JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan sebanyak 555 personel TNI dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban banjir di Sibolga, Sumatera Utara.

“Sebagai langkah awal, TNI dalam hal ini Kodam I/Bukit Barisan dan jajaran telah mengerahkan total 555 personel untuk membantu korban Banjir,” kata Freddy kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Freddy menjelaskan 555 personel TNI saat ini fokus menjalankan tiga tugas utama di lapangan, yakni evakuasi warga terjebak banjir, pencarian warga yang hilang, dan membuka akses jalan yang tertutup timbunan longsor.

Untuk proses evakuasi, Freddy mengatakan TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memaksimalkan upaya penyelamatan warga yang terjebak banjir.

Warga yang telah dievakuasi dibawa ke posko kesehatan milik TNI untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak hanya posko kesehatan, TNI juga telah membangun dapur lapangan untuk menyediakan makanan bagi warga korban banjir.

“TNI mengerahkan lima orang dokter dan 31 orang perawat,” tambah Freddy.

Kapuspen melanjutkan kerja sama TNI dan instansi terkait juga dilakukan dalam proses mencari warga yang hilang akibat banjir bandang.

Selain itu, TNI juga mengerahkan kendaraan alat berat dari Satuan Zeni dan perbekalan angkutan untuk membuka jalur yang sempat tertutup timbunan tanah longsor.

“Total alat-alat yang dikerahkan, meliputi eskavator, dump truck, ambulans, truk NPS, perahu/LCR, tenda lapangan, velbed (tempat tidur lipat), dan perlengkapan dapur lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan hingga saat ini proses evakuasi korban banjir masih berlanjut dan personel TNI akan terus berada di lokasi hingga situasi pascabanjir berangsur kondusif. (ANT/KN)

SOLO – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda membahas soal kesehatan finansial saat kunjungannya ke Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/11/2025).

“Ini adalah hari pertama saya berada di di sini. Kunjungan saya di Indonesia, di Solo, tempat yang sangat indah, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan berbagai kelompok,” katanya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resminya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan (UNSGSA).

Ia mengatakan sempat membicarakan soal finansial dengan beberapa pekerja di industri garmen dan sejumlah mahasiswa yang sedang merencanakan masa depan.

“Serta, sekelompok ibu-ibu luar biasa yang membuat batik dan juga para wirausaha mikro lainnya yang dengan usaha itu mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tujuan utama dari percakapan ini adalah untuk belajar mengenai realitas finansial dari tiga kelompok berbeda tersebut. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hingga akhir bulan,” katanya.

Selain itu, dari dialog tersebut ia ingin mengetahui bagaimana mereka menghadapi keadaan darurat, mulai dari kecelakaan, kehilangan pendapatan, hingga kebutuhan untuk mengirim uang tambahan kepada orang tua di kampung halaman.

“Kami juga membahas bagaimana mereka mulai memikirkan tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah atau bahkan memikirkan masa pensiun, apakah itu memungkinkan? Kami juga berbicara mengenai berbagai risiko, seperti kecelakaan atau masalah kesehatan, dan bagaimana mereka melindungi diri dari risiko-risiko tersebut,” katanya.

Ia mengatakan inti dari kunjungan tersebut adalah untuk memahami mekanisme yang mereka miliki, serta risiko dan tantangan yang mereka hadapi.

“Dalam dua hari ke depan, kami juga akan berdiskusi dengan OJK, Bank Indonesia, berbagai kementerian, serta bank-bank dan perusahaan fintech untuk memikirkan bagaimana merancang produk yang dapat membantu masyarakat Indonesia menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga memberikan pujian kepada Indonesia yang telah mencatat pencapaian luar biasa dalam inklusi keuangan.

Ia mengatakan ada lebih dari 80 persen masyarakat yang sudah memiliki akses ke rekening bank.

Namun demikian, ia mengatakan akses saja tidak cukup.

“Yang penting adalah bagaimana kita dapat membantu mereka lebih jauh, bukan hanya untuk melakukan pembayaran, tetapi juga mewujudkan impian mereka. Dan, ketika sesuatu terjadi, mereka memiliki perlindungan,” katanya. (ANT/KN)

MAGELANG – Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan aktivitas Gunung Merapi dengan setiap hari terjadi ratusan guguran dan sesekali awan panas, masih aman untuk kegiatan masyarakat sehari-hari.

“Meskipun intensitas erupsi tinggi tetapi masih aman karena jaraknya hanya sampai 2 kilometer, sementara penduduk tinggal paling dekat itu 6,5 kilometer. Jadi insyaallah masih aman terkendali bagi masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan menikmati indahnya Gunung Merapi,” kata dia di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/11/2025)

Ia mengatakan hal tersebut, setelah mengikuti penanaman pohon secara serentak di Taman Nasional Gunung Merapi di Desa Dukun, Kabupaten Magelang, bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia 2025.

Ia mengatakan aktivitas Gunung Semeru di Jawa Timur tidak memengaruhi aktivitas Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Jadi ibarat keluarga, Gunung Semeru atau Gunung Merapi itu punya dapur masing-masing jadi tidak saling berpengaruh, mereka berjauhan jadi tidak saling memengaruhi, insyaallah aman,” katanya.

Dia menjelaskan situasi masih aman terkait aktivitas vulkanik Gunung Merapi itu, berdasarkan data pemantauan gunung tersebut setiap saat.

“Kalau sejak 2001 paling jauh lima kilometer itu di Kali Gendol, jadi kita perlu waspada juga, sejauh inikan tahu aktivitas erupsi ke arah barat daya, tetapi jangan lupa ada kubah lava di tengah kawah itu arahnya ke Kali Gendol, jadi di daerah Glagahharjo, kemudian barat daya di Keningar, Kaliurang, Tuguarum itu masih perlu waspada terhadap aktivitas erupsi ini,” katanya .

Ia mengatakan skenario terburuk itu dengan jarak hingga tujuh kilometer, sedangkan luncuran material erupsi saat ini hingga dua kilometer.

“Jadi masih jauh dari skenario yang kita buat, yang kita rekomendasikan sebagai daerah bahaya.

Warga kami minta untuk tetap harmoni dengan Merapi seperti biasanya, kita sudah melalui lima tahun ini dengan baik-baik maka insyaallah masih bisa berdampingan dengan aktivitas Merapi untuk beberapa waktu ke depan,” katanya.

Ia mengatakan musim hujan ini juga berpengaruh terhadap ketidakstabilan kubah lava Gunung Merapi.

“Jadi memang wajar ketika musim hujan di bulan November, Desember (2025), kemudian puncaknya nanti Januari, Februari (2026) itu intensitas guguran akan sedikit meningkat,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga pihak yang tersangkut dalam perkara hukum PT ASDP Indonesia Ferry.

Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan persnya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah ada hari ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, Presiden telah mengamati rangkaian komunikasi antara DPR dan pemerintah terkait dinamika kasus yang mencuat sejak Juli 2024 itu.

Dasco menjelaskan, sejak kasus ASDP bergulir, DPR menerima berbagai pengaduan dan aspirasi dari masyarakat maupun kelompok masyarakat.

Menindaklanjuti hal itu, pimpinan DPR meminta Komisi III sebagai mitra sektor hukum untuk melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan penyelidikan perkara tersebut.

Kajian itu kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan atas proses hukum yang berjalan.

Perkara yang dimaksud adalah perkara nomor 68/PISUS/DPK/2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tiga nama pihak terkait, masing-masing Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Tjaksono.

Kasus ini bermula dari keputusan bisnis yang diambil oleh direksi PT ASDP pada tahun 2019-2022, yaitu proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Ira Puspadewi, selaku Direktur Utama saat itu, bersama jajaran direksi lainnya, menyetujui dan menjalankan proses tersebut.

Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kejanggalan dalam proses akuisisi yang dinilai melawan hukum dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya ada dalam keputusan korporasi BUMN.

KPK menduga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,25 triliun, karena dinilai memperkaya pihak lain (pemilik JN).

Meskipun dalam persidangan terungkap bahwa Ira Puspadewi secara pribadi tidak menerima keuntungan finansial, hakim tetap memvonisnya bersalah karena kelalaian berat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2025 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi para pendidik.

Ia menegaskan bahwa Hari Guru yang jatuh pada Selasa (25/11/2025), bukanlah sekadar seremoni, tetapi panggilan moral melindungi profesi guru beserta mewujudkan kesejahteraan guru dalam kebijakan nyata.

“Pada Hari Guru Nasional ini, pemerintah harus menunjukkan penghormatan nyata kepada guru, pastikan masa depan mereka terjamin. Reformasi kepegawaian harus menjadi revolusi kesejahteraan guru, bukan beban baru,” kata Hetifah dalam keterangan di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Hetifah menjelaskan bahwa guru yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri harus diprioritaskan dalam proses penataan, baik melalui pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun seleksi terbuka yang adil dan tidak diskriminatif.

“Tidak boleh lagi pengabdian belasan tahun menjadi alasan tertunda tanpa kepastian,” katanya.

Penghapusan status tersebut, sebut Hetifah, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak. Menurutnya, kebijakan baru nanti wajib menetapkan penghasilan yang layak, tunjangan tetap, jaminan sosial serta perlindungan hukum.

“Ini bukan bonus, ini hak dasar”, ucapnya.

Adapun, Hetifah menyoroti kasus status guru sekolah umum dan madrasah dalam regulasi yang berbeda. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antara Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), pemerintah daerah, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tidak ada guru yang terlantar.

“Jangan sampai reformasi kepegawaian justru menciptakan dua kecepatan, satu guru yang diuntungkan, yang lain tertinggal,” ucapnya.

Status guru non-ASN atau honorer, kata Hetifah, akan berakhir di akhir tahun 2025 sebagaimana amanat UU ASN, aturan turunan hingga Surat Edaran KemenPANRB untuk menghapus nomenklatur tersebut. Seluruh guru non-ASN, berhak masuk skema PPPK sesuai persyaratan yang berlaku.

Proses skema PPPK Paruh Waktu, kata Hetifah, saat ini masih menunggu terbitnya ketentuan teknis resmi dari Kementerian PANRB, dan BKN. Keterlambatan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru honorer di daerah.

Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pemerintah daerah tetap dapat mengusulkan kebutuhan tenaga guru melalui formasi instansional masing-masing pemerintah daerah kepada Kemenerian PANRB, apabila formasi nasional belum dibuka.

Hal itu diperuntukkan untuk menghindari kekosongan layanan pendidikan, terutama di daerah. Menurut Hetifah, mekanisme itu penting agar sekolah tetap terpenuhi kebutuhan gurunya tanpa menyalahi ketentuan Kepegawaian yang berlaku.

Hetifah menegaskan bahwa ketentuan status guru honorer bukan masalah administratif belaka. Ia juga menambahkan pendidikan guru bukanlah investasi, melainkan melaksanakan prinsip keadilan sosial hingga menegakkan kedaulatan pendidikan nasional.

“Jika kebijakan ini gagal, kita mengirim pesan bahwa pengabdian guru bukanlah investasi bangsa, melainkan beban yang bisa dicabut kapan saja. Kita berbicara tentang ribuan guru yang mempertaruhkan kehidupan mereka demi generasi bangsa. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka adalah prioritas, bukan pelengkap anggaran,” tambahnya.

DPR RI, ucap Hetifah, akan memastikan terus penggunaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mengawal transisi ini berjalan adil, manusiawi, serta sesuai amanat undang-undang.

“Kita menegaskan bahwa penghargaan terhadap guru harus diterjemahkan dalam regulasi, anggaran, dan tindakan nyata,” ujarnya. (ANT/KN)