Beranda blog Halaman 109

Banjir Picu Gagal Panen di Rapak Lambur, Bantuan Beras dan Benih Disalurkan

0

TENGGARONG – Banjir yang berulang di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyebabkan gagal panen (puso) di ratusan hektare lahan sawah.

Pemerintah Kabupaten Kukar bergerak cepat merespons kondisi tersebut. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, turun langsung menyalurkan bantuan pangan dan benih kepada warga terdampak.

Berdasarkan data pemerintah, bencana ini berdampak pada 153 kepala keluarga atau 542 jiwa. Dari total 342,25 hektare lahan yang ditanami, sekitar 148 hektare mengalami puso dan kerusakan berat.

Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar menyalurkan bantuan beras sebanyak 9.756 kilogram atau setara 1.084 karung untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat.

“Bantuan ini tentunya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mendapat musibah gagal panen ini,” ujar Aulia.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan 1.250 kilogram benih padi guna mendukung pemulihan dan memastikan petani dapat kembali menanam pada musim berikutnya.

“Harapan kita bantuan ini bisa membantu masyarakat untuk kembali recovery dan melaksanakan penanaman siklus selanjutnya,” tambahnya.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan petani yang masih menjadi kendala, termasuk sarana pendukung pertanian.

Di tingkat desa, Kepala Desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa wilayahnya memang rawan banjir akibat luapan Sungai Mahakam.

Ia menyebut, ketinggian air bisa mencapai 50 hingga 80 sentimeter dan mampu merendam lahan hanya dalam waktu satu malam. Bahkan, genangan dapat bertahan hingga empat bulan.

“Dalam satu malam pasti terendam, karena air pasang langsung tinggi. Bahkan bisa bertahan sampai empat bulan,” ujarnya.

Kondisi ini membuat siklus tanam terganggu, bahkan menyebabkan petani mengalami gagal panen dua kali berturut-turut. Dampaknya, banyak petani kini tidak memiliki cadangan pangan maupun benih untuk musim berikutnya.

Menurut Yusuf, kebutuhan mendesak saat ini tidak hanya bantuan pangan, tetapi juga pembenahan infrastruktur seperti irigasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pembangunan tanggul pengendali banjir.

Ia juga menyoroti kondisi pompa air yang sudah tua dan tidak optimal karena merupakan bantuan lama sejak awal 2000-an.

Meski sejumlah upaya seperti normalisasi irigasi dan pembangunan jalan usaha tani telah dilakukan, ia menilai penanganan masih belum maksimal.

“Mungkin ke depan bisa dibantu peninggian tanggul agar bisa menghindari luapan banjir dari Sungai Mahakam,” katanya.

Di tengah tekanan gagal panen, bantuan yang disalurkan pemerintah menjadi penopang utama bagi petani untuk bertahan sekaligus memulai kembali siklus tanam.

Sekitar 80 persen warga Rapak Lambur diketahui menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Karena itu, keberlanjutan program bantuan dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi masyarakat setempat.

“Semoga bantuan ini bisa dimaksimalkan dan berkelanjutan ke depannya,” tutup Yusuf. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

APBD Tertekan, Program Pendidikan Gratis Bontang Tetap Aman

0

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan program pendidikan gratis tetap berjalan meski kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa program yang langsung dirasakan masyarakat tidak akan terdampak penyesuaian anggaran. Fokus pemerintah tetap pada sektor strategis, khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan itu prioritas. Apa yang langsung dirasakan masyarakat seperti baju, sepatu, tas, buku, termasuk UKT tetap kita jalankan,” ujarnya.

Program pendidikan gratis tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar siswa, mulai dari seragam sekolah, sepatu, tas, buku, hingga pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Neni, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan skala prioritas. Sejumlah program yang dinilai belum mendesak dipilih untuk ditunda, agar anggaran tetap terjaga bagi sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pendidikan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Tak hanya berdampak pada dunia pendidikan, program ini juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya melalui program seragam gratis yang melibatkan ratusan penjahit lokal.

“Kurang lebih ada 500 penjahit yang terlibat. Jadi bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.

Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi berbasis masyarakat, terutama di tengah kondisi fiskal yang menantang.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Bontang berharap program pendidikan gratis tidak hanya menjaga akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing generasi muda ke depan.

Pemerintah pun memastikan bahwa keberlanjutan program-program prioritas akan terus dijaga, meski harus melakukan penyesuaian pada sektor lain yang dinilai tidak mendesak. (MK)

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

DPRD Kaltim Minta Bantuan Keuangan Tetap Digulirkan Tahun 2027

SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim kepada kabupaten/kota, khususnya Samarinda, harus tetap berjalan pada tahun 2027.

Menurutnya, Bankeu merupakan instrumen penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan. Seluruh usulan yang dihimpun melalui reses dan rapat dengar pendapat telah dituangkan dalam kamus usulan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi.

“Pastinya dong, kita tetap meminta pemerintah provinsi dalam hal ini juga Pak Gubernur supaya bantuan keuangan tetap bisa berjalan di 2027,” ujarnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Samarinda, Ananda menyebut kebutuhan masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi.

Ia menilai kebutuhan tersebut tidak bisa ditunda, terlebih di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Ya pastinya semuanya kekurangan lah, karena dana transfernya kan dipangkas,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, Ananda mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program prioritas tetap berjalan.

Ia juga menekankan bahwa usulan yang dibawa DPRD bukan sekadar daftar program administratif, melainkan hasil serapan langsung dari masyarakat di tingkat bawah.

“Karena kan kita DPR itu turun ke dapil saat reses. Jadi yang dibawa itu aspirasi masyarakat, betul-betul kebutuhan dari akar rumput, bottom up,” tegasnya.

Lebih lanjut, pembahasan terkait Bankeu 2027 masih menunggu pemetaan lanjutan dari pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi dengan tahapan pelaksanaan RPJMD yang memasuki tahun ketiga.

Ananda memastikan, fraksinya akan terus mengawal agar kebutuhan masyarakat tetap mendapat ruang dalam kebijakan anggaran daerah.

“PDI tetap sikapnya untuk membela rakyat. Kita terus bersuara,” tutupnya. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Rupiah Melemah ke Rp17.105 per Dolar, Airlangga Sebut Pelemahan Global

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn8apr2026/mobile/

Mentan Pastikan Harga Pupuk Subsidi Stabil di Tengah Konflik Selat Hormuz

0

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga pupuk subsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan, meski terjadi penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah, agar petani tetap terlindungi dalam menjaga produktivitas pertanian nasional.

“Aman, aman (harga pupuk tidak akan terkoreksi). Kenapa? Itu perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Mentan kepada awak media seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menyampaikan pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen, sebuah capaian yang disebut belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan volume pupuk subsidi yang tersedia bagi petani, sehingga kebutuhan input produksi tetap tercukupi secara optimal di berbagai daerah sentra pertanian.

“Itu di era Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden, itu diturunkan harga pupuk (subsidi) 20 persen dan menaikkan kuantumnya. Itu luar biasa,” ujar Mentan.

Adapun volume pupuk subsidi yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional sepanjang tahun 2026 mencapai 9,8 juta ton yang akan menyasar 14,1 juta petani di seluruh Indonesia.

Mentan menegaskan kebijakan stabilisasi harga pupuk tersebut merupakan arahan langsung Presiden, sehingga dipastikan tetap terjaga guna mendukung keberlanjutan sektor pertanian di tengah tantangan global.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan stok pupuk secara nasional tidak terganggu di tengah konflik di Selat Hormuz, Timur Tengah, yang dapat mengganggu jalur perdagangan global.

“Alhamdulillah, stok aman, kita memiliki 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Artinya, ini akan terus kita pertahankan di level ini, tidak ada masalah,” kata Rahmad dalam rapat tersebut.

Ia menyebut pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi pupuk dunia, yang menyumbang sekitar 30 persen perdagangan pupuk global setiap bulannya.
Namun demikian, Indonesia tidak terdampak signifikan berkat kemandirian industri pupuk nasional yang telah dibangun sejak lama.

“Hingga hari ini, meskipun dunia gonjang-ganjing, pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat ekosistem pangan dunia,” jelasnya.

Ia menyebutkan sejumlah negara besar seperti Brasil, India, Australia, Thailand dan Amerika Serikat mulai terdampak gangguan pasokan pupuk global. Sementara itu, Indonesia tetap dalam kondisi aman dan stabil.

Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026), Rahmad juga memastikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi tidak naik, meski terjadi gejolak di Selat Hormuz, sehingga pasokan dan stabilitas tetap terjaga di dalam negeri.

“HET (pupuk subsidi sebelumnya) sudah turun 20 persen, tidak ada rencana untuk kembali meningkatkan, artinya HET akan tetap,” kata Rahmad. (ANT/KN)

Bulog Perkuat Strategi Hadapi El Nino dan Geopolitik Global

0

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pihaknya melakukan penguatan strategi menghadapi dinamika geopolitik global dan kekeringan akibat fenomena El Nino ekstrem guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap aman.

“Upaya Bulog dalam mengantisipasi dinamika global sesuai dengan statement Bapak Presiden (Prabowo Subianto) apa pun yang terjadi, di mana-mana bangsa lain banyak mengalami kesulitan, tapi minimal kita aman dalam masalah pangan. Ini pernyataan beliau di Instagram resmi Sekretaris Negara,” kata Rizal dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (8/4/2026).

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan nasional agar tetap aman, meskipun banyak negara lain menghadapi kesulitan akibat tekanan global dan perubahan iklim.

Pernyataan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan nasional di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang saat ini.

Selain itu, pemerintah juga memastikan harga pangan tetap stabil dan tidak terdampak gejolak geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi rantai pasok global.

Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dalam posisi aman yakni mencapai 4,59 juta ton.
Bulog memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta TNI-Polri dalam menghadapi tantangan pangan nasional.

Kerja sama juga dilakukan dengan BUMN pangan seperti ID FOOD dan Berdikari, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan.

Selain itu, Bulog meningkatkan koordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi XI, guna mendapatkan dukungan kebijakan dan masukan strategis dalam menghadapi dinamika global.

Koordinasi intensif juga dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta yang bergerak di bidang logistik, untuk memastikan kelancaran distribusi dan penyerapan hasil pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Bulog juga telah membentuk posko command center untuk memantau perkembangan situasi global serta potensi dampak El Nino secara real time sebagai bagian dari sistem respons cepat.

Dalam menjaga stabilitas harga, Bulog secara rutin melakukan pemantauan di pasar tradisional bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan Polri hingga tiga kali dalam sepekan.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan di tingkat produsen untuk memastikan harga tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan pemerintah yang telah ditetapkan.

“Kemudian kami monitoring di pabrik-pabrik produsen juga kami cek agar harganya juga sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) maupun HAP (harga acuan penjualan),” jelasnya.

Bulog juga aktif memberikan informasi kepada masyarakat guna mencegah kepanikan dan memastikan kondisi pangan tetap terkendali di tengah isu global dan perubahan iklim.

Sebagai langkah tambahan, kata Rizal, Bulog juga melaksanakan operasi pasar serta menerapkan efisiensi internal, termasuk kebijakan kerja fleksibel bagi staf, namun tetap memastikan tim lapangan aktif dalam penyerapan gabah petani.

“Namun, untuk yang di lapangan khusus tim jemput gabah harus di lapangan. Nanti kalau nggak ada di lapangan nggak bisa jemput gabah,” kata Rizal. (ANT/KN)

Rupiah Melemah ke Rp17.105 per Dolar, Airlangga Sebut Pelemahan Global

0

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons nilai mata uang rupiah yang ditutup melemah pada Selasa sore menjadi Rp17.105 per dolar AS.

Airlangga, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026), mengatakan melemahnya nilai mata uang tidak hanya dialami oleh rupiah, tetapi juga mata uang negara-negara lainnya.

“Itu kan bukan hanya rupiah, berbagai currency (mata uang) lain juga demikian,” kata Airlangga singkat.

Diketahui, Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa melemah 70 poin atau 0,41 persen menjadi Rp17.105 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp16.980 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan ini dipengaruhi potensi eskalasi di Timur Tengah antara AS dengan Iran.

“Investor bersiap menghadapi potensi eskalasi di Timur Tengah menjelang tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Gangguan lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir telah memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan premi risiko di seluruh pasar minyak,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Iran menolak proposal dari AS untuk melakukan gencatan senjata selama 45 hari dan pembukaan Selat Hormuz secara bertahap, bersamaan dengan negosiasi lebih luas tentang pencabutan sanksi dan rekonstruksi.

Adapun seruan Iran ialah menyerukan penghentian permusuhan secara permanen, jaminan yang mengikat terhadap serangan di masa mendatang, pencabutan sanksi, dan kompensasi atas kerusakan.

“Trump menegaskan kembali bahwa tenggat waktu hari Selasa itu tegas dan memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi dapat memicu serangan AS terhadap infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan. Ia juga mengatakan Iran dapat disingkirkan dengan cepat, menggarisbawahi meningkatnya risiko eskalasi yang lebih luas,” kata Ibrahim.

Konfrontasi ini dinilai telah mengganggu aliran energi global dan mendorong harga minyak lebih tinggi, memicu kekhawatiran inflasi dan mempersulit prospek kebijakan moneter.

Investor juga menunggu data inflasi AS penting yang akan dirilis pada hari Jumat, yang diharapkan memberikan petunjuk tentang suku bunga Fed.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp17.092 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.037 per dolar AS. (ANT/KN)

1,9 Juta Peserta Ikuti TKA 2026, Sistem Dinilai Masih Aman

0

BEKASI — Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin, menyatakan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 berjalan dengan sistem yang stabil dan terkendali.

Dalam taklimat media di Four Points by Sheraton Bekasi, Selasa (7/4/2026), ia menyebut performa sistem pusat berada dalam batas toleransi kapasitas selama dua hari pelaksanaan.

“Dari sisi sistem menunjukkan performa yang sangat baik dan masih dalam batas toleransi kapasitas,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah kendala teknis di daerah tetap ditemukan, seperti pemadaman listrik dan gangguan jaringan internet. Pemerintah mengantisipasi dengan penjadwalan ulang, khususnya untuk wilayah terdampak bencana seperti banjir.

Toni menambahkan, evaluasi akan dilakukan untuk memperkuat koordinasi ke depan, termasuk dengan Perusahaan Listrik Negara, guna meminimalkan gangguan serupa.

*Skema Pelaksanaan Dua Hari*

Pelaksanaan TKA dilakukan selama dua hari dengan pola terstruktur. Pada hari pertama, peserta menjalani latihan selama 5 menit, diikuti tes matematika dan numerasi selama 75 menit, serta survei karakter selama 25 menit.

Sementara pada hari kedua, peserta kembali menjalani latihan 5 menit, dilanjutkan tes Bahasa Indonesia berbasis literasi selama 75 menit, dan survei lingkungan belajar selama 20 menit.

Menurut Toni, skema ini menjadi bagian dari inovasi baru dalam sistem evaluasi pendidikan nasional.

“Kita sedang menciptakan sejarah baru dengan mengintegrasikan asesmen nasional dan tes kemampuan akademik dalam satu aktivitas,” katanya.

Melalui pendekatan ini, pemerintah mengumpulkan lima jenis data sekaligus, yakni literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar, dan capaian akademik individu.

Adapun disebutkan pula, tingkat partisipasi TKA tahun ini mencapai sekitar 98 persen dari total populasi siswa jenjang SD, MTs, dan sederajat.

Pada gelombang pertama, tercatat sebanyak 1.935.778 peserta mengikuti TKA, terdiri dari 1.777.571 peserta moda daring dari 33.349 sekolah dan 158.207 peserta moda semi-daring dari 2.451 sekolah

Pelaksanaan dibagi dalam empat sesi dan berlangsung serentak di seluruh zona waktu Indonesia, dimulai pukul 07.00 WIB di masing-masing wilayah.

Untuk menjaga ketertiban dan integritas, pelaksanaan TKA melibatkan berbagai unsur pengawasan. Tercatat 24.195 pengawas dan 2.345 penyelia dari dinas pendidikan serta kantor wilayah Kementerian Agama turut terlibat.

Selain itu, terdapat 42.852 proktor untuk moda daring dan 3.188 proktor untuk moda semi-daring.

“Keterlibatan berbagai unsur ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan tertib, berintegritas, dan sesuai standar,” ujar Toni.

Pewarta/ Editor : Nicha R

Kemkomdigi Selidiki Ketidaksesuaian Rating Game di Steam, Fokus pada Perlindungan Anak

0

JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menelusuri dugaan ketidaksesuaian antara klasifikasi usia dengan konten sejumlah gim yang beredar di platform Steam di Indonesia.

Temuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, khususnya orang tua, dalam menentukan kelayakan konten digital bagi anak-anak.

Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sistem klasifikasi yang diterapkan, baik di tingkat platform maupun dari sisi pengembang gim sebagai pihak penyedia konten.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan sumber persoalan dapat diidentifikasi secara komprehensif, mulai dari proses produksi hingga distribusi konten kepada pengguna.

Dalam proses pendalaman tersebut, Kemkomdigi juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak Steam guna mempercepat proses klarifikasi serta evaluasi terhadap sistem rating yang digunakan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Sonny Hendra Sudaryana, menegaskan bahwa klasifikasi usia memiliki peran penting dalam melindungi konsumen, terutama anak dan remaja.

“Tujuan utama penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) adalah memberi pegangan yang jelas bagi orang tua agar anak bermain sesuai dengan usianya,” jelasnya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (07/04/2026).

Ia menambahkan, regulasi terkait klasifikasi usia gim merupakan hasil proses panjang yang telah dibahas sejak 2014 dan kini telah resmi diterapkan melalui kebijakan pemerintah.

“Setelah penantian panjang selama 10 tahun, kita akhirnya berhasil menghadirkan regulasi yang memberikan perlindungan serta kepastian bagi konsumen dan industri gim. Indonesia kini telah memiliki standar perlindungan warga negara yang sejajar dengan negara-negara lain,” tegas Sonny.

Sebagai langkah awal, pihak Steam telah menurunkan sejumlah rating gim yang dinilai bermasalah untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya preventif agar publik, khususnya orang tua, tidak mengalami kebingungan dalam memilih konten digital yang sesuai bagi anak.

Penerapan sistem Indonesia Game Rating System (IGRS) juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam pelindungan anak.

“Semua ini kami lakukan demi pelindungan konsumen dan keluarga di Indonesia. Orang tua kini memiliki panduan pasti untuk memastikan anak-anak bermain gim yang sesuai usianya,” ujar Sonny.

Kemkomdigi memastikan proses evaluasi akan terus dilakukan guna memperkuat pengawasan serta memastikan ekosistem gim digital di Indonesia berjalan sesuai dengan standar perlindungan yang telah ditetapkan.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Menkeu Purbaya Soroti Praktik “Joki” Coretax, Sebut Ada Celah dalam Desain Sistem

0

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti adanya praktik perantara atau “joki” dalam penggunaan sistem Coretax yang dinilai muncul akibat kelemahan desain.

Menurutnya, dalam sistem ekonomi, setiap celah berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

“Kalau ada kesempatan, pasti ada yang masuk ke situ,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, baru-baru ini.

Purbaya mengungkapkan bahwa desain awal Coretax dinilai terlalu kompleks bagi masyarakat umum, sehingga mendorong munculnya pihak ketiga atau software interface yang menjembatani penggunaan sistem tersebut.

“Desainnya agak cacat, terlalu sulit dipakai orang biasa. Akhirnya ada joki yang meneruskan ke pengguna,” jelasnya.

Ia juga mengakui baru mengetahui adanya celah tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan terakhir. Menurutnya, struktur sistem yang terlalu cepat dan tidak optimal membuka ruang bagi pihak luar untuk masuk dalam proses.

“Seperti ada kelemahan yang membuat bisnis di tengah. Ini yang sedang saya bereskan,” tegasnya.

Purbaya memastikan pemerintah akan melakukan pembenahan agar sistem Coretax menjadi lebih sederhana, transparan, dan dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa perantara.

Pewarta/ Editor : Nicha R