BERAU — Praktik rekrutmen tenaga kerja di sejumlah perusahaan kembali menuai perhatian DPRD Berau. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai masih banyak persoalan teknis di lapangan, terutama terkait pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up/MCU) dan pendataan tenaga kerja lokal.
Rudi menyebut perbedaan hasil MCU yang dilakukan di klinik dan rumah sakit kerap menimbulkan ketidakpastian bagi calon pekerja. Menurutnya, perbedaan tersebut bisa merugikan pelamar apabila perusahaan tidak menggunakan fasilitas kesehatan yang benar-benar netral dan diawasi pemerintah daerah.
“Perusahaan harus menggunakan rumah sakit yang netral dan terjamin oleh pemerintah daerah, supaya hasil MCU tidak menimbulkan keraguan bagi calon tenaga kerja,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja lokal secara menyeluruh. Rudi meminta kepala kampung dan ketua RT proaktif mencatat warga yang belum bekerja, terutama mereka yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan. Data ini diperlukan untuk memastikan masyarakat Berau mendapatkan prioritas kesempatan kerja sebagaimana diatur dalam kebijakan ketenagakerjaan daerah.
Pendekatan ini, kata Rudi, bertujuan membangun sistem rekrutmen yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada warga lokal. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat kampung, dan perusahaan merupakan kunci agar kesempatan kerja tersalurkan dengan merata.
“Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja lokal benar-benar berjalan adil dan sesuai aturan,” ujarnya.
Rudi berharap perusahaan di Berau lebih disiplin mengikuti regulasi ketenagakerjaan dan meningkatkan transparansi pada proses seleksi agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (gs/ADV)
