TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul lokasi banjir yang meluas hingga 24 kecamatan di daerah tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik di Tangerang, Rabu (14/1/2026), mengatakan penetapan status tanggap darurat ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi data dan cakupan luasan banjir di daerah setempat sejak Minggu (11/1).

“Iya, kita akan mengeluarkan status tanggap darurat. Ini dilakukan atas dasar potensi tingginya curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan luasan bencana banjir, jadi pemerintah harus mengantisipasi bagaimana terkait dengan hasil perkiraan cuaca dari BMKG,” ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan ini juga bertujuan mempercepat penanganan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, serta koordinasi lintas sektor, sehingga bisa mengurangi dampak yang lebih luas.

Langkah itu, katanya, juga bisa dimanfaatkan untuk penyiapan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut.

“Nah, kemudian sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai sekarang ini kan ternyata mulai terjadi banjir. Sudah terbukti yang biasanya wilayah itu hanya 20 centimeter ketinggian airnya, sekarang sudah ada perkembangan naik dan meluas,” katanya.

Selama masa tanggap darurat, Pemkab Tangerang bakal terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana susulan, mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi di sejumlah wilayah setempat.

Dia mengatakan sedikitnya 10 ribu kepala keluarga (KK) atau 45-50 ribu jiwa menjadi korban banjir di 24 kecamatan di daerah tersebut.

“Ya, sekitar kurang lebih 50 ribuan jiwa. Kurang lebihnya 50 ribuan penduduk,” ucapnya.

Meski terjadinya perluasan, kondisi genangan banjir di beberapa lokasi saat ini sudah mulai berangsur surut. Hanya saja, terdapat permukiman yang berlokasi di bantaran sungai masih teredam.

“Yang surut juga banyak juga, berangsur-angsur surut, tapi juga ada yang karena limpahan air Sungai Cidurian gitu, sehingga terdampak ke masyarakat,” ujarnya.

Ketinggian air bervariasi mulai 60-80 centimeter, sedangkan terparah mencapai 2 meter.

Sebagai upaya penanganan bencana alam ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berkoordinasi dengan instansi lain dalam rapat bersama. Langkah awal yang bakal dilakukan, yakni melakukan pembangunan fasilitas pompa air, normalisasi, hingga pembukaan pintu air.

“Khususnya di wilayah Kosambi dan wilayah-wilayah yang lain relatif hampir mirip. Contoh wilayah Kosambi kemungkinan akan ada dibangun saluran air atau juga normalisasi ditambah rumah-rumah mesin pompa,” kata dia. (ANT/KN)

LUMAJANG – Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) meluncurkan awan panas guguran sejauh 5 kilometer dari puncak pada Rabu (14/1/2026) siang, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kesiagaannya.

“Terjadi 1 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 20 milimeter dan lama gempa 3.000 detik,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Aktivitas Gunung Semeru pada pengamatan kegempaan pukul 06.00-12.00 WIB juga merekam terjadinya 33 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 15-22 mm dan lama gempa 62-130 detik.

“Gunung Semeru juga mengalami satu kali gempa embusan dengan amplitudo 8 mm dan 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 10-25 mm,” tuturnya.

Ia menjelaskan, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih dalam status siaga atau level III, sehingga rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yakni masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” katanya.

Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Perlu juga mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi meningkatnya aktivitas Gunung Semeru saat statusnya masih siaga.

“Awan panas guguran terjadi pada pukul 11.25 WIB dengan amplitudo maksimum 20 mm dan alhamdulillah getaran awan panas sudah berhenti pada pukul 12.15 WIB,” katanya.

BPBD Lumajang terus memantau aktivitas Gunung Semeru melalui koordinasi dengan Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian memperingatkan agar tidak terjadi rekayasa atau manipulasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tito juga meminta kepada semua pihak terkait untuk tidak mengada-adakan proyek, seraya mengingatkan kembali bahwa setiap temuan penyimpangan mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

“Jangan diada-adain, kalau diadain, ada Pak Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri), ada Pak Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi), ada nanti dari Polri, penegak hukum, yang mengawasi, masalah nanti,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mendagri juga meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Menurutnya, percepatan perbaikan dan pembangunan rumah, termasuk relokasi, hunian sementara, dan hunian tetap, merupakan kunci utama untuk mengurangi jumlah pengungsi.

Pemerintah telah menetapkan besaran bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

Ia mengingatkan agar kepala daerah memastikan bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk renovasi rumah dan tidak disalahgunakan, baik di tingkat pemerintah maupun penerima.

Mendagri menjelaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga ditujukan untuk memulihkan daya beli masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan bantuan jaminan hidup, berbagai bantuan sosial, serta Dana Tunggu Hunian (DTH) agar masyarakat terdampak tetap memiliki daya beli selama proses pembangunan hunian berlangsung.

Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah mengerahkan Dinas Sosial untuk mendata warga yang mengalami penurunan status sosial ekonomi akibat bencana, agar dapat masuk dalam data penerima bantuan sosial. (ANT/KN)

BIAK NUMFOR – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu ini karena alasan keamanan.

Komandan Satgas Pengamanan VVIP, sekaligus Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim menjelaskan bahwa Wapres Gibran dijadwalkan mengunjungi Yahukimo dengan pesawat Hercules setelah kunjungannya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1/2026) ini selesai.

“Karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” kata Amrin saat memberikan keterangan di Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua, Rabu (14/1/2026).

Amrin menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan intelijen, pihaknya melihat ada pergerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Demi alasan keamanan, Wapres Gibran pun akan menjadwalkan ulang kunjungan kerjanya ke Yahukimo.

“Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan,” kata Amrin.

Amrin menekankan bahwa Wapres Gibran sangat ingin berkunjung ke Yahukimo untuk melihat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat.

Adapun, kunjungan Wapres ke Yahukimo seharusnya menjadi rangkaian agenda di Tanah Papua, setelah mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 dan Pasar Ikan di Biak Numfor pada Selasa (13/1).

Pada hari berikutnya, Wapres mengunjungi pasar tradisional dan pelaksanaan MBG di Wamena. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan terus melanjutkan upaya restrukturisasi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya melakukan penguatan terhadap infrastruktur teknologi milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Untuk Himbara, dengan teknologi kita akan meningkatkan supaya lebih cepat, lebih baik, lebih transparan dalam pengambilan keputusannya, mereka dalam hal-hal memberikan pinjaman kepada para nasabahnya,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam acara bertajuk “Semangat Awal Tahun 2026” di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Ia mencontohkan, pihaknya akan lebih memperkuat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) untuk lebih fokus melayani segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan retail, yang mana penguatan teknologi menjadi hal yang utama.

“Misalnya seperti BRI, kita harus fokus lebih ke UMKM, retail. Nah kita perkuat di situnya. Karena kalau seperti BRI, ya tentunya teknologi menjadi hal yang sangat utama, karena mereka men-serve begitu banyak, puluhan juta bahkan ratusan juta para nasabahnya,” ujar Rosan.

Seiring Himbara saat ini di bawah naungan Danantara, Ia mengimbau semua Himbara perlu untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan perusahaan BUMN lainnya maupun dengan perusahaan swasta.

“Karena semua sekarang di bawah Himbara, mereka ya harus berkolaborasi, harus bersinergi dengan tidak hanya dengan BUMN, tapi yang paling penting bisa dengan sektor swasta dan sektor lainnya,” ujar Rosan.

Ia memastikan bahwa Danantara akan terus mengimplementasikan praktik Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik di setiap lapisan perusahaan BUMN.

“Kami menekankan sekali bagaimana tata kelola perusahaan yang baik yang benar, corporate governance, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Itu menjadi pedoman kita yang kita ingin terapkan ke bawah secara penuh,” ujar Rosan.

Melalui dokumen Danantara Economic Outlook 2026, Danantara menyebutkan bahwa reformasi perusahaan-perusahaan BUMN besar akan menjadi agenda selanjutnya yang akan dijalankan mulai tahun 2026.

Danantara menyebut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), semuanya berada di posisi tepat untuk pemulihan pendapatan seiring biaya dana yang menurun dan pertumbuhan pinjaman yang membaik.

Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dinilai berada di posisi yang tepat untuk siap memberikan nilai kepada para pemegang saham dengan memanfaatkan aset yang lebih tinggi.

Sebelumnya, Danantara telah memperoleh kredibilitas pasar sampai batas tertentu, dari upaya pemulihan yang tengah berlangsung di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), serta PT Timah Tbk (TINS).

Presiden RI Prabowo Subianto secara eksplisit menetapkan tujuan untuk mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200, yang perlu dipahami sebagai program multi-tahun, bukan kalender tindakan korporasi satu tahun. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa salah satu alasan lembaga antirasuah menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yakni untuk menelusuri mekanisme penilaian dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Penilaian dan pemeriksaan PBB dalam mekanismenya juga melibatkan Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Budi menjelaskan perlu menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan masyarakat mengenai penggeledahan Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu pada 13 Januari 2026.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 selama 9-10 Januari 2026 dan menangkap delapan orang.

KPK pada 9 Januari 2026 menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari OTT tersebut. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap pegawai KPP Madya Jakut sebesar Rp4 miliar untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023, yakni semula sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp15,7 miliar. (ANT/KN)