TANJUNG REDEB – Adanya revitalisasi di bangunan bersejarah yang dilakukan pemerintah diapresiasi Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga. Dia menilai, revitalisasi yang dilakukan di Keraton Sambaliung dan Museum Batiwakkal Gunung Tabur itu merupakan suatu langkah yang tepat.

“Pengerjaan harus maksimal dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat, terlebih anggaran yang digelontorkan untuk revitalisasi tersebut sekitar Rp 3,5 miliar,” katanya.

Dirinya mengaku mengapresiasi kegiatan positif tersebut. Terlebih dengan dilakukannya revitalisasi, menurutnya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

“Hal ini menurut saya sebagai upaya pemerintah menarik wisatawan lokal maupun luar untuk berkunjung ke bangunan bersejarah yang ada,” tuturnya.

Saga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan penataan dan membenahi fasilitas yang ada, tujuannya agar wisatawan yang berkunjung merasa nyaman.

“Kalau fasilitasnya mumpuni, maka wisatawan mau berkunjung untuk mengetahui sejarah dari keraton dan museum tersebut yang juga sejarah Kabupaten Berau,” terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta agar tempat wisata yang ada di Bumi Batiwakkal mendapatkan perhatian lebih. Khususnya kepada fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut.

“Selain fasilitas yang ada, akses menuju ke tempat wisatanya juga perlu diperhatikan, sehingga minat wisatawan bisa tinggi untuk berkunjung,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Dengan APBD Berau yang mencapai Rp 5 triliun, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan jangan sampai terjadi diskriminasi pendidikan di Kabupaten Berau. Terutama antara daerah perkotaan dan perkampungan.

Adapun nggaran pendidikan dianggarkan sebanyak 20 persen dari APBD Berau. Momen ini bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau.

“Contohnya dengan memberikan fasilitas kepada guru sebagai penunjang pendidikan dan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ditingkatkan,” tuturnya.

Pun pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu harus terus dilakukan, meskipun saat ini sekolah gratis. Namun untuk penunjang lainnya masih tetap membayar. Tidak semua, orangtua mampu untuk membelikan seragam anaknya, maupun buku. Hal inilah yang diminta Madri agar terus menjadi perhatian serius bagi OPD terkait.

Madri menilai pendidikan sangat penting bagi bangsa dalam pembangunan daerah kedepannya. Pendidikan modal dasar bagi penerus bangsa, dalam menjalankan, mengamati, dan mengarahkan roda pemerintahan.

“Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau jangan sampai dibedakan. Untuk mendukung hal itu, pendataan penting, untuk memetakan, mana yang layak dapat bantuan dan tidak,” tegasnya.

Madri meminta peran OPD terkait untuk melakukan pendataan terhadap sekolah yang ada di Berau baik TK, SD, SMP maupun SMA/SMK, agar penerimaan anak untuk masuk kejenjang pendidikan tidak ada yang ditolak, dengan alasan kuota penuh.

“Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali,” ucapnya.

Madri juga memusatkan perhatiannya kepada anak-anak yang putus sekolah. Dirinya meminta Pemkab Berau agar melakukan upaya agar anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan ijazah untuk bekal dimasa depan.

“Jangan sampai, mereka ini hilang kesempatan, karena masalah ijazah,” pesannya.

Ia menilai, tidak ada salahnya membuka data, berapa warga Berau yang mengikuti pendidikan non formal tersebut. Karena, bisa dijadikan acuan untuk merumus pendidikan yang menyenangkan. Ia meminta instansi terkait juga bisa jemput bola, terhadap anak bermasalah hukum (ABH), agar bisa mendapatkan ijazah.

“Saya tidak mau tahu soal kendala. Saya hanya ingin, anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong menyambut baik upaya sosialisasi pencegahan yang dilakukan OPD terkait untuk mencegah terjadinya kasus perundungan (bully) di satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA se-Kabupaten Berau.

Dirinya juga mengimbau kepada semua kepala sekolah dan guru untuk aktif melakukan pengawasan. Dengan cara memberikan materi norma-norma perilaku sosial yang baik dan benar.

“Materi-materi itu bagus diberikan sebelum kegiatan pembelajaran di mulai pada pagi hari,” ucapnya Jumat (6/10/2023).

Meski peran guru dan kepala sekolah bersifat terbatas, menurut Rudi dengan sudah ada metode kurikulum merdeka yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Maka, ia pun mengimbau kepada orangtua harus aktif di rumah dalam membimbing tentang etika berkomunikasi.

“Perilaku budi pekerti akhlak itu harus dimaksimalkan oleh orang tua di rumah juga dalam mengawasi karakter anak sebelum hidup bersosial dengan masyarakat,” imbuhnya.

“Karena pendidikan karakter anak awal mula terbangun dari lingkungannya di rumah yaitu kedua orangtua harus peran aktif mewujudkan hal tersebut,” sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya sangat mendukung jika benar ada kasus pertama buli atau perudungan hingga kekerasan fisik oleh guru kepada siswa diselesaikan melalui ranah hukum.

“Karena kita tidak ingin kasus ini bakal terus berkelanjutan. Maka ya wajib hukumnya tindak tegas sesuai peraturan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Raperda Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan akhirnya disetujui legislator untuk ditetapkan sebagai Perda Berau tahun 2023.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menyebut, akhirnya Berau dapat mengimplementasikan program pusat tersebut, yang mana sebelumnya tidak bisa dilaksanakan lantaran belum ada regulasinya.

Dikatakan Peri, perda itu dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan daerah yang tidak bisa menjalankan program-program pusat.

“Kemarin itu ada program-program dari pusat yang tidak bisa kita laksanakan di Kabupaten Berau, ketika belum adanya perda dalam pemberdayaan gender,” katanya, Jumat (6/10/2023).

Melihat ada peluang positif terhadap kesetaraan gender. Sehingganya, dalam hal ini peran wanita benar-benar diutamakan dan dapat lebih berperan aktif.

Dalam hal ini, peran wanita lebih dioptimalkan dalam berbagai bidang. Seperti halnya, kondisi nyata di lingkungan Kabupaten Berau sendiri telah menerapkan kesetaraan gender. Yang menurutnya sudah berjalan sesuai peraturan berlaku.

“Pengarusutamaan gender itu lebih menitik beratkan pada kesetaraan dalam jenjang karir,” ujarnya.

“Untuk di lingkungan Berau sendiri, kenyataannya bupati kita kan perempuan, dan juga Kepala Dinas juga ada yang dari kaum perempuan,” imbuhnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Adanya rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memasang hydrant di kawasan padat pemukiman direspons positif Sekretaris Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Ia mengaku, mendukung penuh wacana tersebut. Pasalnya, hydrant akan sangat bermanfaat jika sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran.

“Kita tidak mau kejadian yang sudah terjadi, terulang kembali. Maka dari itu, rencana pemasangan hydrant ini bisa jadi solusi,” ungkapnya.

Ia menyebut, pemasangan hydrant dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya musibah kebarakan. “Jadi masyarakat bisa menyambungkan selang air, sambil menunggu pemadam kebakaran datang ke lokasi,” terangnya.

Politikus Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Berau siap mendukung pemasangan hydrant tersebut. Terlebih hal itu dapat bermanfaat untuk masyarakat.

“Ini suatu wacana baik yang harus didukung. Apalagi kita ketahui di wilayah Tanjung Redeb banyak gang sempit serta padat pemukiman,” katanya.

Kendati demikian, Syarifatul mendorong pemerintah untuk memperhatikan suatu hal yang berkaitan dengan penanganan bencana.

“Itu harus didukung penuh, karena kita tidak tahu kapan terjadinya bencana. Maka dari itu lebih baik sedia payung sebelum hujan,” pungkasnya. (ADV/KN)