JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 31 bps (quarter to quarter/qtq) menjadi 7,14 persen pada akhir triwulan II 2026.

Eskalasi konflik tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global ke depan, sehingga memicu aksi risk-off investor di pasar SBN.

“Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat,” kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Purbaya menambahkan bahwa kenaikan yield tenor 10 tahun per 30 Juli 2026 juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya sejak awal tahun (year to date/ytd), di antaranya Turki dengan kenaikan sebesar 524 bps, Filipina naik sebesar 148 bps, Brazil naik sebesar 106 bps, Korea Selatan naik sebesar 92 bps, Polandia naik sebesar 59 bps, serta Afrika Selatan naik sebesar 55 bps.

Adapun investor nonresiden atau asing masih mencatatkan net buy di pasar SBN Rp32,09 triliun selama triwulan II 2026, atau net buy Rp6,99 triliun selama tahun 2026.

Per 30 Juli 2026, investor nonresiden mencatatkan net buy sebesar Rp6,36 triliun secara bulan berjalan (month to date/mtd) atau Rp13,35 triliun sejak awal tahun (ytd), dengan yield SBN tenor 10 tahun naik 15 bps secara bulan berjalan (mtd) atau 122 bps sejak awal tahun (ytd) ke level 7,29 persen

Perkembangan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pascagencatan senjata dan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Di sisi lain, Purbaya menyatakan bahwa pembiayaan anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel.

Hingga triwulan II 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452,0 triliun atau tumbuh 59,4 persen (yoy).

Realisasi ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur, serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun hingga akhir triwulan II 2026 atau tumbuh kuat sebesar 21,4 persen (yoy).

Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun hingga akhir triwulan II 2026 atau tumbuh 17,8 persen (yoy), di mana realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.298,6 triliun, atau tumbuh 29,4 persen (yoy). (ANT/KN)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Senin (3/8/2026), bergerak menguat 25 poin atau 0,14 persen menjadi Rp17.997 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.022 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai penguatan rupiah dipengaruhi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang naik ke level 50,2 pada Juli 2026 dari posisi 46,9 pada Juni berdasarkan laporan S&P Global Indonesia.

“Angka di atas level 50 menunjukkan kondisi operasional manufaktur kembali membaik pada awal kuartal III/2026,” ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Lebih lanjut, perbaikan tersebut ditopang oleh kembalinya pertumbuhan volume produksi setelah empat bulan mengalami kontraksi.

S&P Global mencatat peningkatan produksi didorong oleh mulai membaiknya kondisi permintaan dan meningkatnya kepercayaan pelanggan, walaupun di sisi lain. kenaikan harga bahan baku disebut masih menahan laju ekspansi.

Sentimen lainnya berasal dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia mencatatkan deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan (month to month/MtM) pada Juni 2026., setelah sebelumnya mencatat inflasi 0,44 persen pada Mei 2026.

Untuk sentimen global, Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah membatalkan rencana serangan militer besar-besaran AS terhadap Iran setelah negara-negara di Timur Tengah (Timteng) meminta waktu untuk melakukan negosiasi.

“Pernyataan tersebut memicu penurunan tajam harga minyak sebesar lebih dari 5 dolar AS per barel pada awal perdagangan di Asia, sekaligus meredakan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan yang berkepanjangan akan mempertahankan tingkat inflasi yang tinggi dan memperkuat alasan bagi penerapan kebijakan moneter yang lebih ketat,” kata Ibrahim.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat di level Rp17.991 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.058 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKAR TA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Pada Senin (3/8/2026), penyidik memeriksa empat saksi dan menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan empat saksi yang diperiksa berasal dari unsur karyawan swasta dengan inisial T, ER, DH, dan HH.

“Tim Penyidik telah memanggil dan memeriksa empat orang saksi dari unsur karyawan swasta, yaitu T, ER, DH, dan HH,” ujar Anang dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Selain pemeriksaan saksi, Tim Sembilan juga melakukan penggeledahan di beberapa titik. Lokasi yang didatangi penyidik meliputi kantor milik tersangka DR beserta rekan di Jakarta Selatan, kantor PT HI, PT PIS, PT KPE, PT SME, hingga rumah tersangka NH yang berada di Kota Depok.

Menurut Anang, langkah tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk melengkapi alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diusut.

“Seluruh tindakan penyidikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,” jelasnya.

Ia menegaskan proses penyidikan akan terus berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Perkembangan penanganan perkara juga akan disampaikan kepada publik sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU dan saat ini menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK.

Perkara tersebut merupakan bagian dari pengusutan empat surat perintah penyidikan (Sprindik) yang ditangani Kejaksaan Agung setelah menerima pelimpahan perkara dari Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Selain dugaan TPPU, penyidik juga menangani perkara dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, kasus PT Asabri, serta dugaan korupsi yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan ancaman deepfake, hoaks, dan disinformasi yang kian masif di era digital di sela pengukuhan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030.

Menurutnya, tantangan tersebut harus dijawab dengan penguatan keterbukaan informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Pengukuhan berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).

Meutya menegaskan Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis sebagai penjaga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar sekaligus memperkuat transparansi sebagai fondasi demokrasi.

“KIP lahir dengan semangat demokrasi. Tugas Bapak dan Ibu juga untuk melawan berita-berita hoaks dengan menghadirkan informasi yang menjadi hak publik untuk diketahui,” ujar Meutya.

Ia menilai tantangan yang akan dihadapi jajaran KIP pada periode kepengurusan baru semakin kompleks. Kemajuan teknologi memungkinkan penyebaran deepfake, misinformasi, dan disinformasi yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan penyediaan informasi publik yang akurat dan mudah diakses.

“Era digital tidak mudah. Bapak Ibu akan berlomba dengan maraknya deepfake dan berita hoaks,” katanya.

Selain menyoroti ancaman disinformasi, Meutya juga menetapkan target peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah menargetkan indeks tersebut meningkat dari 66,43 menjadi minimal 75 pada tahun depan sebagai indikator penguatan layanan informasi publik.

Ia juga meminta KIP melakukan evaluasi terhadap badan publik yang belum memberikan pelayanan informasi secara optimal, sekaligus memperkuat penyelesaian sengketa informasi secara adil, transparan, dan akuntabel.

Menutup sambutannya, Meutya menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus mendukung kerja Komisi Informasi Pusat dalam memperkuat keterbukaan informasi di Indonesia.

“Informasi adalah salah satu hak dasar manusia. Yang dimaksud tentu informasi yang benar,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, Meutya mengukuhkan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030, yakni Handoko Agung Saputro sebagai Ketua, serta Hafidhah, Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine Chandra, dan Rini Purwandari sebagai anggota.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor: Nicha R