Beranda blog Halaman 1180

Gandeng Bulog, Pemkab Kukar Segera Salurkan Beras Bantuan Badan Pangan Nasional

0
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sutikno. (Ady/Radar Kukar)

TENGGARONG – Berkerjasama dengan Bulog, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), akan segera salurkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional. Bantuan ini berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Nantinya, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan berupa penyaluran beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan. Dimana bantuan pangan ini akan disalurkan selama 3 bulan beruntun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Sutikno, menerangkan Badan Pangan Nasional telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan penyaluran CPP tersebut hingga ke kelurahan dan desa. Bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan serta pihak pemerintah kecamatan.

“Di Kukar penyaluran akan kita mulai pada 10 Oktober 2023, nanti Pak Bupati yang akan menyalurkan,” kata Sutikno.

Ia menambahkan, khusus untuk Kukar, bantuan ini akan diberikan kepada 19.246 KPM dan disalurkan selama tiga bulan. Terhitung dari bulan September hingga November 2023. Dengan total bantuan yang akan disalurkan sebanyak 577,38 ton beras.

“Program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tambahnya.

Bantuan ini disalurkan dalam rangka penanganan stunting yang digalakkan secara nasional. Sutikno juga berkata, sejauh ini stok kebutuhan bahan pokok Kukar cukup terkendali. Karena pemkab juga memberikan bantuan stimulan, kepada masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di seluruh desa dan kelurahan di Kukar selama 3 bulan.

“Kita berharap dengan penyaluran bantuan-bantuan seperti ini dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat,” tutupnya.

Kukar Bersholawat Jilid II kembali Digelar Pada 28 Oktober 2023

0
Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf (Istimewa)

TENGGARONG – Setelah sukses menggelar Kukar Bersholawat pada 8 September lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan kembali menggelar Kukar Bersholawat Jilid II. Kali ini bakal mengundang ulama kenamaan asal Surakarta, Jawa Tengah, Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf.

Setelah sebelumnya pelaksanaan Kukar Bersholawat yang pertama dibanjiri ribuan jamaah di Halaman Kantor Bupati Kukar. Kali ini, pelaksanaan Kukar Bersholawat Jilid II akan dilangsungkan di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang.

Kukar Bersholawat jilid II yang rencananya akan dilangsungkan pada 28 Oktober mendatang ini, akan dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Kita bercermin dari pelaksanaan Kukar Bersholawat yang pertama. Kantor Bupati itu penuh dengan dua ribu pengunjung. Kita antisipasi agar tidak membludak, jadi kami putuskan untuk melaksanakannya di Stadion Aji Imbut,” ungkap Kabag Kesra Pemkab Kukar, Dendy Irawan Fahriza.

Untuk menyukseskan gelaran Kukar Bersholawat yang kedua ini, Dendy mengatakan Pemkab Kukar tidak akan bekerja sendiri. Tapi akan berkolaborasi dengan Yayasan Majelis Al Kheir Wal Barokah Tenggarong. Untuk itu, Pemkab Kukar akan menghibahkan dana kepada Yayasan Al Kheir Wal Barokah sebagai pelaksana kegiatan.

Di mana, nantinya semua keperluan, termasuk berkoordinasi untuk mendatangkan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf, akan dilakukan oleh pihak yayasan. “Insya Allah mereka yang akan memfasilitasi, termasuk mereka juga yang berkoordinasi dan menjembatani komunikasi dengan Habib Syech,” tutur Dendy.

“Tapi kurang lebih pelaksanaanya sama dengan jilid pertama, dan ini mungkin jauh lebih tertib lagi, karena kita sudah belajar dari pengalaman yang pertama,” sambungnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga melibatkan banyak organisasi Islam untuk turut serta, dan mensukseskan gelaran Kukar Bersholawat jilid II. “Organisasi Islam tentu kita libatkan juga. Jadi, kami harap masyarakat Kukar dan sekitarnya dapat ikut datang bersholawat bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin berharap Kukar Bersholawat jilid II dapat berjalan lancar seperti pelaksanaan yang pertama. Ia berharap dukungan masyarakat untuk kelancaran dan ketertiban jalannya acara, termasuk untuk ikut serta menjaga kebersihan.

“Insya Allah ini akan berjalan lancar juga. Karena dilihat dari Kukar Bersholawat pertama, semua berjalan aman dan lancar, dan semoga yang kedua juga sama, dengan antusiasi masyarakat yang lebih besar lagi,” ujar Rendi. (Adv/KN)

Beasiswa Kukar Idaman Tahap Kedua Dibuka, Siapkan anggaran Rp 5 Miliar untuk 983 Penerima

0
Kabag Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza. (Ady/Radar Kukar)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah membuka pendaftaran tahap kedua Program Beasiswa Kukar Idaman untuk stimulan, sejak Senin (2/10/2023) lalu.

Hal ini dipastikan sesuai dengan Surat Pengumuman Bupati Kutai Kartanegara nomor B-2251/KESRA/KESMAS/065.20/2023, tentang Pembukaan Beasiswa Kutai Kartanegara Idaman Tahap II.

Setelah sebelumnya membuka pendaftaran tahap pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar. Pada tahap kedua ini, Pemkab Kukar menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 Miliar untuk target 983 penerima.

Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan pelaksanaan berbeda dengan tahap pertama yang menyediakan beasiswa kerjasama. Tahap kedua akan fokus terhadap beasiswa stimulan dan beasiswa 1000 guru sarjana.

Untuk menyebarluaskan informasi dibukanya pendaftaran beasiswa Kukar Idaman tahap II ini, Dendy mengatakan pihaknya telah berencana untuk melakukan sosialisasi bagi para calon penerima beasiswa.

“Kami menyiapkan jadwal sosialisasi mulai tanggal 9 hingga 19 Oktober. Sasarannya perguruan tinggi yang ada di Kaltim dengan cakupan guru, calon guru dan mahasiswa S1. Di 20 kecamatan kita juga akan menyasar SMA dan SMK sederajat. Kita bagi per zona lokusnya di wilayah hulu, tengah dan pesisir,” jelas Dendy.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya akan melakukan sosialisasi, tapi juga akan turut melakukan pendampingan pada seluruh pendaftar yang memenuhi syarat. Untuk diketahui, persyaratan yang harus dipenuhi para mahasiswa maupun guru yang ingin mendaftar program ini adalah. IPK 2,5, umur maksimal 50 tahun dan maksimal Semester 8 untuk Beasiswa 1000 guru sarjana.

Kemudian untuk S1, minimal IPK 3,0. stimulan dibuka dengan tiga kategori. Stimulan berprestasi IPK 3,0 keatas, kemudian stimulan prestasi non akademik yang sasarannya pemuda, pramuka, atlet berprestasi dan juara MTQ.

Sedangkan beasiswa stimulan yatim piatu pra sejahtera, memiliki persyaratan berbeda. dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari Dinas Sosial. Begitupun dengan stimulan SMA/SMK sederajat sama seperti yatim piatu persyaratannya.

“Kami tegaskan untuk tidak salah kamar. Untuk itu kami memberikan pendampingan langsung. Makanya kami juga sediakan template dan format untuk permudah pendaftar. Karena banyak yang gugur karena format tidak sesuai. Ikuti saja proses dan panduannya. Kalau memang tidak bisa, silahkan datang ke ruang pelayanan, akan kami damping,” tegasnya.

Program ini sendiri merupakan salah satu misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah bersama Rendi Solihin. Yakni mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.

“Jadi untuk Beasiswa Kukar Idaman tahap satu ini, kita targetkan akhir Oktober sudah cair karena menunggu SK Bupati saja. Untuk tahap kedua karena kita sudah penutupan buku, targetnya minggu kedua Desember sudah cair. Nanti penerima akan langsung menerima di rekening mereka,” pungkasnya. (Adv/KN)

Tingkatkan Pendapatan Daerah, Suriadi Marzuki Dorong Optimalkan Objek Pajak

0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriadi Marzuki.

TANJUNG REDEB – Objek pajak dan retribusi diminta Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriadi Marzuki dioptimalkan pemerintah. Hal itu agar roda perekonomian menjadi lebih kuat.

Dia mengatakan, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, Pemkab Berau perlu mencari sumber pendapatan alternatif demi menjaga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus mencari cara agar PAD Berau dapat meningkat. Salah satu langkahnya adalah dengan mengoptimalkan objek pajak dan menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD,” jelasnya.

Menurut Suriadi, saat ini peluang yang ada dalam pemungutan pajak di Berau masih terbuka lebar. Banyak objek pajak dan retribusi yang perlu dimaksimalkan potensinya, seperti pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran.

“Pemkab dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan PAD. Agar objek pajak dan retribusi yang belum dioptimalkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD,” lanjut Suriadi.

Dirinya juga meminta pihak terkait untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga PAD Berau juga semakin bertambah.

“Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat lebih leluasa mengalokasikan anggaran untuk bidang yang sangat dibutuhkan, seperti sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan,” tuturnya.

Diharapkan dengan adanya langkah ini, perekonomian daerah Berau akan semakin kuat dan berdampak positif bagi masyarakatnya. Dirinya optimistis bahwa dengan kerja sama yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, objek pajak dapat dioptimalkan sehingga PAD dapat meningkat secara signifikan. (ADV/KN)

Percepatan Penyaluran DBH SDA: Elita Herlina Dorong Dampak Positif di Berau

0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menyebut, Kabupaten Berau bakal mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dari Provinsi Kaltim. Lantaran Berau memiliki wilayah dengan sektor perkebunan sawit yang cukup luas.

Karenanya dirinya pun meminta percepatan penyaluran pendanaan tersebut bisa juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Berau.

Diharapkan, pembanguan dana bagi hasil tak hanya dari sektor kehutanan, namun juga dari sektor yang prospek seperti perkebunan sawit. Sehingga, diharapkan Berau juga dapat. Bukan hanya menjadi aktivitas lokasi saja selama ini. “Karena aktivitasnya kan di daerah kita, masa kita kebagian yang tidak enaknya saja,” tegasnya.

Dirinya berharap, hasil tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat juga merasakan dampak adanya perkebunan sawit dengan timbal balik dapatnya DBH SDA. “Kemudian harapan kita dari DBH ini kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, Kaltim akan mendapat dana triliunan rupiah dari DBH SDA. Tahun ini, pos penerimaan baru yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah penghasil sawit dan mineral batu bara (minerba) mencapai Rp 400 hingga Rp 700 miliar. Itu baru pencairan tahap 1.

Agar anggaran yang diterima segera dibagi peruntukannya, Gubernur Kaltim Isran Noor meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan payung hukumnya. (ADV/KN)

DPRD Desak Pemkab Tuntaskan Jalan Ring Road Gunung Panjang

0
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya mendesak pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Jalan Ring Road, Kelurahan Gunung Panjang yang kini mangkrak.

Dia membeberkan, Pengerjaan pembangunan Jalan Ring Road dilakukan sejak masa jabatan Bupati Makmur HAPK. Tetapi hingga kini, proyek tersebut belum tersambung dengan jalan utama. “Sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Padahal anggaran yang dikucurkan cukup besar,” ungkapnya.

Politikus NasDem ini menilai, anggaran besar tersebut sangat disayangkan jika terhenti, apalagi jika jalan tersebut selesai dikerjakan bisa memecah kepadatan arus lalu lintas di kota. “Jangan sampai karena adanya kepentingan dari pihak lain, proyek pembangunan jalan ini terlupakan,” tegasnya.

Dirinya berharap, pembangunan jalan tersebut bisa diteruskan, mengingat anggaran yang dikucurkan cukup besar. Ditambah pembebasan lahan yang belum tuntas, tentunya akan menambah masalah nantinya. “Ini juga harus menjadi fokus utama kita. Dikhawatirkan jika penduduk makin padat, sementara lahannya bermasalah karena proyek yang mangkrak,” pungkasnya. (ADV/KN)

Tujuh Pejabat JPT Pratama Bontang Selesaikan PKN Tingkat II, Sekda Beri Ucapan Selamat

0

Sebanyak 60 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XII Tahun 2023 telah dinyatakan lulus dan resmi dilepas oleh Kepala LAN RI, Prof. Dr. Adi Suryanto, M.Si, pada hari Kamis (5/10) di Ruang Auditorium Puslatbang KDOD LAN.

Dalam sambutannya, Adi menekankan bahwa tugas seorang pemimpin tidaklah mudah dalam melakukan transformasi atau perubahan. Peran seorang pemimpin bukan hanya sekadar menyelesaikan program-program kerja, tetapi juga harus menjadi inspirator perubahan.
“Seorang pemimpin haruslah mampu meninggalkan legacy yang baik di mana pun ia ditempatkan. Sebagai pemimpin, kita harus bisa memberikan dampak positif. Jangan sampai ketika kita pergi dari tempat tersebut atau dipindahtugaskan, keberadaan kita terlupakan, dan jika diingat, itu bukan karena prestasi hebat kita, melainkan karena hal-hal negatif,” tegas Adi.

“Kepemimpinan yang sejati adalah ketika kita mampu merangkul dan mengubah pendapat orang lain sehingga mendukung apa yang kita lakukan,” tambahnya.

Adi juga menyampaikan bahwa dengan adanya UU ASN yang diperbaharui dan disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023, terdapat beberapa perubahan dan pergeseran. Termasuk perubahan hak menjadi kewajiban terkait pengembangan kompetensi bagi seorang ASN.

Menurut Adi, sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada Undang-Undang yang memberikan perhatian pada pengembangan kompetensi ASN. Namun, dengan hadirnya UU ASN No.5 Tahun 2014 waktu itu, diberikan perhatian kepada ASN untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

Pelepasan peserta PKN dihadiri Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda, Dr. Muhammad Aswad, dan Sekretaris Daerah Kota Bontang, Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Akmal Malik, menghadiri secara virtual Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2023.

Pj Gubernur Akmal Malik memberikan selamat dan apresiasi kepada peserta PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2023 yang telah menyelesaikan pelatihan selama kurang lebih 4 bulan terakhir, dimulai pada 25 Mei 2023.
“Selamat kepada seluruh peserta yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya bangga melihat semangat, dedikasi, dan komitmen yang ditunjukkan selama proses pelatihan ini. Pelatihan Kepemimpinan Nasional adalah wadah penting dalam mengembangkan potensi kepemimpinan para kader terbaik bangsa. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan telah memperoleh wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang tangguh dan berkualitas,” bebernya.

Sementara Aji Erlynawati, MT, Sekretaris Daerah Kota Bontang, memberikan ucapan selamat kepada 7 Pejabat JPT Pratama yang berasal dari Pemerintah Kota Bontang, yang telah menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Mereka adalah:

1. H. Much. Cholis Edy Prabowo, ST, M.Si, (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan)
2. Drs. Usman, M.Pd, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota)
3. H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si, (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)
4. Heru Triatmojo, SP, M.Si, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
5. Rafidah, SE, M.Si, (Kepala Badan Pendapatan Daerah)
6. H. Budiman, S.Sos, M.A.P, (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)
7. Eddy Forestwanto, SSTP, M.Si, (Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Pertanian). (ADV)

Tutup Orientasi PPPK Kota Bontang, Sekda: Bersyukur dengan Meningkatkan Kinerja dan Menjadi ASN Berakhlak yang Profesional

0

BONTANG – Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, angkatan 68, 69, 70, dan 71, secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, pada hari Kamis, 05 Oktober 2023.

Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 02 Oktober 2023 dan diikuti 160 orang PPPK, terdiri dari PPPK Guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Hadir dalam acara ini juga Rina Kusharyanti, S.STP, MM, yang mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim, selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Dalam laporan panitia yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang Sudi Priyanto, disebutkan bahwa seluruh peserta telah mengikuti rangkaian kegiatan orientasi dengan baik, dimulai dari pembelajaran online mandiri pada tanggal 02 hingga 16 September 2023, yang kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. “Kami sangat mengapresiasi keterlibatan aktif peserta dalam berinteraksi, berdiskusi, dan memberikan usulan-usulan untuk perbaikan sistem kerja di lingkungan perangkat daerah dan Pemerintah Kota Bontang,” ucap Sudi.

Hal ini menjadi perhatian dan apresiasi kami karena PPPK, sebagai bagian dari ASN, memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekda Kota Bontang Aji Erlynawati, MT memberikan pesan kepada rekan-rekan PPPK untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. “Semua pencapaian hingga menjadi PPPK adalah atas kehendak Allah SWT, didukung oleh doa dan usaha dari masing-masing individu. Rasa syukur ini dapat ditingkatkan dengan pengembangan kompetensi pribadi, sehingga setiap ASN memiliki kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi,” beber Sekda.

Untuk menciptakan ASN yang Berakhlak, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, diperlukan berbagai pendekatan massif dan berkelanjutan. “Dengan kinerja ASN yang berakhlak ini, kami yakin dapat mencapai berbagai tujuan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, berkurangnya aduan ketidakpuasan masyarakat, tercapainya manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, tercapainya visi dan misi Kota Bontang secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aparatur, serta semakin kokohnya jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan bangsa, serta rasa solidaritas yang terus menguat sebagai akar budaya bangsa,” bebernya.

Di era globalisasi ini, kualitas kompetensi pegawai ASN yang beragam membutuhkan program pengembangan kompetensi pegawai secara reguler. Khususnya untuk PPPK, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai Aparatur Sipil Negara sejak awal melalui orientasi yang wajib diikuti oleh semua PPPK.
Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai tugas dan fungsi serta informasi Aparatur Sipil Negara kepada PPPK.

Orientasi ini penting karena latar belakang PPPK yang beragam, termasuk yang bukan berasal dari Nonaparatur Sipil Negara, memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi aparatur sipil negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, terdapat dua kurikulum yang memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi oleh pemerintah daerah, serta pengenalan tugas dan fungsi ASN melalui aplikasi MOOC LAN RI.

Orientasi ini hanya dilaksanakan satu kali selama berstatus PPPK dan peserta wajib lulus dengan kualifikasi “baik” dengan nilai minimal 70,01 untuk pertimbangan perpanjangan kontrak kerja. Oleh karena itu, ditekankan pentingnya peningkatan kompetensi, keterampilan, dan sikap sesuai dengan core value Ber-Akhlak. Dengan memfokuskan pada ketiga aspek tersebut, diharapkan dapat mendukung visi Bontang yang Hebat dan Beradab serta menciptakan sinergi yang baik dengan ASN dan Non-ASN di tempat kerja masing-masing.

“Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan orientasi PPPK sebagai wadah untuk memahami dan meningkatkan nilai-nilai dasar ASN yang Ber-Akhlak, sekaligus sebagai momen yang baik untuk menyatukan hati, tekad, dan kebersamaan menuju Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab. Kami juga mengapresiasi kerjasama pengembangan kompetensi yang terjalin antara BKPSDM Kota Bontang dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kualitas SDM ASN di Kota Bontang terus meningkat,” pungkasnya. (ADV)

Sakirman Dukung Pembangunan Drainase di Berau untuk Atasi Banjir

0
Pembangunan drainase di Jalan Diponegoro Kecamatan Tanjung Redeb.

TANJUNG REDEB – Pembangunan dan peningkatan drainase di beberapa titik perkotaan di Kabupaten Berau masih berproses tahun ini. Yang mana utamanya untuk mengatasi genangan air hingga banjir yang masih terjadi di wilayah perkotaan Tanjung Redeb.

Hal itu disambut baik oleh Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman. Hanya saja dirinya menyarankan, selain fungsi drainase untuk irigasi tentunya keindahan kota pun harus dijaga. Sakirman juga mendorong pembangunan drainase dapat dituntaskan pun tidak ada yang mangkrak.

“Jaringan drainase yang masih diproses ada dua, ada yang langsung pada badan jalan dan langsung pada trotoar, semoga segera dituntaskan,” ucapnya.

Namun, yang perlu diperhatikan yaitu titik-titik banjir yang ada di daerah perkotaan. Diakuinya, pemasangan drainase pada jalur irigasi yang rawan banjir sebagian telah terpasang. “Semoga beberapa titik banjir yang ada di Kabupaten Berau dapat teratasi,” harapnya.

Menurutnya, jangan sampai hanya sebatas pemasangan U-gutter (beton saluran) saja tapi tidak dituntaskan secara menyeluruh di bagian atasnya.

“Jangan hanya sebagian saja yang dikeramik dan sebagiannya tidak, jika seperti itu maka keindahan kotanya tidak didapat,” tuturnya.

Terkait pemasangan drainase yang berada di sekitar GOR Pemuda yang terlihat merusak jalan. Dirinya menjelaskan pengerjaannya masih berjalan dan belum selesai. Semoga ketika telah selesai bisa diperbaiki jalan yang telah rusak akibat pemasangan drainase tersebut.

“Jangan hanya irigasinya yang ditingkatkan, pesangan keramik, penanaman pohon, dan lampu penerangan bisa dipasang. Mengingat jalan tersebut termasuk pintu masuk dan wajah bagi Kabupaten Berau,” tandasnya. (ADV/KN)

Optimalkan Penerapan Bahasa Banua, Elita: Tantangan bagi OPD Terkait

0

TANJUNG REDEB – Bahasa Banua dipilih sebagai salah satu muatan lokal (Mulok) di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Berau. Namun, hingga saat ini pengaplikasiannya belum juga dilakukan. Hal itu disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia menuturkan, kendala saat ini karena belum ada sumber daya manusia (SDM) atau guru yang mengajar Bahasa Banua tersebut. Padahal itu menjadi salah satu penerapan Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Berau.

“Kendalanya terkait guru penerjemah ke bahasa daerah yang masih susah dicari,” ucapnya.

Dirinya mengunkapkan, Bahasa Banua atau Berau dipilih karena menjadi identitas Bumi Batiwakkal. Memang diakuinya ada tiga suku asli Berau yakni, Banua, Bajau dan Dayak. Jika dibandingkan, Bahasa Dayak dan Bajau sudah ada di daerah lain di Kaltim. Hanya Bahasa Banua saja yang belum dimiliki daerah lain.

“Sulit untuk menemukan guru yang mampu menguasai Bahasa Banua. Paling tidak kita bisa awali penerapannya pada muatan lokal atau ekstrakurikuler Bahasa Banua,” sebutnya.

Karenanya, dirinya menekankan, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau untuk segera membuatkan turunan dari Perda Berau Nomor 7 Tahun 2018, agar penerapan Bahasa Banua bisa dioptimalkan.

“Setiap ada pertemuan dengan OPD terkait, kami akan terus mendorong. Karena Perbup ini kan kisi-kisinya dari mereka,” pungkasnya. (ADV/KN)