TANAH DATAR – Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, berjanji ia akan menjamin kebebasan berbicara dan tak akan ada lagi orang yang diproses hukum karena melontarkan kritik. Hal ini ia lontarkan saat menjawab pertanyaan salah satu warga Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, bernama Ubay.
Dalam acara Desak Anies itu, Ubay bercerita soal mahasiswa di Sumbar yang diancam akan dicabut beasiswanya bila bersikap kritis. Anies pun menjawab hal itu tak akan terjadi jika ia terpilih menjadi presiden nanti.
“Kebebasan bicara itu InsyaAllah kami jamin. Tidak ada lagi kritik kepada negara yang kemudian diproses menjadi kriminal. Sama sekali tidak. Itulah kemarin disebutkan slogan: Wakanda no more, Indonesia forever,” kata Anies dalam acara tersebut, Rabu (3/1/2024).
Anies menilai, agar masyarakat tak perlu takut mengkritik kebijakan negara, kebebasan berpendapat harus dilindungi. Ia lalu memberikan contoh saat ia dikritik saat sedang berbicara.
“Bung Ubay, ketika saya bicara seperti ini, Bung Ubay mengkritik, ‘Pak Anies, Anda tidak melihat orang di belakang, Anda hanya melihat orang di depan anda. Orang yang di belakang anda tidak mendapat perhatian’. Oke, saya tengok ke belakang, dapat perhatian ini,” ucap Anies memberikan contoh.
‘Anies Anda tidak cukup, yang kiri belum dilihat’. Saya tengok lagi ke kiri, dikritik lagi, saya tengok ke kanan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, karena ia bersedia menerima kritikan, maka semua audiensnya bisa mendapatkan perhatian yang sama. Namun, kata Anies, jika ia menolak saat dikritik, maka yang rugi tak hanya dirinya saja, tapi juga para audiensnya yang tak mendapatkan perhatian.
“Ketika Bung Ubay mengkritik, ‘Pak Anies yang di belakang tidak dilihat’ [lalu saya jawab] ‘Eh kau diam! Saya sedang bicara sekarang.’ Apa yang terjadi? Yang rugi saya, yang rugi mereka. Betul tidak? Apalagi ditarik-tarik ya, tidak boleh, tidak bisa,” tutur Anies.
Ia mengakui, bisa jadi, saat kritikan itu diberikan, ia sedang bersemangat berbicara sehingga merasa kurang nyaman. Namun ia tetap harus menerima kritikan itu karena mikrofon yang dipakai adalah alat yang dibiayai dari pajak masyarakat.
“Jadi kita sedang menjalankan negara atas pajak rakyat. Bukan uang saya, ini uang negara,” pungkasnya. (Kum/KN)
