SAMARINDA – Di bawah terik matahari Samarinda, kerumunan massa dari berbagai organisasi memenuhi Teras Samarinda, persis di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Bendera ormas berkibar, suara toa memecah udara, dan satu tuntutan mengemuka: hentikan pemangkasan TKD dan evaluasi kebijakan Dana Bagi Hasil.
Namun, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Di balik spanduk dan pekikan massa, tersimpan narasi panjang soal ketidakadilan fiskal yang dirasakan daerah penghasil terbesar di republik ini.
Aksi pada 10 November ini bukan yang pertama. Pada 16 Oktober 2025, Fraksi Kaltim koalisi besar berisi LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, hingga pemimpin adat dari berbagai suku telah memberikan deadline 14 hari kepada pemerintah pusat. Namun hingga waktu habis, tidak ada respons.
“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan positif,” kata Vendy Meru, Ketua Fraksi Kaltim, saat diwawancara di tengah kepungan massa. Wajahnya serius, suaranya bergetar menahan emosi. “Pemotongan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Menteri Keuangan, adalah perlakuan tidak adil.”
Penelusuran Koran Nusantara menunjukkan bahwa Kaltim memang menjadi penopang utama pendapatan negara. Pada 2024, lebih dari Rp800 triliun disetor ke kas negara dari sektor batu bara, migas, dan sumber daya alam lainnya. Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi fiskal terbesar di Indonesia.
Namun fakta di lapangan justru memberikan gambaran berlawanan. Infrastruktur dasar masih tertinggal. Bandara APT Pranoto yang digadang-gadang bertaraf internasional justru ditutupi rumput setinggi 50–60 sentimeter. Jalan menuju bandara berlubang di berbagai titik. Jalan tol yang harusnya menjadi simbol kemajuan disebut Vendy “lebih mirip ular yang melengkung-lengkung daripada jalur mobil.”
Selain persoalan fiskal dan infrastruktur kota, Fraksi Kaltim juga men spotlight fakta yang selama ini jarang diangkat: masih banyak desa di Kaltim yang tertinggal dan belum dialiri listrik. Data lapangan yang dihimpun Radar Media menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten, terutama kawasan pedalaman, warga masih mengandalkan genset mahal atau lampu tenaga surya seadanya.
Kondisi itu kontras dengan status Kaltim sebagai salah satu pusat energi nasional. Kekayaan alam mengalir dari perut bumi, namun tidak otomatis menghadirkan terang bagi desa-desa di wilayah yang justru menjadi sumber kekayaan itu.
Vendy menegaskan ironi tersebut dalam orasinya.
“Kaltim ini penyumbang energi terbesar. Tapi banyak desa yang masih gelap. Bagaimana ini bisa diterima?”
Tidak hanya listrik, aksesibilitas pun menjadi persoalan serius. Hingga hari ini, jalur darat Kutai Barat menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) belum benar-benar terhubung sempurna. Perjalanan antarwilayah masih bergantung pada jalur sungai, yang kerap terhambat cuaca dan kondisi air.
Dalam investigasi Koran Nusantara, pembangunan jalan ke Mahulu telah beberapa kali direncanakan, namun terbentur keterbatasan anggaran dan kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada daerah.
Vendy menyoroti hal itu sebagai bukti nyata bahwa pemotongan TKD dan minimnya DBH akan memberi dampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau TKD saja dipotong, dari mana anggaran untuk membangun Kaltim? Dari mana dana untuk membuka akses Mahulu? Dari mana dana untuk menerangi desa-desa tertinggal? Ini bukan soal birokrasi, ini soal masa depan rakyat,” tegasnya.
“Kami bukan anti pemerintah. Kami hanya ingin diperlakukan adil. Masyarakat Kaltim jauh dari sejahtera,” ujar Vendy.
Dalam liputan Koran Nusantara, beberapa tokoh adat terlihat bergantian berorasi. Mereka menegaskan aksi ini tidak mewakili partai politik mana pun.
“Kaltim punya 27 suku. Ini murni suara rakyat,” tegas Vendy.
Sementara itu, analisis Koran Nusantara menunjukkan bahwa pengetatan anggaran daerah akibat kebijakan pusat memang membuat sejumlah program strategis Pemprov tersendat. Beberapa pejabat unggulan pun menyatakan kesulitan karena ruang fiskal daerah makin mengecil.
Vendy menegaskan hal ini:
“Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas. Bagaimana mau menjalankan program kalau uangnya tidak ada?”
Bagian paling mencolok dari aksi ini justru datang pada akhir orasi. Dengan nada tegas, Vendy mengumumkan kemungkinan langkah lanjutan jika pemerintah tetap bungkam.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban… suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Batu bara tidak boleh keluar.”
Ancaman ini bukan omong kosong. Investigasi Koran Nusantara menemukan bahwa lebih dari 60% angkutan batu bara di Kaltim bergantung pada alur Mahakam.
Terganggunya jalur ini dapat menimbulkan kerugian miliaran rupiah per hari bagi perusahaan tambang dan efek domino bagi rantai pasok energi nasional.
Namun bagi Fraksi Kaltim, itu risiko yang harus ditanggung demi keadilan.
“Kami tidak mencari konflik. Tapi kalau suara kami terus diabaikan, langkah tegas akan diambil. Kami hanya minta perlakuan adil titik.”
Aksi ditutup dengan rapat internal para pimpinan ormas untuk menentukan langkah berikutnya, sembari menunggu apakah pemerintah pusat memberi sinyal merespons tuntutan mereka.
“Kami tidak main-main. Tiga hari. Jika tetap tidak ada jawaban, Mahakam akan berhenti. Dan negara akan tahu apa rasanya mengabaikan suara rakyat Kaltim.”
Penulis: Hanafi
Editor:
