JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan ruang publik yang lebih menghargai martabat perempuan serta mendorong terwujudnya kesetaraan gender.

Ajakan tersebut disampaikan sebagai respons atas perbincangan publik mengenai narasi yang mengangkat pengalaman biologis perempuan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan karya seni, budaya, maupun bentuk komunikasi publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Karena itu, setiap pesan yang disampaikan kepada publik diharapkan tidak memperkuat stigma maupun diskriminasi terhadap perempuan.

“Pengalaman biologis perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, maupun keguguran merupakan bagian dari kehidupan yang harus dipahami dengan empati dan penghormatan. Narasi yang menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan candaan atau penggambaran yang merendahkan berpotensi memperkuat stereotip gender yang menghambat terwujudnya kesetaraan perempuan dan laki-laki,” ujar Arifah dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, upaya mencegah kekerasan berbasis gender tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun budaya yang menghormati setiap individu. Penggunaan bahasa yang inklusif dan penyampaian pesan yang tidak menormalisasi diskriminasi dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara.

Arifah menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian. Namun, kebebasan tersebut perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama terhadap kelompok yang masih rentan mengalami ketidaksetaraan.

“Kemen PPPA menghormati kebebasan berekspresi dan berkesenian sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut juga perlu disertai tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan dampak pesan yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya terhadap kelompok yang masih menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi,” katanya.

Ia juga mengajak pelaku industri kreatif, media, tokoh masyarakat, hingga para pemimpin di berbagai tingkatan untuk bersama-sama membangun ruang publik yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kemen PPPA meyakini karya seni dan budaya memiliki kekuatan besar sebagai media edukasi, refleksi sosial, sekaligus penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara,” tutup Arifah.

Pernyataan Kemen PPPA disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terhadap narasi mengenai pengalaman biologis perempuan yang beredar di ruang publik.

Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa karya seni, budaya, maupun komunikasi publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai dan norma sosial, sehingga diharapkan dapat mendorong penghormatan terhadap martabat perempuan sekaligus memperkuat kesetaraan gender. (Fajri)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap praktik pemalsuan usia masih menjadi tantangan utama dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS tentang perlindungan anak di ruang digital.

Berdasarkan hasil survei yang menjadi acuan pemerintah, tiga dari lima anak mengaku memanipulasi usia agar tetap bisa membuat akun media sosial.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan persoalan tersebut muncul karena sistem verifikasi usia sepenuhnya berada di tangan masing-masing platform digital.

“Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan memalsukan usianya untuk bisa masuk ke media sosial. Ini sudah umum terjadi,” ujar Nezar Patria dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh platform memperkuat teknologi verifikasi usia tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi pengguna.

“Kita sudah sampaikan kepada platform karena yang bisa meregulasi ini adalah platform dengan solusi teknologi yang mereka miliki. Namun identifikasi usia juga harus tetap mematuhi prinsip pelindungan data pribadi,” katanya.

Nezar menjelaskan beberapa platform kini mulai memanfaatkan algoritma untuk mendeteksi akun yang diduga dimiliki anak di bawah umur sehingga aksesnya dapat dibatasi secara otomatis.

“Beberapa platform sudah mulai melakukan pembatasan. Ada anak yang sebelumnya memiliki akun, tetapi kemudian tidak dapat lagi mengakses akunnya karena teridentifikasi sebagai pengguna di bawah umur,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem teknologi, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan orang tua melalui pendampingan penggunaan media digital. Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan PP TUNAS dan pemerintah menegaskan implementasi aturan tersebut akan terus diperkuat bersama seluruh platform digital. (Fajri)

YOGYAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap penyusunan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

“Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam,” kata Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).

Menurut dia, pembahasan yang telah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah terkait sasaran penerima manfaat MBG yang nantinya tidak diberikan kepada seluruh siswa, melainkan hanya kepada mereka yang membutuhkan.

“Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.

“Mekanismenya bagaimana sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Abdul Mu’ti menjelaskan kebijakan distribusi MBG merupakan kewenangan BGN dan Kemendikdasmen hanya memberikan masukan terkait pelaksanaannya agar tujuan program MBG sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai.

“Semangat MBG kan oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting,” ujarnya.

Ia menilai penyaluran manfaat MBG akan lebih tepat sasaran apabila diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.

“Jadi memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani,” katanya.

Dalam berbagai kesempatan, lanjut Abdul Mu’ti, Kemendikdasmen juga terus menekankan bahwa MBG tidak hanya sebatas pemberian makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah.
Program tersebut, lanjut dia, merupakan salah satu dari tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yakni membiasakan makan sehat dan bergizi.

“Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan BGN dan menunggu kebijakan lanjutan yang akan diterbitkan terkait pelaksanaan program tersebut.

“Bagaimana nanti kebijakan barunya akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG,” katanya. (ANT/KN)

NATUNA – Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Beladau-643 membawa uang tunai senilai miliaran rupiah ke dua pulau di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, guna memastikan ketersediaan serta kelayakan uang rupiah, yang beredar di wilayah perbatasan.

Komandan KRI Beladau-643 Letkol Laut (P) Akbar Suthawijaya Malik, yang dikonfirmasi di Natuna, Ahad (5/7/2026), mengatakan dua pulau yang menjadi sasaran kegiatan tersebut yakni Pulau Midai dan Pulau Subi.

Kehadiran KRI merupakan bagian dari dukungan terhadap program Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026.

Program tersebut merupakan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam rangka menjaga ketersediaan uang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“KRI Beladau-643 melaksanakan dukungan pengawalan terhadap personel dan material BI,” ucapnya.

Selain distribusi uang layak edar, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara memperlakukan uang dengan baik.

Warga di Pulau Midai dan Subi Besar juga diberi kesempatan menukarkan uang lusuh dengan uang baru yang dibawa Bank Indonesia.

Selain di Natuna, KRI Beladau-643 juga membawa uang itu ke wilayah lain di Kepulauan Riau, yakni Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tambelan di Kabupaten Bintan, serta Singkep di Kabupaten Lingga.

Di Natuna, kegiatan berlangsung pada Sabtu (4/7/2026) di Pulau Midai dan Ahad di Pulau Subi Besar.

Program ini diharapkan memperkuat ketersediaan uang rupiah layak edar di wilayah perbatasan Indonesia.

“KRI Beladau-643 mendukung pelaksanaan layanan kas keliling Bank Indonesia yang berlangsung pada 2–8 Juli 2026 dengan rute Batam-Tarempa-Midai-Subi-Tambelan-Dabo Singkep-Batam,” ujar dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi pada Jumat (3/7) atau setelah lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan yang membuat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby menyerahkan diri.

“Pada Jumat (3/7) pekan lalu, Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Budi kemudian menjawab pertanyaan jurnalis terkait pelaporan tersebut dilakukan Menhut pada Jumat (3/7) setelah konferensi pers di Gedung Kementerian Kehutanan atau tidak.

“Jumat siang,” jawabnya singkat.
Sementara itu, dia menjelaskan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK akan memverifikasi dan menganalisis laporan Menhut tersebut serta berkoordinasi di internal KPK.

Menurut dia, proses dan mekanismenya akan merujuk Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

“Selanjutnya, KPK akan menyampaikan hasilnya, apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak,” ucap Budi.

Di sisi lain, dia mengatakan KPK mengingatkan seluruh pemangku kepentingan terkait bahwa program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu program prioritas nasional.

“Dengan demikian, jangan sampai izin pelepasan kawasan hutan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, tercederai karena adanya dugaan praktik korupsi,” katanya.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Sementara Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri pada 30 Juni 2026.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Usai namanya terseret dalam perkara itu, Raja Juli pada Jumat (3/7) menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map.

Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan. Dia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.

Raja Juli mengatakan pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal. Amplop itu dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Kabupaten Kuantan Singingi. (ANT/KN)