JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk bekerja keras menjaga perdamaian sebagai bagian dari tugas utama dalam memimpin Indonesia.

Prabowo mengatakan sebagai Kepala Negara, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, ras, maupun agama.

“Apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, harus dilindungi, harus dijaga, harus diurus, harus dirawat, harus dibina. Karena itu, yang terutama yang saya sadari adalah bekerja dengan sangat keras untuk menjaga perdamaian,” ujar Prabowo dalam Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Istana Negara, Selasa (10/3/2026) malam.

Ia menyebut menjaga perdamaian menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahannya.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjaga hubungan persahabatan dengan seluruh negara di dunia serta menghormati semua kekuatan global, baik negara besar maupun kecil.

Menurutnya, prinsip itu merupakan jalan yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa serta sejalan dengan ajaran berbagai agama yang menekankan pentingnya perdamaian.

Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa menjaga perdamaian tidak cukup hanya dengan doa atau harapan, tetapi juga harus diwujudkan melalui kerja keras untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, Prabowo menilai bahwa upaya menghapus kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan rakyat merupakan bagian penting dari menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

“Tentunya menjaga perdamaian itu tidak dengan cara hanya berdoa dan berharap, tapi juga dengan ikhtiar, dengan kerja keras mencapai kesejahteraan dan keadilan,” kata Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kementeriannya beserta kementerian di bawah koordinasinya, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, fokus mengecek akses jalan di sepanjang jalur Trans Jawa dan Trans Sumatera menjelang mudik Lebaran.

Ia menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk periode mudik dan arus balik Lebaran mendatang, di antaranya cuaca ekstrem.

“Tentu, saya mendorong terus Kementerian Pekerjaan Umum, mereka terus bekerja pagi, siang, malam, karena tentunya, Trans Jawa, Trans Sumatera ini kan panjang dan memang akan memiliki tantangan yang tidak ringan, apalagi dikaitkan dengan cuaca,” kata AHY, sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/3/2026) malam.

“Cuaca hari ini, juga kita terus waspadai, kita harus bersiap jika terjadi cuaca ekstrem, khususnya hujan yang bisa membuat bisa terjadi kerusakan, apalagi berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Saya kira kita semua fokus di sana sekarang,” sambung AHY.

Pada kesempatan sama, AHY menekankan pemerintah berusaha memastikan seluruh infrastruktur dan sarana pendukung lainnya akan dalam kondisi prima menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Pemerintah terus mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya terkait dengan infrastruktur, sarana prasarana yang digunakan oleh masyarakat luas dalam mudik Lebaran. Jalan-jalan kita harus pastikan dalam kondisi yang prima, apakah jalan utama, termasuk jalan-jalan arteri, kemudian juga transportasi multimoda, bukan hanya di darat tentunya, tetapi juga laut, udara, dan kereta. Kita juga harus pastikan armadanya siap, dan memadai segala sesuatunya,” ujarnya.

Kemudian, AHY melanjutkan bahwa pemerintah juga memberikan diskon untuk tiket angkutan mudik. Harapannya, masyarakat yang kembali ke kampung halaman dapat membeli tiket angkutan dengan harga terjangkau.

Berbagai persiapan dilakukan pemerintah menjelang mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Presiden Prabowo sejauh ini telah tiga kali menggelar rapat terbatas untuk membahas kesiapan pemerintah menjelang libur Lebaran, yaitu pada akhir pekan lalu (8/3), Senin (9/3), dan hari ini. (ANT/KN)

JAKARTA – Seorang penumpang perempuan mengalami luka parah setelah terjepit dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan di ruas Tol JORR, Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (10/3/2026) sore.

Korban yang berada di salah satu minibus sempat terjebak di dalam kendaraan akibat badan mobil yang ringsek setelah menabrak kendaraan di depannya.

“Tidak tahu penyebabnya apa, tapi mobil di belakang itu menabrak truk. Nah mobil di belakangnya lagi juga nabrak, jadi beruntun,” kata saksi mata di lokasi, Jumadi di Jakarta, Selasa (10/3/2026)

Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur bersama petugas Tol JORR langsung melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian.

Jumadi menyebut, kecelakaan bermula saat tiga unit minibus yang melaju dari arah Pasar Rebo menuju Tol Pondok Pinang menabrak bagian belakang sebuah truk kontainer.

Tabrakan terjadi secara beruntun karena kendaraan di belakang tidak sempat menghindar. Benturan keras menyebabkan tiga minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan.

Salah satu kendaraan bahkan ringsek hingga membuat seorang penumpang perempuan terjepit di dalam kabin mobil. Petugas sempat membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengevakuasi korban dari dalam kendaraan yang rusak.

Setelah berhasil dikeluarkan, korban yang mengalami luka-luka di sekujur tubuh langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

“Kalau korban jiwa tidak ada, tapi tadi ada satu penumpang yang dibawa ke rumah sakit. Itu sempat terjepit di dalam mobil, tapi Alhamdulillah korban masih selamat,” ujar Jumadi.

Selain menyebabkan korban luka, kecelakaan tersebut juga berdampak pada arus lalu lintas di ruas Tol JORR dari arah Pasar Rebo menuju Pondok Pinang.

Kemacetan panjang sempat terjadi hingga sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian. Kepadatan lalu lintas tersebut terjadi karena proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan banyaknya pengendara yang memperlambat laju saat melintas di lokasi.

“Sempat macet panjang juga tadi kebelakang. Karena kejadiannya sore hari, jadi memang posisi macet,” ucap Jumadi.

Arus lalu lintas baru kembali berangsur normal setelah petugas Tol JORR menderek kendaraan yang terlibat kecelakaan dari lokasi kejadian. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/3) malam, memerintahkan jajarannya memperkuat peran Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

Badan Komunikasi Pemerintah dalam unggahannya di akun resmi media sosial Presiden Republik Indonesia, yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/3/2026) malam, menegaskan penguatan peran Perminas menjadi langkah strategis pemerintah.

“Presiden melangsungkan rapat terbatas terkait Perusahaan Mineral Nasional bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas berbagai agenda hilirisasi ke depan,” bunyi siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah, yang diunggah di akun media sosial @presidenrepublikindonesia.

Dalam diskusi itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan Perminas merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia lebih terintegrasi dan mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo menekankan percepatan hilirisasi harus berjalan seiring pengembangan teknologi dalam negeri, penguatan kapasitas industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“(Tujuannya, red.) agar Indonesia mampu berkembang menjadi pusat produksi dan inovasi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional dan daya saing di tingkat global,” demikian instruksi Presiden Prabowo saat rapat di Hambalang, Senin (9/3/2026) malam.

Dalam rapat itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia duduk tepat di sisi kiri Presiden Prabowo. Di seberang kursi Presiden, hadir Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto, yang juga menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Rapat terbatas di Hambalang itu juga dihadiri pejabat lainnya, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Agraria/Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, Dirut PT Pindad Sigit P. Santosa, Kepala Badan Logistik Pertahanan Yusuf Jauhari, dan Komisaris Pertamina Hasan Nasbi.

Dalam rapat yang sama, selain membahas Perminas dan percepatan hilirisasi, Presiden Prabowo bersama jajarannya juga mengevaluasi program swasembada energi dan pangan, serta membahas kesiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idulfitri pertengahan Maret 2026.

“Pertemuan strategis ini difokuskan pada dua agenda utama pemerintah, yaitu: progres swasembada, mengevaluasi perkembangan program swasembada pangan dan energi; kesiapan Idulfitri, memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Seskab Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Presiden yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/3/2026) malam. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan lonjakan harga minyak dunia akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, sebagai momentum untuk melakukan transisi energi.

“Ini jadi momentum bagi pemerintah untuk terus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan,” ucap Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin (9/3/2026).

Diberitakan oleh Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent sempat mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertamanya sejak 17 Juni 2022. Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel, dan US WTI berada di angka 57,87 dolar AS per barel.

Menurut Anggia, dinamika harga minyak dunia yang terjadi saat ini menjadi pengingat bagi Kementerian ESDM bahwa ketahanan energi tidak boleh hanya bergantung kepada satu sumber energi.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga bioenergi.

Lebih lanjut, Anggia menyampaikan pemerintah terus memantau perkembangan geopolitik yang memengaruhi harga komoditas, seperti minyak mentah.

Adapun yang menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas energi di dalam negeri. Kementerian ESDM pun telah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketahanan energi nasional, seperti mengalihkan impor dari Timur Tengah ke negara-negara lain yang tidak melalui Selat Hormuz.

“Tetapi di tengah dinamika harga minyak global, ini juga berdampak positif untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor migas, karena kita juga punya produksi domestik di atas 600 ribu barel per hari,” ucap Anggia.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini dilaporkan menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, lebih dari 150 siswi sekolah, serta sejumlah pejabat tinggi militer.

Iran telah membalas dengan rentetan serangan besar-besaran yang menargetkan pangkalan AS, fasilitas diplomatik, dan personel militer di seluruh kawasan, serta beberapa kota di Israel. Serangan tersebut terus meningkat.

Pada Minggu (8/3), AS dan Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas penyimpanan minyak Iran di Teheran dan sekitarnya.

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas penyimpanan, termasuk Depo Minyak Shahran. Alhasil, harga minyak dunia pun melonjak hingga menembus 100 dolar AS per barel. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenai proses pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan hingga kaitannya dengan anggota Komisi V DPR RI selaku mitra kerja Kemenhub.

Pemeriksaan tersebut bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 9 Maret 2026.

“Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan proses dan mekanisme pengadaan yang berlangsung di DJKA,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan KPK meminta Budi Karya Sumadi untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menhub pada saat waktu terjadinya perkara.

Sementara itu, kuasa hukum Budi Karya Sumadi, Tri Hartanto menegaskan ulang bahwa kliennya telah memenuhi panggilan KPK.

“Kami memenuhi undangan tersebut,” kata Tri.

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu atau hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Adapun Budi Karya Sumadi sebelumnya sempat diperiksa oleh KPK pada kasus tersebut. Dia terakhir kali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA pada 26 Juli 2023.

Pada 18 Februari 2026, KPK kembali memanggil Budi Karya Sumadi. Namun, yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan karena terjadwal agenda lain.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 25 Februari 2026, tetapi Budi Karya Sumadi tetap tidak bisa memenuhi panggilan. Hingga akhirnya, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 2 Maret 2026. (ANT/KN)