JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk melengkapi alat-alat bukti guna mengusut tuntas kasus sukarelawan yang menjadi korban penganiayaan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

“Tadi dari laporan itu memang masih ada beberapa hal yang perlu kami dalami. Misalnya, kami butuh kronologis yang lebih perinci dari tim hukum,” kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Pramono mengatakan bahwa Komnas HAM telah menerima pengaduan dari tim pendukung pasangan dengan nomor urut 3, yang meminta agar kasus yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 diinvestigasi sampai tuntas.

Namun, dalam penyelesaiannya, Pramono mengaku masih banyak alat bukti yang harus dilengkapi oleh TPN Ganjar-Mahfud agar analisis kronologi peristiwa bisa tersusun dengan baik. Alat bukti yang dibutuhkan adalah salinan visum dari para korban hingga salinan video yang ada pada CCTV setempat.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan tim hukum agar peristiwa itu dapat lengkap. Dari situ, kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak. Jadi, memang kami masih memerlukan beberapa alat bukti yang itu dijanjikan oleh tim hukumnya,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan adanya kemungkinan Komnas HAM melakukan penyelidikan langsung dengan menemui korban atau instansi terkait. Hal ini tergantung pada kelengkapan alat bukti yang diberikan oleh tim pengadu.
Terkait dengan permintaan penerbitan surat perlindungan kepada korban dan keluarganya, Pramono menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan respons cepat yang dibangun Komnas HAM untuk memberikan rasa aman korban suatu kasus dan akan disampaikan pada organisasi yang menaungi korban atau pelaku dengan tujuan menumbuhkan atensi petingginya.

“Tentu kami juga akan melihat kasus ini dahulu. Kami menunggu tadi kelengkapan alat-alat bukti. Dari situ, kami akan mempertimbangkan seberapa urgen kami mengeluarkan surat perlindungan. Ini menjadi perhatian Komnas HAM sehingga korban merasa tenang karena pada akhirnya mereka akan jadi saksi ketika pengadilan digelar,” ujarnya.

Pramono berpesan agar peristiwa kekerasan di Boyolali itu dapat menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum untuk mempertahankan netralitasnya, tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan tindak kekerasan atau menggunakan cara kotor untuk memenangkan satu calon. Hal itu termasuk kasus penganiayaan yang terjadi di Yogyakarta hingga korban sampai meninggal.

Ia meminta agar semua pihak tidak melakukan diskriminasi, intimidasi, maupun tindak kekerasan selama Pemilu 2024 berlangsung.

Komnas HAM turut memastikan bilik pengaduan untuk masyarakat terus dibuka sehingga korban dapat melaporkan kasus tersebut untuk segera ditindaklanjuti.

“Komnas HAM membuka diri untuk menerima pengaduan seperti itu tanpa kami dari Komnas HAM berniat atau masuk ke dalam persoalan teknis kepemiluan yang itu jadi ranahnya Bawaslu atau juga Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa hasil pemilu,” katanya. (Ant/KN)

Oleh : Hreeloita Dharma Shanti
Editor : D.Dj. Kliwantoro

JAKARTA – KPU akan menghelat debat capres kedua pada Minggu (7/1/2024) mendatang. Waketum Gerindra Habiburokhman mengatakan Capres 02 Prabowo Subianto sudah siap untuk tampil di debat bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik itu.

Habiburokhman menambahkan, Prabowo akan fokus menampilkan gagasan, bukan menyerang paslon capres lain.

“Pada debat capres besok bukan ajang unjuk gigi atau show off, bukan. Dan Pak Prabowo enggak akan mempermalukan, enggak akan merendahkan, enggak akan menyerang capres lain pada debat besok,” kata Habiburokhman di Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Wakil Ketua TKN itu juga mengatakan Prabowo, yang juga masih menjabat sebagai Menhan, akan membagikan gagasannya sesuai pengalaman.

“Kalau debat itu yang jelas Pak Prabowo itu kan pasti menguasai ya kan ya, ini kan menjadi ajang bagi kita berbicara dengan rakyat ya. Apa gagasan-gagasan Beliau, apa visi-misi program Beliau bagaimana rasionalisasinya,” ujar dia.

“Ya kan pertahanan, pengetahuan, jadi penguasaan itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman,” tandas Habiburokhman. (Kum/KN)

TANAH DATAR – Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, berjanji ia akan menjamin kebebasan berbicara dan tak akan ada lagi orang yang diproses hukum karena melontarkan kritik. Hal ini ia lontarkan saat menjawab pertanyaan salah satu warga Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, bernama Ubay.

Dalam acara Desak Anies itu, Ubay bercerita soal mahasiswa di Sumbar yang diancam akan dicabut beasiswanya bila bersikap kritis. Anies pun menjawab hal itu tak akan terjadi jika ia terpilih menjadi presiden nanti.

“Kebebasan bicara itu InsyaAllah kami jamin. Tidak ada lagi kritik kepada negara yang kemudian diproses menjadi kriminal. Sama sekali tidak. Itulah kemarin disebutkan slogan: Wakanda no more, Indonesia forever,” kata Anies dalam acara tersebut, Rabu (3/1/2024).

Anies menilai, agar masyarakat tak perlu takut mengkritik kebijakan negara, kebebasan berpendapat harus dilindungi. Ia lalu memberikan contoh saat ia dikritik saat sedang berbicara.

“Bung Ubay, ketika saya bicara seperti ini, Bung Ubay mengkritik, ‘Pak Anies, Anda tidak melihat orang di belakang, Anda hanya melihat orang di depan anda. Orang yang di belakang anda tidak mendapat perhatian’. Oke, saya tengok ke belakang, dapat perhatian ini,” ucap Anies memberikan contoh.

‘Anies Anda tidak cukup, yang kiri belum dilihat’. Saya tengok lagi ke kiri, dikritik lagi, saya tengok ke kanan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, karena ia bersedia menerima kritikan, maka semua audiensnya bisa mendapatkan perhatian yang sama. Namun, kata Anies, jika ia menolak saat dikritik, maka yang rugi tak hanya dirinya saja, tapi juga para audiensnya yang tak mendapatkan perhatian.

“Ketika Bung Ubay mengkritik, ‘Pak Anies yang di belakang tidak dilihat’ [lalu saya jawab] ‘Eh kau diam! Saya sedang bicara sekarang.’ Apa yang terjadi? Yang rugi saya, yang rugi mereka. Betul tidak? Apalagi ditarik-tarik ya, tidak boleh, tidak bisa,” tutur Anies.

Ia mengakui, bisa jadi, saat kritikan itu diberikan, ia sedang bersemangat berbicara sehingga merasa kurang nyaman. Namun ia tetap harus menerima kritikan itu karena mikrofon yang dipakai adalah alat yang dibiayai dari pajak masyarakat.

“Jadi kita sedang menjalankan negara atas pajak rakyat. Bukan uang saya, ini uang negara,” pungkasnya. (Kum/KN)

JAKARTA – Cawapres 02, Gibran Rakabuming, diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat sekitar satu jam Rabu (3/1/2024) siang ini. Gibran datang untuk dimintai klarifikasi soal bagi-bagi susu yang ia lakukan di car free day (CFD) Bundaran HI pada akhir 2023 lalu.

Usai diperiksa Bawaslu, Gibran menegaskan kembali tak ada kegiatan politik dari aksi bagi-bagi susu di CFD.

“Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di car free day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Udah itu aja,” kata Gibran di Gedung Bawaslu Jakpus, Rabu (3/1/2024).

Sebelumnya, Bawaslu RI sudah menyatakan Gibran bagi-bagi susu di CFD itu bukan pelanggaran. Meski begitu, Bawaslu Jakpus menilai ada potensi pelanggaran peraturan lainnya. Sehingga Bawaslu Jakpus masih merasa perlu untuk mendengar klarifikasi dari putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Salah satu aturan yakni Pergub 12 tahun 2016 tentang larangan kampanye di hari bebas kendaraan. Bawaslu Jakpus akan memberikan rekomendasi ke Pemprov DKI apabila ditemukan pelanggaran terkait ini.

Namun Gibran menekankan, dirinya tak membawa atribut partai saat melakukan jalan sehat dan bagi-bagi susu di CFD. Menurutnya, kegiatan itu juga disaksikan langsung sejumlah wartawan.

Adapun Ketua DPP Zita Anjani yang ikut kegiatan CFD sempat mengatakan tak tahu soal asal susu yang dibagikan. Tetapi terkait ini, Gibran enggan berkomentar.

“Nggak ada, nggak ada (unsur politik). Nggak ada. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga teman-teman (wartawan) saya ajak juga kemarin ya, gitu,” tandas dia.

Dalam pemanggilan hari ini, Gibran turut didampingi sejumlah TKN Prabowo-Gibran seperti Habiburokhman, Hinca Pandjaitan, hingga Fritz Edward Siregar. (Kum/KN)

JAKARTA – Komisioner KPU August Mellaz mengatakan debat ketiga pilpres yang akan digelar di Istora Senayan pada Minggu (7/1/2024) mendatang akan menggunakan podium untuk capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Podium mulanya tidak dipakai pada debat capres pertama dan baru diadakan saat debat kedua yang mempertemukan para cawapres.

Sementara, format debat masih sama dengan sebelumnya yakni dibagi 6 segmen dengan total durasi 2 jam. Meski, Mellaz tidak menampik akan ada sedikit penyesuaian tata panggung mengikuti lokasi.

“Kalau panggung diusahakan sama dengan debat-debat sebelumnya, tinggal penyesuaian dikit karena lokasi kan,” kata Mellaz di KPU, Rabu (3/1/2024).

“Lokasi Istora, JCC, KPU, kan pasti beda, tapi diupayakan sama. Tetap (ada) podium,” imbuh dia.

Mellaz melanjutkan, Ganjar Pranowo akan menjadi capres pertama yang akan menyampaikan visi dan misi di debat ketiga. Sebelumnya, Anies tampil pertama pada debat perdana, sementara Gibran tampil pertama pada debat kedua bagi cawapres.

“Iya urutannya gitu. Kalau debat pertama kan Paslon 01. Debat kedua Cawapres 02, ketiga Capres 03,” ujarnya.

Debat ketiga yang merupakan bagian capres, bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Debat akan digelar di Istora Senayan, dengan media penyelenggara MNC Group.

Moderator juga merupakan jurnalis MNC Group yakni Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki.

Sementara, ada 11 panelis dengan latar belakang pertahanan dan luar negeri yang akan menyusun pertanyaan bagi ketiga capres, yakni:

1. Prof. Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia)

2. Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus)

3. Prof. Evi Fitriani, Ph.D, (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia)

4. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani)

5. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D (Ahil Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada)

6. Dr. lan Montratama (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina)

7. Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D (Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional)

8. Dr. Kusnanto Anggoro (Pakar Keamanan Universitas Pertahanan)

9. Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio (KSAL 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan)

10. Philips J. Vermonte, Ph.D (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS)

11. Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.I.P. S.SI., M.T, M.SI. (Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran). (Kum/KN)