Selasa, Juni 18, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Madri Pani: Perhatikan Anak-Anak Putus Sekolah di Berau!

TANJUNG REDEB – Dengan APBD Berau yang mencapai Rp 5 triliun, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan jangan sampai terjadi diskriminasi pendidikan di Kabupaten Berau. Terutama antara daerah perkotaan dan perkampungan.

Adapun nggaran pendidikan dianggarkan sebanyak 20 persen dari APBD Berau. Momen ini bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau.

“Contohnya dengan memberikan fasilitas kepada guru sebagai penunjang pendidikan dan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ditingkatkan,” tuturnya.

Pun pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu harus terus dilakukan, meskipun saat ini sekolah gratis. Namun untuk penunjang lainnya masih tetap membayar. Tidak semua, orangtua mampu untuk membelikan seragam anaknya, maupun buku. Hal inilah yang diminta Madri agar terus menjadi perhatian serius bagi OPD terkait.

Madri menilai pendidikan sangat penting bagi bangsa dalam pembangunan daerah kedepannya. Pendidikan modal dasar bagi penerus bangsa, dalam menjalankan, mengamati, dan mengarahkan roda pemerintahan.

“Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau jangan sampai dibedakan. Untuk mendukung hal itu, pendataan penting, untuk memetakan, mana yang layak dapat bantuan dan tidak,” tegasnya.

Madri meminta peran OPD terkait untuk melakukan pendataan terhadap sekolah yang ada di Berau baik TK, SD, SMP maupun SMA/SMK, agar penerimaan anak untuk masuk kejenjang pendidikan tidak ada yang ditolak, dengan alasan kuota penuh.

“Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali,” ucapnya.

Madri juga memusatkan perhatiannya kepada anak-anak yang putus sekolah. Dirinya meminta Pemkab Berau agar melakukan upaya agar anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan ijazah untuk bekal dimasa depan.

“Jangan sampai, mereka ini hilang kesempatan, karena masalah ijazah,” pesannya.

Ia menilai, tidak ada salahnya membuka data, berapa warga Berau yang mengikuti pendidikan non formal tersebut. Karena, bisa dijadikan acuan untuk merumus pendidikan yang menyenangkan. Ia meminta instansi terkait juga bisa jemput bola, terhadap anak bermasalah hukum (ABH), agar bisa mendapatkan ijazah.

“Saya tidak mau tahu soal kendala. Saya hanya ingin, anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama,” tutupnya. (ADV/KN)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular