Beranda blog Halaman 1099

TPN: Tragedi Boyolali Ujian Integritas Pemilu

0
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (tengah) menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI yang dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

JAKARTA – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Todung Mulya Lubis menggarisbawahi penanganan penganiayaan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh oknum aparat di Boyolali, atau disebut “Tragedi Boyolali,” secara profesional adalah ujian integritas Pemilu.

Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.

“Legal process is on trial. Peristiwa Boyolali ini sangat serius. Jangan sampai penanganan kasus ini menimbulkan noda dalam demokrasi kita,” ujar Todung di Media Center TPN Jakarta, Senin.

Todung pun merujuk Undang-undang Nomor 39/1999 Pasal 9 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, dan dalam hal ini tidak mengalami penganiayaan seperti yang terjadi di Boyolali.

“Kami berkomunikasi dengan Komnas HAM dan kemungkinan akan melaporkan insiden tersebut,” ujar Todung.

Hal senada disampaikan Firman Jaya Daeli. Iab berharap penyelesaian hukum kasus ini berlangsung secara cepat dan transparan.

“Untuk mengembalikan kepercayaan dan harapan publik pada kredibilitas proses Pemilu, khususnya Pilpres,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, melaporkan seorang relawan meninggal dunia dan empat orang mengalami luka berat diduga akibat tindak kekerasan oleh oknum TNI pada Sabtu.

Sukarelawan yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut berasal dari Klaten dan diduga mengalami kekerasan dari pendukung pasangan calon lain.

Empat korban yang mengalami luka-luka akibat penganiayaan oleh oknum TNI berada di pos TNI setempat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan.

Menurut keterangan Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Kolonel Richard Harison, dua pendukung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah oknum TNI di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Ia membenarkan penyelidikan dan pendalaman terhadap peristiwa oleh oknum TNI di depan markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh di Kabupaten Boyolali.

Ia menyebut peristiwa tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman antara sejumlah prajurit TNI dengan dua korban, ketika pengendara sepeda motor berknalpot bising melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Boyolali. (ant/KN)

Pj. Bupati Makmur Marbun Siapkan Gerbong Mutasi di Awal Tahun

0
Pj. Bupati PPU Makmur Marbun saat diwawancarai, Senin (1/1/2024). (Robbi/Media KaltimGroup)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di bawah kepemimpinan Pj. Bupati PPU, Makmur Marbun, dalam waktu dekat akan melakukan mutasi jabatan.

Tidak hanya untuk penyegaran, tetapi juga untuk benar-benar menyesuaikan kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban.

Pada akhir tahun 2023 lalu, Pemkab PPU mengadakan uji kompetensi sebagai bagian dari penilaian kinerja pegawai. Sebanyak 721 aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk mengikuti ujian tersebut.

Peserta terdiri dari 31 pejabat setara eselon II dan 690 pejabat eselon III dan IV, pejabat fungsional, serta kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Ujian ini berlangsung selama beberapa hari mulai dari tanggal 17 Desember 2023 di Kantor Bupati PPU dan SLTP Negeri 10 Penajam.

“Assessment sudah selesai, hasilnya oleh panitia seleksi sudah disampaikan kepada saya selaku PPK (pejabat pembina kepegawaian). Sekarang, saya sedang memeriksa semuanya, sedang mengevaluasi hasil assessment dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan, termasuk para pejabat eselon II, eselon III, dan kepala sekolah,” ungkapnya pada Senin (1/1/2024).

Hasil evaluasi dari ujian tersebut masih terus dia telaah. Dari hasil assessment, terungkap bahwa banyak pejabat yang menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Saya menyadari bahwa kompetensi pejabat seringkali tidak sesuai dengan tugas yang diemban. Ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan mereka, karena jika saya memaksakan, mereka akan menghadapi kesulitan,” jelas Makmur.

Dari hasil ujian tersebut, Makmur juga baru menyadari bahwa beberapa pegawai tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan kompetensinya. “Saya baru menyadari bahwa ketika saya memberikan perintah, beberapa di antaranya tidak dapat menyelesaikannya sesuai tugas yang diberikan. Namun, ada juga yang langsung bisa menjalankannya saat diberi tugas. Ini semua berkaitan dengan kompetensi,” tegasnya.

Hal inilah yang membuatnya memerlukan lebih banyak waktu untuk memeriksa hasil ujian kompetensi tersebut dan menyesuaikan penempatan atau mutasi jabatan yang akan dilakukan selanjutnya.

“Saat ini, saya berusaha mendekatkan mereka. Hasil assessment akan menentukan penempatan mereka di bidang yang paling mendekati kompetensinya. Itulah yang dapat saya lakukan. Saya tidak bisa memaksakan penempatan jika kompetensi tidak sesuai. Saya ingin mereka merasa nyaman dengan tugas yang diberikan,” lanjutnya.

Alasan inilah yang membuat tindak lanjut dari hasil assessment tersebut terlambat. Makmur menegaskan bahwa ia tidak ingin memaksakan pejabat untuk mengemban tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Jika banyak yang bertanya mengapa ini berlangsung lambat, saya hanya ingin menjelaskan bahwa jika kompetensi tidak sesuai, maka tindak lanjutnya akan sulit. Saya ingin para pejabat merasa nyaman dengan tugas yang diberikan kepada mereka.”

Meskipun demikian, mutasi jabatan masih tetap direncanakan akan dilakukan pada awal tahun ini. Hal ini akan dilakukan segera setelah penyesuaian kompetensi dan penempatan jabatan selesai.

“Prinsip saya adalah tidak ada yang dinonjobkan. Tetapi ada beberapa jabatan yang perlu dibuka untuk seleksi berdasarkan job fit, yang akan diumumkan untuk umum dan dapat diikuti oleh calon dari luar daerah. Ini adalah langkah yang adil, dan saya berani melakukan langkah ini.”

“Saya berencana untuk melaksanakannya pada bulan Januari ini. Saat ini, saya masih dalam proses menyelesaikan semua detailnya, dan saya belum dapat menyebutkan jumlah pastinya,” tutup Makmur. (SBK)

Gempa Besar di Awal Tahun Baru 2024 Guncang Jepang, Tsunami Tinggi Mengancam

0
Istimewa

TOKYO – Gempa bumi berkekuatan M 7,6 mengguncang Noto, Prefektur Ishikawa, Jepang, Senin (1/1/2024) sekitar pukul 16.10 waktu setempat.

Gempa Jepang yang terjadi di awal tahun baru ini memicu peringatan tsunami setinggi lebih dari satu meter di Kota Wajima, Ishikawa.

Badan Meteorologi Jepang pun mengeluarkan peringatan tsunami di sepanjang wilayah pesisir barat prefektur Ishikawa, Niigata, serta Toyama.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, meminta warga di daerah yang terkena dampak gempa untuk segera mengungsi.

Menurutnya, warga daerah terdampak harus tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. “Saya mendesak masyarakat di daerah yang diperkirakan akan terjadi tsunami untuk mengungsi sesegera mungkin,” kata Kishida, seperti dilaporkan Reuters, Senin.

Guncangan dahsyat juga sempat dirasakan oleh WNI di prefektur lain seperti Tottori. Beberapa WNI di Prefektur Toyama juga tengah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Pemerintah setempat mengimbau agar pengungsi tetap berada di area pengungsian dan tidak boleh pergi ke tempat yang lebih rendah. Kapal-kapal terpantau sudah meninggalkan pelabuhan.

Badan Meteorologi Jepang memperingatkan bahwa tinggi tsunami bisa mencapai lima meter. Gelombang tsunami akibat gempa tersebut kemungkinan bisa menjangkau 300 kilometer dari pusat gempa.

Hingga kini, Kedutaan Besar RI di Tokyo belum memberikan keterangan resmi terkait perlindungan WNI yang terdampak gempa.

BMKG: TIDAK BERDAMPAK KE INDONESIA

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut tsunami yang terjadi akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,4 di wilayah Pantai Barat Honshu, Jepang, pada Senin siang tidak berdampak ke Indonesia.

“Berdasarkan analisis modeling tsunami BMKG, gempa Jepang M7.4 tersebut tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia dan negara-negara Samudra Hindia,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pihaknya menjelaskan, gempa yang memiliki episenter pada koordinat 37,35° LU dan 137,24° BT, atau tepatnya berlokasi di wilayah Prefektur Ishikawa, Jepang, pada kedalaman 45 km ini memicu peringatan tsunami pada wilayah sepanjang pesisir Pantai Barat Jepang.

Wilayah yang berpotensi terjadi tsunami yaitu Noto Area, Prefektur Ishikawa dengan estimasi ketinggian 5 meter, Prefektur Yamaga, Prefektur Niigata, Sadogashima Island, Prefektur Toyama, Kaga Area Prefektur Ihikawa, Prefektur Fukui, Northern Part of Hyogo Prefecture dengan estimasi ketinggian 3 meter, serta Pesisir Hokkaido bagian barat, Pesisir Laut Jepang bagian utara Hokkaido, Pesisir Laut Jepang bagian selatan Hokkaido, Prefektur Akita dengan estimasi ketinggian 1 meter.

Hingga Senin sore, tsunami telah terjadi di beberapa wilayah pantai di Jepang, yaitu Wajima (Ishikawa), waktu tiba 14.21 WIB dengan ketinggian 1 meter 20 cm, Toyama, waktu tiba 14.35 WIB dengan ketinggian 80 cm, Kashiwazaki (Niigata), waktu tiba 14.36 WIB dengan ketinggian 40 cm, Pelabuhan Kanazawa (Ishikawa), waktu tiba 14.04 WIB dengan ketinggian 40 cm, Pulau Tobishima (Yamagata), waktu tiba 15.07 WIB dengan ketinggian 20 cm, dan Pulau Sado Washizaki (Niigata), waktu tiba 15.09 WIB dengan ketinggian 20 cm. (KN)

Bali Macet Parah, Turis WNA Terjebak di Tol Mandara dan Jalan Kaki Menuju Bandara

0
Ilustrasi

DENPASAR – Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, melakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah yang terjadi di jalan menuju bandara bahkan hingga ke jalan Tol Bali Mandara.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan di Denpasar, Jumat (29/12/2023) malam, mengatakan rekayasa jalur dilakukan dengan memberi akses bagi kendaraan roda dua untuk dapat mengantar penumpang hingga drop zone atau area keberangkatan, menyediakan ojek daring, hingga menyiapkan kendaraan roda dua untuk membantu penumpang yang membawa koper.

“Troli kami siapkan di dekat akses kendaraan agar penumpang terbantu membawa bagasi, dan penyediaan dua unit mobil boogie untuk mobilisasi penumpang lansia, penumpang dengan anak dan penumpang yang membawa banyak bagasi,” kata dia.

Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 13.00 Wita, namun kemacetan parah terjadi pada malam hari. Bahkan banyak warga negara asing (WNA) yang memutuskan turun di tengah jalan bahkan di jalan Tol Bali Mandara untuk berlari menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Handy menyebut awalnya mereka telah berupaya menangani hal ini dengan bersama Polres Bandara dan TNI AU menyesuaikan alur kendaraan sejak nampak potensi kepadatan.

Personel Avation Security dan petugas parkir juga berupaya melakukan pengaturan lalu lintas, namun karena volume kendaraan yang kian padat kemacetan akhirnya tidak hanya di jalan menuju pintu masuk bandara, namun juga di jalan-jalan protokol lainnya seperti Jalan Kediri dan Bypass Ngurah Rai.

Melihat penumpang yang berbondong-bondong lari mengejar waktu terbang pesawat, Handy membuka komunikasi dengan pihak maskapai agar membantu penumpang yang akhirnya tertinggal pesawat.

“Agar dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan pertimbangan situasi kepadatan di wilayah Bali. Adapun kebijakan tersebut di antaranya dengan menjadwalkan ulang penumpang yang terlambat berangkat, kami mohon maaf atas situasi ini,” ujarnya.

“Hingga saat ini kami terus memastikan agar operasional dan pelayanan berjalan dengan baik, khususnya berkoordinasi intensif dengan pihak maskapai, serta memberikan bantuan pelayanan langsung kepada penumpang,” sambung Handy.

Diketahui bahwa selama momen padatnya akses masuk bandara, Bandara I Gusti Ngurah Rai tetap beroperasi dengan total 213 pergerakan pesawat domestik dan 157 pergerakan pesawat internasional.

Melihat situasi ini Handy mengimbau agar calon penumpang berangkat menuju bandara lebih awal dari jadwal keberangkatan untuk menghindari potensi kepadatan di jalan. (Ant/KN)

Pangdam Kodam XVII/Cenderawasih : KNPB Dalang Kerusuhan di Jayapura

0
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan. (ANTARA/Evarukdijati)

JAYAPURA – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menegaskan aksi kerusuhan yang sempat terjadi, Kamis (28/12), saat prosesi pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, di Jayapura didalangi anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

KNPB dan ULMWP merupakan organisasi yang berjuang untuk memisahkan Papua dari NKRI.

“Anggota KNPB dan ULMWP melakukan kerusuhan saat pengantaran jenazah dari STAKIN Sentani, Kabupaten Jayapura, ke kediaman mendiang di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan seusai pertemuan dengan paguyuban di Makodam XVII/Cenderawasih di Polimak, Jayapura, Jumat (29/12/2023).

Ditegaskan, anggota KNPB dan ULMWP yang menyusup serta bergabung dengan massa yang menyertai perjalanan jenazah hingga menyebabkan terjadinya pelemparan dan pembakaran bangunan serta kendaraan.

Akibat aksi pelemparan menyebabkan anggota TNI-Polri terluka termasuk Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.

Bahkan fasilitas milik kami yang ada di Waena seperti ruko dan asrama ludes terbakar, kata Mayjen TNI Izak

Dikatakannya, anggota KNPB dan ULMWP itu menyusup di tengah-tengah massa yang mengantar jenazah hingga menyebabkan terjadinya sejumlah aksi.

Bahkan kelompok itu berupaya memprovokasi, namun anggota TNI-Polri tidak terpancing dan tetap melakukan tindakan penegakan hukum yang terukur sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Aparat keamanan akan mengusut hingga tuntas baik kasus pemukulan hingga pembakaran,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan.

Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Jumat sore (28/12), dimakamkan di halaman kediamannya yang berlokasi di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe meninggal, Selasa (26/12), di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. (Ant/KN)

Tolak Pledoi, JPU Tetap Menuntut Rafael Alun Dihukum 14 Tahun Penjara

0
Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo saat menghadiri sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jakarta. (ANTARA/M Mardiansyah Al Afghani)

JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan replik penolakan atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo (RAT) sehingga tetap menuntut terdakwa RAT dihukum 14 tahun penjara.

“Kami bersikap tetap pada surat tuntutan nomor 104/TUT.01.06/24/12/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 11 Desember 2023 dan memohon agar nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya dinyatakan ditolak,” kata jaksa saat membacakan replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Jaksa menerangkan hal-hal pokok yang menjadi materi pembelaan Rafael pada prinsipnya telah diprediksi oleh JPU dan sudah diberikan argumentasi hukumnya dalam surat tuntutan.

Namun, untuk kesempurnaan pembuktian, jaksa tetap memberikan jawaban dan tanggapan atas materi nota pembelaan tersebut dalam agenda pembacaan replik.

Salah satunya, jaksa menggarisbawahi ketidakmampuan Rafael dalam membuktikan kepatutan asal-usul harta kekayaan yang ia miliki secara logis, khususnya yang dilaporkan atas nama sang ibu Irene Suheriani Suparman.

“Kalau aset atas nama Irene Suheriani Suparman tersebut telah dilaporkan dalam program tax amnesty, nyatanya harga perolehan aset tersebut tidak dilaporkan sebagaimana harga riil yang dibayarkan,” jelas Jaksa.

Jaksa juga menjelaskan pelaporan harta dalam SPT yang kemudian diikutsertakan dalam program tax amnesty justru menjadi modus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa RAT.

Dalam menyusun pembeliannya, jaksa menerangkan bahwa terdakwa dan penasihat hukum hanya mengandalkan keterangan terdakwa maupun saksi-saksi yang tidak disumpah.

Oleh karena itu, jaksa menolak seluruh pembelaan RAT dan tetap menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum.

“Selanjutnya kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum,” tambahnya.

Sebelumnya, Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JPU KPK menilai mantan pejabat DJP Kemenkeu itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00.

Jika terdakwa Rafael Akun tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang. (Ant/KN)

OIKN Adopsi Teknologi Metaverse untuk Dukung Layanan Publik di IKN

0
Ilustrasi

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan IKN mengadopsi teknologi Metaverse untuk mendukung layanan publik, pendidikan dan perkotaan bagi masyarakat sebagai bagian mewujudkan Nusantara menjadi kota cerdas.

“Teknologi Metaverse akan digunakan untuk mendukung layanan-layanan perkotaan, termasuk juga layanan pendidikan bagi warga IKN, kemudian kita berikan juga simulasi kelas dan laboratorium virtual,” ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Prof. Mohammed Ali Berawi dalam media briefing daring di Jakarta, Jumat (20/12/2023).

Selain itu, lanjut Ali, teknologi Metaverse ini juga dapat melakukan simulasi-simulasi yang dibutuhkan dalam proses pelatihan kerja.

“Kita juga dapat melakukan simulasi-simulasi yang dibutuhkan dalam proses pelatihan kerja di mana ini juga bisa dimanfaatkan dengan teknologi Metaverse,” katanya.

Berdasarkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara yang diterbitkan oleh OIKN, Metaverse merupakan konsep dunia digital yang terintegrasi dan imersif yang menghadirkan virtual reality (VR), augmented reality (AR), internet, game, dan media sosial berkolaborasi untuk menciptakan sebuah ruang interaktif.

Pengguna dapat terlibat dalam berbagai aktivitas seperti berinteraksi sosial, bekerja, atau bermain, seperti berada dalam dunia nyata. Metaverse menawarkan pengalaman yang nyata dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Metaverse berperan dalam mendukung pengembangan IKN, termasuk IKN di dunia virtual, pelatihan dan pencarian kerja cerdas, dan pendidikan cerdas. Pada aspek IKN di dunia virtual, Metaverse memberikan pengguna pengalaman menjelajahi dan merasakan desain serta tata kota IKN secara virtual. Pada aspek sumber daya manusia, Metaverse menyediakan platform dinamis untuk pelatihan kerja virtual, memberikan pengalaman simulasi kerja yang sebenarnya, dan mendukung pencarian kerja cerdas melalui wawancara.

Sedangkan pada aspek pendidikan, Metaverse memperkaya pengalaman belajar dengan menyediakan ruang kelas virtual, laboratorium simulasi, dan sumber belajar interaktif, mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih kolaboratif.

Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, merupakan pedoman komprehensif dan terperinci tentang visi, ruang lingkup, dan strategi pembangunan Kota Cerdas Ibu Kota Nusantara.

Cetak biru ini mengutamakan unsur optimalisasi, terintegrasi, inklusif dan terbuka, serta sirkuler dan berkelanjutan sebagai prinsip Kota Cerdas berlandaskan prinsip pembangunan Ibu Kota Nusantara serta visi transformasi digital Indonesia. (Ant/KN)

Bawaslu Selidiki Aksi Gus Miftah Bagi-bagi Uang di Pamekasan

0
Tangkapan layar video bagi-bagi uang Gus Miftah di Pamekasan, Jawa Timur (ANTARA/ Tangkapan Layar Video Amatir)

PAMEKASAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menyelidiki video viral yang menyajikan aksi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah di sebuah gudang rokok di wilayah itu.

“Kami sudah menggelar rapat internal dan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait video bagi-bagi uang Gus Miftah yang kini marak beredar di platform media sosial whatsApp dan tiktok,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023) malam.

Aksi bagi-bagi uang oleh penceramah yang juga pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta viral, karena yang bersangkutan dikenal sebagai pendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI untuk Pemilu 2024.

Dalam video berdurasi 1 menit 29 detik yang marak beredar di media sosial itu, Gus Miftah nampak membagi-bagikan uang kepada masyarakat Rp100 ribuan yang mengantre di sebuah ruangan.

Satu persatu warga yang kebanyakan perempuan maju dan langsung menerima uang sambil mencium tangan sang penceramah ini. “Nomor dua, nomor dua”, demikian teriakan yang terdengar dalam suara video itu, lalu kamera menyorot kerumunan warga di bagian belakang yang juga antre dan memperlihatkan seseorang yang menggunakan baju hitam bergambar capres nomor urut 2.

Ikut mendampingi Gus Miftah saat bagi-bagi uang itu, pemilik Perusahaan Rokok Bawang Mas Khairul Umam alias ‘Haji Her’.

Menurut Sukma, dugaan sementara tentang aksi bagi-bagi uang Gus Miftah di Pamekasan itu masuk kategori pidana pemilu. “Tapi ini masih dugaan, perlu bukti yang cukup,” katanya.

Video bagi uang Gus Miftah di kantor Perusahaan Rokok Bawang Mas milik Haji Her itu beredar sejak 28 Desember 2023 dan sehari setelah itu, yakni pada Jumat (29/12) beredar video klarifikasi yang langsung oleh Gus Miftah.

Dalam video itu, ia menjelaskan, bahwa kedatangannya ke Pamekasan tidak dalam rangka kampanye, akan tetapi karena memenuhi undangan Khairul Umam yang merupakan pengusaha tembakau dan sekaligus Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura (P4TM) di Jalan Raya Pasar Blumbungan, Larangan, Pamekasan.

“Haji Her itu pengusaha kaya di Pamekasan. Beliau biasa sedekah setiap hari. Kemarin, saat saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Kebetulan saya diundang dan saya diminta untuk bagi-bagi duit,” kata Gus Miftah.

Ia juga menjelaskan, kedatangannya ke Pamekasan bukan dalam rangka kampanye, akan tetapi karena memenuhi undangan.

“Yang jelas, saya bukan Tim Kampanye Nasional (TKN). Saya tidak tertulis sebagai tim kampanye,” katanya.

Ia juga membantah, bahwa aksi bagi-bagi yang kini viral di kalangan warganet tersebut sebagai bentuk kegiatan politik uang.

“Kalau money politic, kok terang-terangan?, kok goblok nemen. Dari pada nyinyir, yo ayo bagi-bagi sedekah, santai bro,,” ucap Gus Miftah dalam video itu. (Ant/KN)

Pemerintah Klaim Harga Produk Tambang Alami Fluktuasi

0
Istimewa

DENPASAR – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut komoditas produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) periode Januari 2024 kembali mengalami fluktuasi harga setelah sempat naik pada periode sebelumnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan fluktuasi harga ini dipengaruhi tingkat permintaan produk pertambangan di pasar dunia sehingga pada akhirnya turut mempengaruhi Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan BK periode Januari 2024.

“Komoditas produk pertambangan yang dikenakan BK periode Januari 2024 kembali mengalami fluktuasi harga setelah menunjukkan tren peningkatan harga untuk semua komoditas pada periode sebelumnya,” kata Budi melalui keterangan tertulis diterima di Denpasar, Bali, Jumat (29/12/2023).

Budi menyebut komoditas yang harganya meningkat yakni konsentrat tembaga dan konsentrat besi laterit, sedangkan konsentrat timbal dan konsentrat seng pada periode ini harganya turun.

Produk pertambangan yang harga rata-ratanya naik pada periode Januari 2024 ini adalah konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen ) dengan harga rata-rata 3.304,44 dolar AS per WE atau naik 3,11 persen.

Selain itu, konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) (Fe ≥ 50 persen dan Al2O2 + SiO2 ≥ 10 persen) ada di harga rata-rata 59,81 dolar AS per WE atau naik 8,06 persen.

Sementara itu, produk pertambangan yang harga rata-ratanya turun pada periode ini adalah konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata 862,59 dolar AS per WE atau turun 3,25 persen. Selain itu, konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) ada di harga rata-rata 648,11 dolar AS per WE atau turun 0,91 persen.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Januari 2024 dilakukan setelah ada masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait.

Kementerian ESDM memberikan usulan dengan perhitungan data yang didasarkan pada perkembangan harga dari berbagai sumber data, yakni Asian Metal, London Bullion Market Association (LBMA), dan London Metal Exchange (LME).

Kemudian, HPE ditetapkan setelah rapat koordinasi antar instansi terkait yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian. (Ant/KN)

Timnas AMIN : Cak Imin Salah Sebut Soal Bangun 40 Kota Baru

0
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan gagasannya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

JAKARTA – Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhamin Iskandar (Timnas AMIN) mengatakan bahwa Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin salah menyebut akan membangun 40 kota baru setara Jakarta.

“Jadi mungkin Cak Imin salah sebut mengatakan 40 kota baru, semestinya yaitu pembangunan dan meningkatkan 40 kota yang sudah ada di seluruh Indonesia,” kata juru bicara Timnas AMIN, Sulfikar Amir di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Menurut dia, permasalahan perkotaan di Indonesia sangat kompleks, dan Cak Imin belum sempat menjelaskan apa yang dimaksud, sehingga program itu seakan-akan membangun kota baru, padahal program yang dimaksud yaitu meningkatkan 40 kota yang ada di Indonesia.

Sulfikar mengatakan bahwa pada debat cawapres lalu, Cak Imin salah menyebutkan konsep 40 kota baru setara Jakarta, karena waktu yang diberikan pada saat debat juga sangat terbatas dan menjadikan cawapres nomor urut 1 itu tidak sempat menjelaskan apa yang dimaksudkan.

“Dan ini adalah program yang akan kami lakukan lima sampai 10 tahun ke depan,” tuturnya.

Sulfikar menambahkan bahwa program peningkatan 40 kota itu nantinya akan dibarengi dengan 14 kota prioritas untuk sentra pertumbuhan perekonomian khususnya di luar Pulau Jawa.

Menurutnya bujet yang digunakan untuk meningkatkan kota-kota tersebut diambil dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kami akan mengalokasikan anggaran dipakai untuk IKN akan dipindahkan atau realokasikan untuk mengupgrade 14 kota di luar pulau Jawa. Program ini akan menjadi upaya untuk pemerataan pertumbuhan lebih efektif karena ada 14 titik baru yang kita angkat, dibandingkan dengan satu titik di tengah hutan dan kami belum tahu bagaimana cara menghidupkannya,” katanya.

Sebelumnya, KPU RI pada Senin, (13/11), telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil Pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (Ant/KN)