Beranda blog Halaman 1150

Hasto Benarkan Gibran Sudah Pamit dari PDIP

Penulis
redaksi
-
0
Hasto Kristiyanto menyatakan Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader PDI Perjuangan.

KORANUSANTARA –Gibran Rakabuming Raka paham konsekuensi begitu memutuskan menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi bakal calon wakil presiden. Salah satunya menanggalkan status kader PDI Perjuangan (PDIP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, Gibran sudah pamit keluar dari PDIP. Itulah yang disampaikan Gibran saat bertemu dengan Puan Maharani.

Dengan demikian, Hasto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu bukan lagi kader PDIP. ”Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo (jelas sekali),” ujarnya.

Terkait dengan kartu tanda anggota (KTA) PDIP yang masih berada di tangan Gibran, Hasto sudah meminta jajaran DPC PDIP Kota Surakarta untuk memprosesnya. Sebab, secara administratif Gibran mendapat KTA dari sana.

Soal kiprah politik Gibran selanjutnya, termasuk ke partai mana akan berlabuh, Hasto tidak mau ambil pusing. Dia menghormati pilihan politik wali kota Solo tersebut. ”Kalau warnanya berubah semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, ya partai menghormati itu,” tuturnya.

Gibran menegaskan, urusannya dengan PDIP selesai sejak pekan lalu. Pertemuannya dengan Puan sudah menuntaskan statusnya. Pernyataan itu disampaikan Gibran seusai pemeriksaan di RSPAD Kamis, 26 Oktober 2023. ”Itu sudah klir lho,” katanya.

Dia juga tidak mempersoalkan berbagai stigma pengkhianat yang menyasar kepadanya dari kader PDIP yang kecewa. ”Enggak apa-apa,” ujarnya santai.(*)

Ganjar-Mahfud Dapat Dukungan dari Barikade Gus Dur

Penulis
redaksi
-
0
Yenny Wahid dan Barisan Kader Gus Dur mantap memilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

KORANUSANTARA – Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat amunisi tambahan dukungan dari Yenny Wahid dan Barisan Kader (Barikade) Gus Dur. Dukungan disampaikan Yenny dalam deklarasi di Hotel Burobudur, Jakarta.

Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu mengungkapkan, sebelum menetapkan dukungan, dia melakukan berbagai pertimbangan. Termasuk dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya para pencinta Gus Dur. Hasilnya, hatinya lebih dekat dengan Ganjar-Mahfud.

”Hati itu lebih tinggi tingkatannya daripada sekadar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif,” tuturnya.

Selain itu, Yenny merasa dekat dengan Mahfud MD. Selain kader NU, Mahfud sejak lama dekat dengan sang ayah, Gus Dur. Dia meyakini, Mahfud adalah sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur dan mampu menegakkan keadilan.

Ditanya tentang suaminya, Dhohir Farisi, yang berada di barisan Prabowo, Yenny menegaskan bahwa tidak ada masalah. Di keluarganya, berbeda pendapat merupakan hal biasa. ”Kami adalah keluarga yang sangat demokratis,” kata dia.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid mengapresiasi dukungan Yenny dan pendukung Gus Dur. Arsjad juga menetapkan Yenny sebagai wakil Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud. Di posisi itu, Yenny akan berduet dengan Puan Maharani. ”Ini simbol pemimpin wanita Indonesia dan yang lainnya. Bagaimana kita pastikan satu hati bersama-sama,” ujar Arsjad.(*)

Menuju Penetapan, Tiga Paslon Dinyatakan Sehat Jasmani dan Rohani

Penulis
redaksi
-
0
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menerima hasil pemeriksaan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal Budi Sulistya.

KORANUSANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lolos.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang paling awal menjalani pemeriksaan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menyusul berikutnya, maupun duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dites paling akhir dinyatakan lolos semua. Ketiganya dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta dipastikan lanjut tahapan berikutnya.

Dasarnya adalah hasil pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, selama sepekan terakhir.

“Secara garis besar, masing-masing memiliki hasil kesehatan yang tidak ada kendala,” ujar Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal Budi Sulistya di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.

Budi memastikan, hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan secara cermat dan objektif. Selain tim dokter RSPAD, pihaknya melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengetes penggunaan narkoba serta Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk melihat kesehatan rohani.

Budi enggan mengomentari sejumlah isu beberapa calon pernah menderita penyakit tertentu. Dia menegaskan hanya memercayai laporan yang dibuat tim dokter.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, dalam menetapkan kelayakan fisik dan rohani capres dan cawapres, regulasi tidak menggunakan definisi sehat atau tidak sehat. Yang dijadikan ukuran adalah mampu atau tidak menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. ”Kemudian, yang kedua adalah terdapat penyalahgunaan narkotika atau tidak. Jadi, ukurannya itu,” jelasnya.

Nah, dari hasil yang disampaikan, Hasyim menyimpulkan bahwa tiga paslon yang mendaftar mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian, dari sisi bebas penggunaan narkoba, disimpulkan bahwa semua paslon terkonfirmasi tidak mengonsumsi narkoba.

Meski ketiga paslon sudah dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani, Hasyim menyampaikan bahwa penetapan akan dilakukan pada 13 November 2023. Saat ini jajarannya masih memverifikasi data persyaratan lain.

Disinggung soal polemik persyaratan usia Gibran Rakabuming Raka, cawapres pendamping Prabowo Subianto yang masih dipersoalkan karena Peraturan KPU 19/2023 belum tuntas direvisi, Hasyim menyatakan masih dalam proses. KPU secara kelembagaan sudah mengajukan permohonan rapat konsultasi ke DPR. ”Menunggu DPR. Forumnya kan DPR,” terangnya.

Meski revisi belum tuntas, Hasyim menegaskan bahwa dasar hukum untuk Gibran sudah ada. Yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang sudah selevel dengan undang-undang. ”Putusan MK kan mengubah norma undang-undang,” jelasnya.(*)

 

Pertanian di Kukar Mendapat Perhatian Khusus dari Samsun

Penulis
redaksi
-
0

TENGGARONG – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, mengadakan Reses Masa Sidang III tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ia bertemu dengan masyarakat di Dapilnya, yaitu di Jalan Houling Asta Minindo KM 6 GG Usaha Tani, RT 12 Kecamatan Loa Kulu.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengungkapkan berbagai masalah yang mereka hadapi, terutama di sektor pertanian. Salah satu masalah utama adalah kurangnya irigasi dan pupuk untuk menggarap lahan pertanian yang luas.

“Ada lahan pertanian sekitar 100 hektar yang belum tergarap maksimal karena tidak ada irigasi. Ini yang menjadi permintaan masyarakat,” kata Samsun.

Samsun juga menyebutkan bahwa ada dua kelompok tani (Poktan) yang menyampaikan aspirasi mereka, yaitu Poktan Parahyangan dan Poktan lainnya. Ia mengunjungi lokasi pertanian mereka dan melihat potensi yang besar, seperti alpukat dan jambu kristal.

Samsun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan serius. Ia akan berusaha untuk merealisasikan bantuan pupuk, pembangunan irigasi, sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan jalan usaha tani. (ADV/KN)

Muhammad Said Dilantik Jadi Sekkab Berau, Syarifatul Berharap Bisa Sinergi dengan DPRD

Penulis
redaksi
-
0
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Kabupaten Berau di Balai Mufakat. (Foto: Istimewa)

TANJUNG REDEB – Muhammad Said dilantik menjadi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau oleh Bupati Berau Sri Juniarsih di Balai Mufakat, Jumat (27/10/2023). Dia menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekkab Berau, Sujadi.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengucapkan selamat atas terpilihnya Sekkab Berau yang baru. Posisi Sekkab katanya, merupakan ujung tombak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengawal kebijakan yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Yang mana RPJMD ini juga sudah disepakati antara pihak legislatif dan eksekutif,” kata Syarifatul, Jumat (27/10/2023). RPJMD harus dikawal dan dilaksanakan sampai masa jabatan kepala daerah berakhir.

DPRD Berau katanya, siap bersinergi dengan Sekkab yang baru. Selama ini katanya, dalam melakukan segala hal selalu berkaitan dengan Sekkab selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Apalagi kami juga memiliki tim bagian anggaran (Banggar) sudah semestinya harus bersinergi dan memiliki satu visi untuk mengawal kebijakan yang tertuang di RPJMD,” terangnya.

Secara khusus, politisi Partai Golkar itu berharap Sekkab baru memiliki inovasi-inovasi untuk kemajuan daerah. Kinerjanya diharapkan juga semakin baik serta bisa bersinergi dengan siapa saja.

“Kalau soal umur dan pengalaman itu tim pansel yang lebih tahu. Tapi setahu kami karena sudah bermitra di Banggar sebagai Kepala Bapenda Berau sebelumnya juga bagian dari TAPD, saya yakin kami bisa berkolaborasi dengan baik,” tandasnya.

Sementara, Sekkab Berau Muhammad Said menyampaikan, optimistis bisa mengoptimalkan semua potensi dengan semua sumber daya yang dimiliki. Tentunya juga mengawal 18 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Berau hingga akhir masa jabatannya.

“Selaku Sekkab saya berkomitmen sepenuhnya dan mengupayakan secara maksimal. Termasuk berkoordinasi dengan semua perangkat daerah,” jelasnya.

Tidak hanya dengan eksekutif tapi juga dengan legislatif. Karena itu, dirinya akan terus berupaya bersinergi, mengingat APBD Berau cukup luar biasa peningkatannya.

“Saya harap ke depan APBD bisa maksimal penyerapannya tentu dengan bantuan pengawasan yang dilakukan legislator. Kami harap juga kerja ini bukan hanya tanggung jawab kepala daerah tapi juga semua pihak terkait,” paparnya.

Salah satu yang dihindarinya yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pihaknya akan mengevaluasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan serapan anggaran. Pasalnya proyek besar terdapat pada instansi yang mengelola pekerjaan fisik.

“Ke depan kami berharap supaya dipercepat proses dan pekerjaannya. Karena kita berharap jangan terlalu besar SiLPA-nya,” tandasnya. (adv)

 

Penyaluran Kredit Perbankan bagi UMKM Tumbuh

Penulis
redaksi
-
0
Hingga akhir September 2023, pendapatan bunga Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencapai Rp 138,63 trilliun atau tumbuh 13,91 persen yoy.

KORANUSANTARA – Kredit yang disalurkan perbankan tumbuh positif. Pada September 2023 tercatat sebesar Rp 6.83,4 triliun atau tumbuh 8,7 persen secara year-on-year (yoy). Meski begitu, pertumbuhan pembiayaan itu lebih rendah dari bulan sebelum sebesar 8,9 persen yoy.

Dalam hasil pertumbuhan uang beredar Bank Indonesia (BI), kinerja intermediasi perbankan didorong oleh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, kredit modal kerja pada September 2023 mampu tumbuh 8,3 persen YoY. Jumlahnya mencapai Rp 3.091,2 triliun.

”Perkembangan kredit modal kerja bersumber dari sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahan yang tumbuh 26,2 persen yoy. Terutama pada subsektor perantara keuangan lainnya (nonbank) leasing di DKI Jakarta,” terang Erwin.

Untuk kredit investasi, meningkat 9,8 persen yoy. Bersumber dari sektor industri pengolahan, perikanan, pertanian, peternakan, dan kehutanan. Penyaluran kredit investasi ke sektor industri pengolah menjadi yang terbesar dengan pertumbuhan 9,1 persen yoy.

Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 8,4 persen yoy. Lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 9,1 persen yoy. Itu didorong kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Kredit properti meningkat 8,7 persen yoy senilai Rp 1.283,1 triliun. Kenaikan tersebut ditopang penyaluran KPR dan KPA (apartemen) yang naik 12,7 persen sebesar Rp 674,5 triliun. ”Khususnya pertumbuhan KPR di tipe 22 sampai 70,” ucap Erwin.

Untuk penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat 8,2 persen yoy senilai Rp 1.332,9 triliun. Kredit skala mikro tumbuh signifikan sebesar 25,7 persen YoY sebanyak Rp 606,2 triliun. ”Pertumbuhan kredit UMKM dipengaruhi oleh kredit investasi dan moda kerja,” imbuhnya.

Di sisi lain, penyaluran kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tumbuh 12,53 persen YoY menjadi Rp 1.250,72 triliun. Khusus penyaluran kredit UMKM naik 11,01 persen dari Rp 935,86 triliun di triwulan III 2022 menjadi Rp 1.038,90 triliun di triwulan III 2023. ”Sehingga porsi kredit UMKM BRI terhadap total kredit mencapai 83,06 persen,” Direktur Utama BRI Sunarso pada pemaparan Kinerja Keuangan BRI triwulan III 2023 pada Rabu (25/10).

Kredit yang tumbuh double digit, lanjut dia, berdampak positif terhadap pendapatan bunga perseroan. Hingga akhir September 2023, pendapatan bunga BRI mencapai Rp 138,63 trilliun atau tumbuh 13,91 persen yoy.

Penyaluran kredit BRI juga diimbangi dengan manajemen risiko yang terjaga. Perusahan pelat merah itu berhasil menurunkan loan at risk (LAR) sebesar 13,80 persen. Membaik bila dibandingkan dengan LAR September tahun lalu sebesar 18,68 persen. ”Kami optimistis di tahun depan LAR BRI dapat kembali pada kondisi pra-pandemi, yakni di kisaran 9-11 persen,” ujar Sunarso.

Kualitas kredit yang terjaga berdampak terhadap credit cost BRI yang membaik. Dari semula 3,02 persen menjadi 2,44 persen. ”Sebagai bagian dari soft landing strategy, BRI juga tetap menyediakan pencadangan yang memadai, tercatat NPL (non-performing loan) coverage BRI sebesar 228,65 persen,” tandasnya. (*)

Pemerintah Bebaskan PPN untuk Pembelian Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Penulis
redaksi
-
0
Sektor properti mendapat angin segar dengan insentif yang diberikan pemerintah sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa memiliki rumah.

KORANUSANTARA – Pemerintah akan memberikan tiga insentif untuk mendukung sektor perumahan. Tiga paket insentif itu mulai meluncur bulan depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemberian insentif tersebut bertujuan mendongkrak kinerja sektor perumahan. “Sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah,’’ ujarnya pada konferensi pers, Rabu malam, 25 Oktober 2023.

Menkeu menjelaskan, insentif pertama adalah pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan rumah baru yang harganya di bawah Rp 2 miliar. PPN itu akan ditanggung pemerintah (DTP). “Karena ini untuk menghabiskan stok rumah yang ada,’’ jelasnya.

Untuk periode November 2023 sampai Juni 2024, pemerintah akan menanggung PPN 100 persen. Artinya, pembelian rumah baru di bawah Rp 2 miliar akan bebas PPN.

Sementara itu, untuk periode Juli–Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 50 persen. ’’Kita berharap kegairahan sektor perumahan akan bertambah, baik dari sisi pembeli maupun pengembang,’’ tambahnya.

Insentif kedua diberikan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ani menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi (BAA) selama 14 bulan. Bantuan sebesar Rp 4 juta per pembelian rumah diberikan untuk pembeli MBR.

“Kita juga menaikkan threshold harga rumah yang bisa dibeli untuk MBR (bersubsidi), yaitu menjadi Rp 350 juta, baik rumah tapak maupun rusun. Dalam hal ini, rumah yang harganya di bawah Rp 350 juta itu mendapatkan fasilitas bantuan biaya administrasi dan PPN yang di-DTP-kan,’’ jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Insentif ketiga, diberikan dukungan rumah masyarakat miskin. Ani menjelaskan, selama ini Kemensos sering melakukan kegiatan membangunkan rumah untuk keluarga miskin. Baik dengan cara diperbaiki ataupun direnovasi hingga bedah rumah dengan nilai Rp 20 juta per rumah. Pemerintah akan menambah target penerima bantuan itu.

“Target untuk November–Desember 2023 kita tambah lagi. Kalau bisa menyelesaikan tambahan 1.800 rumah untuk keluarga miskin dengan anggaran Rp 20 juta. Kami menyediakan anggaran Rp 36,2 miliar,’’ bebernya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemberian insentif itu juga dilakukan karena sektor perumahan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). “Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun 0,67 persen, dan konstruksi 2,7 persen,’’ ujarnya.

Airlangga menjelaskan, dua sektor itu memberikan kontribusi ke PDB sebesar 14–16 persen. Jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut mencapai 13,8 juta orang. Dari sisi pajak, kontribusi pajak di sektor itu mencapai 9,3 persen dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 31,9 persen.

“Pak Presiden meminta agar dilaksanakan program PPN ditanggung pemerintah. Untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar ini, akan berlaku PPN 100 persen,’’ tegasnya. (*) 

Andi Amir Hamsyah Berharap Batik Air Terus Terbang Setiap Hari ke Berau

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

TANJUNG REDEB – Kembalinya jadwal penerbangan maskapai Batik Air dengan rute Berau-Jakarta dan Berau-Surabaya menjadi setiap hari mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir Hamsyah.

Dia mengungkapkan, kembalinya pelayanan Batik Air menjadi setiap hari sangat mempermudah masyarakat yang hendak bepergian ke luar daerah.

“Saya harap ini bisa terus bertahan setiap hari, karena mempermudah kita yang akan bepergian ke Jakarta dan Surabaya tanpa harus transit Balikpapan,” ungkapnya.

Andi Amir menilai, penerbangan langsung dari Surabaya dan Jakarta ke Berau juga sangat mempermudah wisatawan yang ingin berkujung ke Bumi Batiwakkal.

“Tentunya hal ini juga semakin menarik minat wisatawan datang ke daerah kita. Selain harga yang cukup hemat, juga mengifisienkan waktu,” tuturnya.

Dia mengaku sangat mengapresiasi upaya pihak terkait untuk mengembalikan jadwal operasional Batik Air ke Berau. “Saya harap jangan berubah lagi jadwal penerbangannya, upayakan terus terbang setiap hari,” tegasnya.

Dirinya menyebut, harga rute penerbangan Berau-Balikpapan menggunakan Batik Air juga mengalami penurunan harga, sehingga sedikit meringankan beban masyarakat.

“Ini merupakan keuntungan adanya pesawat berbadan besar yang beroperasi di Bandara Kalimarau, karena dapat menciptakan persaingan harga tiket,” terangnya.

Politikus Golkar ini berharap maskapai Batik Air terus melayani masyarakat kabupaten paling utara Kaltim ini. “Karena masuknya Batik Air ini dapat membuat harga tiket pesawat stabil,” pungkasnya. (ADV/KN)

Sigit Wibowo: Pengendalian Inflasi di Kaltim Harus Lebih Rendah Dibandingkan dengan Angka Nasional

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, hadiri pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim yang baru pada Jumat (27/10/2023).

Pada kesempatan ini, ia ucapkan terima kasih atas dedikasi Kepala KPw BI Kaltim sebelumnya, Ricky P Gozali yang kini diamanahi menjabat Kepala KPw BI Sumatera Selatan (Sumsel). Tak luput ia mengucapkan selamat kepada Kepala KPw BI Kaltim Budi Widihartanto, yang baru saja dilantik.

Sigit mengatakan, BI Kaltim memiliki sejumlah peran dan tugas penting. Salah satunya yakni melakukan pengendalian inflasi. Ditangan pimpinan Kpw Bank Indonesia Kaltim yang baru, ia menggantung kan harap agar kerja-kerja BI di Bumi Etam semakin baik.

“Menghadapi kehadiran dari Ibu Kota Nusantara (IKN) Kaltim penting dalam mengendalikan angka inflasi, apalagi bisa lebih rendah dibanding angka nasional. Kami harap pimpinan baru (Pak Budi) nanti minimal mempertahankan perekonomian di Kaltim. Baik itu pengendalian inflasi hingga perputaran uang,” ungkap Sigit ditemui usai pengukuhan.

Selaih itu menurutnya, penting bagi BI Kaltim yang kini dipimpin Budi Widihartanto untuk terus berkoodinasi dengan stakeholdernya.

“Pimpinan yang baru perlu meningkatkan kembali hubungan dan koordinasi dengan Forkopimda. Terutama pada pembinaan corporate social responsibility (CSR),” terang Sigit.

Lebih lanjut Politisi PAN ini juga mengapresiasi program-program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Semisal Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur, yang terselenggara di Kaltim.

“FESyar kemarin itu sukses dan bisa jadi langkah mengenalkan ekonomi syariah dan tentu juga kegiatan-kegiatan tersebut mendukung perekonomian Kaltim dalam koordinasi Bank Indonesia,” tandasnya. (ADV/KN)

Dispar Kukar Salurkan Bantuan Sapras Penunjang Wisata Bagi Pokdarwis

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Dispar Kukar, Slamet Hadiraharjo (Ady/Radar Kukar)

TENGGARONG – Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar), terus berikan dukungan penuh untuk pengembangan potensi wisata di tiap desa. Bahkan siap berikan bantuan berupa sarana dan prasarana (sapras) pengembangan wisata.

Kepala Dispar Kukar, Slamet Hadiraharjo, mengatakan pihaknya siap untuk memfasilitasi usulan bantuan saran penunjang objek wisata yang sedang dikembangkan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

“Untuk bisa menerima bantuan tersebut tentu ada persyaratan yang perlu dipenuhi. Yaitu mengajukan permohonan ke Dispar, setelah itu dilakukan verifikasi, apakah permohonan sudah memenuhi syarat,” kata Slamet.

Verifikasi yang dimaksud, yakni meliputi keaktifan pokdarwis di lapangan dalam pengembangan potensi wisatanya. Keaktifan membuat laporan bulanan, serta penilaian lainnya. Sejauh ini, kata Slamet, Dispar Kukar telah menyalurkan beberapa bantuan sapras penunjang destinasi wisata seperti penginapan. Bantuan tersebut disalurkan pada Pokdarwis Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu dan Pokdarwis Kersik Kecamatan Marang Kayu.

“Ada beberapa objek wisata yang potensi menginap di lokasi, dan ini perlu dukungan dari pemerintah,” serunya.

Bantuan sapras yang disalurkan oleh Dispar Kukar ini, diharap mampu memberikan dorongan pengembangan sektor wisata di desa. Sehingga destinasi wisata yang dikembangkan tersebut mampu memberikan dorongan perputaran ekonomi bagi masyarakat. Serta memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes). (Adv/KN)

1...1,1491,1501,151...1,252Halaman 1,150 dari 1,252