SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Bagus Susetyo, meminta Pemprov Kaltim untuk mengembangkan industri hilir dari sumber daya alam (SDA) yang melimpah di daerah ini. Ia menyatakan bahwa Kaltim selama ini terlena dengan pengolahan SDA yang bersifat instan dan hanya berfokus pada ekonomi ekstraktif.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra ini, komoditas seperti kelapa sawit, batubara, gas, dan minyak bumi dapat menjadi modal yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru di Kaltim. Ia menilai bahwa hilirisasi dari berbagai SDA akan memberikan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

“Kaltim memiliki banyak sumber daya alam, tetapi sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Hilirisasi dari berbagai sumber daya alam akan memberikan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Hal ini juga akan meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bagus, beberapa waktu lalu.

Legislator ini juga meminta Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung hilirisasi, seperti jalan dan pelabuhan. Ia juga mendesak penyelesaian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Maloy dan Kariangau yang memerlukan pasokan listrik dan air.

“Kaltim memiliki anggaran APBD yang besar, bahkan mencapai Rp25 triliun. Anggaran ini harus dimanfaatkan untuk mengatasi masalah infrastruktur dan pertanian. Jangan sampai ada pembangunan yang terbengkalai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Bagus juga berharap adanya peningkatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA Kaltim, terutama dalam sektor kelautan dan budaya. Ia mengkritik kegiatan yang selama ini hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat banyak. Ia menekankan pentingnya rasa keadilan dan kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

“Pemerintah harus memiliki rasa keadilan dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Kita harus saling membantu dan saling memanfaatkan. Kita juga harus menjaga lingkungan dan budaya kita,” serunya.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kota Balikpapan ini menegaskan bahwa semua orang berharap Kaltim dapat menjadi provinsi yang maju dan sejahtera pada masa depan. Ia yakin bahwa Kaltim bisa mencapai kemandirian pangan jika memanfaatkan potensi SDA yang luar biasa dengan baik.

“Kaltim sebenarnya dapat mandiri dalam hal pangan. Kami memiliki potensi luar biasa, tetapi kami harus dapat memanfaatkannya dengan baik. Saya yakin jika kita bersatu dan bekerja keras, kita dapat mencapai cita-cita bersama,” ucapnya. (ADV/KN)

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan penertiban terhadap kios pengisian bahan bakar mini atau pertamini yang beroperasi di wilayahnya. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan meningkatkan kualitas pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Penertiban pertamini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir. Ia mengatakan bahwa pertamini selama ini menjadi alternatif masyarakat saat menghadapi antrean panjang di SPBU. Namun, ia juga menginginkan Samarinda sebagai ibu kota harus tertib.

“Kami mendukung langkah Pemkot Samarinda untuk menertibkan pertamini. Kami berharap Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang di SPBU,” ujar Sutomo di Samarinda, beberapa hari lalu.

Sutomo juga menyoroti masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Ia menyebut ada oknum tertentu yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi atau perusahaan.

“Penyaluran BBM bersubsidi, bahkan ada yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada. SKK Migas tentu mengantongi data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data itu menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran,” paparnya.

Untuk menertibkan distribusi BBM, Sutomo mendukung langkah Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional untuk menerapkan kartu pengisian BBM atau Fuel Card. Kartu ini nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk mengisi BBM di SPBU.

“Fuel Card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya. Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” tuturnya.

Sutomo berharap penerapan Fuel Card segera direalisasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan.

“Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel Card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” katanya. (ADV/KN)

SAMARINDA – Legislator Partai Golkar, Sarkowi V Zahry, mengimbau agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menyimpang dari konsep kota hutan atau forest city. Menurutnya, konsep tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan manfaat IKN bagi generasi mendatang.

Sarkowi, yang juga merupakan akademisi di bidang kehutanan, mengatakan bahwa konsep kota hutan sudah dirancang dengan sangat lengkap sejak awal. Ia berharap pembangunan IKN tidak hanya terfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan daerah penyangga.

“Konsep forest city harus diintegrasikan dengan baik agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat nusantara dalam jangka waktu yang panjang. Kita harus melihat proyek IKN sebagai sesuatu yang harus memberikan manfaat bagi generasi-generasi mendatang,” ujar Sarkowi, awal pekan lalu.

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan memberikan dampak positif bagi wilayah sekitarnya, termasuk 10 kota dan kabupaten di Kaltim. Ia mengapresiasi peran pemerintah dalam memastikan bahwa IKN memberikan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.

“Badan Otorita IKN harus bisa mengimplementasikan pembangunan IKN dengan baik. IKN diharapkan bisa menjadi contoh pembangunan yang menggabungkan infrastruktur modern, pelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” harap Sarkowi.

Selain itu, Sarkowi juga mendorong masyarakat Kaltim, terutama generasi muda, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan kerja yang akan semakin ketat dengan adanya pemindahan IKN. Ia menilai bahwa IKN akan membuka banyak peluang kerja dan usaha bagi warga lokal.

“Kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan maksimal. IKN akan membawa banyak peluang, baik dalam hal pekerjaan maupun peluang usaha atau bisnis. Warga lokal harus mampu menguasai semua peluang tersebut,” pesan Sarkowi. (ADV/RP)