Beranda blog Halaman 140

Pemerintah Klaim Stok Beras Surplus, Ketersediaan Capai 47,1 Juta Ton

0

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 47 juta ton lebih sepanjang 2026, sebagai cerminan kondisi pasokan yang kuat dan surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri.

“Ketersediaan pangan nasional dipastikan dalam kondisi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dia menyebutkan berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Beras per 5 Maret 2026, Badan Pangan Nasional memperkirakan total ketersediaan beras nasional sepanjang tahun ini dapat mencapai sekitar 47,1 juta ton.

“Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia sepanjang 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan kebutuhan beras masyarakat Indonesia relatif stabil setiap bulan, sehingga posisi stok nasional berada dalam kondisi aman.

“Kebutuhan beras per bulan masyarakat Indonesia, relatif stabil di angka 2,5 juta ton. Jadi untuk beras, Indonesia sudah surplus dan kita kuat,” terang Rachmi.

Secara rinci, proyeksi total ketersediaan beras sebesar 47,1 juta ton berasal dari stok awal tahun yang diperkirakan mencapai 12,4 juta ton, ditambah dengan proyeksi produksi beras nasional tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 34,7 juta ton.

Dengan total kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan sekitar 31,1 juta ton, Indonesia diproyeksikan masih akan memiliki stok akhir tahun hingga 16 juta ton, sehingga memperkuat posisi ketersediaan beras nasional.

Kondisi itu sekaligus menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga, bahkan di tengah dinamika geopolitik global yang saat ini berkembang.

“Seperti yang beberapa kali Bapak Kepala Bapanas (Andi Amran Sulaiman) sampaikan, kita sudah mencukupi, kita surplus beras. Kemudian beberapa komoditas yang lain juga surplus, seperti telur ayam dan daging ayam,” jelas Rachmi.

Bapanas menegaskan pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga melalui penguatan produksi dalam negeri serta pengelolaan pasokan yang terencana.

Jika terdapat komoditas tertentu yang masih memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri, kebijakan tersebut telah diperhitungkan sejak awal guna menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri.

“Jadi jangan khawatir untuk ketersediaan pangan saat ini. Kalau ada komoditas yang memang membutuhkan tambahan dari luar, misalnya bawang putih, maka itu sudah sejak awal diperkirakan,” bebernya.

“Dihitung berapa kebutuhannya dan didatangkan dari luar sesuai dengan waktu kedatangan, diatur agar tadi harga di dalam negeri juga stabil,” tambah Rachmi.

Secara terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kekuatan pangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas negara.

“Bapak Presiden dari awal sudah sangat menekankan pentingnya soal swasembada pangan dan pada hari ini kita semua menjadi saksi hidup, saksi sejarah, betapa pentingnya persiapan yang sudah dilakukan dari satu tahun setengah yang lalu, ketika Bapak Presiden menjabat sebagai Presiden,” kata Qodari.

Ia menambahkan, berbagai langkah penguatan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari strategi antisipatif dalam menghadapi potensi krisis global.

“Di tengah krisis, pada hari ini (pangan) kita boleh dibilang aman. Jadi Bapak Presiden Prabowo adalah sosok yang sangat visioner, mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa depan,” katanya.

“Bapak Presiden Prabowo sudah berkali-kali, bertahun-tahun menegaskan tanpa pangan, tidak ada negara,” tambah Qodari.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali, terutama untuk komoditas beras yang menjadi pangan pokok utama masyarakat.

“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi Indonesia aman,” kata Amran. (ANT/KN)

Mobil Dinas Range Rover Rp8,4 Miliar Gubernur Kaltim Resmi Dikembalikan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menuntaskan seluruh proses pengembalian mobil dinas gubernur jenis Sport Utility Vehicle (SUV) Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e kepada pihak penyedia, yang diikuti pengembalian dana pengadaan ke kas daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Rabu (11/3/2026), menjelaskan seluruh rangkaian proses pengembalian ditempuh dengan mengedepankan prosedur legal dan transparansi anggaran.

Penyerahan unit kendaraan tersebut dilakukan secara resmi di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Prosesi serah terima dilakukan Plt. Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany kepada Direktur CV Afisera Subhan sebagai perwakilan pihak penyedia.

“Proses pengembalian unit Range Rover ini merupakan komitmen Pemprov Kaltim untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Status kendaraan saat ini telah diserahkan sepenuhnya kepada penyedia,” ujar Faisal.

Berdasarkan data pengadaan, total nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kendaraan tersebut mencapai Rp8.499.936.000.

Angka tersebut mencakup dua komponen utama, yakni harga unit kendaraan Rp7.542.736.000 dan
pajak transaksi Rp957.200.000 (telah disetorkan ke kas negara).

“Per tanggal 10 Maret 2026, dana pokok sebesar Rp7.542.736.000 telah resmi kembali ke kas daerah melalui Bank Kaltimtara. Hal ini dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) bernomor 006/STS-UMUM/2026,” kata Faisal.

Terkait komponen pajak senilai lebih dari Rp957 juta yang sudah terlanjur masuk ke kas negara, Pemprov Kaltim sedang mengupayakan langkah restitusi.

“Kami telah berkoordinasi intensif dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda. Pada prinsipnya, permohonan restitusi atau pengembalian pajak tersebut telah disetujui dan sedang dalam proses administratif,” tambah Faisal.

Selain urusan perpajakan, Pemprov Kaltim juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa mekanisme pembatalan atau pengembalian ini tidak menyalahi regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Faisal menegaskan penyelesaian masalah mobil dinas ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap fokus pada pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Dengan kembalinya dana tersebut ke kas daerah, Pemprov memastikan bahwa setiap rupiah APBD digunakan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. (ANT/KN)

Dorong Penambahan Guru untuk ABK

BERAU – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap sekolah negeri menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dinilai harus diiringi dengan kesiapan tenaga pendidik yang memadai.

Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kebijakan tersebut dikhawatirkan hanya berjalan secara administratif tanpa memberikan layanan pendidikan yang optimal.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera mempertimbangkan penambahan tenaga pengajar khusus bagi ABK di seluruh sekolah negeri.

Menurutnya, ketersediaan guru pendamping atau guru pendidikan khusus di Kabupaten Berau saat ini masih sangat terbatas. Padahal, sektor pendidikan merupakan salah satu komitmen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

“Dengan penambahan guru khusus ABK ini, sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang setara di Kabupaten Berau,” ujarnya.

Peri menegaskan, jika kebijakan penerimaan ABK di sekolah negeri tidak dibarengi dengan dukungan tenaga pendidik yang kompeten, maka hak belajar anak-anak tersebut tidak akan terpenuhi secara maksimal.

Pendidikan inklusi, lanjutnya, bukan sekadar menerima siswa ABK di ruang kelas reguler, tetapi memastikan mereka mendapatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Ia pun mendorong agar penambahan tenaga pendidik dipersiapkan melalui strategi yang matang, mulai dari perencanaan kebutuhan, mekanisme rekrutmen, hingga peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus.

“Dengan anggaran yang memadai ini, tentunya dapat mempermudah pelaksanaan yang terencana, termasuk perekrutannya. BOSDA dan sumber dana lain bisa dioptimalkan untuk hal ini,” tambahnya.

Peri optimistis, dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau, penambahan guru khusus ABK dapat direalisasikan tanpa hambatan berarti jika menjadi prioritas bersama.

Ia juga menyoroti bahwa pendidikan inklusi tidak dapat berjalan maksimal hanya dengan pembangunan ruang kelas atau penyediaan fasilitas fisik. Keberadaan tenaga pendidik khusus menjadi faktor kunci dalam memastikan proses pembelajaran berjalan efektif.

“Tenaga pendidik ABK ini sangat dibutuhkan, apalagi Pemkab Berau ingin setiap sekolah memiliki ruang belajar khusus bagi ABK ini,” ujarnya.

Menurutnya, guru pendamping tidak hanya berperan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, tetapi juga mendukung aspek psikologis dan sosial anak agar mampu beradaptasi di lingkungan sekolah.

Politisi tersebut berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar pendidikan inklusif bukan sekadar wacana atau formalitas kebijakan, melainkan benar-benar terwujud secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau, termasuk di daerah terpencil.

“Kita yakin bahwa kualitas pendidikan untuk ABK akan mencerminkan kontribusi nyata pemerintah dalam memberikan hak belajar setara bagi seluruh anak di Kabupaten Berau tanpa terkecuali,” pungkasnya. (adv)

Kualitas Proyek Perlu Pengawasan Ketat hingga Masa Pemeliharaan

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau, Saga, menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar teknis.

Beberapa pekerjaan seperti pembangunan jalan, drainase, hingga fasilitas umum lainnya disebut masih ditemukan ketidaksesuaian dengan perencanaan awal.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan memperketat pengawasan di seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, proses lelang, pelaksanaan di lapangan, hingga masa pemeliharaan.

“Harus kita awasi. Karena tidak sedikit proyek yang tidak sesuai standar atau bahkan keluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan proyek pembangunan tidak cukup hanya diukur dari ketepatan waktu penyelesaian. Lebih dari itu, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama agar anggaran yang telah digelontorkan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Proyek pembangunan bukan hanya soal selesai tepat waktu. Perencanaan harus sesuai standar dan hasilnya maksimal sehingga tidak mengecewakan. Sudah anggaran besar, tapi hasilnya mengecewakan,” ujarnya.

Saga menilai, lemahnya pengawasan berpotensi menyebabkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, yang pada akhirnya memicu kerusakan dini. Hal ini tentu berdampak pada pemborosan anggaran karena pemerintah harus kembali mengalokasikan dana untuk perbaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk itu, ia mendorong adanya evaluasi berkala terhadap seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Berau. Ia menyebut masih ditemukan kontraktor yang kurang bertanggung jawab setelah pekerjaan dinyatakan rampung, meskipun proyek tersebut masih berada dalam masa pemantauan atau pemeliharaan.

“Perlu evaluasi rutin. Jangan sampai setelah selesai dikerjakan, kontraktor lepas tangan padahal masih masa pemeliharaan,” tambahnya.

Menurutnya, masa pemeliharaan merupakan bagian penting dalam kontrak kerja yang harus diawasi secara ketat. Jika ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian, kontraktor wajib melakukan perbaikan tanpa membebani anggaran tambahan dari pemerintah daerah.

Saga berharap ke depan seluruh proyek pembangunan tidak dikerjakan secara asal-asalan, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari dana publik. Ia menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, baik pemerintah, konsultan pengawas, maupun kontraktor, agar bekerja secara profesional dan mematuhi standar teknis yang berlaku.

“Kalau dikerjakan tidak sesuai standar, tentu yang dirugikan masyarakat. Sudah saatnya Berau lebih maju lagi dari sebelumnya,” pungkasnya. (adv)

Nilai Penataan Lampu PJU Belum Optimal

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau, M Ichsan Rapi, mendesak adanya sinkronisasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau (DPUPR) dan Dinas Perhubungan Berau (Dishub) terkait penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah perkotaan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul temuan di lapangan yang menunjukkan adanya pemasangan PJU dengan jarak terlalu rapat di sejumlah titik. Sementara di lokasi lain, masih banyak lampu jalan yang mati dan belum mendapat perbaikan dalam waktu lama.

Menurut Ichsan, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya perencanaan serta pengawasan dari kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Ia menilai perlu adanya penyelarasan data serta evaluasi menyeluruh agar penataan PJU lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Kalau kita lihat di beberapa titik perkotaan, jarak antar PJU itu terlalu dekat. Tapi masih banyak juga lampu yang mati dan tidak segera diperbaiki. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, baik DPUPR maupun Dishub,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemasangan lampu yang terlalu rapat berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, baik dalam tahap pembangunan, pembayaran listrik, maupun biaya pemeliharaan rutin. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, setiap program menurutnya harus benar-benar berbasis kebutuhan riil dan didukung kajian teknis yang matang.

“Penataan harus berdasarkan kajian teknis yang jelas. Jangan sampai anggaran habis untuk pemasangan di titik yang sebenarnya sudah cukup terang, sementara di wilayah lain justru masih kurang penerangan,” tegasnya.

Selain persoalan jarak pemasangan, Ichsan juga menyoroti lambannya penanganan terhadap PJU yang mati. Ia mengaku menerima cukup banyak keluhan masyarakat terkait lampu jalan yang tidak menyala hingga berbulan-bulan tanpa perbaikan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas di malam hari.

“Lampu yang mati harus segera ditindaklanjuti. PJU ini menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat. Jangan dibiarkan berbulan-bulan tanpa perbaikan,” katanya.

Sebagai langkah pembenahan, Ichsan mendorong dilakukannya pendataan ulang seluruh titik PJU di kawasan perkotaan, termasuk pemetaan kondisi lampu yang masih berfungsi dan yang perlu penggantian. Ia juga mengusulkan penerapan sistem pemeliharaan rutin dengan mekanisme respons cepat terhadap laporan masyarakat.

Menurutnya, integrasi data antara DPUPR dan Dishub sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun perencanaan yang tidak sinkron.

“Kita ingin penataan PJU lebih efektif dan efisien. Yang terlalu rapat bisa dikaji ulang, yang mati segera diperbaiki. Intinya pelayanan kepada masyarakat harus jadi prioritas,” pungkasnya. (adv)

Bupati Rejang Lebong dan Empat Orang Jadi Tersangka OTT KPK

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn11mar2026/mobile/

Warga Diimbau Waspadai Penularan Campak Saat Silaturahmi Lebaran

0

JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyakit campak saat melakukan kegiatan silaturahmi pada momen Idulfitri.

“Salah satu pesannya adalah jangan suka megang, mencium anak-anak, terutama yang masih bayi dan balita, karena daya tahan tubuhnya masih sangat rentan,” kata Ani saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Selasa (10/3/2026).

Meskipun belum ada temuan kasus campak di Jakarta, kata dia, namun penyakit itu sudah ditemukan di beberapa wilayah di sekitar ibu kota.

Untuk itu, dia meminta masyarakat, khususnya yang memiliki anak-anak, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit tersebut.

“Jadi, ini tetap menjadi kewaspadaan kita sama-sama, terutama menjelang hari raya,” ujar Ani.

Sebelumnya, Dokter Spesialis Anak RSUD Pasar Rebo, dr. Arifianto, Sp.A, Subsp.Neuro(K) mengungkapkan penyakit campak belum hilang hingga kini karena imunisasi yang tidak lengkap.

Dia mengakui hampir setiap pekan mendapati pasien anak yang menggunakan ventilator atau masuk ruangan perawatan intensif (PICU) akibat campak.

Menurut dia, kondisi tersebut membuktikan penyakit campak dapat dicegah melalui vaksin yang mampu memperkuat daya tahan tubuh. Maka dari itu, dia mengingatkan masyarakat agar melengkapi imunisasi anak-anak mereka.

Arifianto juga mengatakan anak yang belum kenal berbagai virus atau bakteri harus dikenalkan dengan vaksin agar antibodinya terbangun. Jadi, ketika mereka terkena penyakit, maka tubuhnya mampu menghalaunya.

Imunisasi campak rubela diberikan sebanyak tiga dosis, yakni saat anak berusia 9 bulan, kemudian dilanjutkan dengan dosis penguat saat anak berusia 18 bulan dan 6-7 tahun.  (ANT/KN)

OJK Nilai Pasar Saham Domestik Tetap Stabil

0

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar saham domestik masih dalam kondisi relatif stabil hingga Selasa (10/3), tidak ada kepanikan berlebihan dari para pelaku pasar meski ada eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Menurut Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, pergerakan pasar saham dalam beberapa waktu terakhir lebih mencerminkan proses penyesuaian harga terhadap berbagai perkembangan global, termasuk dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi dunia.

“Tidak ada kepanikan yang berlebihan,” kata Hasan dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (10/3) malam.

OJK mencatat investor asing masih melakukan pembelian di pasar saham domestik.

Selama periode 1-6 Maret 2026, nilai pembelian bersih investor asing tercatat sekitar Rp2,23 triliun.
Jika diakumulasikan hingga 10 Maret 2026, Hasan mengatakan, maka nilai pembelian bersihnya bisa mencapai Rp3,3 triliun.

Menurut Hasan, hal itu menunjukkan minat investor terhadap pasar modal Indonesia masih terjaga meskipun sentimen global cenderung menekan pasar keuangan.

Meski demikian, OJK mencermati perkembangan pasar secara ketat untuk menentukan perlunya penerapan kebijakan tambahan guna menjaga stabilitas pasar.​​​​​​​

OJK saat ini masih menerapkan sejumlah instrumen kebijakan stabilisasi pasar yang dijalankan guna merespons dinamika kebijakan perdagangan global saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana penerapan tarif resiprokal perdagangan dan merespons dampak pandemi COVID-19.

Kebijakan yang diterapkan mencakup izin bagi emiten untuk melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS), larangan praktik “short selling”, serta penerapan mekanisme “auto rejection” yang bersifat asimetris.​​​​​​​

OJK menyampaikan bahwa hingga saat ini pasar masih cukup mampu menyerap tekanan eksternal tanpa memerlukan pengetatan kebijakan tambahan seperti pembatasan penurunan harga saham yang lebih ketat.

“Waktu itu kita terbitkan kebijakan tersebut, dan sampai sekarang belum dicabut. Jadi sebetulnya sudah cukup baik dalam merespons kalau ada volatilitas seperti ini. Tapi apakah sudah waktunya memperketat lagi atau memberikan kebijakan tambahan? Kami tentu akan mencermati dan butuh waktu,” Hasan menjelaskan.

Selain nilai pembelian bersih, OJK mencatat rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham domestik juga masih cukup tinggi.

Rata-rata nilai transaksi harian sempat mendekati angka Rp30 triliun per 6 Maret 2026, atau naik 65,31 persen secara tahun berjalan (year to date/ytd).

“Sekalipun adanya respons dan volatilitas pasar, angka rata-rata nilai transaksi harian masih berada di level yang tinggi,” demikian Hasan. (ANT/KN)

BMKG: Hujan Ringan hingga Petir Berpotensi Terjadi di Sejumlah Kota

0

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Rabu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

Prakirawan BMKG Ina Indah dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Rabu pagi, menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Jakarta; Semarang, Jawa Tengah.

“Hujan ringan juga diperkirakan mengguyur Yogyakarta; Surabaya, Jawa Timur; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Pontianak, Kalimantan Barat; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Gorontalo; Mamuju, Sulawesi Barat; Kendari, Sulawesi Tenggara; Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; serta sebagian wilayah Papua,” kata dia.

Sementara itu, ucapnya melanjutkan, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur; Manado, Sulawesi Utara; Makassar, Sulawesi Selatan; Jayapura, Papua; dan Merauke, Papua Selatan.

Berikutnya, Ina mengatakan BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah, seperti Bengkulu; Palembang, Sumatera Selatan; Bandar Lampung, Lampung; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; serta Denpasar, Bali.

Selain itu, kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Jambi; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Serang, Banten; dan Bandung, Jawa Barat.

Selain hujan, BMKG juga mencatat adanya potensi asap atau kabut di Palu, Sulawesi Tengah.

Terkait beragam jenis cuaca itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG di www.bmkg.go.id maupun melalui media sosial @info.bmkg.

“Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata dia. (ANT/KN)

Sekitar 2.000 Jemaah Umrah RI Sempat Tertahan di Arab Saudi

0

JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 jemaah umrah Indonesia sempat mengalami kendala kepulangan dari Arab Saudi akibat masalah penerbangan, terutama pada rute yang menggunakan transit.

“Yang sempat terjebak itu saya nggak tahu persis datanya, belum ada update, tapi terakhir kan sudah kembali karena ada stranded kan terdampar, itu ada sekitar 2.000-an yang berangkat,” kata Dahnil, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/3) malam.

Menurut Dahnil, jemaah yang mengalami penundaan kepulangan umumnya merupakan penumpang dengan penerbangan tidak langsung, yang ikut terdampak perang di Timur Tengah.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat jadwal perjalanan mereka terdampak ketika terjadi gangguan pada penerbangan lanjutan.

“Tadinya, rata-rata yang ter-stranded atau tergagal pulang itu rata-rata karena pesawatnya transit,” ujar Dahnil.

Ia menjelaskan, selain faktor rute penerbangan, tingginya harga tiket juga menjadi kendala bagi sebagian jemaah untuk segera kembali ke Tanah Air.

Akibatnya, sejumlah jemaah terpaksa menunggu sementara waktu di luar negeri sambil mencari tiket dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kemudian harga tiketnya mahal, akhirnya mereka terpaksa banyak yang terhenti sementara di sana untuk mencari tiket yang bisa dijangkau,” ujarnya.

Meski demikian, Dahnil menyebut sebagian jemaah yang sempat tertahan tersebut kini telah berhasil kembali ke Indonesia.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait serta maskapai penerbangan untuk mengantisipasi kendala serupa pada perjalanan jemaah ke depan. (ANT/KN)