BERAU — Ancaman abrasi di Pulau Maratua kembali menjadi perhatian serius DPRD Berau. Anggota Komisi II, Gideon Andris, menilai penyusutan daratan yang semakin terlihat setiap tahun—khususnya di Kampung Teluk Harapan—tidak boleh lagi dibiarkan tanpa langkah penanganan yang jelas dan terukur.
Gideon menyebut kondisi abrasi saat ini sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Ia menegaskan perlunya penanganan yang berbasis kajian teknis untuk menentukan mitigasi paling efektif, mengingat perubahan garis pantai telah berdampak pada lingkungan pesisir, permukiman, hingga aktivitas pariwisata setempat.
“Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak bisa dibiarkan tanpa intervensi yang jelas,” ujarnya.
Menurutnya, langkah awal yang paling penting adalah penyusunan kajian teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau. Kajian tersebut dibutuhkan untuk menentukan jenis perlindungan pantai yang paling sesuai dengan karakter gelombang dan kondisi geologi Maratua.
Ia mengungkapkan, pembahasan awal terkait pemasangan pemecah ombak sebenarnya pernah dilakukan. Struktur pelindung pantai itu dinilai dapat mengurangi dampak hantaman gelombang besar yang selama ini menggerus bibir pantai Maratua dari tahun ke tahun.
“Pemecah ombak bisa menjadi salah satu pilihan, tapi tetap harus didahului kajian agar tidak salah desain,” jelasnya.
Gideon berharap pemerintah daerah tidak menunda proses tersebut. Menurutnya, penanganan abrasi merupakan pekerjaan jangka panjang, namun harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan langkah awal yang konkret.
“Ini pekerjaan jangka panjang. Tidak bisa selesai dalam hitungan hari. Tapi harus ada niat dulu, ada perencanaan awal yang disusun secara terukur,” tegasnya. (gs/ADV)
BERAU — Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, aktivitas di Bandara Kalimarau diprediksi melonjak signifikan. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, meminta seluruh pihak memastikan kesiapan operasional bandara berjalan maksimal agar lonjakan penumpang dapat diimbangi dengan pelayanan yang aman dan nyaman.
Dedy mengatakan, akhir tahun selalu menjadi periode dengan pergerakan masyarakat paling padat. Mobilitas warga meningkat baik untuk mudik, perjalanan wisata, maupun keperluan keluarga. Kondisi itu membuat seluruh layanan bandara harus bekerja lebih cepat dan responsif dari hari-hari biasa.
“Kita memasuki masa puncak perjalanan masyarakat. Semua layanan harus siap, tidak boleh ada hambatan yang mengganggu kenyamanan penumpang,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah manajemen Bandara Kalimarau yang telah memperpanjang jam operasional dan membentuk Posko Terpadu sebagai bagian dari kesiapan menghadapi arus Nataru. Namun menurutnya, kesiapan administrasi tidak cukup tanpa pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya di lapangan.
Dedy menyebut beberapa titik krusial yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti potensi extra flight mendadak, gangguan akibat cuaca ekstrem, antrean di area check-in, hingga kesiapan layanan darurat bila terjadi situasi tak terduga.
“Semua potensi hambatan harus diantisipasi. Bandara itu gerbang utama mobilitas warga, jadi jangan sampai ada celah kecil yang menimbulkan kerumitan besar,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif antara manajemen bandara, maskapai, aparat keamanan, dan instansi teknis lainnya agar alur layanan di terminal tetap terkendali selama periode sibuk akhir tahun.
Dedy berharap seluruh persiapan berjalan konsisten sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, tertib, dan nyaman sepanjang libur Nataru.
“Saya minta koordinasi diperkuat di semua lini. Itu kuncinya agar pelayanan tetap prima,” pungkasnya. (gs/ADV)
BERAU — Anggota Komisi II DPRD Berau, Fasra Wisono, mengingatkan pemerintah daerah dan pelaku industri sawit agar tidak mengesampingkan risiko ekologis di balik geliat ekonomi sektor perkebunan. Ia menilai pengelolaan limbah sawit, khususnya limbah cair, masih menjadi persoalan krusial yang harus mendapat perhatian serius.
Fasra mengatakan, keberadaan pabrik dan perkebunan sawit di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Segah, memang berkontribusi besar bagi perekonomian lokal. Lapangan kerja tercipta, mobilitas ekonomi meningkat, dan pendapatan masyarakat ikut terdongkrak. Namun, manfaat ekonomi itu tidak boleh mengaburkan ancaman lingkungan yang bisa muncul jika limbah dikelola secara asal.
“Limbah cair kelapa sawit adalah ancaman serius kalau tidak dikelola dengan benar. Dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pencemaran air dan tanah merupakan risiko paling besar. Sungai yang tercemar dapat mengganggu kebutuhan air bersih warga, sementara tanah yang rusak akibat limbah industri akan memengaruhi hasil pertanian masyarakat di sekitar area pabrik.
“Petani sangat bergantung pada air bersih dan kondisi tanah yang subur. Kalau lingkungan rusak, ekonomi mereka juga ikut jatuh,” kata Fasra.
Untuk itu, ia mendorong pemkab melakukan pengawasan secara intensif. Ia menekankan perlunya inspeksi lapangan yang rutin serta evaluasi berkala terhadap pabrik-pabrik sawit agar standar pengelolaan limbah benar-benar dipatuhi.
“Kontrol lapangan harus dilakukan konsisten. Jangan menunggu sampai terjadi pencemaran baru bertindak. Pencegahan jauh lebih penting,” tegasnya.
Fasra berharap komitmen pengawasan bukan hanya tertulis dalam regulasi, tetapi benar-benar dijalankan secara disiplin demi menjaga keselamatan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. (gs/ADV)
Setelah pada sesi pertama saya mendengar paparan Direktur RSUD mengenai arah besar pembangunan rumah sakit, tantangan regulasi, dan kebutuhan peningkatan kapasitas layanan, sesi berikutnya langsung masuk ke ranah operasional yang lebih teknis.
Narasumber kedua Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Rabu (26/11), mulai masuk ke “dapur pelayanan”, membedah alur, hambatan teknis, dan detail operasional yang sehari-hari dihadapi tenaga kesehatan.
Wakil Direktur Pelayanan, dr. Niken Titisurianggi, M.Kes, berbicara dengan nada tenang namun runtut, melanjutkan gambaran besar yang sebelumnya disampaikan Direktur RSUD Taman Husada dr. Suhardi Sp.JP.,FIHA.
Niken membuka dengan satu hal penting: bahwa standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan yang hidup dan harus terus diperbarui mengikuti perubahan regulasi, pola penyakit, hingga dinamika teknologi kesehatan.
“Di setiap unit, kami wajib membuat standar pelayanan yang tertulis dan dipajang, dan standar itu harus direviu setiap saat,” ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan betapa cepatnya ritme perubahan di sektor kesehatan.
Ia kemudian menyinggung bahwa di balik target RSUD untuk memperkuat kompetensi 24 jenis layanan menuju kategori “mahia/magia” Kemenkes, ada pekerjaan simultan yang tak kalah berat: memastikan seluruh standar pelayanan di unit-unit internal benar-benar berjalan.
Mulai dari persyaratan pelayanan, alur, standar waktu, biaya, hasil layanan, hingga mekanisme pengaduan—komponen-komponen inilah yang menjadi dasar penilaian publik sekaligus titik rawan terjadinya keluhan.
dr. Niken Titisurianggi menyimak pertanyaan dari peserta saat sesi diskusi Forum Konsultasi Publik RSUD Taman Husada. Foto: Agus S
Salah satu penjelasan teknis yang paling menyedot perhatian adalah mengenai layanan gawat darurat. RSUD harus menerapkan triase medis, bukan sistem “siapa datang duluan dilayani dulu”.
Banyak masyarakat menilai kondisi tertentu sebagai gawat darurat, padahal secara medis belum tentu memenuhi kriteria. “Ini yang sering menimbulkan salah paham. Persepsi masyarakat tentang gawat darurat itu tidak selalu sama dengan persepsi medis,” jelasnya.
Dan ini bukan soal RSUD ingin mempersulit, tetapi soal kepatuhan pada audit BPJS dan standar nasional yang mengatur dengan ketat tindakan yang boleh ditanggung sebagai layanan emergensi.
Penjelasan dr. Niken makin teknis ketika masuk pada integrasi sistem dengan BPJS melalui rekam biometrik. Mulai 2023, pasien JKN harus melakukan verifikasi wajah atau sidik jari saat check-in. Semua ini bertujuan mencegah penyalahgunaan identitas JKN.
Namun kenyataannya, sistem bridging dengan BPJS sering mengalami gangguan, menyebabkan antrean menumpuk di lobi. “Kadang BPJS sedang error sehingga check-in tidak bisa dilakukan. Akhirnya pelayanan tersendat dan lobi penuh,” katanya.
Masalah berikutnya menyangkut manajemen antrean pasien. Setiap hari RSUD menerima 450–500 kunjungan di 20 poliklinik. Namun banyak pasien masih datang terlalu pagi meski jadwal cluster mereka sebenarnya siang. Akibatnya, lobi menjadi penuh sebelum waktunya.
Karena itulah RSUD sedang menyiapkan dua mesin check-in mandiri baru yang lebih cepat, sekaligus menonaktifkan tumpukan kertas rujukan di loket mulai 1 Desember 2025 nanti. Cara kerja idealnya: pasien JKN booking antrean via Mobile JKN, datang sesuai cluster, check-in via mesin, dan langsung menuju poliklinik. Tetapi realitasnya tidak selalu sesederhana itu.
Pada layanan poliklinik, dr. Niken juga menjelaskan perbedaan sistem di lantai 2 dan 3. Lantai 2 sudah memakai nurse station terpusat sehingga alur lebih efisien, sedangkan di lantai 3 masih menggunakan sistem lama di mana perawat berada di setiap klinik. Ini membuat kecepatan layanan tidak merata. Ia tidak menutupinya, bahkan menyebut bahwa beberapa peningkatan sarana sedang dirampungkan.
Penjelasan berikutnya masuk pada pelayanan laboratorium, radiologi, hingga administrasi rawat inap. Salah satu keluhan klasik adalah ketika peserta JKN yang sedang dirawat inap ternyata berstatus tidak aktif atau memiliki tunggakan iuran.
Dalam kondisi seperti ini, keluarga diberikan waktu 3 x 24 jam untuk menyelesaikan administrasi. “Ini sering menjadi komplain, karena keluarga mengira begitu masuk rawat inap semuanya otomatis selesai. Padahal verifikasi jaminan tetap harus dilakukan,” terangnya.
Di bagian akhir, ia kembali mengingatkan bahwa sebagian besar masalah pelayanan bukan semata soal SDM RSUD, tetapi soal kedisiplinan bersama dalam mengikuti sistem baru. Ia menyampaikan bahwa pengaduan kini bisa dilakukan di loket khusus maupun melalui QR Code di setiap unit. Semua ini bertujuan mendorong pelayanan yang transparan, terdokumentasi, dan dapat ditindaklanjuti.
Dari paparan dr. Niken, saya menangkap kenyataan yang sering terlupakan: kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tenaga medis, tetapi juga oleh sistem yang terus bergerak dan kepatuhan kita pada alurnya. Karena itu, forum seperti FKP menjadi ruang penting agar rumah sakit dan masyarakat saling memahami kenyataan di lapangan.
Tulisan ketiga akan berlanjut pada paparan mengenai pembangunan Gedung C, bagian yang sangat menentukan masa depan layanan RSUD Taman Husada. (bersambung)
Sudah dua tahun terakhir saya menerima undangan Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Taman Husada, tetapi selalu bertepatan dengan agenda luar kota. Tahun ini berbeda. Begitu undangan masuk, lengkap dengan jadwal FKP rangkaian HUT ke-23 RSUD yang digelar 26 November 2025, saya langsung meniatkan diri untuk hadir. Saya ingin mendengar langsung bagaimana manajemen rumah sakit berbicara tanpa perantara. Tanpa framing laporan dan tanpa pemotongan kalimat.
Sejak melangkah ke Ruang Nusa Indah di Gedung Angsana lantai 5, saya langsung merasakan bahwa forum ini bukan rutinitas seremonial, tetapi ruang dialog yang dibuka untuk kritik, evaluasi, dan dorongan perbaikan. Peserta yang hadir beragam: direktur rumah sakit swasta, kepala puskesmas, perwakilan klinik, organisasi perempuan, ormas, pasien, tokoh masyarakat, hingga unsur media. Komposisi ini membuat diskusi terasa lengkap.
Di depan, manajemen RSUD hadir sebagai narasumber: Direktur dr. Suhardi Sp.JP., FIHA; Wakil Direktur Pelayanan dr. Niken Titisurianggi, M.Kes; Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Viki Rizqi Riadis, S.STP; serta Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, dr. Tri Ratna Paramita. Sementara dari Pemkot, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman, hadir mewakili Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni untuk membuka FKP.
Direktur RSUD Taman Husada, dr. Suhadi, saat sesi diskusi bersama peserta Forum Konsultasi Publik. Foto: Agus S
Setelah forum dibuka resmi, Direktur Suhardi langsung memulai paparannya tanpa basa-basi. Ia menegaskan bahwa FKP merupakan amanah undang-undang sekaligus ruang evaluasi paling jujur karena menghadirkan suara eksternal yang tidak bisa dikendalikan. “Kami undang pihak eksternal untuk berdiskusi, menyampaikan pelayanan yang kami lakukan sekaligus menerima masukan,” ujarnya.
Kalimat itu menunjukkan bahwa forum ini tidak dimaksudkan sebagai formalitas tahunan. “Rumah sakit ini milik masyarakat. Karena itu, kami mohon dukungan agar rumah sakit ini benar-benar menjadi kebanggaan Kota Bontang,” sebutnya. Nada suaranya memperlihatkan kesadaran bahwa RSUD berdiri dan berjalan karena kepercayaan publik yang harus dirawat.
Dari sana, Direktur masuk pada gambaran faktual RSUD. Sebagai rumah sakit tipe B non-pendidikan dengan 200 tempat tidur, RSUD kini memiliki 38 dokter spesialis dan 3 subspesialis. Angka yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Layanan unggulan juga berkembang, terutama Cathlab yang telah menangani hampir 900 pasien jantung. Itu berarti ratusan warga Bontang tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan jantung. Layanan kemoterapi yang baru dibuka pun memberi dampak serupa; pasien dari Sangatta hingga Berau kini bisa pulang di hari yang sama tanpa perlu bermalam di Samarinda.
Paparannya menunjukkan bahwa RSUD telah bergerak dari pola “rumah sakit transit” menuju rumah sakit rujukan yang mandiri. Namun Direktur tidak berhenti pada capaian. Ia justru lebih banyak menyoroti tantangan yang harus dihadapi RSUD ke depan.
Perubahan regulasi rumah sakit dari pola klasifikasi A–D menjadi berbasis kompetensi seperti Paripurna, Utama, Madya, dan Dasar membuat RSUD wajib memenuhi 24 jenis layanan agar naik kelas. “RSUD Bontang baru memenuhi 11 dari 24 layanan yang harus naik kelas,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan dinamika persyaratan alat kesehatan yang berubah-ubah dalam SIMRS Kemenkes, yang kerap membuat perencanaan harus disesuaikan ulang. “Hari ini syaratnya A-B-C, besok berubah lagi,” tuturnya, menggambarkan betapa dinamisnya regulasi yang harus diikuti.
dr. Suhadi menyampaikan komitmen peningkatan kualitas layanan di hadapan peserta FKP 2025. Foto: Agus S
Ketika Direktur menjelaskan Bed Occupancy Rate (BOR), suasana forum terasa semakin serius. Semester pertama BOR berada di angka 66%, namun pada Oktober 2025 melonjak hingga 90,65%, melewati batas ideal 85%. “Ini sudah terlalu penuh. Pasien semakin banyak, ruang semakin terbatas,” katanya. BOR setinggi itu bukan hanya persoalan kapasitas, tetapi juga kenyamanan pasien, risiko antrean panjang, dan potensi ketidaktersediaan ruang rawat.
Angka itulah yang menjadi dasar pembangunan Gedung C, gedung baru dengan tambahan hampir 100 tempat tidur, 20 ICU, 8 kamar bedah, dan fasilitas penunjang lainnya. Saat desain gedung ditayangkan, saya melihat para peserta sangat serius memperhatikan pemaparan itu, seolah memahami betapa mendesaknya gedung baru ini direalisasikan.
Sebelumnya, Lukman yang membuka forum memulai sambutannya dengan nostalgia masa ketika ia pernah menjadi Wakil Direktur RSUD. “Hampir semua alat sudah saya sentuh,” ujarnya sambil tersenyum. Namun setelah itu ia kembali pada substansi. Ia menegaskan bahwa FKP adalah ruang dialog publik yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi konstruktif dan kritik yang sehat. Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan publik selalu berjalan dalam batas regulasi. “Tidak semua aspirasi bisa langsung diterima. Tetapi setiap aspirasi yang selaras regulasi pasti akan kita serap,” tuturnya.
Lukman yang membacakan sambutan Wali Kota kemudian menekankan tiga prinsip layanan publik: responsif, profesional, dan berorientasi hasil. “Jangan cepat bilang tidak bisa. Layani dulu, baru kita cari jalan keluarnya,” sebutnya. Kalimat itu menggambarkan persoalan mendasar pelayanan publik hari ini. Ia menutup sambutan dengan kalimat yang cukup mengena: “Wajah rumah sakit adalah gambaran wajah pemerintah daerah.”
Sepanjang forum, saya melihat keseriusan yang jarang hadir di banyak kegiatan serupa. Para peserta mencatat, manajemen tidak defensif, dan pemerintah hadir dengan kesadaran untuk mendengar sekaligus menjaga arah. Forum seperti ini hanya akan bermanfaat jika keberaniannya dijaga—berani mendengar, berani menjelaskan, dan berani berubah. Pelayanan kesehatan tidak lahir dari ruangan tertutup, tetapi dari ruang dialog yang jujur seperti hari itu. Dan saya bersyukur bisa hadir untuk menyaksikannya secara langsung. (Bersambung)
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.
Kepastian ini disampaikan menyusul polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025), mengatakan pihaknya sudah menurunkan sejumlah personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional sesuai ketentuan.
Ia juga menyebut perwakilan dari bea cukai, kepolisian, dan Kemenhub telah ditempatkan di bandara tersebut.
“Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, termasuk Ditjen Otoritas Bandara ke sana. Jadi kami sudah turun kesana,” kata dia.
Menurutnya, Bandara IMIP sudah tercatat di Kemenhub dan berstatus resmi.
“Terdaftar, itu (Bandara IMIP) terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” tambahnya.
Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai polemik yang berkembang terkait status bandara tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Ia menyebut bandara khusus itu sebelumnya sudah mengantongi izin dari pemerintah.
“Kalau enggak salah, mereka (Bandara IMIP) dapat izin khusus dulu waktu itu,” kata Purbaya.
Meski demikian, pihaknya siap mengirimkan personel tambahan apabila diperlukan untuk menuntaskan persoalan yang mencuat.
“Kalau mau dikasih (tugas) ya kita sih siapkan orangnya. Orang bea cukai banyak kok. Imigrasi juga katanya mau. Jadi pada dasarnya seperti itu, kita siap. Begitu kita ditugaskan, kita kirim orang ke sana,” tutur Menkeu. (ANT/KN)
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tidak akan mengeluarkan aturan baru terkait libur sekolah akhir tahun 2025. Keputusan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda) sesuai kewenangannya.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, dalam Konferensi Pers Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV dan Kesiapan Nataru 2025 di Lobby Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).
Suharti menjelaskan, berdasarkan identifikasi terhadap kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hampir seluruh daerah menetapkan libur sekolah mulai 22 Desember 2025 hingga 3 atau 4 Januari 2026.
“Dengan memperhatikan bahwa hampir semua daerah memiliki waktu libur yang sama dan durasinya sudah mencapai sekitar dua minggu, kami menetapkan bahwa tidak akan membuat peraturan baru. Penetapan masa libur tetap kami serahkan kepada Pemda,” ujar Suharti.
Meski demikian, Kemendikdasmen memberikan imbauan kepada Pemda, sekolah, orang tua, dan para siswa agar masa liburan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Suharti menyampaikan pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, agar libur sekolah digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan anak.
“Kami mengimbau keluarga dan masyarakat memastikan anak-anak memanfaatkan waktu libur untuk kegiatan positif, seperti rekreasi sosial, bersilaturahmi dengan teman atau keluarga, serta mengelola waktu luang secara bijak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masa libur akhir tahun juga dapat mendukung pergerakan ekonomi masyarakat.
“Libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk ikut menggerakkan perekonomian, misalnya melalui kegiatan wisata atau kunjungan keluarga,” tambahnya.
Walau tidak mengeluarkan kebijakan baru, Kemendikdasmen tetap meminta Pemda untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu dan jadwal libur tidak berubah mendadak.
“Kami berharap daerah memastikan kalender pendidikan berjalan baik dan tidak ada kebingungan di sekolah maupun orang tua,” tutup Suharti.
JAKARTA – Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 akan berada di kisaran 5,4 – 5,6 persen, didorong percepatan belanja pemerintah serta peningkatan aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Proyeksi ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV dan Kesiapan Nataru 2025 di Lobby Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).
Airlangga menjelaskan, proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 yang berada di level 5,02 persen , serta kuartal III-2025 yang hanya tumbuh 5,04 persen.
“Kita berharap angka-angkanya nanti dalam rilis resminya kontribusinya bisa lebih tinggi dari 5 persen,” ujar Airlangga.
Airlangga menyebutkan bahwa percepatan serapan anggaran di hampir seluruh kementerian menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.
“Hampir seluruh kementerian besar melaporkan rencana serapan anggarannya di atas 90 persen. Jadi kontribusinya akan besar dari government spending,” jelasnya.
Selain belanja pemerintah, sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pada akhir tahun turut berperan menjaga daya beli masyarakat.
Momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru juga diharapkan memberikan dorongan tambahan bagi konsumsi rumah tangga, sektor transportasi, pariwisata, serta perdagangan.
Airlangga mengatakan, meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode tersebut dapat memberikan nilai tambah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan IV.
“Ada kontribusi dari mobilitas masyarakat dan pemanfaatan momentum Nataru. Kami optimistis rilis nanti akan berada di kisaran 5 sampai 6 persen,” tegasnya.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan paket kebijakan akhir tahun yang mencakup pemberian insentif, program stabilisasi harga, bantuan transportasi, serta sejumlah program penguatan konsumsi masyarakat.
Berbagai kebijakan tersebut, dikombinasikan dengan serapan anggaran yang tinggi, diyakini menjadi pengungkit penting bagi pertumbuhan ekonomi kuartal IV.
MATARAM – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap ada enam orang yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani, istri sekaligus tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat di Mataram, Kamis (27/11/2025), menegaskan bahwa tersangka merupakan para saksi yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan.
“Sesuai hasil gelar, enam orang kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” katanya.
Penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP sesuai yang tertuang dalam kelengkapan alat bukti.
Tindak lanjut penetapan, lanjut dia, penyidik menahan enam tersangka di Rutan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB.
Perihal identitas dari enam tersangka, Syarif memilih untuk tidak mengungkapkan ke publik karena pertimbangan keamanan.
Dia hanya memastikan bahwa enam tersangka bukan hanya berasal dari pihak keluarga suami Brigadir Rizka yang berasal dari Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
“Yang jelas, ada yang bukan dari pihak keluarga almarhum (Brigadir Esco),” ucapnya.
Lebih lanjut, Syarif menerangkan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada terungkap tersangka tambahan.
“Jadi, semua masih bisa berkembang nantinya sesuai hasil pemeriksaan,” ujar dia.
Sebelumnya, kepolisian dalam kasus ini telah mengungkap adanya sembilan orang berpotensi menjadi tersangka kasus perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani yang berada di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
Adapun bukti penguat dalam kasus ini berkaitan dengan keterangan saksi dari kalangan warga dan polisi yang berada di lokasi saat aksi perusakan, rekaman video, serta pendapat ahli dari Laboratorium Forensik Polda Bali.
Aksi perusakan ini disinyalir dilakukan oleh sekelompok warga karena motif belum puas dengan hasil penyidikan kepolisian yang saat itu belum mengungkap peran tersangka selain Brigadir Rizka dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco.
Kesan lamban melihat adanya peran orang lain dari penanganan di kepolisian tersebut memicu aksi yang masuk dalam perbuatan anarkis ini.
Tidak lama usai aksi tersebut terjadi, penyidik Polres Lombok Barat mengumumkan peran tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco sebanyak empat orang dengan tiga di antaranya kerabat Brigadir Rizka dan satu lagi merupakan sahabat dari almarhum Esco. (ANT/KN)
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menggelar rapat terbatas lintas kementerian untuk membahas percepatan penanganan kondisi darurat bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/11/2025), membenarkan bahwa rapat tingkat menteri akan digelar pada siang nanti dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
“Betul, kita akan rapat tingkat menteri membahas bencana di beberapa wilayah, khususnya Sumatera, dengan beberapa gubernur dan bupati yang terdampak,” ujarnya.
Dia menjelaskan rapat dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB nanti di Ruang Pusdalops Graha BNPB, Jakarta Timur, dan diikuti jajaran kementerian teknis bersama pimpinan Basarnas, BNPB, BMKG, TNI/Polri, serta gubernur bupati dan wali kota.
Forum tersebut digelar untuk mengevaluasi langkah darurat dan mempercepat dukungan logistik, evakuasi, serta pemulihan awal di wilayah terdampak bencana cuaca hujan ekstrem dalam sepekan terakhir.
Laporan Basarnas menunjukkan bahwa banjir bandang dan tanah longsor berdampak signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bencana melanda sejumlah kecamatan, yakni Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, dan Kolang.
Data sementara per Rabu (26/11) malam mencatat lebih dari 1.902 keluarga terdampak, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Kolang sebanyak 1.261 keluarga. Basarnas mengkonfirmasi satu keluarga beranggotakan empat orang di daerah itu meninggal akibat tertimbun longsor.
Kemudian di Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir bandang dan longsor melanda wilayah Aek Ngadol, Hutagodang, Garoga, Batuhoring, dan Hapesong Baru di Kecamatan Batang Toru. Basarnas mencatat ada enam warga meninggal akibat banjir bandang dan tujuh warga terdampak longsor di Parsariran, Hapesong Baru.
Sementara itu, di Kota Sibolga, dampak paling signifikan terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan. Delapan warga dinyatakan meninggal dunia dan 21 orang dilaporkan hilang berdasarkan laporan yang diterima posko SAR hingga Rabu malam.
Untuk mendukung penanganan pengungsi, Kantor SAR Nias memastikan sedikitnya tiga lokasi pengungsian telah beroperasi, yaitu GOR Pandan di Tapanuli Tengah, gedung SMPN 5 Parombunan di Kota Sibolga, serta RS Bhayangkara Batang Toru dan titik pengungsian desa setempat di Tapanuli Selatan.
Basarnas menyebut seluruh unsur SAR gabungan telah dikerahkan untuk percepatan pencarian dan pertolongan, termasuk TNI/Polri, BPBD, Polairud, serta relawan setempat. (ANT/KN)
