Beranda blog Halaman 1175

Program Pemasangan LPJU Sudah 85 Persen

0
Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi. (Ady/Radar Kukar)

TENGGARONG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Kartanegara (Kukar) terus dorong realisasi program pemasangan Lampu Penerangan Jalan Unum (LPJU. Yang tersebar di beberapa ruas jalan di Kukar.

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengungkapkan sampai saat ini progres pengerjaan LPJU tersebut telah mencapai angka 85 persen. “Untuk LPJU di anggaran murni 2023 itu sekitar 85 persen sudah selesai, 19 lokasi sudah selesai dan sudah pembayaran sekitar Rp 5,9 miliar,” ujar Ahmad Junaidi.

Tersebar di seluruh wilayah kukar, mulai dari wilyah hulu, tengah, hingga pesisir. Dan menyisakan 7 lokasi yang masih belum selesai, yakni di Muara Jawa; Amborawang Laut; Tani Harapan; Sudomulyo dan Loa Duri. “Ini untuk 4 lokasi sudah selesai tinggal 3 lokasi minggu ini diperkirakan selesai pekerjaannya, tinggal hal-hal lain yang kecil saja,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam pemasangan LPJU pihaknya selalu koordinasi dengan PLN untuk pengadaan daya listriknya. Kemudian jika skala yang diperlukan terbilang besar maka pihaknya melakukan pengajuan trafonya dan surat layak operasinya. “Jika semua sudah klir pemasangan LPJU ini paling lama untuk satu titik itu pengerjaannya dua hari, jadi untuk LPJU hingga kini pekerjaannya sudah 85 persen,” tutupnya. (adv/kn)

Dishub Kukar Terus Genjot Pemasangan LPJU di APBD-P 2023

0
Kepala Dinas Perhubungan Kukar, Ahmad Junaidi. (Istimewa)

TENGGARONG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Kartanegara (Kukar), kembali akan melanjutkan program pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada Anggran Pemdaptan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023.

Setelah pada APBD 2023 murni, Dishub Kukar memasang target pemasangan LPJU di 26 lokasi pemasangan. Pada APBD-P tahun ini, Dishub Kukar kembali menargetkan akan memasang LPJU 16 kecamatan di Kukar.

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengatakan pemasangan LPJU ini dilakukan dengan metode yang berbeda-beda. Ada yang dipasang termasuk dengan tiang listrik dan ada juga yang hanya dengan pemasangan ornamen lampu saja.

“Kalau yang tiang listrik itu ada tiangnya, ornamennya kemudian ada jaringannya. Kalau yang sudah ada tiang listrik itu tinggal lampu, ornamen dan jaringan serta kilometer, kalau yang agak lama itu karena ada penambahan pemasangan tiang,” terangnya, Selasa (10/10/2023).

Ia menambahkan, secara keseluruhan di 2023 pihaknya sudah memasang sekitar 3 ribu lebih titik LPJU. Di Kukar sendiri untuk jalan poros saja membutuhkan sekitar 40 ribu LPJU. Sementara yang sudah ada 7 ribu ditambah 3 ribu, jadi masih kurang 30 ribu titik.

Namun, Junaidi mengatakan dalam pemasangan LPJU, Dishub Kukar tidak berkerja sendiri. Tapi juga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut melakukan pemasangan LPJU. “Kita memang ada beberapa skema program Terang Kampongku ini, kalau semuanya di dishub anggaran yang ada kita bagi bukan hanya untuk LPJU saja, tapi kita berbagi peran untuk di desa ke DPMD Kukar, tapi kalau di desa itu masuk jalan poros kabupaten itu tugas dishub, kalau di pemukiman itu Dinas Perkim,” pungkasnya. (Adv/KN)

Wakil Ketua I DPRD Berau Soroti Keluhan Keterbatasan Internet di Kampung-kampung

0
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

TANJUNG REDEB – Masih banyaknya masyarakat di beberapa kampung yang mengeluhkan tidak adanya jaringan internet disorot Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Ia menuturkan, internet merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan juga dibutuhkan oleh aparatur kampung untuk memaksimalkan pelayanan. “Apalagi di era digital seperti saat ini, wajar saja jika masyarakat membutuhkan internet,” katanya.

Mengenai kebutuhan itu, Syarifatul menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau seharusnya mencarikan solusi melalui program 1.000 titik WiFi gratis. “Jadi program tersebut dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” tuturnya.

Dirinya menilai, pemasangan WiFi gratis harus dilakukan survei terlebih dahulu mengenai lokasi mana yang pantas mendapatkan internet. “Karena selain masyarakat butuh, kantor-kantor pemerintahan yang ada di kampung juga membutuhkan untuk mengirim data dan laporan,” imbuhnya.

Politikus Golkar ini berharap pemerintah bisa lebih fokus dalam mengentas blank spot. “Harus segera ditindaklanjut agar masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (ADV/KN)

Suharno Ingatkan Pentingnya Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi untuk Masyarakat Berau

0
Wakil Ketua I DPRD Berau, Suharno

TANJUNG REDEB – Dengan disahkannya Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda didukung Wakil Ketua I DPRD Berau, Suharno.

Dia mengatakan, pajak dan retribusi merupakan nafas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau karena menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi hal ini sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemkab Berau dalam rangka memberikan pelayanan publik,” katanya.

Menurut Suharno, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru Serta penyederhanaan jenis retribusi. “Yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah serta restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah,” tambahnya.

Dijelaskannya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemkab Berau. “Selain itu juga mendorong kemudahan berusaha iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah dan penciptaan lapangan kerja yang luas,” terangnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan Pemkab Berau untuk mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui sejak dini.

“Apalagi Raperda ini menyangkut pajak dan retribusi yang notabenenya merupakan kewajiban setiap lapisan masyarakat. Mereka harus mengetahui kemana uang yang mereka bayar selama ini, yaitu untuk membangun jalan maupun infrastruktur untuk masyarakat juga,” tandasnya. (ADV/KN)

Ketua DPRD Berau Soroti Kendala Izin PBG Bagi Masyarakat

0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANJUNG REDEB – Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dianggap memberatkan masyarakat. Hal itu disorot Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dirinya menilai, jika perubahan tersebut memberatkan, lebih baik direvisi. Sebab dengan keluarnya PBG, persyaratan pembangunan rumah atau gedung semakin sulit, karena masyarakat harus memenuhi persyaratan untuk bisa mendirikan bangunan.

“Dengan begitu saya khawatir, banyak masyarakat nantinya mendirikan rumah tidak memiliki izin yang akhirnya menjadi bangunan liar,” tuturnya.

“Menurut saya harus disesuaikan rendah menengah atas. Tujuannya supaya tidak memberatkan atau membebani masyarakat. Peraturan itu nanti akan berkesinambungan dengan kebijakan,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, jika harus menyamaratakan pengurusan perizinan PBG dengan ekonomi ke atas atau pihak tiga yaitu pengusaha, tentu saja masyarakat menganggap akan kesulitan. “Itu karena dibutuhkan perencanaan konsultan yang profesional,” katanya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini mencontohkan bangunan yang berada di Jalan Ahmad Yani atau dikenal sepanjang tepian Teratai, di mana tidak ada perubahan satu pun titik letaknya. Sebab, jika bangunan tersebut harus diubah, izin bangunan itu bakal dikurangi bahkan mencapai 5 meter.

Karena itu, ia mengimbau OPD terkait agar harus melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu. “Atau harus dilakukannya sosialisasi dahulu 2-3 bulan sebelum perencanaan dengan menggunakan masyarakat yang akan memakai, menyewa lahan atau aset-aset pemerintah daerah,” katanya.

Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin membangun bangunan sesuai prosedur PBG. “Karena mereka juga bayar kepada pemerintah daerah. Jangan terlalu memaksakan,” pungkasnya. (ADV/KN)

Masyarakat Segah Keluhkan Kualitas Air Bersih, Rudi Harap Ada Solusi

0
Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

TANJUNG REDEB – Masyarakat Kecamatan Segah mengeluhkan sumber air bersih mereka yang mulai tercemar. Hal itu menyita perhatian Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Dia mengatakan, Kecamatan Segah merupakan salah satu sumber air bersih yang digunakan PDAM. “Artinya, kalau masyarakat di Segah sudah mengeluhkan soal air bersih mereka, maka secara logikan akan berdampak juga ke wilayah perkotaan,” ungkapnya.

Menurutnya, jika kondisi air bersih di Tanjung Redeb sudah layak, maka yang harus diperhatikan oleh pihak terkait adalah wilayah penghasilnya. “Tingkatkan pengelolaan air bersih di wilayah sumbernya, jangan hanya terpusaat di perkotaan saja, karena air bersih ini siapapun membutuhkan,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memasukkan persoalan air bersih di Kecamatan Segah ke skala prioritas. “Lebih bagus seluruh kecamatan dan kampung yang membutuhkan atau mengeluhkan air bersih diprioritaskan,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menyebut, air bersih merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. “Semoga segera ada tindaklanjutnya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan air bersih ini,” tandasnya. (ADV/KN)

Sakirman Dorong Pengoperasian Pusat Penggilingan Padi Mangkrak

0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

TANJUNG REDEB – Mangkraknya pusat penggilingan padi di Kampung Sei Bebanir Bangun dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman membutuhkan perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dia mengatakan, sepahaman dirinya penggilingan padi tersebut milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Menurutnya sangat disayangkan jika mesin penggiling padi itu tidak berfungsi. “Padahal itu bisa memudahkan petani. Tetapi nanti saya akan coba koordinasikan dengan OPD terkait,” katanya.

Dirinya mengaku pernah mempertanyakan keberadaan pusat penggilingan padi tersebut kepada petani Kampung Sei Bebanir Bangun. “Mereka mengakui bahwa jika pusat penggilingan padi itu berfungsi akan mempermudahkan mereka,” tuturnya.

Menurut Sakirman, dengan adanya penggilingan padi tersebut, tentu para petani dapat memproduksi padi dengan kualitas premium. “Mengenai pengelolaannya, seharusnha ada kelompok tani yang dibinia agar mesin tersebut berfungsi dengan maksimal,” ujarnya.

Kendati demikian, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap ada pertemuan antara petani dengan OPD terkait. “Tujuannya untuk membahas solusi, supaya mesin tersebut bisa beroperasi kembali,” pungkasnya. (ADV/KN)

Pemkab Teken Kerja Sama dengan TNI-Polri, Berharap Lahir Jenderal dari Kukar

0
Bupati Kukar Edi Damansyah selepas penandatanganan kerja sama dengan TNI-Polri.

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melakukan penandatanganan kerja sama terkait pelaksanaan pembinaan dan pelatihan (Binlat) di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Senin, 9 Oktober 2023.

Penandatanganan dilakukan Bupati bersama Danlanud Dhomber Balikpapan Kolonel Pnb David Ali Hamzah, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Hendriman Putra, Dandim 0906/KKR Letkol Inf Jefry Satria, serta perwakilan Polres Kukar.

Edi mengatakan, penandatanganan ini merupakan kerja bersama antar Pemkab Kukar melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dengan jajaran TNI AU, AL, dan AD serta Polri guna memberikan bimbingan dan pelatihan dalam mempersiapkan putra-putri terbaik Kukar sebelum mengikuti seleksi resmi penerimaan calon siswa dan siswi Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Polisi (Akpol). Dengan begitu, peserta akan lebih siap karena mendapat bekal pelatihan.

“Saya berkeinginan, suatu saat ada anak-anak dari Kutai Kartanegara yang bisa menjadi jenderal, baik itu jenderal dari kepolisian, angkatan laut, angkatan darat, maupun angkatan udara,” kata Edi.

Lebih lanjut, dirinya berharap dukungan seluruh pihak terkait. Khususnya pihak sekolah dari masing-masing calon peserta.  “Bukan hanya kemampuan akademik. Berdasarkan data akademik, saya yakin anak-anak kita bisa mengimbanginya. Tapi faktor kesehatanlah yang banyak menggugurkan,” ujar Edi. (KN/ADV)

Sah Jadi Istri Raka Akmal

0
Adinda Thomas

KORANUSANTARA – Kabar bahagia datang dari aktris Adinda Thomas. Di usianya ke-30 tahun, bintang film KKN di Desa Penari itu mengakhiri status lajangnya. Adinda dipersunting pujaan hatinya, Raka Akmal, Minggu, 8 Oktober 2023.

Kabar itu diketahui setelah Adinda me-repost unggahan sejumlah kerabat dekatnya yang mengabadikan momen bahagia tersebut. Sayangnya, belum diketahui pasti lokasi pernikahan perempuan kelahiran Bandung itu dilangsungkan.

Akad nikah Adinda dan Raka diselenggarakan dengan adat Sunda bernuansa putih. Adinda dipinang dengan maskawin berupa logam mulia seberat 100 gram dan uang tunai Rp 8.104.523. Raka mengucapkan ijab kabul hanya dalam satu tarikan napas.

“Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Noviana Sari Nurjannah Thomas binti Thomas Riyadi dengan maskawin tersebut tunai,” kata Raka di dalam video singkat Instagram story Fita Anggriani. (*) 

ASEAN Prioritaskan Kebutuhan Beras Anggota

0
Negara-negara ASEAN bakal meneken kesepakatan di sektor ketahanan pangan, salah satunya menyasar komoditas beras.

KORANUSANTARA – Negara-negara anggota ASEAN telah mencapai kesepakatan. Mereka bakal memprioritaskan anggotanya untuk mengatasi kekurangan pasokan beras serta masalah pangan lainnya. Kesepakatan itu tercapai pada Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) Ke-45 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2–6 Oktober 2023.

”Kolaborasi ASEAN artinya jika kita menghadapi permasalahan beras, negara-negara ASEAN (yang menjadi penghasil beras, Red) akan mengutamakan anggota ASEAN terlebih dahulu,” ujar Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Mohamad Sabu seperti dikutip Channel News Asia Sabtu (7/10).

Dalam hal penjualan atau perdagangan global, negara-negara ASEAN akan mendapat prioritas dari anggota penghasil beras. Mohamad Sabu menambahkan, yang dibahas dalam AMAF bukan hanya soal beras. Tapi juga semua masalah ketahanan pangan.

Pertemuan AMAF tersebut memang bertujuan untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai lumbung pangan dunia. Selain itu, mendorong kerja sama yang lebih erat antarnegara anggota untuk menjaga ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN terdiri atas Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Adapun Timor Leste menjadi negara pengamat.

Sejauh ini Vietnam, Kamboja, dan Thailand merupakan penghasil beras dan eksportir utama di ASEAN. Tiga negara tersebut menyatakan bakal mempertimbangkan permintaan baru untuk menambah kuota beras yang diekspor ke negara anggota lainnya.

Malaysia misalnya. Negeri jiran itu mengimpor sekitar 38 persen dari kebutuhan berasnya. Tingginya ketergantungan impor beras tersebut belakangan membuat Malaysia kelimpungan. Yakni ketika India dan beberapa negara penghasil beras lainnya mulai memangkas ekspor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri mereka sendiri.

Di sela-sela pertemuan AMAF, Mohamad Sabu juga menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Nguyen Quoc Tri. Dari hasil pertemuan tersebut, Vietnam menyatakan bersedia untuk terus mengekspor beras ke Malaysia. ”Mereka siap terus mengekspor beras ke Malaysia sesuai harga negosiasi. Itu berarti harga wajar di Malaysia jika kita perlu meningkatkan impor beras dari Vietnam,” ujarnya seperti dikutip The Edge.

Kesepakatan serupa tercapai dengan Thailand. Bangkok akan menyuplai beras dan ayam ke Malaysia sesuai kemampuan dan ketersediaan di dalam negeri. Mohamad Sabu menjelaskan, pihaknya bisa saja mencari pasokan ke Brasil. Namun, pengirimannya bakal membutuhkan waktu. Hal itu berbeda jika yang memasok adalah Thailand atau negara ASEAN lainnya. Beras, ayam, dan kebutuhan pangan lainnya bisa didapat dalam waktu kurang dari sepekan.

Sementara itu, Sekjen ASEAN Dr Kao Kim Hourn berpandangan, kerja sama ASEAN dengan negara lain seperti Tiongkok dan India perlu ditingkatkan dalam menghadapi masalah ketahanan pangan. Aljazeera mengungkap, India mendominasi ekspor beras selama satu dekade terakhir. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya harga lokal dan tingginya stok beras dalam negeri yang memungkinkan India menawarkan beras dengan harga diskon.

Namun, pada 20 Juli lalu, India tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan segera menghentikan ekspor beras putih nonbasmati. Kebijakan itu turut memperburuk situasi ketahanan pangan global. Tingginya harga beras kemungkinan besar tidak akan mereda dalam waktu dekat. Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO) PBB telah menyatakan, kemungkinan pemulihan perdagangan beras pada tahun depan akan memerlukan pencabutan pembatasan ekspor India. (*)