JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengecam aksi sadis kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang telah membunuh pilot asal Amerika Serikat Nicholas F. Goseli di Papua Pegunungan, Kamis (2/7).

“Saya mengutuk keras pembakaran pesawat dan tindakan keji terhadap pilot pesawat AMA yang diduga kuat dilakukan KKB,” kata Djamari dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diterima di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Menurut Djamari, para pelaku harus ditindak dengan tegas karena telah merenggut nyawa seseorang dan mengancam keamanan masyarakat Papua.
Ia memastikan akan mendorong TNI dan Polri untuk terus mengejar para pelaku dan memberikan tindakan tegas.

Tidak hanya itu, Djamari juga meminta TNI dan Polri memperkuat pengamanan bandara guna memastikan keamanan aktivitas penerbangan di Papua.

Pada saat yang sama, Koops TNI Habema saat ini sedang mengejar kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Goselin di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, dijelaskan bahwa operasi pengejaran dilakukan usai Koops Habema berhasil mengevaluasi jenazah pilot AS di lokasi penembakan.

“Hari ini operasi evakuasi melibatkan 10 personel Koops TNI Habema dengan dukungan dua helikopter Caracal. Seluruh proses dilaksanakan dengan mengedepankan faktor keamanan dan ketelitian mengingat medan operasi berada di wilayah pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi,” kata Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Inf Wirya Arthadiguna.

Setelah dievakuasi, Wirya mengatakan jenazah pilot tersebut dibawa ke Timika, Papua Tengah, untuk selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib sesuai proses yang berlaku.

Terkait upaya pengejaran, Wirya mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab atas tewasnya Nicholas.

“Pembunuhan terhadap pilot serta pembakaran pesawat PT AMA dilakukan oleh kelompok OPM XVI/Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak,” ujarnya.

Saat ini, Koops TNI Habema mengumpulkan ragam petunjuk untuk mencari tahu lokasi kelompok separatis itu. Pada saat yang sama, personel Habema juga dikerahkan untuk memperketat pengawasan di lokasi penembakan.

Hal itu dilakukan agar tidak ada serangan susulan yang berpotensi mengancam keamanan warga sekitar.

“Patroli juga dilakukan dan pengejaran terhadap para pelaku. Kami akan terus bersinergi dengan seluruh unsur terkait agar keamanan masyarakat dan pelayanan penerbangan perintis di Papua tetap terjaga,” jelas Wirya.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Kamis (2/7) pukul 06.50 WIT. Aksi penyerangan itu terjadi ketika pesawat yang lepas landas dari Bandara Wamena itu mendarat di Bandara Ipdeheik, Desa Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, pukul 06.46 WIT.

Pesawat tersebut diserang hingga terbakar dan pilot dinyatakan tewas tertembak di lokasi. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah berkomitmen memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan seperti pemadaman di Sistem Jawa-Bali tidak terulang melalui penguatan pasokan energi primer, kesiapan pembangkit, dan percepatan transisi energi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (3/7/2026), mengatakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) memastikan ketersediaan energi primer sesuai kebutuhan sistem kelistrikan.

“Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama,” kata Qodari.

Menurut dia, langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada 25 Juni 2026 mengumpulkan seluruh badan usaha pembangkitan, baik dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP), untuk memperkuat komitmen menjaga keandalan operasional pembangkit di Sistem Jawa-Bali.

Ke depan, pemerintah akan memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem yang ada, pemerintah menyiapkan penambahan kapasitas pembangkit melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

Dalam periode tersebut, direncanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pumped storage, akan menyumbang kapasitas 10,3 GW atau sekitar 15 persen.

“Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem,” kata Qodari.

Pemerintah juga terus mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati. Sejak 1 Juli 2026, pemerintah resmi menerapkan kebijakan biodiesel B50, yakni campuran minyak solar dengan minyak sawit sebesar 50 persen.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50 Persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang ditetapkan pada 17 Juni 2026.

Peluncuran implementasi B50 dijadwalkan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Juli 2026.

“Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah,” katanya.

Pemerintah berkomitmen memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan seperti pemadaman di Sistem Jawa-Bali tidak terulang melalui penguatan pasokan energi primer, kesiapan pembangkit, dan percepatan transisi energi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) memastikan ketersediaan energi primer sesuai kebutuhan sistem kelistrikan.

“Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama,” kata Qodari.

Menurut dia, langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada 25 Juni 2026 mengumpulkan seluruh badan usaha pembangkitan, baik dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP), untuk memperkuat komitmen menjaga keandalan operasional pembangkit di Sistem Jawa-Bali.

Ke depan, pemerintah akan memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan.

“Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem yang ada, pemerintah menyiapkan penambahan kapasitas pembangkit melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

Dalam periode tersebut, direncanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61 persen di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pumped storage, akan menyumbang kapasitas 10,3 GW atau sekitar 15 persen.
“Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem,” kata Qodari.

Pemerintah juga terus mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati. Sejak 1 Juli 2026, pemerintah resmi menerapkan kebijakan biodiesel B50, yakni campuran minyak solar dengan minyak sawit sebesar 50 persen.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50 Persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang ditetapkan pada 17 Juni 2026.

Peluncuran implementasi B50 dijadwalkan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Juli 2026.

“Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah,” katanya. (ANT/KN)

BENGKALIS – Bea Cukai Bengkalis, Riau, menggagalkan penyelundupan 652 unit iPhone bekas berbagai tipe dari Malaysia dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp4,09 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis Novryansyah di Bengkalis, Jumat (3/7/2026), mengatakan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp4.095.873.798 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp950.242.721.

“Semua gawai tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur kepabeanan resmi untuk menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak,” katanya.

Ia menjelaskan pengungkapan kasus bermula pada Sabtu (27/6) ketika kapal penumpang MV Oceanna 5 tiba di Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja Bengkalis setelah berlayar dari Muar, Malaysia.

Saat melakukan pengawasan di area kedatangan, petugas Bea Cukai menemukan sebuah troli berisi enam kotak besar yang dibungkus plastik hitam dan ditinggalkan tanpa pemilik.

Petugas kemudian menunggu beberapa saat di area sterilisasi untuk memastikan ada pihak yang mengakui barang tersebut. Namun, hingga seluruh penumpang meninggalkan pelabuhan, tidak seorang pun datang mengambil keenam kotak itu.

Dengan disaksikan awak MV Oceanna 5, petugas membawa barang tersebut ke ruang pemeriksaan sinar-X untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemindaian menunjukkan adanya tumpukan perangkat elektronik di dalam kotak. Setelah kemasan dibuka, petugas menemukan 652 unit iPhone bekas berbagai tipe yang diduga akan diedarkan secara ilegal di Indonesia.

“Saat bungkus plastik hitam dirobek, petugas menemukan ratusan unit iPhone bekas siap edar,” sebutnya.

Menurut Novryansyah, seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas upaya penyelundupan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah mulai memperketat proses registrasi pelanggan seluler dengan mewajibkan seluruh operator menggunakan verifikasi biometrik berbasis face recognition untuk setiap pelanggan baru. Kebijakan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 itu diterapkan guna menutup celah penyalahgunaan identitas dalam aktivasi kartu SIM.

Sebagai bagian dari implementasi aturan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menghentikan layanan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sebelumnya digunakan dalam proses registrasi nomor seluler.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Abdullah, mengatakan evaluasi yang dilakukan bersama Ditjen Dukcapil menemukan masih ada operator yang tetap mengaktifkan nomor baru hanya dengan memanfaatkan validasi NIK dan KK tanpa proses biometrik.

“Mulai 1 Juli, registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik. Karena itu kami meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan seluruh aktivasi yang masih menggunakan validasi NIK dan No.KK tanpa verifikasi biometrik,” ujar Edwin dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, penggunaan teknologi biometrik menjadi langkah penting untuk memperkuat keamanan ekosistem digital sekaligus menekan praktik penyalahgunaan identitas yang kerap dimanfaatkan dalam berbagai tindak kejahatan siber.

“Registrasi biometrik menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas, penipuan digital, hingga berbagai bentuk kejahatan siber,” katanya.

Komdigi juga telah mengirimkan surat kepada seluruh operator seluler agar menghentikan mekanisme registrasi lama dan memastikan setiap aktivasi pelanggan baru dilakukan melalui verifikasi wajah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Permintaan serupa turut disampaikan kepada Ditjen Dukcapil agar akses validasi NIK dan KK untuk registrasi kartu SIM ditutup sepenuhnya.

Pada 3 Juli 2026, jajaran Direktorat Jenderal Ekosistem Digital melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat untuk mengecek pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, satu operator telah menerapkan registrasi biometrik, sementara dua operator lainnya masih dapat mengaktifkan nomor baru hanya menggunakan NIK dan KK. Petugas juga menemukan sejumlah kartu SIM yang telah diaktivasi dan siap dipasarkan.

Edwin menegaskan pemerintah akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Operator yang masih mengaktifkan pelanggan baru tanpa melalui proses verifikasi biometrik akan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh operator menjadikan perlindungan masyarakat sebagai prioritas. Kepatuhan terhadap registrasi biometrik bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan terpercaya,” tutup Edwin.

Pemerintah menargetkan registrasi biometrik menjadi standar nasional bagi seluruh operator seluler. Melalui kebijakan ini, proses aktivasi kartu SIM diharapkan semakin aman, akurat, serta mampu menutup celah penyalahgunaan NIK dan identitas masyarakat yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk penipuan, penyebaran spam, maupun berbagai bentuk kejahatan siber.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah meninjau ulang sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok yang benar-benar mengalami persoalan gizi dan keterbatasan akses pangan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan evaluasi tidak cukup dilakukan pada level pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah juga perlu membenahi desain program beserta arah kebijakan anggarannya.

Menurut JPPI, salah satu langkah yang perlu segera dilakukan ialah menghentikan pendekatan universal dan menggantinya dengan skema yang lebih tepat sasaran.

“Evaluasi Total Desain Program. Menghentikan pemaksaan program untuk semua kalangan dengan target yang salah. Sebaiknya jangan untuk semua, tapi targeted bagi mereka yang punya masalah gizi dan terkendala akses pangan,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).

Selain itu, JPPI meminta pemerintah membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran kepada publik agar proses pengawasan dapat dilakukan secara transparan.

“Audit Transparansi Institusi. Membuka seluruh tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik. Serta harus fondasi sistem pencegahan korupsi yang kokoh,” katanya.

JPPI juga menilai besarnya anggaran MBG tidak boleh mengurangi alokasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Koreksi Kebijakan Anggaran. Mengembalikan marwah anggaran fungsi pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan agar tidak tergerus oleh program MBG,” tutup Ubaid.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

DENPASAR – Polresta Denpasar menyelidiki dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 54.803.07 Taman Griya, Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kuta Selatan, menyusul viralnya video pengisian BBM jenis Pertamax menggunakan puluhan jeriken.

Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya di Denpasar, Kamis, mengatakan pihak kepolisian masih mendalami dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang migas.

“Kami telah menindaklanjuti informasi yang viral di media sosial dengan melakukan pengecekan lokasi, memeriksa saksi-saksi, serta meneliti rekaman CCTV,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui BBM yang dibeli merupakan Pertamax atau BBM non-subsidi.

Meski demikian, Satreskrim Polresta Denpasar masih terus melakukan pendalaman guna memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang migas.

Penyelidikan dilakukan setelah beredar unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan sebuah mobil Suzuki APV berwarna silver melakukan pengisian BBM dalam jumlah besar hingga menyebabkan antrean kendaraan di SPBU tersebut.

Satreskrim Polresta Denpasar langsung mendatangi lokasi, memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan rekaman CCTV guna memastikan fakta di lapangan dan mendalami ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.

Dari hasil pemeriksaan awal terhadap pengawas SPBU Taman Griya, Nengah NU (34), diketahui peristiwa itu terjadi pada Selasa (30/6/2026) sekitar pukul 19.00 Wita.

Saat itu, sebuah mobil Suzuki APV bernomor polisi DK 1592 JH mengisi sekitar 30 jeriken dengan BBM jenis Pertamax.
Berdasarkan keterangan saksi, BBM yang dibeli merupakan jenis non-subsidi sehingga tidak terdapat pembatasan jumlah pembelian maupun kewajiban menunjukkan surat rekomendasi dari instansi tertentu.

Pembeli mengaku BBM tersebut akan digunakan untuk kebutuhan operasional usaha watersport di kawasan Tanjung Benoa.

Saksi juga menjelaskan antrean kendaraan terjadi karena stok Pertalite di SPBU saat itu sedang habis.

Kondisi tersebut membuat banyak pengendara beralih mengisi Pertamax meski pihak SPBU telah membuka dua dispenser pengisian.

Polresta Denpasar mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses penyelidikan selesai.

Adi Saputra memastikan setiap informasi yang berkembang akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta di lapangan. (ANT/KN)

PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Mukhlisin menyampaikan dirinya tetap bekerja meskipun ruangan kantornya saat ini maupun ruangan ketika dia masih menjadi wakil bupati masih disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mukhlisin memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah lanjutnya telah menyiapkan ruang kerja sementara agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Ruang kerja saya memang disegel, tetapi sudah disiapkan ruangan lain. Yang penting kami tetap bisa bekerja,” kata Mukhlisin seusai menerima surat keputusan menjadi Plt Bupati Kuansing di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (2/7/2026).

Ruang kerja dia sebelumnya saat menjadi Wabup Kuansing disegel KPK menyusul adanya penangkapan dan penahanan Bupati Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Zulkarnaen. Ada lima ruangan yang masih disegel mulai dari Bupati, Wabup, Sekda, Asisten I, dan Ketua DPRD Kuansing.

Mukhlisin tidak merincikan ruang kerja apakah masih di kantor bupati atau tempat lainnya. Akan tetapi ia mengungkapkan bahwa ruangan kerjanya sekarang lebih sempit.

“Walaupun ruangannya lebih sempit, tidak masalah. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ungkapnya.

Terkait dengan kondisi di pemerintahan Kuansing, menurutnya tetap berjalan seperti biasa. Dia mengingatkan agar seluruh aparatur pemerintah semakin berhati-hati dalam menjalankan amanah dan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku.

Menurutnya, kasus dugaan korupsi yang menjerat pimpinan daerah harus menjadi pembelajaran agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik, bersih, dan transparan.

“Insyaallah ke depan kami akan menjalankan pemerintahan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Semoga tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi,” tukasnya. (ANT/KN)