BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menyoroti masih maraknya praktik diskriminatif terhadap pekerja harian lepas di berbagai sektor di Kabupaten Berau. Banyak buruh, kata dia, yang bekerja bertahun-tahun tanpa kejelasan status dan perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan.
“Kalau mereka sudah bekerja lebih dari tiga bulan berturut-turut, seharusnya diangkat menjadi pegawai tetap. Itu sudah diatur jelas dalam regulasi yang berlaku,” tegas Rudi.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, kontrak kerja maksimal hanya lima tahun dan boleh diperpanjang satu kali. Setelah itu, perusahaan wajib membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baru dengan masa kerja dan hak-hak pekerja yang jelas.
“Perjanjian kerja bukan sekadar formalitas, tapi bentuk pengakuan terhadap hak dan kewajiban pekerja. Jangan sampai status mereka terus digantung tanpa kepastian,” ujarnya.
Politikus yang dikenal vokal membela kaum pekerja ini menegaskan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mempermainkan status karyawan kontrak. Ia meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau agar lebih aktif menegakkan aturan dan memberikan perlindungan hukum kepada para buruh.
“Disnaker harus hadir dan tegas menindak perusahaan yang melanggar. Hak-hak pekerja itu dilindungi undang-undang, termasuk dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya.
Rudi menambahkan, DPRD Berau akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pemerintah daerah benar-benar berpihak pada pekerja. Ia berharap, berbagai keluhan yang selama ini disuarakan buruh bisa segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Kami di DPRD tidak akan tinggal diam. Kesejahteraan dan kepastian kerja bagi para buruh harus menjadi prioritas. Jangan sampai mereka terus dieksploitasi tanpa perlindungan yang layak,” pungkasnya. (gs/adv)
