JAKARTA – Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengungkapkan keputusan partainya tidak memberikan bantuan hukum terkait laporan polisi atas unggahan potongan video ceramah Jusuf Kalla (JK) merupakan permintaan pribadi dirinya.

Hal itu disampaikan Grace menanggapi pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengenai sikap partai yang tidak memberikan pendampingan hukum kepada dirinya terkait laporan tersebut.

“Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan beliau (Ahmad Ali) itu didasari oleh permintaan saya sebagai pendiri partai,” kata Grace kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Grace menegaskan tidak ingin melibatkan PSI karena unggahan video tersebut dilakukan atas nama pribadi melalui akun media sosial pribadinya.

Ia juga meyakini tidak ada pelanggaran hukum dalam unggahan tersebut sehingga persoalan itu tidak berkaitan dengan partai.

“Saya memang mengunggah materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI dan normal-normal saja,” ujarnya.

Grace mengaku siap mempertanggungjawabkan unggahan video tersebut sebagai warga negara.

“Sebagai warga negara yang baik saya siap untuk mempertanggungjawabkan dan saya optimistis tidak ada pelanggaran hukum di sana,” tuturnya.

Sebelumnya, sekitar 40 organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat melaporkan pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri terkait unggahan potongan video ceramah Jusuf Kalla.

Laporan tersebut diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Gurun Arisastra mengatakan pelaporan dilakukan karena ketiganya mengunggah potongan video ceramah JK yang dinilai tidak utuh.

Menurut dia, dalam unggahan tersebut terdapat narasi mengenai pembahasan ajaran agama Kristen soal mati syahid yang dipotong dari konteks aslinya.

Ia menjelaskan JK sebenarnya tidak membahas ajaran agama tertentu, melainkan menyampaikan kekhawatiran psikologis masyarakat terhadap pemahaman ajaran yang berpotensi menimbulkan kesesatan berpikir.

“Sehingga bahwa Pak JK menyatakan bahwa cara berpikir syahid itu adalah keliru. Ini kan tidak disampaikan di publik secara utuh,” kata Gurun. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2021–2023 Alfian Nasution menghadapi sidang vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang dijadwalkan digelar pada pukul 10.25 WIB di Ruang Kusuma Atmadja, dengan dipimpin Hakim Ketua Adek Nurhadi.

Selain terhadap Alfian, putusan majelis hakim juga akan dibacakan untuk tujuh terdakwa lainnya, yaitu Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping periode 2024–2025 Arief Sukmara beserta Vice President Crude, Product Trading, and Commercial (CPTC) Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero) periode 2019–2020 Dwi Sudarsono.

Kemudian, Business Development Manager Trafigura Pte, Ltd periode 2019–2021 Martin Haendra Nata, Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi Indra Putra, beserta Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga pada Pertamina Patra Niaga periode 2020–2021 Hasto Wibowo.

Vonis juga akan dibacakan terhadap Senior Vice President ISC Pertamina periode 2017–2018 Toto Nugroho serta Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012–2014 Hanung Budya Yuktyanta.

Sebelumnya, Alfian dituntut pidana penjara selama 14 tahun, denda Rp1 miliar subsider pidana 190 hari penjara, serta uang pengganti Rp5 miliar subsider 7 tahun penjara.

Sementara, Martin dituntut pidana penjara selama 13 tahun; Dwi 12 tahun penjara; Toto, Hasto, dan Arief masing-masing 10 tahun penjara; Hanung 8 tahun penjara; serta Indra 6 tahun penjara.

Para terdakwa juga dituntut agar dikenakan pidana denda masing-masing sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain itu, para terdakwa dituntut agar dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar Rp5 miliar subsider pidana penjara selama 7 tahun masing-masing untuk Toto, Hasto, Dwi, dan Martin; 5 tahun untuk Arief; 4 tahun untuk Hanung; serta 2 tahun dan 6 bulan untuk Indra.

Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2013–2024, Alfian didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp285,18 triliun.

Ia diduga melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam tiga tahapan tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Ketiga tahapan dimaksud, yakni dalam pengadaan sewa terminal bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina, pemberian kompensasi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Research Octane Number (RON) 90 oleh pemerintah kepada Pertamina Patra Niaga tahun 2022 dan 2023, serta penjualan solar nonsubsidi pada PT PPN tahun 2020–2021.

Disebutkan bahwa perbuatan Alfian dilakukan bersama-sama dengan Arief, Hanung, Dwi, Indra, Toto, Hasto, serta Martin.

Dalam pengadaan sewa terminal BBM oleh Pertamina, kedelapan terdakwa telah memperkaya Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza, serta pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak Mohammad Riza Chalid, sebesar Rp2,9 triliun pada kegiatan sewa Terminal Bahan Bakar (TBBM) Merak.

Kemudian, dalam pemberian kompensasi JBKP RON 90 oleh pemerintah kepada Pertamina Patra Niaga tahun 2022 dan 2023, perbuatan para terdakwa telah memperkaya Pertamina Patra Niaga sebesar Rp13,12 triliun.

Sementara dalam penjualan solar nonsubsidi pada PT PPN tahun 2020–2021, kedelapan terdakwa telah memperkaya PT Adaro Indonesia sebanyak Rp630 miliar.

Dengan demikian, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut sebesar Rp285,18 triliun. Rincian kerugian negara meliputi kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp25,44 triliun; kerugian perekonomian negara Rp171,99 triliun; serta keuntungan ilegal 2,62 miliar dolar AS.

Kerugian keuangan negara dimaksud terdiri atas 5,74 miliar dolar AS dalam pengadaan impor produk kilang atau BBM serta Rp2,54 triliun dalam penjualan solar nonsubsidi selama periode 2021–2023.

Sementara itu, kerugian perekonomian negara merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut serta keuntungan ilegal didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri.

Atas perbuatannya, para terdakwa terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

JAKARTA – Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arief Mulyono meminta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah paparan Hantavirus.

Hantavirus merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui rodensia atau hewan pengerat, terutama tikus liar.

“Penguatan surveilans, pengendalian tikus, edukasi masyarakat, serta pendekatan One Health menjadi langkah penting dalam mencegah munculnya penyakit zoonosis seperti Hantavirus. Yang terpenting, masyarakat tetap tenang, waspada, dan memahami langkah pencegahan yang benar,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Arief mengatakan masyarakat perlu menutup akses masuk tikus ke dalam rumah, menyimpan makanan dalam wadah tertutup, serta menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi.

“Area tersebut sebaiknya disemprot disinfektan terlebih dahulu dan tidak langsung disapu agar partikel debu tidak beterbangan di udara,” lanjut dia.

Arief juga mengungkapkan sejumlah kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar Hantavirus antara lain pekerja pertanian, petugas kebersihan, pekerja kehutanan, penghuni wilayah pedesaan, serta masyarakat yang membersihkan gudang atau bangunan tertutup yang lama tidak digunakan.

“Risiko penularan meningkat pada ruangan dengan ventilasi buruk yang terkontaminasi kotoran tikus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN Ristiyanto menjelaskan beberapa jenis tikus yang diketahui dapat menjadi reservoir Hantavirus antara lain tikus rumah (Rattus rattus), tikus got (Rattus norvegicus), tikus ladang, hingga mencit liar yang hidup di area permukiman, pertanian, maupun hutan.

Salah satu jenis Hantavirus yang banyak dibahas adalah Andes virus, ditemukan pada tikus liar (Oligoryzomys longicaudatus) spesies umum ditemukan di kawasan Patagonia, Argentina dan Chile. Virus ini diketahui dapat menyebabkan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), yaitu infeksi paru berat yang berpotensi menimbulkan gagal napas akut.

“Reservoir utama Andes virus adalah tikus liar. Penularan umumnya terjadi ketika manusia menghirup partikel halus dari urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi,” ungkap dia.

Ristiyanto memaparkan gejala awal infeksi Hantavirus sering menyerupai influenza seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, mual, lemas, hingga gangguan pencernaan. Karena gejalanya tidak spesifik, diagnosis dini kerap terlambat dilakukan.

Pada kondisi berat, infeksi dapat berkembang cepat menjadi gangguan pernapasan serius yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit.

Ristiyanto menyebutkan bahwa tingkat kematian akibat HPS tergolong tinggi, yakni berkisar 20–35 persen. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap paparan rodensia dan deteksi dini menjadi faktor penting dalam pencegahan penyakit ini.

Terpisah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan belum ada bukti penularan Hantavirus dari tikus ke manusia di Indonesia sejak virus tersebut ditemukan di tanah air pada 1991.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menjelaskan kasus Hantavirus pada kapal pesiar MV Hondius merupakan tipe HPS yang berbeda dengan kasus Hantavirus di Indonesia.

“HPS banyak ditemukan di Amerika Selatan dan belum pernah dilaporkan di Indonesia, baik pada manusia maupun tikus. Sementara itu, kasus Hantavirus di Indonesia merupakan tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang telah ditemukan sejak 1991 dengan strain Seoul virus,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI memastikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026, menyusul kesalahan penilaian dalam babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pernyataan diterima ANTARA di Jakarta, Senin (11/5/2026), Setjen MPR RI menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait polemik penilaian lomba yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Setjen MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” tulis pernyataan itu.

MPR memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC empat pilar harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan serta semangat pembelajaran yang konstruktif.

Oleh karena itu, MPR akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan.

“Agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel.”

Selain itu, MPR juga mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan gelaran LCC empat pilar.

MPR berkomitmen menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.

Menutup pernyataannya, Setjen MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati seluruh peserta didik.

Sebelumnya, tiga sekolah menengah atas (SMA) berlaga pada babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalbar di Pontianak, yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.

Belakangan, lomba tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada saat sesi pertanyaan rebutan. Respons dewan juri terhadap keberatan peserta disorot warganet.
Sebagaimana disaksikan dari video perlombaan yang ditayangkan laman YouTube MPRGOID, kesalahan penilaian bermula dari pertanyaan “DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Pihak juri kemudian memberikan pengurangan lima poin untuk jawaban regu C tersebut. Pertanyaan yang sama lantas dilempar kepada regu yang lain.

Regu B yang berasal dari SMAN 2 Sambas lalu menjawab, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Juri kemudian menyatakan jawaban regu B adalah benar. “Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” kata dewan juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B.

Regu C lantas menyampaikan keberatan atas penilaian dewan juri. “Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” kata perwakilan regu.

Menanggapi hal itu, Dyastasita mengatakan, “Tadi disebutkan regu C, ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi.”

“Ada,” balas siswi dari regu C.

“Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” sambung dia mengulang jawaban sebelumnya.

“Dewan juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” kata Dyastasita menimpali.

“Pak, maaf, mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga? Mungkin dari penonton apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD?” jawab siswi regu C lagi.

“Keputusan saya kira di dewan juri, ya,” ucap Dyastasita.

Sebelum pembawa acara melanjutkan perlombaan ke pertanyaan selanjutnya, dewan juri yang lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni, menyampaikan respons tambahan.

“Begini, ya, kan sudah diperingatkan dari awal, ya, artikulasi itu penting. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak, karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya, itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” kata Indri. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan sebagai solusi masa transisi penataan tenaga non-ASN di sekolah negeri, sekaligus untuk memastikan tidak terjadi kekosongan guru di daerah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan polemik yang berkembang terkait surat edaran tersebut perlu dilihat dalam konteks penataan ASN nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Menurut Nunuk, Pasal 66 UU ASN mewajibkan seluruh proses penataan tenaga non-ASN selesai paling lambat Desember 2024.

“Undang-undang mengamanatkan bahwa tidak boleh ada status apa pun selain ASN di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri di bawah pemerintah daerah,” kata Nunuk dalam konferensi pers terkait SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Namun dalam praktiknya, proses seleksi ASN PPPK dan PPPK paruh waktu baru rampung hingga akhir 2025. Akibatnya, masih terdapat guru non-ASN yang belum terakomodasi dalam penataan tersebut.

Kemendikdasmen mencatat sedikitnya 237.196 guru non-ASN yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024 masih aktif mengajar tetapi belum masuk skema penyelesaian ASN.

“Kondisinya di satu sisi status non-ASN seharusnya sudah tidak ada, tetapi di sisi lain pemerintah daerah masih membutuhkan guru-guru tersebut,” ujarnya.

Nunuk mengatakan sejumlah pemerintah daerah bahkan mulai ragu memperpanjang penugasan guru non-ASN karena khawatir bertentangan dengan aturan penataan ASN.

Karena itu, kata dia, Kemendikdasmen menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2026 sebagai dasar dan rujukan hukum bagi pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan guru non-ASN selama masa transisi.

“Surat edaran ini menjadi pegangan bagi pemerintah daerah agar tetap bisa memperpanjang penugasan guru non-ASN aktif di tahun 2026,” katanya.

Ia menegaskan SE tersebut bukan untuk membuka kembali rekrutmen non-ASN baru, melainkan hanya mengatur keberlanjutan penugasan guru yang sudah tercatat dan aktif mengajar.

Dalam SE itu, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria, di antaranya guru harus tercatat di Dapodik per Desember 2024, masih aktif mengajar, dan bertugas di sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Kemendikdasmen juga menilai keberadaan guru non-ASN masih krusial untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah.

“Yang tidak boleh itu status non-ASN-nya, bukan gurunya berhenti mengajar,” ujar Nunuk.

Selain menjadi dasar penugasan, surat edaran tersebut juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan gaji guru non-ASN selama masa transisi penataan berlangsung.

Nunuk menambahkan guru non-ASN yang memenuhi syarat juga tetap dimungkinkan memperoleh tunjangan profesi guru (TPG), insentif, maupun tambahan penghasilan daerah.

Terkait masa depan guru non-ASN setelah 2026, Nunuk mengutip pernyataan Menteri PANRB bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja massal.

Pemerintah, kata dia, tengah merumuskan skema pemenuhan kebutuhan guru nasional, termasuk kemungkinan pembukaan formasi ASN baru dengan mekanisme seleksi yang disebut akan berpihak pada guru.

“Guru-guru tetap bertugas seperti biasa sambil penataan terus dilakukan,” katanya.

Kemendikdasmen saat ini juga masih menghitung kebutuhan riil guru nasional melalui proses redistribusi guru antardaerah sebelum penetapan formasi ASN baru dilakukan pemerintah.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak bereaksi berlebihan terhadap isu mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty yang kembali mencuat dalam pemberitaan beberapa waktu terakhir.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menggelar program pengampunan pajak baru selama dirinya menjabat, kecuali apabila ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Purbaya dalam press briefing bersama jurnalis di ruang pers Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus merespons spekulasi yang berkembang di kalangan dunia usaha terkait kemungkinan pemerintah kembali membuka program tax amnesty. Indonesia sebelumnya telah dua kali menerapkan kebijakan serupa, masing-masing pada 2016 dan 2022.

Purbaya menilai kebijakan tax amnesty pada dasarnya telah selesai dijalankan dan tidak perlu terus menjadi polemik. Pemerintah, kata dia, hanya akan menindak Wajib Pajak yang sebelumnya telah menyatakan komitmen pembayaran namun belum memenuhi kewajibannya.

“Kalau menurut saya sih sudah clear. Kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar, itu yang dikejar,” katanya.

Kementerian Keuangan menegaskan akan tetap menjaga kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha di tengah proses reformasi perpajakan yang terus berjalan. Kepastian kebijakan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan Wajib Pajak sekaligus memberikan ruang kepastian bagi dunia usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga memastikan reformasi perpajakan tetap difokuskan pada penguatan kepatuhan, perluasan basis pajak, serta optimalisasi penerimaan negara tanpa menimbulkan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengaku kondisi finansialnya justru terus menurun selama menjabat sebagai menteri.

Pengakuan itu disampaikan saat dirinya menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menyoroti pemberian tambahan penghasilan kepada sejumlah staf khusus menteri yang disebut berasal dari dana pribadi Nadiem. Nama Jurist Tan dan Fiona turut disebut dalam pemeriksaan tersebut.

Jaksa mempertanyakan apakah pemberian tambahan uang kepada para staf khusus itu berkaitan dengan peran mereka dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Menanggapi hal tersebut, Nadiem membenarkan tambahan penghasilan itu memang berasal dari kantong pribadinya dan diberikan secara rutin selama para staf khusus bekerja mendampinginya di kementerian.

“Ini bukan sesuatu yang saya tutup-tutupi. Ini adalah tambahan dari uang saya pribadi yang saya berikan selama lima tahun mereka menjabat. Tidak pernah berubah jumlahnya dan selalu konsisten tiap bulan,” ujar Nadiem di hadapan majelis hakim.

Dalam sidang itu, jaksa juga menanyakan soal besaran gaji yang diterima Nadiem selama menjadi menteri. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti nominal penghasilannya sebagai pejabat negara.

“Berapa gaji menteri, Pak?” tanya jaksa.

“Saya tidak ingat, Pak Jaksa,” jawab Nadiem.

Jaksa kemudian kembali mendalami jawaban tersebut dengan mempertanyakan bagaimana dirinya bisa lupa terhadap gaji selama lima tahun menjabat di kabinet.

“Selama lima tahun saudara tidak ingat gaji saudara?” cecar jaksa.

“Karena saya bekerja bukan untuk gaji,” kata Nadiem.

Dalam keterangannya, Nadiem menjelaskan dirinya masih memiliki sumber kekayaan lain di luar penghasilan sebagai menteri. Ia mengatakan aset yang dimiliki berasal dari kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB).

“Saya tidak punya sumber kekayaan lain di luar saham saya di PT AKAB,” ujarnya.

Nadiem juga menegaskan dirinya tidak pernah terlalu memperhatikan gaji sebagai menteri. Bahkan, ia mengaku secara finansial justru mengalami kerugian selama berada di pemerintahan.

“Bukan tidak mau, Pak. Saya tidak ingat. Jujur karena saya tidak pernah melihat gaji saya. Yang sudah jelas saya tiap bulan rugi waktu menjadi menteri. Tidak ada penghasilan. Jadi uang saya pasti turun terus,” tutur Nadiem.

Perkara yang menjerat Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Program tersebut disebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun.

Selain Nadiem, perkara itu juga menyeret sejumlah nama lain, di antaranya mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, mantan Direktur SMP Mulyatsyah, serta mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief. Sementara itu, eks staf khusus Nadiem, Jurist Tan, masih buron hingga kini. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S