JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyelaraskan tiga mesin pertumbuhan demi mengejar ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga mesin pertumbuhan itu di antaranya fiskal, sektor keuangan, dan investasi. Ketiganya diharapkan dapat bergerak selaras dan saling memperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Di sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Sementara di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal.

Adapun dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi debottlenecking investasi melalui mekanisme penyelesaian hambatan investasi secara rutin.

Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia, sehingga iklim investasi dapat semakin kondusif.

Seluruh instrumen itu bakal dioptimalkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas. Belanja negara ditujukan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, memperkuat fondasi jangka panjang, serta meningkatkan produktivitas nasional.

Sebagai catatan, pendapatan negara pada postur APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp666,27 miliar.

Sementara belanja negara didesain dengan target Rp3.842,73 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,99 triliun.

Dengan demikian, proyeksi defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp689,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (ANT/KN)

WAMENA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengawali kunjungan kerjanya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (13/1/2026), dengan bermain sepak bola bersama anak-anak klub setempat dan berhasil mencetak tiga gol.

Setelah mendarat di Bandara Wamena, Gibran dan rombongan terbatas menuju Stadion Wamena untuk bermain sepak bola.

Usai mengganti kemeja kremnya, Gibran menuju lapangan dengan jersey merah bernomor punggung 12, dilengkapi celana pendek berwarna senada, kaus kaki hitam dan sepatu oranye.

Sebelum bertanding, Gibran pun berfoto bersama anak-anak sekolah sepak bola (SSB) di Stadion Wamena.

Dalam pertandingan itu, tim sepak bola Gibran bersama anak-anak SSB YPK Betlehem melawan tim dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai yang tergabung anak-anak SBB Yehuda. Velix memakai jersey warna hijau stabilo nomor 7.

Pertandingan berjalan dalam dua babak. Gibran berhasil mencetak tiga skor selama pertandingan berlangsung sekitar satu jam.

Di akhir pertandingan, Gibran bersama tim SSB YPK Betlehem meraih lima skor, sedangkan tim Velix bersama SBB Yehuda meraih dua skor yang salah satunya dicetak oleh Velix.

Selepas pertandingan, Gibran kembali berfoto dengan para pemain sepak bola dari kedua tim SSB. Ia juga menyapa warga sekitar yang sudah antusias mendukungnya di Stadion Wamena.

Tim Sekretariat Wakil Presiden turut membagikan kaos dan buku untuk anak-anak dan warga sekitar di stadion.

Kapten SSB YPK Betlehem, Franky Yoman (16) mengaku grogi saat bermain sepak bola bersama Wapres Gibran. Namun, ia juga merasa bangga dan senang bisa bermain dengan orang nomor dua di Indonesia itu.

“Iya grogi. Pertama kali main dengan orang besar, apalagi wapres,” kata Gibran.

Siswa yang sudah belajar selama dua tahun di SSB YPK Betlehem itu mengaku bermain bersama Wapres sangat mengasyikan. Menurutnya, Gibran juga memahami aturan dan posisi dalam bermain sepak bola.

“Tidak terlalu susah, dia tahu cara cari posisi,” ucap dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengemudi ojek daring (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari menguji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa dirugikan akibat kuota internet hangus sebelum habis terpakai.

Keduanya menguji Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang merupakan perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal itu mengatur tentang tarif penyelenggaraan telekomunikasi.

“Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema kuota hangus tanpa adanya kewajiban akumulasi kepada konsumen,” kata Didi dalam sidang perdana di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Di hadapan sidang panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, Didi mengatakan dirinya mengalami kerugian aktual akibat kebijakan penghapusan kuota sepihak dari operator penyedia jaringan telekomunikasi.

Padahal, kata Didi, kuota internet merupakan alat produksi utamanya sebagai pengemudi ojek daring, setara dengan bahan bakar kendaraan. Tanpa kuota, aplikasi ojek tidak dapat berfungsi sehingga ia kehilangan akses terhadap pekerjaan.

“Saya sering mengalami sisa kuota yang besar karena area kerja yang memiliki sinyal fluktuatif atau saat sedang sepi order-an (pesanan) sehingga seringkali saya harus mengalami kuotanya hangus sebelum habis terpakai,” ucapnya.

Didi mengatakan kondisi itu memaksanya untuk mencari pinjaman uang demi membeli kuota internet jika pesanan sedang sepi atau terpaksa tidak bekerja karena kuota internet telah hangus dan tidak diakumulasikan.

“Sehingga apabila saya ingin melakukan perpanjangan masa aktif kuota dengan keterbatasan uang yang dimiliki dengan kuota yang kecil, membuat saya tidak cukup untuk menggunakan aplikasi online-nya untuk bekerja,” kata dia.

Adapun Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja berisi dua poin, pertama: Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian, poin yang kedua: Pemerintah pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan, pasal tersebut mengandung norma yang multitafsir dan tidak memiliki parameter pembatas sehingga memberikan kebebasan mutlak kepada operator untuk mencampuradukkan antara tarif layanan dan durasi kepemilikan.

“Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa telekomunikasi selaku konsumen karena mereka tidak pernah tahu pasti mengapa komoditas data yang sudah dibayar lunas bisa hilang hanya karena variabel waktu yang ditentukan secara sepihak,” kata Viktor.

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja juga dinilai menciptakan ketidakadilan. Para pemohon mendalilkan, pasal tersebut membiarkan operator selaku penyedia jasa telekomunikasi menerima pembayaran lunas di muka, tetapi hak pengguna atau konsumen dapat diputus secara paksa.

Atas dasar itu, para pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan secara bersyarat dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (data rollover) yang telah dibayar oleh konsumen”.

Dalam sesi nasihat hakim, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan para pemohon dapat mengomparasikan regulasi telekomunikasi di berbagai negara di dunia.

“Ini penting supaya Mahkamah juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan tentang pulsa yang kedaluwarsa yang belum digunakan, terutama pada pengguna prabayar,” ucap dia.

Permohonan Didi dan Wahyu Triana Sari tercatat dengan nomor perkara 273/PUU-XXIII/2025. Usai sidang perdana pada Selasa ini, majelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada keduanya untuk menyempurnakan permohonan. (ANT/KN)

JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2026 yang digelar secara hybrid pada Selasa (13/1/2026), sebagai momentum konsolidasi reformasi penegakan hukum.

Rakernas tahun ini mengusung tema penguatan tata kelola Kejaksaan dalam reformasi penegakan hukum dan pelayanan publik, dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta integritas aparatur.

Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya dituntut mencetak kinerja penindakan, tetapi juga membangun institusi yang bersih, transparan, dan dipercaya publik.

“Kejaksaan tidak cukup hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga harus kokoh dalam tata kelola, akuntabilitas, dan integritas aparatur,” ujar ST Burhanuddin.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menginstruksikan seluruh jajaran agar kebijakan dan program kerja Kejaksaan tahun 2026 disusun secara terencana dan selaras dengan Asta Cita Presiden serta RPJMN 2025–2029.

“Setiap langkah Kejaksaan harus mendukung agenda besar negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kejaksaan juga menegaskan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Pada aspek transformasi kelembagaan, Jaksa Agung menyoroti pentingnya penerapan konsep Advocaat Generaal dan penguatan single prosecution system guna memastikan keseragaman penegakan hukum.

“Jaksa harus menjadi dominus litis yang kuat, profesional, dan akuntabel dalam sistem penuntutan terpadu,” katanya.

Ia juga menekankan integritas sebagai fondasi utama, dengan memperkuat fungsi pengawasan sebagai quality assurance sumber daya manusia Kejaksaan, termasuk integrasi data hukuman disiplin untuk mencegah promosi pelanggar etik.

“Integritas bukan slogan. Ini fondasi kerja kita, dan tidak ada toleransi bagi aparatur yang mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.

Memasuki era berlakunya KUHP dan KUHAP baru, Kejaksaan diminta siap secara regulasi, SDM, serta tata kelola, termasuk penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi riil.

Di sisi lain, Kejaksaan mendorong percepatan digitalisasi melalui pemanfaatan Big Data Intelijen berbasis kecerdasan buatan, serta optimalisasi Badan Pemulihan Aset untuk mengembalikan kerugian negara secara berkelanjutan.

Menutup amanatnya, Jaksa Agung mengajak seluruh insan Adhyaksa bekerja dengan senyap, menjunjung moralitas, dan membiarkan kinerja serta integritas yang berbicara.

“Work in silence, let success speak. Bekerjalah dalam diam, biarkan kesuksesan yang berbicara,” pungkasnya. (MK/Fajri/KN)

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperketat standar keselamatan kapal penyeberangan penumpang dan logistik dengan pemantauan cuaca, kesiapan armada, serta koordinasi otoritas pelabuhan guna menjamin layanan tetap aman di tengah cuaca ekstrem.

“Komitmen perusahaan terus memperketat aspek keselamatan dalam setiap operasional penyeberangan, baik angkutan penumpang maupun logistik,” Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menyampaikan cuaca ekstrem masih melanda perairan Sulawesi dalam sepekan terakhir.

Kondisi itu dihadapi pelayaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Nuku yang melayani lintasan Kendari-Konawe Kepulauan pada Minggu (11/1/2026).

Di tengah hujan lebat disertai angin kencang, kapal feri tersebut akhirnya tiba dengan selamat di Pelabuhan Langara, Pulau Wawoni, sekitar pukul 22.00 Wita, dengan seluruh penumpang dalam kondisi aman.

Sebelumnya, beredar rekaman video yang memperlihatkan kepanikan penumpang saat KMP Nuku menghadapi hujan deras, gelombang tinggi, dan angin kencang.

Dalam rekaman tersebut, penumpang tampak mengenakan jaket pelampung berwarna oranye.

“Peristiwa ini menjadi gambaran nyata risiko pelayaran di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung,” ujar Heru.

Selain KMP Nuku, dampak cuaca buruk juga dialami KM Kendhaga Nusantara 4, kapal kargo yang dioperasikan ASDP, yang saat kejadian berada dalam kondisi anchor atau tidak beroperasi.

Kapal tersebut dilaporkan larat akibat angin kencang dan ombak tinggi pada Senin sekitar pukul 05.30 Wita di Makassar Anchorage Area.

Berdasarkan berita acara internal, kondisi cuaca saat kejadian ditandai hujan deras dengan kecepatan angin barat mencapai 47 knot, yang mengakibatkan kapal mengalami kandas.

ASDP segera melakukan langkah penanganan sesuai prosedur. Proses penarikan KM Kendhaga Nusantara 4 yang melayani rute kargo Makassar-Ereke-Raha-Sikeli-Makassar telah selesai dan berjalan dengan baik.

“Kapal berhasil lepas dari kondisi kandas dan saat ini telah berlabuh dengan aman di area rede anchorage. Seluruh tahapan penanganan berlangsung sesuai rencana tanpa kendala lanjutan,” jelasnya.

ASDP mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak memaksakan diri melakukan perjalanan laut di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Hal itu sejalan dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi masih berpotensi berlanjut hingga pertengahan Januari 2026.

Sejak pekan lalu, lanjut Heru, BMKG mencatat peningkatan intensitas hujan akibat dinamika atmosfer, antara lain La Nina lemah, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), anomali Outgoing Longwave Radiation (OLR) negatif, serta perambatan gelombang ekuator, yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi.

Heru menegaskan prakiraan BMKG menjadi dasar utama manajemen dalam mengambil kebijakan operasional penyeberangan.

“Berdasarkan forecast BMKG, kondisi cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi masih berpotensi berlanjut. Karena itu, ASDP menegaskan komitmen untuk mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama,” ucap Heru.

Dia juga mengimbau masyarakat agar mengatur waktu perjalanan dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan perjalanan secara optimal, serta tidak memaksakan diri untuk menyeberang apabila kondisi cuaca tidak aman.

“Keselamatan penumpang, awak kapal, dan pengguna jasa harus menjadi perhatian bersama,” tegas Heru.

ASDP secara konsisten melakukan pemantauan cuaca, pengecekan kesiapan kapal, serta koordinasi dengan KSOP, BPTD, BMKG, dan unsur TNI/Polri sebelum setiap keberangkatan.

Penyesuaian jadwal hingga penundaan operasional akan dilakukan apabila kondisi dinilai berisiko, sebagai bagian dari komitmen perusahaan mengutamakan keselamatan penumpang, awak kapal, dan pengguna jasa.

Dengan cuaca ekstrem yang masih berlangsung, ASDP mengajak masyarakat menjadikan informasi cuaca sebagai rujukan utama dalam merencanakan perjalanan. (ANT/KN)

JAKARTA – Sebanyak 2.000 jiwa lebih dari ratusan Kartu Keluarga (KK) mengungsi ke tempat lebih aman di Jakarta setelah rumah yang ditempatinya terendam banjir.

“Lokasi pengungsi warga Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, ada di Masjid Al Falah dengan jumlah jiwa 700 dari 500 KK,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Yohan mengatakan, untuk warga Kelurahan Tegal Alur mengungsi di rumah susun (rusun) dengan jumlah sebanyak 130 jiwa dari 30 KK.

Selain warga Jakarta Barat, terdapat delapan KK warga Kelurahan Cipete Utara yang terpaksa mengungsi di Mushalla Nurul Iman.

Sedangkan lokasi pengungsian bagi warga Jakarta Utara berada di Masjid Jamii Ar Ridho, Mushola Jamiyatul, Mushalla Al Ikhlas, Kantor RW dan SDN 05 Kebon Bawang bagi 256 jiwa yang berasal dari Kelurahan Kebon Bawang.

Sementara untuk 25 warga Kelurahan Lagoa mengungsi di Masjid Al Barokah, Sekretariat RW.05. Kemudian 157 jiwa warga Kelurahan Warakas juga mengungsi di Mushola Baiturahim, Masjid Miftahulsalam dan Mushalla Al Wasilatul Iman.

Kemudian 625 jiwa warga Kelurahan. Semper Barat juga mengungsi di Rusun Embrio dan 81 jiwa lainnya di Bengkel Mobil Gading Griya Lestari.

Banjir di Jakarta terus meluas dan hingga Senin malam pukul 21.00 WIB sebanyak 63 Rukun Tetangga (RT) dan 23 ruas jalan masih terendam.

Banjir di Jakarta semakin meluas dengan ketinggian air berkisar 20 sentimeter (cm) hingga 1 meter. Genangan air tertinggi berada di Pejantan Timur di Jakarta Selatan serta Kampung Melayu di Jakarta Timur.

Penyebab banjir dikarenakan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta meluapnya sejumlah sungai. (ANT/KN)