TANJUNG REDEB – Agar Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mudah dalam memenuhi kebutuhan pupuk, Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyarankan setiap kecamatan memiliki pangkalan pupuk.

Dia menerangkan, pupuk sangat penting untuk petani. Sebab berpengaruh terhadap pemberian nutrisi ke berbagai unsur. “Pupuk ini memang sangat diperlukan baik itu pupuk subsidi atau non subsidi,” ungkapnya.

Nurung membeberkan bahwa dirinya sudah menyampaikan keluhan petani mengenai pupuk ke Dirjen Pupuk dan Pestisida. “Padahal dulu tidak seperti itu. Petani mudah saja untuk mendapatkan pupuk,” jelasnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menyarankan kepada setiap kampung dan kecamatan memiliki pangkalan pupuk masing-masing. Agar Gapoktan langsung mengusulkan ke pangkalan pupuk di daerahnya, tanpa jauh-jauh mencari pangkalan pupuk.

“Saya sarankan setiap kampung, minimal di kecamatan punya pangkalan pupuk masing-masing,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena menggelar reses di Biatan. Ditemui beberapa persoalan serius yang harus segera ditangani. Dia mengunkapkan, banyak aspirasi serius yang disampaikan, namun belum ada tindakan dari pemerintah untuk mengatasinya.

Ia menyebut, usulan yang berhasil tertampung diantaranya permasalahan tapal batas Kabupaten Berau dan Kutai Timur, bangunan Sekolah Dasar (SD) yang tidak layak serta masalah tenaga kesehatan.

“Petama, masalah tapal batas, ini sudah berjalan sejak lama dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, sejak beberapa tahun belakang bukan karena batas saja, melaikan tindak diskriminasi oleh Ormas yang datang,” terangnya.

“Parahnya lagi, mereka dengan mudah mengambil dengan sistem rampas hasil kebun salah satu masyarakat yang berada di dua kampung Kecamatan Biatan,” lanjutnya.

Ia memaparkan, dari keterangan warga kejadian tersebut, berlangsung sejak delapan tahun lamanya, hingga saat ini belum terselesaikan.

“Nanti saya akan mempertanyakan secara langsung kepada pihak eksekutif bagaimana penyelesaiannya. Ini masalah serius harus secepat mungkin di selesaikan oleh pemerintah daerah. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, terkait persoalan pendidikan, masih terdapat bangunan sekolah yang tidak layak dan perlu perhatian lebih. Darlena pun menyayangkan dari besaran anggaran yang diperuntukan, khusus penunjangan pendidikan, tapi belum direalisasikan secara penuh.

“APBD kita besar, apalagi untuk pendidikan itu 20 persennya, lantas kenapa masih ada sekolah belum mendapat fasilitas yang baik,” ucapnya.

Kemudian, usulan terkait tenaga kesehatan, hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas kesehatan di kedua kampung. Untuk itu, masyarakat meminta diberikan fasilitas guna mempermudah penanganan medis kedepannya.

Darlena menegaskan, seluruh usulan masyarakat akan diupaya sesegera mungkin. Mengingat, permintaan masyarakat dirasa cukup krusial.

“Akan saya pertanyakan nantinya aksi dari pemerintah setelah rapat pembahasan hasil usulan reses di masa sidang ketiga ini, bila perlu akan saya ajak langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat disini,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kampung Tanjung Batu akan memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka dari itu Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mendorong Dinas Perikanan (Diskan) untuk mengontrol produksi ikan di sana.

Dia mengungkapkan, pembangunan TPI tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pulau Derawan. “Sehingga dengan adanya TPI tersebut, pendaratan ikan sudah terfokus di satu tempat saja,” ungkapnya.

Dibeberkannya, produktivitas ikan di Tanjung Batu tidak terkontrol dengan baik. Pasalnya, para nelayan langsung menjual hasil tangkapannya ke pengepul. “Tentu jika terus dibiarkan, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menguntungkan,” tuturnya.

Saga menerangkan, selama ini para pengepul memiliki pos-pos tersendiri. Hal itu, menurutnya membuat Diskan Berau sulit dalam mengontrol produksi ikan. “Karena para nelayan tidak lapor hasil produksinya, melainkan langsung menjualnya ke pengepul,” jelasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, Diskan Berau harus membuat inovasi untuk mengontrol hasil produksi nelayan di perairan Pulau Derawan dan sekitarnya.

“Karena TPI ini berkontribusi meningkatkan PAD, selain itu juga nelayan terbantu karena hasil tangkap mereka langsung dipasarkan secara luas,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Menjelang pesta demokrasi tahun 2024, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mendorong anggota dewan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Dia menyebut, ada 30 anggota DPRD Berau yang masing-masing memiliki agenda dan kesibukan. Akan tetapi, dinilainya kondisi tersebut bukan menjadi suatu alasan untuk tidak bertanggungjawab sebagai wakil rakyat.

“Tugas dan fungsi DPRD tersebut di antaranya, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran atau budgeting,” ungkapnya.

Menurut Madri, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tidak akan mengganggu kerja seluruh anggota DPRD Berau. Tetapi banyak penyesuaian di berbagai kegiatan atau pembahasan.

“Tetapi memang akan menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Jadi bukan masalah,” tuturnya.

Madri menyebutkan, tupoksi anggota DPRD sudah jelas. jadi, terkait dengan tahun politik, tentu tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. jika ada keluhan, dan meminta hearing, tentu akan dilakukan. Begitu juga untuk pembahasan anggaran 2024. Hal ini tidak menjadi penghalang, meskipun musim pemilu.

Diakuinya, anggota DPRD dipilih oleh masyarakat, tentu keinginan masyarakat yang harus diutamakan. Bukan kepentingan pribadi. Terkait dengan masa politik, menurut Madri, bisa dikerjakan, disela-sela kesibukan melayani masyarakat.

“Kenapa tidak bisa, bisa kok. Sama halnya dengan kegiatan reses juga masuk dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggaran sekisar Rp 25 miliar dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan penyelesaian Dermaga Teluk Sulaiman, Kecamatan Bidukbiduk. Diketahui, pengerjaan yang dilanjutkan berupa akses pendekat dari darat ke pelabuhan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris mengaku akan terus mengawal pembangunan dermaga tersebut hingga tuntas. “Untuk jetty, itu sudah terbangun. Jadi tinggal membangun trestel dan tempat bersandar kapal,” ungkapnya.

Dirinya membeberkan, kelanjutan pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman merupakan rekomendasi KPK. Sebab, ditengah APBD Berau yang tergolong besar, jangan sampai ada pembangunan yang mangkrak. “Kita akan selesaikan dermaga itu. Karena menjadi rekomendasi KPK untuk diselesaikan. Jangan sampai mangkrak lagi lah,” ucapnya.

Sejak awal dibangun, Dermaga Teluk Sulaiman memang menggunakan Bankeu Provinsi Kaltim. Tahun ini Pemkab Berau juga diungkapkan Waris masih berusaha mengusulkan anggaran dari provinsi. Sayangnya belum dapat kucuran dana untuk menyelesaikan dermaga itu.

Makanya, kata dia, lanjutan pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman rencananya bakal dianggarkan pada APBD Murni 2024 mendatang. Apalagi APBD diprediksi akan naik. “Penyelesaian Dermaga Teluk Sulaiman, insyaallah akan dianggarkan pada APBD tahun depan. Karena sudah ada rekomendasi dari KPK juga untuk segera diselesaikan,” ungkapnya.

Dirinya juga mewanti-wanti agar jangan sampai membuat rencana infrastruktur baru terus tapi bangunan yang lama tidak selesai. Bahkan sampai bertahun-tahun tidak dirampungkan.

“Itu yang menjadi atensi kenapa tidak diselesaikan dulu bangunan lama, kemudian membuat lagi yang baru,” tandasnya. (ADV/KN)