Seksi Pemadaman, Pengendali Operasi dan Komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kutai Timur, Eko Purnomo, memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar karena seluruh bangunan hangus terbakar.

“Dugaan sementara akibat korsleting listrik. Api cepat membesar karena bangunan semi permanen,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026).

Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan dua unit armada dari Pos Pendidikan, satu unit dari Sangatta Utara, serta dua unit suplai tambahan termasuk bantuan dari Kantor Bupati.

Petugas berjibaku di lokasi untuk mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar kawasan padat tersebut.

Setelah beberapa waktu, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun, enam pintu mess karyawan itu sudah habis terbakar dan rata dengan tanah.

Eko Purnomo juga mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap potensi kebakaran akibat instalasi listrik yang bermasalah.

“Kami mengimbau masyarakat rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, tidak menggunakan sambungan berlebihan, serta memastikan perangkat listrik dimatikan saat tidak digunakan,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Tim MA Tinjau Langsung Desain dan Fasilitas Hunian Negara di IKN

0
Foto: Rumah susun BIN-Polri yang telah berdiri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ke depan, hunian untuk Mahkamah Agung juga akan disiapkan. (Atmaja Riski/Media Kaltim)

NUSANTARA — Pemerintah mulai merancang pembangunan rumah susun negara untuk staf hingga pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Tim Naskah Urgensi Mahkamah Agung pun datang langsung ke IKN guna melihat desain kawasan dan fasilitas hunian yang akan dibangun.

Direktur Sarana Prasarana Dasar Otorita IKN, Cakra Nagara, menjelaskan kawasan rumah susun negara untuk Mahkamah Agung akan berada sekitar 1,2 kilometer dari gedung kantor MA di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Konsep tersebut dirancang agar para penghuni dapat berjalan kaki menuju kantor sehingga mengurangi penggunaan kendaraan.

“Sehingga diharapkan seluruh staf MA nantinya dapat berjalan kaki menuju gedung kantor MA, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan,” jelas Cakra saat memberikan paparan kepada Tim Naskah Urgensi MA di IKN, Rabu (29/4/2026).

Dalam pemaparannya, rumah susun negara untuk Mahkamah Agung direncanakan terdiri dari tiga tipe hunian.

Rinciannya, tipe 65 sebanyak empat tower, tipe 45 sebanyak enam tower, dan tipe 390 sebanyak lima tower.

Pembangunan hunian tersebut ditargetkan selesai paling lambat Januari 2029.

“Pembangunan rumah susun negara untuk MA direncanakan selesai maksimal pada Januari 2029,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Tim Naskah Urgensi MA, Fikri Habibi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung konsep hunian negara yang telah dibangun di IKN.

“Kami Tim Naskah Urgensi MA mendapat kesempatan untuk mengunjungi rumah susun negara di IKN. Melihat secara langsung bentuk dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di lingkungan rumah susun negara tersebut,” ujarnya.

Tim Penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tersebut terdiri dari gabungan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA serta Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA.

Kunjungan ke IKN dilakukan untuk memperoleh data dan masukan riil dalam penyusunan standar rumah dinas hakim, kendaraan fungsional, serta bangunan kantor berbasis beban perkara guna meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan.

Dalam kunjungan itu, Tim Naskah Urgensi MA juga disambut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Aswin Grandiarto Sukahar bersama jajaran pejabat Otorita IKN di Gedung Kemenko 3 Tower 1, IKN. (MK)

Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Industri Kelapa Sawit Harus Ditarget PAD dan Penyerapan Tenaga Kerja

0
FOTO: Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto.

BERAU – Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap sektor pertambangan batu bara mulai menunjukkan dampak serius. Penurunan kontribusi dari sektor tersebut terhadap pendapatan daerah menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan transformasi ekonomi.

Menyoroti Persoalan itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menegaskan bahwa salah satu langkah strategis yang harus segera dilakukan adalah mendorong hilirisasi crude palm oil (CPO) melalui pembentukan kawasan industri khusus berbasis kelapa sawit.

Menurutnya, selama ini Berau masih terlalu bergantung pada penjualan bahan mentah, baik dari sektor tambang maupun perkebunan. Padahal, nilai ekonomi terbesar justru berada pada produk turunan yang diolah.

“Ke depan, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor ekstraktif. Hilirisasi CPO harus menjadi prioritas agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah tinggi,” ujarnya.

Subroto menjelaskan, hilirisasi CPO dapat menghasilkan berbagai produk turunan seperti minyak goreng, oleokimia, hingga bahan baku industri kosmetik dan energi terbarukan. Jika dikelola dengan serius, sektor ini dinilai mampu menjadi pengganti utama ketika kontribusi batu bara terus menurun.

Ia juga menyoroti pentingnya penetapan zona atau kawasan industri khusus sebagai pusat pengolahan sawit. Dengan adanya kawasan tersebut, proses produksi dapat terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga efisiensi meningkat dan investasi lebih mudah masuk.

“Kita perlu menyiapkan kawasan industri yang jelas. Ini akan menarik investor sekaligus memastikan proses hilirisasi berjalan optimal,” tegasnya.

Tak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Subroto menyebut hilirisasi juga akan membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal.

“Efek berantainya sangat luas. Mulai dari tenaga kerja, UMKM pendukung, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan sinergi lintas sektor.

Ia meminta Pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi, memberikan kemudahan investasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan pelabuhan.

Selain itu, dirinya juga mendorong agar pengelolaan sektor sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Transformasi ekonomi ini harus dirancang matang. Jangan sampai kita hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan lainnya,” tandasnya. (adv)

Di Tengah Fiskal Menyusut, Pemprov Kaltim Komitmen Lanjutkan Gratispol-Jospol 2027

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn2mei2026/mobile/

Tak Lagi Sekadar Wisata, Bali Dibidik Jadi International Financial Center Indonesia

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) berfoto bersama Danantara dan pengembang-pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura di Desa Serangan, Denpasar, Bali, Jumat (1/5/2026). ANTARA/HO-BTID

DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sedang mematangkan regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan, yang rencananya diterapkan di KEK Kura Kura, Denpasar, Bali.

Menko Airlangga di sela meninjau KEK Kura Kura di Desa Serangan, Kota Denpasar, Bali, Jumat (1/5/2026), menjelaskan rencana mewujudkan pusat keuangan khusus itu dibahas khusus oleh Danantara.

“Jadi apa yang (KEK) Kura Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC (International Financial Center)? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara,” ujar Menko Airlangga Hartarto, sebagaimana keterangan tertulisnya yang diterima di Denpasar.

Ia menjelaskan regulasi itu akan menjadi landasan pembentukan KEK sektor keuangan yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Nantinya pusat keuangan khusus itu akan menyerupai fasilitas yang ada di Dubai International Financial Centre (DIFC), dengan tujuan menarik arus investasi ke Indonesia.

Di tengah perubahan lanskap geopolitik global, Bali kini semakin relevan sebagai destinasi bagi modal internasional yang mencari stabilitas dan kepastian hukum.

Dalam kunjungannya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Nasional KEK itu meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

Bersama Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (CEO BPI) Danantara Rosan Roeslani, serta Chief Operating Office (COO) BPI Danantara Dony Oskaria, Menko Perekonomian meninjau realisasi investasi di kawasan itu.

Seperti proyek pusat perbelanjaan mewah hasil kerja sama pengembang KEK Kura Kura dengan investor asal Jepang, Mitsubishi Estate, sebagai salah satu proyek unggulan di KEK Kura Kura, yang rencananya dibuka pada pertengahan 2026.

Sementara itu, Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali menjelaskan lokasi yang tepat untuk KEK Sektor Keuangan yaitu di area Knowledge District.

Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID) Tuti Hadiputranto menyatakan area itu dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran penghubung bisnis bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), sekolah bisnis, serta jalur investasi di Indonesia.

Di kawasan itu juga akan diperkaya dengan Pusat Kewirausahaan dan Inovasi, yang menjadi wadah pendidikan seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

“Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia,” imbuhnya.

Ia menambahkan KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan serta menjadi mitra strategis pemerintah. (ANT/KN)