TENGGARONG – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, mengadakan Reses Masa Sidang III tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ia bertemu dengan masyarakat di Dapilnya, yaitu di Jalan Houling Asta Minindo KM 6 GG Usaha Tani, RT 12 Kecamatan Loa Kulu.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengungkapkan berbagai masalah yang mereka hadapi, terutama di sektor pertanian. Salah satu masalah utama adalah kurangnya irigasi dan pupuk untuk menggarap lahan pertanian yang luas.

“Ada lahan pertanian sekitar 100 hektar yang belum tergarap maksimal karena tidak ada irigasi. Ini yang menjadi permintaan masyarakat,” kata Samsun.

Samsun juga menyebutkan bahwa ada dua kelompok tani (Poktan) yang menyampaikan aspirasi mereka, yaitu Poktan Parahyangan dan Poktan lainnya. Ia mengunjungi lokasi pertanian mereka dan melihat potensi yang besar, seperti alpukat dan jambu kristal.

Samsun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan serius. Ia akan berusaha untuk merealisasikan bantuan pupuk, pembangunan irigasi, sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan jalan usaha tani.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Menjelang Pemilu 2024, netralitas aparatur desa menjadi perhatian penting. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin meminta Bawaslu untuk mengawasi sikap dan perilaku kades dan aparatur desa lainnya.

Ia mengatakan, kades tidak boleh berpihak kepada calon manapun atau mempengaruhi pilihan warga.

“Khususnya bagi ketua-ketua RT di wilayah mereka. Aparatur negara kan harus netral, begitu juga dengan aparatur desa,” ungkap Jahidin.

Karena Kades dinilai punya pengaruh besar terhadap ketua-ketua RT di wilayahnya, ia mendesak Bawaslu untuk bertindak tegas jika ada kades atau aparatur desa yang melanggar netralitas.

Ia menganggap, hal itu merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu untuk menjamin proses Pemilu yang jujur dan adil.
“Jika ada pelanggaran yang terbukti, Bawaslu harus melanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut,” ujar Jahidin.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga berharap, Bawaslu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kades-kades di Kaltim. Ia mengingatkan, Pemilu sudah semakin mendekat.

Disebutkan, kades dilarang ikut campur dalam kampanye Pemilu 2024. Kades juga harus bersikap adil dan tidak memberi keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.(adv/dprdkaltim/kn)

BONTANG – Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga wilayah VI Kota Bontang, digelar anggota DPRD Provinsi Kaltim, Abdul Kadir Tappa, di Hotel Andika, Sabtu (28/10/2023).

Abdul Kadir Tappa menjelaskan banyak faktor yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba. Salah satu faktor yang sangat signifikan adalah lingkungan, terutama lingkungan keluarga yang berada di sekitar kita.

“Oleh karena itu, kami mengajak semua untuk berupaya memelihara keutuhan keluarga, menjaga harmoni dalam keluarga, dan sebisa mungkin menghindari masalah-masalah yang dapat menghancurkan keluarga, seperti penyalahgunaan narkoba. Hindarilah terperangkap dalam lingkaran narkoba,” ucapnya.

Dalam banyak kasus, anak-anak menjadi pecandu, pengguna, atau bahkan pengedar narkoba, terutama jika mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung penyalahgunaan narkoba.

Salah satu penyebab permasalahan keluarga adalah pecahnya hubungan keluarga atau perpisahan orang tua.

“Individu yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba seringkali karena konflik keluarga atau masalah-masalah dalam lingkungan keluarganya. Itulah yang mendorong mereka untuk menggunakan narkoba,” jelasnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai garda terdepan dalam pembentukan ketahanan keluarga yang akan diformulasikan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Penyusunan Perda ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan dan memaksimalkan kekuatan serta ketangguhan keluarga.

Ada dua pemateri pada sosialisasi ini. Yakni Srie Mariyatini, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), Srie Mariyatini, menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga. Sedangkan pemateri kedua, Kepala KUA Bontang Utara Hartono.

Dalam paparannya, Srie Mariyatini mengatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, orang tua dan anak, atau bahkan ayah dan anak, atau ibu dan anak.

“Pelaksanaan ketahanan keluarga melibatkan pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Keempat komponen ini saling terkait dalam menciptakan ketahanan keluarga, dan masing-masing memiliki peran penting,” ungkapnya.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis di mana sebuah keluarga memiliki kekuatan dan ketangguhan, termasuk dalam aspek fisik, material, psikologis, mental, spiritual, yang memungkinkannya untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri. Keluarga yang kokoh mampu menciptakan harmoni dalam meningkatkan kesejahteraan fisik dan kebahagiaan batin.

“Keluarga tanpa fondasi yang kuat akan rapuh dan rentan, terutama ketika terlibat dalam masalah narkoba. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana membangun pondasi keluarga sebelum membentuk keluarga sendiri. Kekuatan iman juga sangat penting sebagai fondasi, karena keimanan adalah keyakinan kepada Allah SWT. Keimanan adalah pondasi paling kokoh bagi umat manusia yang beragama,” jelasnya.

Sementara Kepala KUA Kecamatan Bontang Utara, Hartono, berbicara tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Keimanan juga dianggap sebagai fondasi yang kuat dalam membangun ketahanan keluarga. (Adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Geliat pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung. Dalam proses pembangunan di Nusantara diharapkan tak luput untuk melibatkan penyedia jasa konstruksi daerah Kaltim.

Hal demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, saat menghadiri seminar nasional bertajuk ‘Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN Terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur’ di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, Kamis (26/10/2023).

Menurutnya Pemerintah Pusat, Badan Otorita dan juga Pemprov Kaltim semestinya tak abaikan kontraktor lokal dalam proses pembangunan Nusantara di Kaltim. Karena sejatinya kehadiran IKN, semestinya memberikan dampak positif  pada masyarakat Kaltim.

“Maka sangat baik apabila badan Otorita bersama dengan pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu memberikan andil yang positif kepada para pelaku jasa konstruksi lokal,” ucap Politisi Gerindra ini.

Seno lebih lanjut mengatakan, sebaiknya para pelaku jasa konstruksi melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan perusaahan skala nasional, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Inilah yang kita harapkan dengan adanya seminar nasional ini. Di sini banyak hadir para pelaku jasa konstruksi, para pemilik perusahaan jasa konstruksi yang kemungkinan juga sebagian besar ikut andil dalam pembangunan Kaltim,” tutup Seno.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mendukung rencana Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk membuat penangkaran khusus bagi buaya Riska yang berorientasi pada konservasi.

“Buaya Riska adalah aset yang sangat berharga untuk melestarikan spesies yang terancam punah,” ujar Puji di Samarinda awal pekan lalu. Dia mengusulkan agar buaya Riska dikelola oleh lembaga konservasi atau organisasi yang peduli dengan perlindungan hewan.

“Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar serta keberlangsungan hidup hewan tersebut,” katanya.

Puji juga menekankan agar pengelolaannya nanti mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya manajemen limbah yang timbul selama pengelolaan. “Lokasi penangkaran buaya tersebut dekat dengan permukiman warga dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, termasuk potensi pencemaran udara. Oleh karena itu, perlu ada tindakan bijak dan berkelanjutan dalam merencanakan pengelolaan hewan tersebut,” ungkapnya.

Dia berharap dukungan dari berbagai pihak akan mendorong pengembangan wisata yang mengintegrasikan aspek konservasi hewan dan pengalaman wisata yang berkualitas.”Hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berjanji untuk mencari solusi terbaik untuk kelangsungan hidup buaya Riska setelah dievakuasi dari habitat asalnya di Sungai Guntung Bontang ke tempat baru di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan.

“Buaya Riska ini menarik perhatian banyak orang. Namun, Buaya Riska ini adalah binatang buas. Sebagai binatang buas, dia berhak untuk hidup di habitatnya,” ucap Pj Gubernur Akmal Malik saat didampingi Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan Timur, Selasa.

Menurut Akmal, kondisi tempat penampungan Buaya Riska sangat tidak memadai. Kondisi ini ditakutkan membuat Buaya Riska semakin stres. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang BKSDA untuk mencari jalan terbaik untuk Riska dan keselamatan masyarakat. (adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, mengimbau para pemuda di Bumi Etam untuk siap menghadapi tantangan masa depan. Apalagi setelah Kaltim ditunjuk menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, Reza menerangkan sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya para pemuda tak apatis dengan aspek dan isu yang berkembang di negara ini. Serta terus meningkatkan kemampuandan semangatnya, serta memiliki karakter yang kuat agar memiliki daya saing.

“Kalian adalah pemuda masa depan. Kaltim kini sudah menjadi ibu kota negara, artinya kalian punya peran besar dalam sejarah. Ayo, pemuda Kaltim, tunjukkan kehadiran kalian untuk semua,” ujar Reza pada  Jumat (27/10/2023).

Politisi Gerindra ini, menyebut bahwa pemuda kini harus bisa menanggapi tantangan dunia yaitu menyiapkan generasi yang memiliki skill atau keahlian yang sesuai dengan tuntutan zaman.

“Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan pembelajaran bahasa asing. Bahasa adalah jendela dunia. Dengan menguasai bahasa asing, pemuda dapat memperluas wawasan dan jaringan mereka,” katanya.

Reza juga mengingatkan pemuda kini harus memiliki wawasan kebangsaan dan semangat mengisi kemerdekaan. Dia berharap pemuda dapat berperan aktif dalam pembangunan dan meneruskan perjuangan para pahlawan.

“Pemuda adalah agen perubahan. Pemuda harus menjadi pelopor dan penggerak dalam segala bidang, serta harus menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya.

Reza berpesan agar pemuda tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Ia mengajak pemuda untuk selalu berpikir positif dan kreatif dalam mengembangkan potensi diri dan daerah.

“Saya yakin pemuda Kaltim memiliki semangat juang yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara,” imbuhnya.

Selain itu, katanya peran pemuda dalam menghadapi pemilu sangat penting untuk menentukan masa depan Indonesia.

Ia menjelaskan, dalam kepemiluan, pemuda dapat berkontribusi dalam berbagai cara, seperti meningkatkan partisipasi dalam pemilu dengan melakukan registrasi pemilih dan menggunakan hak suaranya. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik.

Dirinya juga meminta, para pemuda mengawasi jalannya pemilu dengan menjadi penyelenggara, pengamat, atau relawan. Lalu mengembangkan kreativitas dalam kampanye politik dengan menggunakan media sosial, seni, atau budaya. Dan tak luput, ucapnya, yakni menghindar politik uang dan politik identitas yang dapat merusak demokrasi dan keadilan,” tutup Reza.

“Pemuda adalah agen perubahan, partisipan aktif, pemilih yang kritis, dan pengawas yang jujur,” ucapnya.(adv/dprdkaltim/kn)

PASER – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Komisi I, Andi Faisal Assegaf mengadakan reses di Desa Bente Tualan, Kecamatan Longkali, pada Senin (23/10/2023) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari reses massa persidangan III Tahun 2023 yang bertujuan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat.

Andi Faisal Assegaf menjelaskan bahwa reses adalah kewajiban anggota DPRD yang dilakukan tiga kali dalam setahun. Reses berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan geografis mereka. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan diteruskan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, Andi Faisal Assegaf juga mengharapkan agar masyarakat dapat menyampaikan usulan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

“Kami akan selalu berjuang untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan meminta pemerintah untuk memprioritaskannya. Kami selalu siap untuk melayani aspirasi warga,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam reses. Ia berjanji akan terus berjuang demi kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam reses tersebut Hj. Noverie Amelia Parmiesca, Anggota DPRD Kabupaten Paser, Kaur Pembangunan Desa Bente Tualan, Ketua BPD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.(Adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA  – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengingatkan Pemerintah agar segera mematangkan perencanaan program pembangunan untuk tahun depan. Dia mengharapkan, semua proyek yang direncanakan bisa dieksekusi dengan lancar dan tepat waktu.

Menurut Seno, salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah proses lelang dan pengadaan. Dia menilai, proses ini sering kali berjalan lambat dan menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek.

“Proses lelang dan pengadaan harus dilakukan sejak awal tahun. Jangan sampai mepet di akhir tahun. Ini akan mengganggu kinerja pihak ketiga yang mengerjakan proyek,” kata Seno.

Seno menjelaskan, banyak proyek berskala besar yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Jika proses lelang dan pengadaan tidak efisien, maka pemenang lelang akan kesulitan untuk menyelesaikan proyek sesuai target.

“Ini akan berdampak pada kualitas pembangunan dan serapan anggaran. Banyak anggaran yang tidak terserap karena proyek tidak selesai. Ini disebut Silpa. Kalau Silpa terus terjadi, pembangunan tidak akan maksimal,” ujar Seno.

Untuk mengatasi masalah ini, Seno meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses lelang dan pengadaan. Dia juga berharap, semua pihak bisa bekerja sama untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menghambat pembangunan.

Seno mengaku optimis bahwa pembangunan di Kaltim akan lebih baik di tahun depan. Dia mengatakan, DPRD Kaltim sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengawasi dan mendukung program-program Pemprov Kaltim. (adv/dprdkaltim/kn)