JAKARTA – Pemerintah menetapkan awal Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa, 20 Juni 2023. Dengan demikian, Hari raya Iduladha 1444 Hijriyah pada 10 Zulhijjah bertepatan dengan Kamis, 29 Juni 2023. Berbeda dengan Muhammadiyah yang lebih dulu mengumumkan bahwa Iduladha jatuh pada 28 Juni.

Penetapan tersebut diambil setelah sidang isbat yang digelar di auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu sore, 18 Juni 2023. Sidang diikuti perwakilan ormas Islam, perwakilan duta besar negara sahabat, serta jajaran pejabat Kemenag.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan, berdasar hasil rukyat yang dilaksanakan tim hisab rukyat Kemenag serta dikonfirmasi kepada petugas daerah yang kurang lebih ditempatkan pada 99 titik seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal di seluruh Indonesia tidak memenuhi kriteria MABIMS. Selain itu, hingga kemarin tidak ada laporan terlihatnya hilal.

Menurut Wamenag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. Pertama, mendengar laporan Direktur Urusan Agama Islam (Urais). ”Bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia sudah berada di atas ufuk, namun masih berada di bawah kriteria imkanur rukyat yang ditetapkan MABIMS,” kata Zainut.

Dalam laporannya, Direktur Urais Kemenag Adib menyampaikan, berdasar data yang dihimpun Tim Hisab Rukyat Kemenag, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 11,78 menit sampai 2 derajat 21,57 menit. Dengan sudut elongasi antara 4,39 derajat sampai 4,93 derajat. ”Dengan parameter-parameter ini, maka posisi hilal di Indonesia saat ini belum memenuhi kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura),” papar Zainut.

Kriteria baru MABIMS menetapkan bahwa secara astronomis hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Kedua, Kemenag melaksanakan pemantauan atau rukyatul hilal pada 99 titik di Indonesia. ”Dari 34 provinsi yang telah kita tempatkan pemantau hilal, tidak ada satu pun dari mereka yang menyaksikan hilal,” katanya.

Sementara itu, anggota tim Hisab Rukyat Kemenag Ahmad Izzudin menambahkan, secara astronomis, posisi hilal di Indonesia pada saat ini masih berada di bawah kriteria baru MABIMS yang ditetapkan pada 2021. Sehingga kemungkinan tidak dapat teramati.

Menurut Izzudin, pada saat Magrib 18 Juni 2023, posisi bulan di Indonesia tingginya 0 derajat 20 menit sampai 2 derajat 36 menit dengan sudut elongasi antara 4 derajat 40 menit sampai dengan 4 derajat 94 menit. ”Melihat data tersebut, maka pada Minggu 18 Juni 2023 di seluruh wilayah Indonesia, menurut kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS secara teori diprediksi tidak dapat teramati, ” katanya.

Terkait perbedaan hari raya Iduladha versi pemerintah dan Muhammadiyah, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau hal itu tidak perlu terlalu ditonjolkan. “Kami berharap tidak ada yang menonjolkan perbedaan, akan tetapi mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang dimiliki,” ucapnya. (kn)

JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku prihatin dengan adanya mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh beberapa oknum pengurus besar PGRI. Menurutnya, oknum yang menyebut dirinya tim 9 adalah bentuk indisipliner organisasi dan tidak mematuhi mekanisme organisasi yang berlaku.

Padahal seharusnya yang dilakukan PB PGRI saat ini adalah fokus untuk menangani permasalahan guru di Indonesia, terutama guru honorer.

“Tugas PGRI untuk meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorer itu masih banyak. Kok ini malah sibuk menggerogoti kepengurusan PB PGRI,” tegasnya saat konferensi pers di Gedung PB PGRI, Jakarta pada Sabtu (17/6/2023).

Unifah mengatakan, tindakan yang dilakukan para oknum tersebut justru terlihat sangat bermuatan politis, terlebih menjelang Kongres PGRI XXIII dan menunjukkan tanda adanya persaingan dalam suksesi kepemimpinan PGRI.

“Kalau memang ingin menjadi ketum PB PGRI silakan ikut pencalonan. Ada wadah resminya. Bukan malah dengan cara menjatuhkan PB PGRI dengan mencatut nama-nama pengurus provinsi,” jelas Unifah.

Senada dengan Unifah, Ketua Departemen Kominfo dan Tim Media Suara Guru, Wijaya Winarya mengungkapkan bahwa belasan Ketua PGRI Provinsi sudah mengklarifikasi dan menyatakan bahwa nama-nama mereka sudah dicatut sebagai bagian dari yang menyatakan mosi.

Disebutkan, daerah menyatakan tidak menjadi bagian mosi dan tetap mendukung kepemimpinan yang sah di antaranya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Kabupaten Bau-bau Sulawesi Tenggara. Sedangkan DIY dan NTT itu bukan dihadiri Ketua dan merupakan pernyataan pribadi.

“Mereka-mereka yang melakukan mosi tidak percaya tersebut mendapat reaksi yang negatif dan tuntutan dari pengurus Kabupaten/Kota di wilayahnya karena tidak melalui forum resmi organisasi yang melibatkan pengurus Kab/Kota,” terang Wijaya.

Selain itu, lanjut Wijaya, pihaknya juga mendapati pernyataan bernada provokatif yang beredar di publik melalui media sosial menyebutkan bahwa akan ada sekelompok orang ingin merebut Gedung Guru Indonesia kantor Pengurus Besar. Tentunya ini merupakan bentuk tindakan premanisme yang berpotensi melanggar hukum dan pihaknya akan koordinasikan dengan pihak berwenang untuk menindak dan mengambil langkah selanjutnya.

“Kami meminta pengurus daerah tetap tenang dan mematuhi mekanisme organisasi yang berlaku dan segera melakukan langkah konsolidasi menyatukan langkah sikap untuk melawan segala manuver kelompok-kelompok yang akan meruntuhkan wibawa organisasi. Dengan penuh keyakinan kami menegaskan bahwasanya PGRI di PB dan Daerah masih tetap setia, solid, dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum yang sah,” pungkasnya. (cha)

MAKASSAR – Tsaqilah Ratu Sarong Langi’, salah satu finalis Duta Remaja Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2023, menjadi sorotan dengan pernyataannya mengenai pentingnya partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Serentak tahun 2024.

Dalam pernyataannya, Tsaqilah berharap agar generasi milenial atau generasi Z, terutama di Sulawesi Selatan, tidak golput dan mampu menyalurkan hak suaranya dengan tepat.

Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Sulawesi Selatan mencatat bahwa jumlah pemilih pemula atau generasi milenial mencapai 1,9 juta. Angka ini menunjukkan potensi yang besar untuk memberikan sumbangsih dalam menentukan arah masa depan negara melalui partisipasi dalam pemilihan umum.

Sebagai seorang pemilih pemula yang akan menyalurkan hak pilihnya untuk pertama kalinya pada Pemilu Serentak tahun 2024, Tsaqilah menyampaikan bahwa dirinya terkadang masih merasa labil dalam menentukan pilihan politik.

Ia mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai pemilih pemula menjadi faktor yang mempengaruhi kebingungannya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pemahaman yang baik mengenai proses pemilihan dan peran pemilih pemula sangatlah penting.

“Sebagai pemilih pemula, kami membutuhkan pemahaman yang cukup dalam menentukan hak suara kami. Kami perlu diberikan pengetahuan yang memadai mengenai pemilih pemula agar kami dapat membuat keputusan politik yang tepat,” ungkap Qilah, sapaan akrabnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula, Tsaqilah sebagai Duta Remaja Sulsel berkomitmen untuk mensosialisasikan pentingnya tidak golput pada pemilihan umum.

Ia juga mengharapkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan para finalis duta remaja untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pemilih pemula.

Qilah juga mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti pemilu pertamanya. Menurutnya, pemilu ini akan memberikan pelajaran demokrasi yang nyata yang akan dihadapinya.

Ia berharap bahwa menjelang Pemilu Serentak, pemerintah dapat mempermudah proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula yang telah mencapai usia 17 tahun sebelum pemilihan dimulai. “Keterlambatan dalam penerbitan KTP tentu dapat menghambat pemilih pemula dalam menyalurkan hak pilihnya,” tuturnya.

Dengan semangat dan harapannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, Tsaqilah berharap agar pemilih pemula di Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia dapat terlibat aktif dalam proses demokrasi.

Ia mengajak generasi sebayanya untuk mempelajari dan memahami berbagai isu politik serta program-program yang ditawarkan oleh calon-calon pemimpin. Dengan pemahaman yang baik, pemilih pemula dapat membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan tujuan yang mereka yakini.

Selain itu, Qilah juga berharap ada upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi pemilih pemula. Melalui kampanye sosial dan pendidikan politik yang efektif, diharapkan generasi muda dapat merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa.

Keterlibatan Bawaslu dan KPU dianggap penting dalam mendukung partisipasi pemilih pemula. Tsaqilah berharap agar kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama dengan para finalis Duta Remaja Sulsel serta kelompok-kelompok pemuda untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses pemilihan, calon-calon yang bersaing, serta mekanisme pemungutan suara.

Tidak hanya itu, Qilah juga mendorong adanya kerjasama antara pemerintah dan sekolah-sekolah untuk mengadakan program pendidikan politik yang terarah. Dengan demikian, pemilih pemula akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi. (mbd/MK)

MAKASSAR – Pelajar asal SMAN 21 Makassar, A Tsaqilah Ratu Sarong Langi’, berhasil lolos menjadi grand finalis Duta Remaja Sulawesi Selatan tahun 2023. Dalam seleksi yang ketat, Qilah, sapaan akrabnya, berhasil mewakili Kota Palopo, yang merupakan kampung kelahirannya.

Dengan lolosnya Qilah sebagai grand finalis, nama harum Kota Palopo dan SMAN 21 Makassar juga turut terangkat. Qilah berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkontribusi secara nyata pada daerahnya.

“Saya mengikuti pemilihan Duta Remaja Sulsel tahun 2023 sebagai ajang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Saya juga berharap dengan mengikuti ajang ini, saya dapat membawa manfaat bagi daerah,” harapnya.

“Dari sini, akan lahir kegiatan-kegiatan bermanfaat dan virus kebaikan untuk remaja-remaja di Sulawesi Selatan. Tugas-tugas yang akan saya emban nantinya, semoga bisa membawa manfaat bagi para remaja dan masyarakat. Saya memiliki prinsip bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama,” sambung Qilah.

Ajang pemilihan Duta Remaja dianggap sebagai wadah yang positif oleh Qilah, karena dari sinilah para duta remaja dapat lahir untuk membantu sesama remaja.

Menjadi sesama remaja memudahkan dalam sosialisasi program pembinaan dan dukungan kepada rekan sebaya. Interaksi antara mereka menjadi lebih mudah karena usia yang sebaya.

Sementara itu, Mumtazah Bura Datu, kakak Qilah, juga memberikan harapannya terhadap pemilihan Duta Remaja Sulsel. “Saya berharap ajang ini mampu mencetak generasi muda yang menjadi penerus kebaikan bagi daerah dan negara. Generasi yang siap menjawab tantangan dan memecahkan problematika yang dihadapi oleh daerah dan negara,” bebernya. (mbd/MK)

JAKARTA – Empat menteri sudah membahas usulan perihal libur dua hari pada perayaan Iduladha 2023. Kajian sudah matang dan segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Artinya, keputusan tersebut tinggal menunggu keputusan presiden.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas di Jakarta, Jumat, 16 Juni 2023 mengatakan, pemerintah mencari solusi terbaik untuk menyikapi adanya perbedaan perihal pelaksanaan Iduladha.

Dirinya bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, memutuskan libur dua hari saat Iduladha demi mengakomodasi kebutuhan masyarakat umat Islam, Kamis, 15 Juni 2023.

 ’’Kami bersama-sama mencari solusi terbaik untuk libur Hari Raya Iduladha bagi seluruh masyarakat,’’ tuturnya. Hal ini supaya pelaksanaan Iduladha tetap bisa berjalan dengan baik. Termasuk bagi para ASN, yang akan merayakan lebaran kurban di salah satu hari tersebut.

Seperti diketahui, kemungkinan bakal ada dua versi Iduladha. Versi pertama adalah dari PP Muhammadiyah dengan metode hisabnya, di mana Iduladha jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Versi pemerintah masih menunggu hasil sidang Isbat Kemenag. Kemungkinan besar jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

Pada bagian lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru, menyikapi munculnya penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) dan Peste Des Petits Ruminants (PPR) pada hewan kurban. Fatwa bernomor 34/2023 itu berisi hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban di tengah merebaknya dua penyakit itu.

Pedoman itu diterbitkan sebagai tindak lanjut permohonan fatwa dari Kementerian Pertanian. ’’Sebagai langkah antisipasi dan pencegahan serta bimbingan keagamaan,’’ katanya. (kn)