BERAU – Proyek pembangunan Jembatan Kelay III kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Infrastruktur strategis yang digadang-gadang bakal memperlancar konektivitas menuju wilayah pesisir itu hingga kini masih tersendat akibat persoalan lahan yang belum terselesaikan.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menegaskan pentingnya langkah cepat dan koordinasi lintas instansi untuk menuntaskan hambatan tersebut. Ia mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak saling menunggu tanggung jawab.
“Jangan saling menunggu, lebih baik dijemput permasalahannya agar cepat selesai. Ini proyek besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Saga menilai, keberadaan Jembatan Kelay III sangat vital karena akan menjadi jalur alternatif penghubung antara Tanjung Redeb dan enam kecamatan pesisir. Hingga kini, seluruh arus transportasi darat masih bergantung penuh pada Jembatan Sambaliung, yang sudah berusia puluhan tahun.
“Kalau sampai Jembatan Sambaliung bermasalah, akses masyarakat ke pesisir bisa lumpuh total. Itu sebabnya Jembatan Kelay III harus segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau juga telah menekankan percepatan pembangunan proyek ini dalam pembahasan KUA-PPAS. Artinya, secara politis maupun anggaran, dukungan terhadap proyek tersebut sudah ada—tinggal keseriusan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti.
Selain mengantisipasi potensi kemacetan dan ketergantungan pada jembatan lama, Saga menilai pembangunan Jembatan Kelay III juga merupakan investasi jangka panjang.
“Peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir menjadikan jembatan baru ini kebutuhan mendesak. Ini bukan proyek seremonial, tapi kebutuhan strategis masyarakat,” pungkasnya. (gs/adv)
