SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda kembali melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi dibongkar pada Selasa (12/5/2026) pagi.

Operasi penertiban yang dimulai pukul 08.00 WITA itu menyasar kawasan Kelurahan Sungai Kapih. Meski sempat diwarnai ketegangan antara petugas dan pemilik bangunan, proses eksekusi tetap berjalan hingga bangunan rata dengan tanah.

Pantauan di lokasi menunjukkan situasi sempat memanas saat petugas hendak merobohkan sebuah rumah yang merangkap sebagai warung. Pemilik bangunan bersikeras mempertahankan tempat tinggalnya meski telah mengetahui lahan yang ditempati merupakan aset pemerintah.

Ketegangan mereda setelah petugas memberikan penjelasan secara persuasif. Selain satu bangunan utama tersebut, petugas juga bergerak ke lokasi lain yang berjarak sekitar 100 meter untuk membongkar bangunan serupa yang sebelumnya telah menerima surat peringatan berulang kali.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, menegaskan penertiban itu merupakan langkah akhir setelah melalui proses panjang dan tahapan peringatan bertingkat.

“Seharusnya tanggal 21 lalu sudah ditertibkan, tapi kami tidak bisa tiba-tiba langsung bergerak. Prosesnya panjang, bahkan sudah dimulai sebelum Lebaran. Kami sudah melibatkan camat dan perangkatnya, namun alih-alih diindahkan, peringatan tersebut justru diabaikan,” jelas Anis.

Ia merinci, total terdapat lima bangunan usaha yang menjadi target penertiban. Satu bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya, sedangkan empat lainnya ditertibkan langsung oleh petugas dengan pengawalan TNI, Polri, serta Bidang Hukum dan Aset Pemkot Samarinda.

“Alasan penertiban ini jelas, yaitu mengamankan aset Pemerintah Kota Samarinda. Dengan kolaborasi lintas sektor, alhamdulillah hari ini berjalan kondusif dan potensi kerawanan bisa diminimalisir,” tambahnya.

Di balik penertiban itu, terdapat kisah awal berdirinya bangunan tersebut. Ketua RT 12 Kelurahan Sungai Kapih, Dantoro, mengungkapkan bangunan awalnya berdiri karena alasan kemanusiaan untuk membantu seorang janda tua membuka usaha kecil.

Menurutnya, lahan pemerintah itu awalnya hanya dimanfaatkan untuk warung kopi sederhana. Namun seiring waktu, bangunan berkembang semakin luas.

“Awalnya niat kita membantu nenek itu untuk usaha kecil-kecilan. Tapi karena ada hasutan dari pihak luar, bangunannya justru meluas. Kami sudah ingatkan berulang kali tapi tidak digubris, akhirnya ya seperti ini,” pungkas Dantoro.

Kini lahan tersebut telah dikosongkan dan dikembalikan fungsinya sebagai aset pemerintah kota guna mencegah pemanfaatan lahan secara ilegal di kemudian hari. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong para pekerja untuk aktif melaporkan berbagai dugaan pelanggaran ketenagakerjaan melalui aplikasi Sakti yang disediakan Pemprov Kaltim. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan perlindungan hak-hak pekerja tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, saat dikonfirmasi wartawan MediaKaltim.com terkait kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja di tengah tantangan transisi energi serta potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor usaha.

Dalam keterangannya, Rozani menegaskan PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan. Jika kondisi perusahaan memaksa adanya pengurangan tenaga kerja, maka seluruh hak pekerja wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalaupun harus terjadi PHK, itu harus menjadi pilihan terakhir. Kalau bisa disalurkan ke tempat lain, tentu lebih baik. Yang penting seluruh hak pekerja diberikan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti praktik hubungan kerja kontrak yang dinilai masih banyak terjadi di sejumlah perusahaan. Pemerintah mengingatkan agar perusahaan mematuhi aturan terkait perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap apabila masa kerja telah memenuhi ketentuan.

“Kalau pekerja terus menerus bekerja selama bertahun-tahun, secara norma bisa dikategorikan menjadi pekerja tetap. Itu selalu kami ingatkan kepada perusahaan,” katanya.

Selain itu, pemerintah menegaskan perusahaan wajib membayar upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Jika ditemukan dugaan pelanggaran, pekerja diminta segera melapor melalui kanal pengaduan resmi.

“Kalau ada pelanggaran, laporkan saja. Ada kanal pengaduan, ada aplikasi Sakti seperti yang disampaikan pak gubernur. Tinggal diunduh dan dilaporkan,” tegas Rozani.

Aplikasi Sakti Gemas (Satu Akses Kalimantan Timur menuju Generasi Emas) merupakan super app resmi Pemprov Kaltim yang diluncurkan pada Agustus 2025 untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik, informasi strategis, hingga pengaduan masyarakat dalam satu platform digital.

Aplikasi tersebut menghubungkan lebih dari 15 organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk layanan pajak daerah, pendidikan, kesehatan, UMKM hingga ketenagakerjaan.

Salah satu fitur unggulannya ialah “Lapor Wall”, yakni kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi langsung dengan sistem SP4N-LAPOR sehingga laporan warga dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan terkoordinasi.

Meski demikian, pemerintah menyebut pendekatan terhadap perusahaan tetap mengedepankan pembinaan terlebih dahulu sebelum penindakan dilakukan. Penanganan kasus juga akan mempertimbangkan skala usaha perusahaan, terutama bagi pelaku usaha mikro.

Rozani juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan laporan berdasarkan fakta dan data yang jelas sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan secara tepat.

“Saya harap seluruh laporan pekerja dapat disampaikan sesuai fakta dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Desakan penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur mulai memasuki fase krusial. Di tengah sorotan publik terkait pembelian mobil dinas mewah, renovasi fasilitas pejabat hingga isu politik dinasti, manuver politik di internal DPRD justru dinilai berpotensi membuat hak angket kandas sebelum masuk pembahasan substansi.

Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, menilai peluang hak angket berlanjut ke pembentukan panitia khusus (Pansus) sangat berat apabila Fraksi Golkar dan PAN memilih tidak hadir atau melakukan walk out dalam rapat paripurna.

“Kalau kita melihat secara kuantitatif, maka potensi untuk maju ke hak angket itu sulit terpenuhi. Karena sesuai ketentuan, minimal harus dihadiri 3/4 dari jumlah anggota DPRD Kaltim atau sekitar 42 orang,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Menurut Saipul, secara hitung-hitungan politik, posisi pengusul hak angket saat ini belum cukup aman untuk memenuhi syarat kuorum.

Dari total 55 anggota DPRD Kaltim, absennya Fraksi Golkar ditambah sikap PAN yang disebut tidak sepakat terhadap hak angket dinilai berpotensi membuat jumlah kehadiran tidak mencapai batas minimal.

“Nah, kalau Fraksi Golkar tidak hadir atau walk out, kemudian ditambah PAN juga tidak hadir, maka secara hitungan syarat minimal itu tidak akan terpenuhi,” katanya.

Kondisi tersebut membuat peluang pembentukan Pansus hak angket dinilai sangat kecil. Bahkan, prosesnya diperkirakan hanya berhenti di tahap pengusulan tanpa pernah benar-benar masuk pembahasan paripurna.

Dalam keterangannya, Saipul juga menyoroti sejumlah isu yang memicu tuntutan hak angket, mulai dari pembelian mobil dinas mewah, renovasi rumah jabatan dan ruang kerja pejabat, pembentukan tim ahli gubernur dengan anggaran besar, hingga dugaan praktik politik dinasti di sejumlah organisasi publik di Kaltim.

Ia turut menyinggung hubungan kekerabatan antara Gubernur Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim yang dinilai memunculkan persepsi publik terhadap melemahnya fungsi pengawasan legislatif.

“Ketua DPRD mestinya menjalankan fungsi pengawasan sejak awal. Tapi justru dalam fakta yang muncul, mendukung pembelian mobil dinas yang dianggap fantastis di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja,” ucapnya.

Menurut Saipul, dasar hukum penggunaan hak angket sebenarnya cukup kuat dan dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 67 dan Pasal 68.

Ia menjelaskan Pasal 67 huruf f mewajibkan kepala daerah menjalankan program strategis nasional, sementara Pasal 68 mengatur sanksi administratif apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan.

Saipul menilai kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai bagian dari program strategis nasional.

“Kalau penggunaan anggaran tidak efisien, maka ada potensi bertentangan dengan kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung Pasal 58 UU Pemerintahan Daerah terkait asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

“Kalau ada fakta penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak efektif, maka itu bisa dinilai bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.

Meski menilai peluang hak angket berat, Saipul tetap mendorong fraksi-fraksi pengusul untuk terus melakukan konsolidasi politik demi menjaga marwah DPRD dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Kalau tidak ada langkah serius, maka trust publik terhadap DPRD Kaltim akan semakin menurun. DPRD bisa terus dianggap hanya sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Fraksi PDI-Perjuangan memastikan tetap berada di garis depan mendorong hak angket dibawa hingga rapat paripurna.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kaltim, M Samsun, menegaskan pihaknya tidak memiliki opsi mundur meski hingga kini jadwal Rapat Badan Musyawarah (Banmus) belum juga digelar.

“Belum ada (mengenai rencana rapat Banmus) sejauh ini, kemungkinan dijadwalkan pada tanggal 18 Mei nanti. Makanya ini kami meminta juga untuk pimpinan menggelar rapat Banmus untuk mengagendakan Rapat Paripurna,” katanya.

Menurut Samsun, usulan hak angket yang telah ditandatangani enam fraksi bersama 22 anggota DPRD sudah resmi disampaikan sehingga tidak ada alasan untuk tidak dibahas.

“Jadi tak ada alasan untuk tidak digelar rapat Banmus untuk Rapat Paripurna ini,” tegasnya.

Secara politik, PDI-Perjuangan disebut sudah melakukan berbagai perhitungan sebelum mendorong hak angket. Karena itu, kata Samsun, partainya tidak mungkin menarik diri di tengah jalan.

“Tindakan kita semua sudah diukur. PDI-Perjuangan istilahnya tidak memiliki Persneling Reverse, tidak ada gigi mundur, jadi kami gas terus,” ujarnya.

Kini, nasib hak angket sepenuhnya berada di tangan pimpinan DPRD Kaltim, khususnya terkait penjadwalan Banmus yang akan menentukan apakah hak angket benar-benar masuk paripurna atau justru berakhir senyap di meja politik. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S