Beranda blog Halaman 1178

Membangun Data Kepegawaian yang Lengkap dan Akurat, BKPSDM Bontang Libatkan Petugas Admin Data Perangkat Daerah

0

BONTANG – Kelengkapan data kepegawaian yang akurat memiliki peran penting dalam memperlancar berbagai proses layanan kepegawaian, serta proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pegawai.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, Drs. Sudi Priyanto, M.Si.

Menurut Sudi, saat ini pengurusan layanan kepegawaian telah beralih dari cara lama yang manual dengan mengumpulkan fotokopi berkas, yang kini telah berubah menjadi layanan berbasis data digital. Ada tiga cara yang kami gunakan saat ini untuk menyimpan dan mengelola data pegawai, yaitu melalui:

1. Penyimpanan arsip pegawai di record center, berupa fisik lembaran/fotokopi kertas dari berkas seluruh pegawai.
2. Elektronik tatanaskah, melalui alih media berkas pegawai menjadi format digital.
3. Data pegawai pada Simpeg dan SIASN.

Perlu juga diingat bahwa BKN telah membangun satu data ASN sesuai dengan rencana nasional Pemerintah dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden 39/2019 tentang Satu Data ASN dan Peraturan Presiden 95/2018 tentang SPBE.

Manfaat dari satu data ASN antara lain adalah memudahkan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam implementasi sistem merit, pemetaan pegawai, manajemen talenta, serta pengembangan kompetensi ASN. Perumusan kebijakan akan berdasarkan data, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperpendek rantai birokrasi. Selain itu, efektivitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN akan meningkat.

“Oleh karena itu, dalam rangka terus memperbaiki kualitas data kepegawaian, kami akan melibatkan peran admin kepegawaian di masing-masing perangkat daerah, UPT, dan kelurahan se Kota Bontang, yang bertugas membantu peremajaan data pegawai secara terus-menerus. Kami harus bekerja sama untuk mewujudkan validitas data pegawai, sehingga seluruh dinamika berkas dan data yang berkaitan dengan identitas, riwayat jabatan dan pangkat/golongan, riwayat keluarga, riwayat pendidikan dan pengembangan kompetensi, penghargaan, dan lain-lain dari masing-masing pegawai dapat terupdate dengan cepat dan tepat,” ungkapnya.

Selama ini ada ruang yang belum direspon dengan cepat, di antaranya yang menyangkut perubahan data/riwayat keluarga. Perubahan riwayat keluarga ini kadang tidak tersampaikan ke BKPSDM, sehingga bahkan beberapa tahun kemudian perubahan data tersebut belum juga terupdate.

“Oleh karena itu, nanti peran admin perangkat daerah/UPT/Kelurahan adalah merespon perubahan data/berkas riwayat kepegawaian pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing, sekaligus membantu BKPSDM dalam proses updating datanya, yang akan disinkronisasi dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang,” bebernya.

“Momen yang baik ini juga kami gunakan untuk melakukan evaluasi secara internal, misalnya mengurai tugas tim BKPSDM dalam penginputan data yang terintegrasi, sehingga perubahan/penambahan data/berkas layanan kepegawaian seperti SK Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, SK mutasi, SK tugas belajar, cuti, SLKS, dan lain-lain dari setiap layanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi pegawai dapat diinput kedalam sistem aplikasi SIASN secara tuntas,” sambungnya.

Agar data pegawai tetap terjaga dan terlindungi, maka pihaknya akan menandatangani Pakta Integritas bersama, dan menetapkan petugas admin kepegawaian tersebut melalui keputusan Walikota Bontang dengan dipandu dan dimonitor oleh tim dari Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jadi, nanti ada SOP dan tata tertib yang memperjelas alur proses bisnis dan bersifat mengikat dalam proses updating data pegawai ini,” pungkasnya. (ADV)

20 Persen APBD untuk Pendidikan, Madri Pani Tekankan Pengelolaan yang Maksimal

0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANJUNG REDEB – Sektor pendidikan dinilai Ketua DPRD Berau, Madri Pani harus lebih diperhatikan. Sebab, kualitas sangat berpengaruh terhadap suatu kemajuan bangsa.

Dikatakannya, saat ini pembangunan sekolah selalu dilakukan di perkotaan. Hal itu menurutnya membuat sekolah yang ada di wilayah perkampungan merasa iri.

“Padahal pembangunan infrastruktur harus disamaratakan. Jangan memandang letaknya ada di mana. Tetapi diupayakan bagaimana seluruh sekolah yang ada di Berau ini layak jadi tempat belajar dan mengajar,” ungkapnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus maksimal dalam mengelola anggaran untuk pendidikan. Terlebih 20 persen dari APBD digelontorkan untuk sektor tersebut.

“Dengan besarnya APBD kita ini justru tidak layak jika masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan,” imbuhnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyebut, proses belajar mengajar harus maksimal. Jangan sampai, kata Madri, ada perbedaan di dunia pendidikan kabupaten paling utara Kaltim ini.

“Padahal pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Jangan ada perbedaan antara yang di perkotaan dan perkampungan. Saya harap ini jadi perhatian,” tandasnya. (ADV/KN)

Pembenahan Sarana dan Prasarana Wisata, DPRD Apresiasi Langkah Disbudpar Berau

0
Objek wisata Bumi Batiwakkal diharapkan Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir terus dikembangkan.

TANJUNG REDEB – Langkah yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mengenai lomba desain dan tagline pariwisata Berau diapresiasi jajaran legislatif.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir menilai, adanya tagline untuk pariwisata Bumi Batiwakkal dapat memajukan destinasi wisata. “Jadi saya kira dengan adanya terobosan dari Disbudpar ini sudah baik. Sehingga pariwisata kita tidak jalan di tempat,” katanya.

Dia mengungkapkan, sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang objek wisata harus terus dilakukan pembenahan. “Jika dibarengi dengan keindahan alam yang kita miliki tentu menjadi nilai lebih,” ujarnya.

Dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk terus menggali potensi-potensi pariwisata.”Jangan hanya Derawan, Maratua dan Bidukbiduk saja. Kita pasti masih memiliki ratusan potensi yang butuh sentuhan,” tuturnya.

Politikus Golkar ini juga mengharapkan potensi-potensi wisata di perkotaan dikembangkan. Jangan terpaku di wilayah yang memang sudah banyak diketahui wisatawan. “Misalnya di Sungai Segah, itu bisa menjadi wisata susur sungai. Kita harus jeli melihat potensi yang ada,” tandasnya. (ADV/KN)

Ketua DPRD Berau Dorong Ketersediaan Air Bersih di Poros Birang

0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANJUNG REDEB – Belum terkoneksinya pipa PDAM di Poros Birang, Kecamatan Gunung Tabur didorong Ketua DPRD Berau, Madri Pani untuk segera direalisasikan. Terlebih hal itu merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Dirinya mengungkapkan, pipa PDAM di poros Birang harus segera ditindaklanjuti, pasalnya akses air bersih sebagai faktor utama untuk langkah awal pencegahan kasus stunting.

“Bagaimana kita menekan dan mencegah angka stunting kalau air bersih saja tidak ada, karena air ini merupakan satu kebutuhan pokok yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dia menyebut, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar warga, terlebih masyarakat sudah berkontribusi melalui membayar pajak. “Jadi harus dipenuhi yang dibutuhkan masyarakat. Jangan membuat masyarakat kecewa, apalagi mengenai kebutuhan mendasar mereka,” katanya.

Menurut Madri, dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk PDAM, diharapkannya PDAM segera bertindak cepat dan efisien dalam melayani masyarakat. “Ini harus diperhatikan, jika memang bisa langsung ditangani, ya segera. Jangan ditunda-tunda,” tegasnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk berkolaborasi dengan PDAM guna memastikan infrastruktur air bersih di Poros Birang segera terealisasi.

“Kita harus bersama-sama menekan angka stunting. Saya harap ini menjadi perhatian. Pemerintah harus segera mengkoneksikan pipa jaringan air di Poros Birang,” pungkasnya. (ADV/KN)

Dispora Kukar Gelar Berbagai Lomba di 2 Lokasi Berbeda Selama 2 Hari

0
Kadispora Kukar, Aji Ali Husni. (Ady/ Radar Kukar)

TENGGARONG – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) bakal menggelar berbagai kegiatan pada tanggal 7-8 Oktober 2023. Mulai dari Jambore MTB Begodak Padang Huma, Bupati Cup Idaman XC Race, dan Push bike.

Kegiatan yang diselenggarakan di 2 tempat berbeda ini, akan diikuti oleh ratusan atlet dari berbagai daerah di Kukar dan sekitarnya. Jambore MTB Begodak Padang Huma yang merupakan gelaran ke-10 ini akan diikuti lebih dari 700 pecinta olahraga sepeda se-Kalimantan Timur (Kaltim). Dan akan melakukan start dari Halaman Kantor Bupati Kukar.

“Kemudian XC Race BMX digelar di Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, semuanya memperebutkan piala bergilir Bupati Kukar,” terang Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni.

Selain itu, ada gelaran push bike yang perdana digelar di Kukar akan diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati. Ali mengatakan, sebelumnya kejuaraan push bike hanya dilakukan di luar Kukar. “Kali ini kita fasilitasi anak-anak kita untuk bertanding, selama ini push bike ini hanya diselenggarakan di mall,” tambahnya.

“Dan agenda seperti ini akan terus kita lakukan ditahun-tahun kedepan, baik itu Jambore, XC Race BMX, maupun push bike,” begitu sambungnya.

Ia juga menambahkan, di waktu yang bersamaan pihaknya akan menggelar lomba fier fighter. Sebagai wadah silaturahmi dan bertukar ilmu para relawan pemadam kebakaran di Kukar. “Nanti kita kompetisi kan, ini yg kedua kalinya lanjutan tahun lalu,” pungkasnya.(Adv/KN)

Nurung Banyak Terima Usulan Peningkatan Drainase dan LPJU

0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung

TANJUNG REDEB – Masih banyaknya permasalahan yang belum tersentuh oleh pemerintah dinilai Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung harus diperhatikan.

Dia mengatakan, sebagai anggota DPRD, dirinya harus maksimal dalam menjalankan fungsinya selaku penghubung segala aspirasi masyarakat.

“Seluruh aspirasi masyarakat yang saya terima akan saya sampaikan ke pemerintah agar segera direalisasikan,” ungkapnya.

Dirinya memaparkan, usulan yang kerap kali diterimanya adalah peningkatan drainase dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). “Drainase itu diminta masyarakat karena sering terjadi banjir. Kalau LPJU, agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika berkendara. Terlebih di Dapil saya memang masih minim lampu penerang,” terangnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mengaku sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengenai usulan tersebut. “Tinggal menunggu realisasinya. Kebetulan sudah saya diperjuangkan masuk dalam anggaran perubahan tahun ini,” bebernya.

Nurung berharap masyarakat dapat bersabar menunggu usulannya terealisasi. Sebab, kata dia, dibutuhkan mekanisme panjang. “Merealisasikan usulan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi saya tegaskan akan terus mengawal hingga terealisasi,” tandasnya. (ADV/KN)

Desa Saliki Segera Gelar Festival Balap Perahu Ketinting

0
Ilustrasi. Festival Balap Ketinting. (Istimewa)

TENGGARONG -Pemerintah Desa (Pemdes) Saliki, Kecamatan Muara Badak, akan melaksanakan Festival Balap Perahu Ketinting ke-3, selama 2 hari. Yakni pada tanggal 7-8 Oktober 2023. Dalam Festival ini, para pembalap akan beradu cepat untuk memperebutkan gelar juara dan hadiah mesin ketinting dan uang pembinaan senilai jutaan rupiah.

Kepala Desa (Kades) Saliki, Saliansyah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan tradisi transportasi ketinting yang banyak digunakan oleh masyarakat di Desa Saliki.

“Kami berharap bahwa festival ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena ada antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan pengunjung yang akan memeriahkan acara tersebut,” ungkap Saliansyah.

Apalagi Desa Saliki bisa dibilang terpencil, karena terletak di ujung Kecamatan Muara Badak. Oleh karena itu, festival ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para tamu dan pengunjung untuk datang ke desa tersebut.

“Kami Pemdes Saliki mendukung penuh kegiatan ini dan berharap partisipasi dari semua elemen masyarakat, termasuk perusahaan, tokoh masyarakat, dan pengusaha dalam mendukung dan mensukseskan festival ini.” pungkasnya. (Adv/KN)

Persoalan Pelayanan, Falentinus Tekankan Peran Proaktif Ketua RT

0
Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo menyoroti adanya persilisihan antara sejumlah warga RT 12 Gunung Panjang dengan Ketua RT-nya karena pelayanan.

Dia menilai, perselisihan antara warga dengan Ketua RT tak seharusnya terjadi jika kedua belah pihak menyelesaikannya secara musyawarah.

“Yang saya terima, informasinya mengenai pelayanan. Saya minta hal itu tidak bisa dirubah,” katanya.

Falen menegaskan, Ketua RT harus mampu memahami tugas dan kewajibannya. Sebab, kata dia, Ketua RT juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

“Jadi harus pro-aktif. Saya berpesan ini bukan hanya untuk RT 12 Gunung Panjang saja, tetapi juga seluruh RT yang ada di Berau agar bisa bersinergi dengan masyarakat,” ungkapnya.

Politikus Demokrat ini mengaku menyadari tidak seimbangnya honor yang diterima Ketua RT dengan pelayanan yang diberikan ke warganya. Tetapi, sebagai pengabdian bagi warga, seorang Ketua RT harus tetap bersinergi dengan warga yang dipimpinnya.

“Makanya di depan rumah ada tagline 2×24 Jam, itu artinya kapan pun RT harus merespons terkait keluhan masyarakat ataupun lainnya,” tandasnya. (ADV/KN)

Kabut Asap Tingkatkan Kasus ISPA di Berau, Komisi I Minta Tanggap Cepat

0
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

TANJUNG REDEB – Kasus Infeksi Saluran Penapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Berau tengah mengalami lonjakan tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan (Dinkes), sepanjang Juni hingga Agustus 2023, ada 3020 masyarakat yang terjangkit.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menuturkan, pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut dengan peralatan medis yang memadai.

Ditegaskannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memastikan prioritas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkena ISPA.

“Apalagi dalam kondisi kabut asap seperti ini. Dinkes saya harap memastikan seluruh peralatan medis memadai. Mulai dari oksigen, masker dan obat-obatan,” ungkapnya.

Buruknya kualitas udara di Bumi Batiwakkal, tentu membuat masyarakat merasakan sakit tenggorokan, pusing, batuk hingga sesak nafas. Kondisi tersebut, kata Peri, tentu dirasakan dan didominasi oleh anak-anak.

Hal itu diperkuat dengan data Dinkes Berau mengenai pasien yang terjangkit. Yakni usia 1-5 tahun ada 985 kasus, 5-9 tahun 500 kasus, 9-60 tahun 1364 kasus dan usia rentan sebanyak 171 kasus.

“Jadi pihak puskesmas maupun rumah sakit harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berobat, terkhusus yang mengalami ISPA,” tuturnya.

“Jangan sampai ada kabar mengenai masyarakat yang datang untuk berobat tidak terlayani,” tegasnya.

Menurut Politikus Gerindra ini, kasus ISPA terjadi karena berbagai faktor. Dipaparkanya seperti adanya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), debu jalan serta asap kendaraan.

“Saya harap masyarakat jika keluar rumah mengenakan masker sebagai antisipasi ISPA ini,” imbuhnya.

Kendati demikian, Peri Kombong meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk cepat tanggap dalam kondisi saat ini akibat kabut asap. “Harus ada solusi untuk menurunkan angka kasus ISPA ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya. (ADV/KN)

Mediasi Batal, Pengacara Sebut Belum Terima Panggilan

0
Inara Rusli

KORANUSANTARA – Proses mediasi antara Inara Rusli, Virgoun, dan Tenri Ajeng Anisa batal digelar. Sebab, hanya Virgoun yang bersedia memenuhi undangan. Sementara itu, Inara dan Tenri berhalangan hadir dengan alasannya masing-masing.

Aulia Taswin, pengacara Inara, berdalih bahwa pihaknya belum menerima surat panggilan dari penyidik. ’’Sampai hari ini, kami belum mendapat informasi dari Inara atau penyidik PMJ berkaitan dengan mediasi,” jelasnya saat dihubungi melalui pesan singkat.

Dia meyakini, mediasi antara tiga pihak yang kini tengah bermasalah itu tidak akan terealisasi. Sebab, Aulia menyebutkan, tidak ada iktikad baik dari Virgoun maupun Tenri kepada pihaknya. Misalnya, mencabut laporan mereka terhadap Inara.

Dan menyelesaikan perkara tersebut di luar proses hukum. ’’Saya prediksi, kalaupun terjadi mediasi, pasti akan gagal. Mereka masih saling merasa benar setelah melakukan pelaporan,” ucap Aulia.

Sebelumnya, Tenri memolisikan Inara dan Virgoun atas tuduhan pencemaran nama baik. Langkah tersebut diambil lantaran dia tidak terima disebut sebagai selingkuhan Virgoun. Setelah itu, Inara juga bertindak melaporkan balik Tenri dan Virgoun atas dugaan kasus perzinaan. Di tengah proses perceraiannya, Virgoun turut memolisikan sang istri dengan tudingan akses ilegal dan penyebaran data pribadi. Saat ini tiga laporan tersebut tengah ditangani Polda Metro Jaya. (*)