Beranda blog Halaman 141

Delapan Paket Sabu Disita, Pengedar Dibekuk di Bontang Selatan

0
Foto: Barang bukti sabu dan sejumlah barang yang diamankan Satresnarkoba Polres Bontang dari tangan terduga pelaku. (Istimewa)

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Seorang pria berinisial S (45) diamankan di Jalan Letjen Urip Sumoharjo, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 22.00 Wita.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga menemukan seorang pria yang dicurigai berada di depan rumahnya menggunakan sepeda motor.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan dua paket diduga sabu yang disembunyikan di tangan kiri terduga. Berdasarkan hasil interogasi awal, petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah kontrakan yang ditempati S.

Kasat Resnarkoba Polres Bontang, Iptu Larto, mengatakan dari penggeledahan di rumah kontrakan tersebut petugas kembali menemukan enam paket diduga sabu yang disimpan di bawah kasur di dalam sebuah dompet kecil.

“Di lokasi tersebut, kami menemukan enam poket diduga sabu yang disimpan di bawah kasur dalam sebuah dompet kecil. Total barang bukti yang diamankan sebanyak delapan poket dengan berat bruto 3,40 gram,” ujarnya.

Selain narkotika, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp1 juta yang diduga hasil transaksi narkoba, satu unit telepon genggam, alat hisap (bong), pipet kaca, sedotan runcing, plastik pembungkus, serta satu unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut.

“Saat ini terduga bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Bontang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” tambah Iptu Larto.

Polisi juga masih mendalami asal-usul narkotika yang ditemukan serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dalam perkara tersebut.

Pewarta: Dwi S.
Editor: Agus S.

JPPI Nilai Masalah MBG Bukan pada Sosok Pimpinan, tetapi Desain Program

0
Foto: Nanik S. Deyang saat dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. (Dok. Setpres RI)

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program agar berbagai permasalahan yang muncul tidak terus berulang.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan pencopotan pimpinan BGN setelah muncul dugaan korupsi lebih bersifat meredam dampak politik daripada membenahi persoalan mendasar dalam tata kelola program.

“Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene merupakan program legacy utama Presiden. Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/7/2026).

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada figur yang memimpin BGN, melainkan pada desain program yang sejak awal dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Besarnya anggaran yang dikelola tanpa sistem pengawasan yang kuat, kata dia, membuka ruang terjadinya penyimpangan.

JPPI juga menilai kasus hukum yang menyeret jajaran BGN berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan.

“Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan,” katanya.

Karena itu, JPPI meminta pemerintah tidak berhenti pada pergantian pejabat semata. Organisasi tersebut mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain Program MBG, peningkatan transparansi tata kelola anggaran, serta penguatan sistem pencegahan korupsi agar program dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. (Fajri)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Menag Resmikan Pembangunan Gedung Madrasah Ponpes Assalam di Kutai Barat

0
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar didampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Madrasah Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning di Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026). (Dok. Istimewa)

SENDAWAR – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Madrasah Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026).

Pembangunan gedung madrasah tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam. Kehadiran Menteri Agama bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah menandai dimulainya pembangunan fasilitas pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Kutai Barat.

Prosesi diawali dengan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar agar pembangunan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi para santri serta masyarakat.

Pengasuh Pondok Pesantren Assalam, KH Arif Heri Setiawan, menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan gedung madrasah yang selama ini menjadi harapan besar keluarga pesantren.

“Semoga dengan iringan doa seluruh masyarakat, pembangunan gedung madrasah ini dapat segera terwujud dan selesai sesuai harapan,” ujarnya.

Ia juga berharap pembangunan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kami memohon doa dan dukungan dari Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapak Gubernur, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kami berharap pembangunan ini dapat terus berlanjut hingga selesai dan segera dimanfaatkan para santri,” katanya.

Menurutnya, kehadiran Menteri Agama menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan pendidikan Islam di daerah. Sementara kehadiran Gubernur Kalimantan Timur, Bupati, Wakil Bupati, serta unsur Forkopimda mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan.

“Kehadiran Menag RI menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan pendidikan Islam di daerah. Sementara kehadiran Gubernur Kaltim, Bupati, Wabup, dan Forkopimda menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas,” ungkapnya.

Pembangunan gedung madrasah ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi kemajuan Pondok Pesantren Assalam dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik, berakhlak mulia, serta memiliki karakter kebangsaan.

“Dengan tambahan fasilitas, pesantren ditargetkan mampu memperluas akses pendidikan dan menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam yang modern, berkualitas, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman di Kutai Barat dan Kalimantan Timur,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Timur Sarifah Suraidah Mas’ud, Ketua TP PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. (Ichal)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Harlah ke-34 Ponpes Assalam Jadi Ajang Silaturahmi Ribuan Jamaah

0
Pengasuh Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning KH Arif Heri Setiawan menyerahkan cendera mata kepada Ustadz Abdul Somad, didampingi Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, Syahrie Ja'ang, Didiek Effendi, serta tokoh agama KH Achmad Asrori pada peringatan Harlah ke-34 Ponpes Assalam di Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026). (Dok. Ichal/Media Kaltim)

SENDAWAR – Ribuan jamaah memadati halaman Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (4/7/2026), untuk mengikuti Syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-34 pondok pesantren yang dirangkai dengan Tabligh Akbar.

Tabligh Akbar menghadirkan penceramah nasional Ustadz Abdul Somad (UAS). Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Pengasuh Ponpes Assalam KH Arif Heri Setiawan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta Bupati Kutai Barat Frederick Edwin.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory, Wakil Bupati Nanang Adriani, mantan Wali Kota Samarinda Syahrie Ja’ang, mantan Wakil Bupati Kutai Barat Didiek Effendi, Dandim 0912/Kutai Barat Letkol Inf Doni Fransisco, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Wakapolres Kompol Subari, Ketua KONI Kutai Barat Alsiyus, Ketua TP PKK Kalimantan Timur Sarifah Suraidah Mas’ud, Ketua TP PKK Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para santri.

Pengasuh Ponpes Assalam KH Arif Heri Setiawan menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 34 tahun pondok pesantren tersebut. Ia mengajak seluruh jamaah menjadikan momentum Harlah sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, persatuan, dan kerukunan.

“Semoga Harlah ini menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, serta mempererat kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.

Mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Nanang Adriani menyampaikan ucapan selamat atas Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning. Ia berharap pesantren terus berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah.

“Selamat Hari Lahir ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning. Semoga menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan generasi unggul, beriman, dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Menurut Nanang, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang religius, berkarakter, dan berdaya saing. Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari peringatan Harlah, seperti khitan massal, nikah massal, bakti sosial, dan Tabligh Akbar yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Pemkab Kutai Barat berkomitmen mendukung kemajuan pendidikan pesantren. Sinergi pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Kutai Barat yang religius, harmonis, dan sejahtera,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nanang juga mengajak masyarakat terus menjaga persatuan, memperkuat kerukunan, serta menghidupkan semangat gotong royong. Menurutnya, Harlah ke-34 Ponpes Assalam harus menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

Sementara itu, dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad menekankan pentingnya menuntut ilmu, memperkuat keimanan, menjaga akhlak, serta memelihara persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari kedudukan dan harta, tetapi dari keimanan, amal saleh, serta manfaat yang diberikan kepada sesama,” tutur UAS.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan serta menanamkan pendidikan agama sejak usia dini sebagai bekal membangun generasi yang berakhlak.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning agar terus berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia serta menjadi mitra pemerintah dalam membangun Kutai Barat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Komdigi Ungkap Mayoritas Anak Masih Akali Batas Usia Media Sosial

0
Foto: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Dok. Komdigi)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap praktik pemalsuan usia masih menjadi tantangan utama dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS tentang perlindungan anak di ruang digital. Berdasarkan hasil survei yang menjadi acuan pemerintah, tiga dari lima anak mengaku memanipulasi usia agar tetap dapat membuat akun media sosial.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan persoalan tersebut muncul karena sistem verifikasi usia sepenuhnya berada di tangan masing-masing platform digital.

“Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan memalsukan usianya untuk bisa masuk ke media sosial. Ini sudah umum terjadi,” ujar Nezar Patria dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh platform digital memperkuat teknologi verifikasi usia tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi para pengguna.

“Kita sudah sampaikan kepada platform karena yang bisa meregulasi ini adalah platform dengan solusi teknologi yang mereka miliki. Namun identifikasi usia juga harus tetap mematuhi prinsip pelindungan data pribadi,” katanya.

Nezar menjelaskan sejumlah platform kini mulai memanfaatkan teknologi berbasis algoritma untuk mendeteksi akun yang diduga dimiliki anak di bawah umur sehingga aksesnya dapat dibatasi secara otomatis.

“Beberapa platform sudah mulai melakukan pembatasan. Ada anak yang sebelumnya memiliki akun, tetapi kemudian tidak dapat lagi mengakses akunnya karena teridentifikasi sebagai pengguna di bawah umur,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem teknologi, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan orang tua melalui pendampingan penggunaan media digital. Menurut Nezar, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan platform, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga.

Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan PP TUNAS. Pemerintah menegaskan implementasi regulasi tersebut akan terus diperkuat melalui kolaborasi bersama seluruh platform digital guna menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Satu Hektare Lahan di Suka Rahmat Ludes Terbakar

0
Foto: Kebakaran lahan di wilayah RT 17 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur, Minggu (5/7/2026). (Syakurah/Media Kaltim)

BONTANG – Kebakaran lahan terjadi di RT 17 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di kawasan dekat Simpang Empat Bukit Kusnodo, Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 18.30 Wita. Peristiwa tersebut diduga dipicu kondisi lahan yang mengering akibat musim kemarau.

Api menghanguskan sekitar satu hektare lahan milik warga sebelum akhirnya berhasil dicegah agar tidak meluas ke area lainnya.

Pemilik lahan, Guntur, mengatakan saat pertama kali mengetahui kejadian, kobaran api sudah dalam kondisi besar. Bersama warga, ia berupaya mencegah api meluas dengan membabat rumput dan semak di sekitar lokasi.

“Pas azan kami lihat api sudah besar. Sebagian lahan akhirnya bisa diamankan karena kami membabat rumput di sekitarnya sehingga api tidak menjalar,” ujarnya.

Ia mengaku lahan tersebut telah ditanami berbagai tanaman produktif, di antaranya pohon durian dan jagung yang beberapa bulan terakhir mulai dibudidayakan.

Petugas pemadam kebakaran dari Pos Loktuan turut mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan memastikan kobaran api tidak mengancam permukiman warga.

Petugas Damkar Pos Loktuan, Sulkifli, menjelaskan pihaknya melakukan asesmen awal karena penanganan kebakaran lahan merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kami cek lokasi karena khawatir api merembet ke rumah warga. Saat ini kami membantu warga membabat rumput agar api tidak meluas,” jelasnya.

Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD diharapkan segera melakukan proses pendinginan karena masih terdapat bara api di sejumlah titik.

“Kalau tidak segera disiram, kami khawatir saat ada angin bara api bisa menyala kembali karena kondisi lahan sangat kering,” pungkasnya.

Pewarta: Syakurah
Editor: Agus S.

Koalisi Papua Tegaskan YLBHI Punya Rekam Jejak Panjang Advokasi HAM

0
Foto: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. (Dok. Kementerian HAM)

JAKARTA – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua membela Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) setelah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mempertanyakan kapasitas lembaga tersebut dalam mengkritisi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Koalisi menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan rekam jejak panjang YLBHI dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.

Direktur LBH Papua sekaligus anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Festus Ngoranmele, mengatakan YLBHI bersama jaringan 18 kantor LBH telah berdiri sejak dekade 1970-an. Menurutnya, pengalaman organisasi tersebut bahkan lebih panjang dibanding usia Komnas HAM maupun Kementerian HAM.

“Apalagi institusi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang baru seumur jagung,” kata Festus dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Ia menegaskan, selama puluhan tahun YLBHI tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga aktif melakukan advokasi litigasi, nonlitigasi, hingga mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

“Caranya dengan pendekatan advokasi litigasi, advokasi non-litigasi, dan advokasi kebijakan yang sudah dilakukan di tingkat nasional maupun daerah dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua,” ujarnya.

Koalisi menilai tidak tepat jika kredibilitas YLBHI dipersoalkan hanya karena menyampaikan kritik terhadap revisi Undang-Undang HAM. Menurut mereka, organisasi masyarakat sipil memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap setiap kebijakan publik, termasuk pembahasan regulasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Karena itu, koalisi mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam setiap tahapan pembahasan revisi UU HAM.

Selain itu, mereka meminta sepuluh poin tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan berbagai organisasi masyarakat sipil menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya terkait pelibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya dalam proses penyusunan revisi undang-undang tersebut.

Polemik ini bermula setelah Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan tidak ada pasal dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dipersoalkan selama hampir dua bulan pembahasannya dibuka kepada publik.

Pigai juga mempertanyakan kredibilitas YLBHI dalam mengkritisi RUU HAM dengan menyebut lembaga bantuan hukum lebih tepat berfokus pada isu hukum.

Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang menegaskan YLBHI memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi HAM dan berhak memberikan masukan terhadap penyusunan revisi UU HAM.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Pemerintah Perkuat Sistem Kelistrikan Nasional Cegah Pemadaman Tak Terulang

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn4juli2026/mobile/

Otorita IKN dan RS Mayapada Nusantara Dorong Budaya Kerja Sehat melalui Edukasi Kesehatan Jantung

0
Para ASN dan pekerja di kawasan IKN diberi pemahaman mengenali faktor risiko penyakit jantung. (Foto: Humas OIKN)

NUSANTARA – Produktivitas kerja berawal dari tubuh yang sehat. Menyadari pentingnya menjaga kesehatan pegawai, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Rumah Sakit Mayapada Nusantara menggelar Health Talk bertema “Jantung Sehat untuk Produktivitas Kerja: Kenali Risiko, Ubah Kebiasaan, dan Mulai Skrining Sejak Dini” di Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Koordinator 3 Tower 1, Nusantara, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan ini mengajak ASN dan para pekerja di kawasan IKN untuk lebih mengenali faktor risiko penyakit jantung yang kerap berkembang tanpa gejala. Selain edukasi dari dokter spesialis jantung, peserta juga memperoleh pemeriksaan kolesterol dan konsultasi kesehatan sebagai langkah deteksi dini.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, mengatakan bahwa kesehatan menjadi modal utama dalam menjaga produktivitas, terlebih di tengah percepatan pembangunan IKN.

“Kalau ingin produktif, maka harus sehat. Sehat dan produktif adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kesehatan terjaga, kita dapat bekerja lebih optimal untuk menyelesaikan setiap tahapan pembangunan IKN,” ujarnya di ruang Serbaguna Kantor Kementerian Koordinator 3 Tower 1, Nusantara.

Menurut Suwito, hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) di IKN yang dilaksanakan sebelumnya menunjukkan masih tingginya faktor risiko penyakit tidak menular.

Sebanyak 46,4 persen peserta memiliki kadar kolesterol tinggi, 30,2 persen mengalami kadar asam urat tinggi, dan 17,1 persen memiliki tekanan darah tinggi. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat bagi para pegawai.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dr. Farah Alkatiri, M.M., M.PH., FISQua, menilai kesehatan pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi organisasi.

“Karyawan adalah aset organisasi. Ketika kesehatan mereka terjaga, produktivitas pun meningkat. Karena itu, kami terus berkomitmen mendukung Otorita IKN melalui berbagai program promotif dan preventif agar masyarakat dan para pekerja di Nusantara tetap sehat,” ujarnya.

Dalam sesi edukasi, Dokter Spesialis Jantung Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dr. Dewi Ayu Paramita, Sp.JP., FIHA, menjelaskan bahwa hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, hingga riwayat keluarga merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sebagian besar faktor tersebut dapat dikendalikan melalui perubahan gaya hidup dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menunggu munculnya keluhan sebelum memeriksakan diri.

“Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Skrining membantu kita mengenali risiko lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Otorita IKN bersama RS Mayapada Nusantara terus mendorong terbentuknya budaya kerja yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari produktivitas. Dengan jantung yang sehat, ASN dan para pekerja diharapkan mampu menjalankan aktivitas dengan baik untuk mendukung pembangunan Nusantara. (Adv)

Penulis: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

DPR Soroti Implementasi Komisi 8 Persen Ojol, Pengemudi Belum Rasakan Kenaikan Pendapatan

0
Ilustrasi

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti pelaksanaan kebijakan komisi delapan persen aplikasi layanan ojek online (ojol) penumpang roda dua yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

Mulai 1 Juli 2026 perusahaan ride-hailing atau aplikator memberlakukan skema bagi hasil baru layanan ojol penumpang roda dua di mana mitra pengemudi akan mendapat 92 persen dari tarif dasar perjalanan, sementara delapan persen sisanya adalah komisi untuk aplikator.

“Kita sudah men-declare apa yang menjadi komitmen pemerintah, Pak Presiden, termasuk para pengusaha dari aplikatornya, bahwa per 1 Juli sudah terlaksana delapan persen potongan untuk aplikator dan 92 persen yang didapatkan oleh para pengemudi,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Menurut dia skema bagi hasil baru tersebut berpotensi menguntungkan pelanggan atau konsumen.

Terkait pendapatan pengemudi ojol yang dirasa belum meningkat, dia menyatakan dari pantauannya terungkap bahwa aplikator menurunkan tarif sehingga pelanggan atau masyarakat yang menggunakan jasa layanan ojol penumpang roda dua diuntungkan dengan skema baru ini.

“Pendapatan itu karena si pengusahanya menurunkan tarif, sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen, masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini,” katanya.

Cucun memastikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan mengatur kebijakan komisi delapan persen secara teknis. Komisi V DPR RI juga akan dilibatkan untuk mengawal implementasi kebijakan ini.

“Pasti nanti Kementerian Perhubungan untuk membuat satu peraturan teknis yang lebih detail. Nanti komisi terkait, terutama Komisi V yang akan menindaklanjuti supaya tadi tidak ada pemahaman yang salah ya,” katanya.

Diketahui aplikator ojol telah memberlakukan skema bagi hasil baru sejak 1 Juli 2026, namun pengemudi ojol menyebut kenaikan pendapatan belum terlalu terasa di hari pertama implementasi.
Sementara sejumlah pelanggan menyebut tidak ada perubahan harga yang signifikan dibayarkan pasca pemberlakuan komisi delapan persen.

Salah satu pelanggan layanan ojol penumpang roda dua, Alya menyebut tidak ada perubahan harga yang dialaminya sejak kebijakan komisi delapan persen diterapkan.

“Dari tadi saya awal berangkat kerja sih, untuk tarif nggak ada harga naik ya, jadi normal aja tarifnya,” kata perempuan pekerja tersebut. (ANT/KN)