Beranda blog Halaman 108

IHSG Menguat Dipicu Sentimen Risk On, Tensi AS-Iran Mereda

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn5agt2026/mobile/

Sindir Moody’s dan MSCI, Purbaya: Mereka Salah, Ekonomi Indonesia Menguat

0
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan usai hadir acara GIIAS 2026.

TANGERANG SELATAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kinerja ekonomi Indonesia terus menunjukkan penguatan. Hal ini disampaikan sebagai respons kritik sejumlah lembaga pemeringkat dan analis internasional terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Ini juga sebagai salah satu alasan dirinya sempat menyampaikan sambutannya dengan bahasa Inggris adalah agar pesannya dapat didengar langsung oleh pihak-pihak internasional yang selama ini mengkritik kebijakan fiskal Indonesia.

“Melihat perkembangan beberapa bulan terakhir, mengapa saya berbicara dalam bahasa Inggris pada sesi ini? Karena para analis Barat dan lembaga pemeringkat internasional terus menyerang kami sejak September tahun lalu, saat saya mulai menjabat,” ujarnya saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, di ICE BSD Tangerang Selatan, Selasa (4/8/2026).

Purbaya kemudian menyebut beberapa nama lembaga internasional seperti MSCI, Fitch, dan Moody’s yang menurutnya berulang kali menyampaikan penilaian bahwa pemerintah tidak menjalankan kebijakan fiskal secara baik.

Menurutnya, kritik tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Ia menyebutkan, pemerintah justru berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.

Purbaya menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV 2025 dan meningkat menjadi 5,6 persen pada kuartal I 2026.

“Ekonomi kita membaik secara signifikan, tetapi para ekonom dan media dari negara-negara Barat terus mengatakan bahwa saya tidak cukup pintar menjalankan kebijakan fiskal. Mereka salah. Saya pintar,” ujarnya yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Diketahui, beberapa waktu lalu lembaga pemeringkat global Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif menjadi sinyal penting bagi pelaku pasar dan pembuat kebijakan.

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level Baa2, yang menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi nasional masih dinilai memadai di tengah meningkatnya berbagai risiko.

Perubahan outlook ini terutama dipicu oleh menurunnya kepastian dalam proses perumusan kebijakan serta indikasi pelemahan tata kelola. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah dan secara bertahap mengikis kredibilitas yang selama ini menopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sektor keuangan Indonesia.

Tak hanya itu, Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) juga sempat menurunkan kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) lalu.

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menegaskan kekhawatirannya terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia.

MSCI menjelaskan penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar, serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Pewarta/ Editor : Nicha R

Febrie Adriansyah Siap Gugat Status Tersangka, Kejagung: Silakan Tempuh Praperadilan

0
Foto: Kepala Pusat Penerangan Kejagung (Kapuspenkum), Anang Supriatna. (Foto: Dok. Kejagung)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati langkah hukum yang akan ditempuh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang berencana mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk menguji keabsahan proses hukum melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Silakan. Itu hak tersangka dan penasihat hukumnya apabila ingin mengajukan praperadilan. Mekanisme tersebut memang telah diatur dalam KUHAP,” kata Anang dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026).

Sebelumnya, tim kuasa hukum Febrie mengumumkan akan mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut akan diajukan secara terpisah karena masing-masing menyasar objek dan tindakan hukum yang berbeda.

Anggota tim kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, menjelaskan permohonan pertama akan menguji keabsahan penetapan tersangka dalam perkara dugaan TPPU beserta tindakan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Sementara permohonan kedua akan menguji penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, termasuk tindakan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya atau Kortas Tipikor Polri.

“Karena objek dan tindakan yang diuji berbeda, maka permohonan praperadilan diajukan secara terpisah. Batu uji hukumnya juga berbeda,” ujar Firman.

Rencana pengajuan praperadilan tersebut menjadi bagian dari upaya hukum yang ditempuh pihak Febrie untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan penyidik selama proses penanganan perkara yang saat ini sedang berjalan.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

KNKT: Bangkai KMP Mutiara Sentosa II Diduga Tenggelam di Kedalaman 50 Meter

0
Kapal Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026). ANTARAFOTO/Umarul Faruq

SURABAYA – Investigator Keselamatan Pelayaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Aleik Nurwahyudy menyebut pencarian bangkai KMP Mutiara Sentosa II menjadi tantangan utama dalam investigasi penyebab kebakaran kapal tersebut karena diduga sudah tenggelam di kedalaman sekitar 50 meter.

“Idealnya harus menemukan bukti sedetail mungkin untuk mendukung analisis kami, terutama terkait kondisi kapal ini,” kata Aleik saat konferensi pers di Gedung Gapura Surya Nusantara, Surabaya, Selasa (4/8/2026).

Menurut dia, bukti tersebut diperlukan untuk mendukung analisis penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II.

Namun, kata dia, upaya itu tidak mudah karena tim investigasi harus lebih dahulu menemukan lokasi bangkai kapal yang diduga telah tenggelam.

Ia menjelaskan, jika kondisi kapal saat ini diduga sudah tidak lagi berada di permukaan laut sehingga tim harus memastikan posisi bangkai kapal sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, lanjutnya, proses tersebut juga dipengaruhi kondisi perairan di lokasi penemuan kapal.

Jika bangkai kapal berada di dasar laut, kata Aleik, investigasi harus dilakukan pada kedalaman sekitar 50 meter sehingga membutuhkan perencanaan dan dukungan teknis yang memadai.

“Untuk kondisi saat ini, ada kemungkinan kapal sudah tidak ada di permukaan lagi. Ini yang jadi tantangannya berat investigasi,” ujarnya.

Aleik menambahkan investigasi kemungkinan membutuhkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan pemeriksaan biasa, termasuk dukungan berbagai instansi untuk membantu proses pencarian dan pemeriksaan bangkai kapal.

“Resourcenya kemungkinan akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Dukungan dari berbagai pihak akan dibutuhkan,” tuturnya.

KNKT, KMP Mutiara Sentosa II, bangkai KMP Mutiara Sentosa II, investigasi KNKT, Aleik Nurwahyudy, kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, pencarian bangkai kapal, investigasi kecelakaan kapal, KNKT investigasi KMP Mutiara Sentosa II, kedalaman 50 meter, penyebab kebakaran kapal, Surabaya, transportasi laut Indonesia. (ANT/KN)

Sekolah Dievaluasi Tiap Tahun, Kemendikdasmen Perkuat Budaya Sekolah Aman

0
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjawab pertanyaan pewarta selepas media gathering GERNAS RANA di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Jakarta, Selasa (4/8/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan penyelenggara satuan pendidikan di Indonesia mulai dari SD hingga menengah atas atau sederajat akan dievaluasi setiap tahun guna memastikan terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti ditemui selepas media gathering GERNAS RANA di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Jakarta, Selasa (4/8/2026), mengatakan bahwa proses evaluasi berkala tersebut dilakukan secara menyeluruh melalui mekanisme Survei Lingkungan Belajar (Surlimjar) atau survei lingkungan sekolah.

“Setiap tahun ada survei lingkungan sekolah yang diisi oleh murid dengan metode populasi, bukan sekadar sampel,” kata dia.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa data hasil survei tersebut dimanfaatkan sebagai basis pembenahan bersama antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam membangun ekosistem pendidikan yang ideal.

Evaluasi tahunan ini dirancang untuk mendukung Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6/2026 tentang Pembangunan Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman (BSAN).

Permendikdasmen tersebut diterbitkan sebagai wujud keberpihakan pemerintah sekaligus tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 17/225 terkait Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan arahan Presiden mengenai budaya Aman, Sehat, Ramah, dan Inklusif (ASRI).

Selain Permendikdasmen BSAN, Kemendikdasmen turut menerbitkan Surat Edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai bagi anak berusia di bawah 16 tahun di lingkungan sekolah.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan jaminan keamanan fisik, intelektual, spiritual, sosial, serta keamanan digital bagi peserta didik dalam berekspresi dan mengembangkan kreativitas.

Pemerintah menilai upaya tersebut menjadi sangat penting mengingat angka kekerasan anak dan penetrasi teknologi digital di Indonesia masih tergolong tinggi.

Diketahui dalam pertemuan terbatas GERNAS RANA yang dipimpin Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu dilaporkan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang saat ini masih menembus kisaran angka 21.000 kasus. Termasuk penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai 81 persen atau setara 235 juta jiwa, di mana kelompok generasi muda dan anak-anak mendominasi lebih dari 80 persen populasi digital tersebut.

“Kemendikdasmen menerapkan pendekatan yang humanis, inklusif, dan partisipatif dengan mengedepankan prinsip-prinsip edukatif-pedagogis,” kata dia, seraya menekankan melalui evaluasi berkelanjutan dan penerapan kebijakan ini, pemerintah optimistis anak-anak dapat menjalankan proses belajar dengan dukungan kondisi psikologis, mental, dan spiritual yang sehat. (ANT/KN)

BKSDA Maluku Amankan 110 Kilogram Daging Rusa di Pelabuhan Bula

0
BKSDA Maluku bersama tim mengamankan ratusan kilogram daging rusa di Pelabuhan Bula, SBT. ANTARA/HO-BKSDA Maluku

AMBON – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku mengamankan sebanyak 110 kilogram daging rusa yang dibawa tiga penumpang kapal di Pelabuhan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam patroli pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar.

“Kepala Resort KSDA Bula Seksi KSDA Wilayah II bersama tim melakukan pengamanan pada Minggu (2/8) terhadap daging rusa yang dibawa penumpang kapal dari Distrik Karas dan Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan tujuan Bula,” kata Penyuluh Kehutanan BKSDA Maluku Andang Hadijah Watiheluw, di Ambon, Selasa (4/8/2026).

Operasi tersebut dilaksanakan bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku, Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Maluku, KP3 Polres Seram Bagian Timur, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Syahbandar.

Selain mengamankan barang tersebut, petugas juga memberikan pembinaan dan penyadartahuan kepada ketiga penumpang mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

BKSDA Maluku menyatakan, pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar terus dilakukan sebagai upaya mencegah perdagangan ilegal yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan perburuan maupun memperdagangkan satwa liar yang dilindungi serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar ketentuan konservasi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kelestarian satwa liar demi menjaga keseimbangan ekosistem di masa mendatang,” ujarnya.

Menurut dia, langkah kecil tersebut dinilai sangat berarti dalam menjaga kelestarian fauna langka dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa liar.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta (Pasal 40 ayat (2)). (ANT/KN)

Pendaftaran Undangan HUT ke-81 RI di Istana Dibuka Mulai 5 Agustus

0
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro (kedua kiri), didampingi Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (kedua kanan), Sekretaris Presiden Letjen TNI Ariyo Windutomo (kiri), dan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Kemensesneg Yusuf Permana (kanan) mengumumkan logo resmi peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-81 RI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./kye/pri.

JAKARTA – Kementerian Sekretariat Negara membuka pendaftaran undangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 5–7 Agustus 2026 melalui laman pandang.istanapresiden.go.id.

Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (5/8/2026), pendaftaran dibuka mulai pukul 10.00 WIB setiap hari selama periode tersebut.

Calon peserta diminta menyiapkan KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA), nomor telepon aktif, alamat surat elektronik (email) aktif, serta swafoto formal terbaru dengan memegang identitas diri sebelum melakukan pendaftaran secara daring.

Peserta wajib berstatus Warga Negara Indonesia, berusia minimal 12 tahun pada 17 Agustus 2026, tidak membawa balita, dalam kondisi sehat, serta telah memenuhi ketentuan vaksinasi nasional. Setiap nomor induk kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran.

Setelah mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, peserta harus melakukan konfirmasi melalui tautan yang dikirimkan ke alamat email.

Peserta yang lolos seleksi dapat mengambil undangan fisik dengan menunjukkan identitas diri.

Pemerintah menyiapkan 8.100 undangan untuk upacara HUT Ke-81 RI di Istana Merdeka.

Selain mengikuti upacara, penerima undangan juga berkesempatan menyaksikan pagelaran seni dan budaya Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan masyarakat kembali mendapat kesempatan menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka melalui mekanisme pendaftaran yang disiapkan pemerintah. (ANT/KN)

IHSG Menguat Dipicu Sentimen Risk On, Tensi AS-Iran Mereda

0
Pengunjung memotret layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu bergerak menguat mengikuti bursa kawasan Asia dan global, dipicu oleh investor yang bersikap risk on (berani ambil risiko) seiring membaiknya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

IHSG dibuka menguat 18,98 poin atau 0,30 persen ke posisi 6.338,59. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,25 poin atau 0,20 persen ke posisi 636,46.

“Selama IHSG mampu bertahan di atas area 6.246-6.211, berpeluang melanjutkan kenaikan untuk menguji resistance 6.377, kemudian 6.450, hingga 6.500. Sementara, apabila kembali bergerak di bawah EMA50, IHSG berpotensi mengalami pullback sehat dengan area support berada di 6.246, 6.211, dan 6.161,” ujar Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata dalam kajiannya di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Dari mancanegara, sentimen geopolitik membaik setelah muncul optimisme upaya diplomatik antara AS dengan Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan peluang tercapainya kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz semakin besar, sementara Qatar mengonfirmasi negosiasi masih berlangsung dengan fokus meredakan konflik dan memulihkan jalur pelayaran strategis itu.

“Harapan ini mendorong penurunan harga minyak dan meningkatkan minat investor terhadap aset berisiko,” ujar Liza.

Di sisi lain, pemerintah AS dikabarkan tengah menyiapkan kebijakan harga minimum (price floor) dan tarif impor untuk polysilicon serta produk turunannya sebagai bagian dari upaya mengurangi dominasi China dalam rantai pasok semikonduktor dan panel surya.

Kebijakan yang diperkirakan diumumkan akhir Agustus 2026 setelah investigasi Section 232 Trade Expansion Act selesai, berpotensi meningkatkan perlindungan bagi produsen domestik AS seperti Hemlock Semiconductor dan Wacker Chemie.

Liza mengatakan langkah itu memicu kekhawatiran terhadap kenaikan biaya produksi di industri semikonduktor, panel surya, kendaraan listrik, dan elektronik konsumen, sehingga berpotensi menambah ketidakpastian rantai pasok global.

“Meski demikian, sentimen awal di pasar cenderung positif bagi produsen energi surya AS, tercermin dari penguatan saham Corning, First Solar, dan T1 Energy setelah laporan tersebut beredar,” ujar Liza.

Sementara itu, pelaku pasar terus mencermati perkembangan kebijakan The Fed menjelang rilis data ketenagakerjaan AS pekan ini. Jumlah lowongan pekerjaan (JOLTS) AS turun menjadi 7,359 juta pada Juni 2026 dari sebelumnya 7,537 juta pada Mei 2026,atau sedikit di bawah ekspektasi pasar.

“Meski data JOLTS menunjukkan perlambatan jumlah lowongan pekerjaan, kondisi pasar tenaga kerja masih relatif kuat sehingga data Nonfarm Payrolls (NFP) Juli 2026 akan menjadi faktor utama dalam membentuk ekspektasi arah suku bunga The Fed selanjutnya,” ujar Liza.

Dari pasar saham AS, sentimen kembali positif seiring pulihnya minat investor terhadap saham-saham Artificial intelligence (AI), setelah terkoreksi tajam sepanjang Juli 2026. Reli didorong oleh kuatnya laporan keuangan Microsoft dan Amazon yang memicu aksi beli pada saham sektor teknologi.

Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2026 yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,1 persen year on year (yoy).

“Realisasi di atas konsensus berpotensi menjadi katalis bagi sektor perbankan, konsumsi, konstruksi, dan properti, sedangkan hasil di bawah ekspektasi dapat memicu profit taking jangka pendek,” ujar Liza.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menambah penempatan dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan Himbara guna menjaga likuiditas dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Bursa saham Eropa kompak menguat pada Selasa (04/08), diantaranya Euro Stoxx 50 menguat 1,12 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,20 persen, indeks DAX Jerman menguat 0,77 persen, serta indeks CAC 40 Prancis menguat 0,61 persen.

Bursa Wall Street AS juga kompak menguat pada Selasa (04/08), diantaranya indeks S&P 500 menguat 1,79 persen ke level 7.736,52, indeks Nasdaq Composite menguat 3,32 persen ke 29.733,16, serta Dow Jones Industrial Average menguat 1,71 persen ke 54.085,88.

Bursa saham regional Asia didominasi penguatan pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 3,17 persen ke 65.984,00, indeks Shanghai menguat 0,42 persen ke 3.839,4, indeks Kospi menguat 4,16 persen ke 6.634,41, indeks Kuala Lumpur menguat 0,53 persen ke 1.741,81, dan indeks Straits Times melemah 0,67 persen ke 5,574,26. (ANT/KN)

Dugaan Keracunan MBG Masih Diselidiki, Hasil Uji Laboratorium Ditunggu

0
Menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima siswa di Kecamatan Sebulu saat insiden dugaan keracunan massal. (Foto: Istimewa)

TENGGARONG – Sejumlah orang tua korban menduga keracunan massal yang menimpa puluhan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), berasal dari menu pentol yang disajikan pada Senin (3/8/2026).

Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar menegaskan penyebab pasti insiden tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Salah seorang orang tua korban, Nur Helva, mengatakan anaknya menerima menu berisi nasi, telur, pentol, tahu, dan sayur sekitar pukul 10.00 Wita. Namun, anaknya hanya sempat memakan satu butir pentol karena mengaku rasanya tidak enak.

“Dia baru makan satu butir pentol, katanya rasanya tidak enak, lalu langsung dimuntahkan,” kata Nur Helva, Selasa (4/8/2026).

Tak lama kemudian, anaknya mulai mengeluhkan sakit perut, mual, dan pusing. Meski demikian, ia tetap mengikuti kegiatan belajar hingga pulang sekolah sekitar pukul 12.00 Wita.

Nur Helva mengaku baru mengetahui adanya dugaan keracunan massal setelah membaca informasi yang dibagikan melalui grup sekolah. Ia kemudian membawa anaknya ke Puskesmas Sebulu I sekitar pukul 14.00 Wita.

“Iya, dia baru sempat makan pentol saja, belum sempat makan yang lain,” ujarnya.

Setelah menjalani observasi sekitar satu jam tanpa menunjukkan perbaikan kondisi, dokter memutuskan anaknya menjalani perawatan.

Meski berharap kejadian serupa tidak terulang, Nur Helva menegaskan dirinya tidak meminta agar program MBG dihentikan. Ia hanya berharap kualitas makanan yang disajikan benar-benar dipastikan aman sebelum dibagikan kepada para siswa.

Nur Helva juga menyebut menu pentol merupakan menu baru yang diterima anaknya. Sebelumnya, menu MBG lebih banyak berisi telur atau ayam dan tidak pernah menimbulkan keluhan serupa.

“Sebelum makanan disajikan ke anak-anak harus benar-benar dipastikan layak atau tidak untuk dikonsumsi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufida, mengatakan laporan pertama diterima petugas sekitar pukul 09.14 Wita dari seorang siswa taman kanak-kanak. Setelah itu, pasien terus berdatangan hingga siang dan sore hari.

Hingga Selasa (4/8/2026), Dinkes mencatat sebanyak 85 penerima manfaat MBG mengalami gangguan kesehatan. Sebanyak 82 orang menjalani rawat jalan, sedangkan tiga anak masih dirawat inap.

Menurut Ismi, gejala yang dialami para pasien identik dengan keracunan makanan, seperti mual, muntah, dan nyeri perut. Namun, sebagian besar korban berada dalam kondisi stabil.

“Gejalanya khas keracunan makanan, seperti mual, ada beberapa yang muntah, tetapi secara umum kondisinya tidak berat dan masih bisa diajak berkomunikasi,” ujarnya.

Dinkes bersama tim telah mengamankan dua paket makanan utuh sebagai sampel untuk diperiksa di Balai POM.

Selain mengambil sampel makanan, tim juga melakukan penyelidikan epidemiologi dengan memeriksa bahan baku, proses pengolahan makanan, sanitasi dapur, serta mewawancarai para petugas yang terlibat dalam produksi MBG.

Meski dugaan masyarakat mengarah pada menu pentol, Ismi menegaskan pihaknya belum dapat menyimpulkan sumber penyebab sebelum hasil uji laboratorium diterima.

“Saya belum bisa menyimpulkan makanan yang mana sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar,” katanya.

Menurut Ismi, waktu munculnya gejala memang mengarah pada dugaan keracunan makanan karena rata-rata terjadi sekitar satu hingga satu setengah jam setelah makanan dikonsumsi.

Namun, penyebab pastinya tetap harus dibuktikan melalui hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium.

Pasca-insiden tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sebulu Ulu menghentikan sementara operasionalnya pada Selasa (4/8/2026).

Kepala SPPG Sebulu Ulu Yayasan Wadah Lumbung Inklusi, Rahmatullah Ananda Putra, mengatakan penghentian dilakukan untuk memudahkan proses pendalaman serta penanganan kasus.

“Untuk hari ini kami tidak beroperasi karena masih menyelesaikan penanganan terkait kejadian kemarin,” ujarnya.

Pada hari kejadian, SPPG mendistribusikan sebanyak 1.834 paket MBG kepada 10 sekolah dan enam posyandu di Kecamatan Sebulu.

Rahmatullah menjelaskan seluruh proses produksi telah mengikuti standar operasional yang berlaku. Sebelum makanan dikirim, dilakukan pemeriksaan organoleptik di dapur, kemudian kembali dilakukan pencicipan oleh penanggung jawab di masing-masing sekolah.

Ia mengatakan proses memasak dimulai sekitar pukul 01.00 Wita dengan melibatkan sekitar 40 tenaga produksi. Distribusi makanan dilakukan mulai pukul 07.30 Wita.

Menanggapi dugaan yang mengarah pada menu pentol, Rahmatullah memastikan bahan baku yang digunakan selalu dipasok setiap hari dari pemasok lokal sehingga tidak disimpan dalam waktu lama.

“Untuk bahan baku kami restok setiap hari, jadi selalu baru dan tidak disimpan lama,” ujarnya.

Ia juga membantah penggunaan pentol beku dalam menu MBG yang dibagikan kepada para siswa.

“Kami buat sendiri, bukan produk frozen,” tegasnya.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Anggaran DPRD Kaltim Menipis, Agenda Legislasi dan Pengawasan Terancam

0
Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyampaikan kondisi anggaran operasional DPRD usai rapat Banggar bersama TAPD di Gedung E DPRD Kaltim, Samarinda. (Foto: K. Irul Umam/Media Kaltim)

SAMARINDA – Efisiensi anggaran ternyata bukan hanya dirasakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) pun mulai merasakan dampaknya.

Bahkan, anggaran operasional Sekretariat DPRD Kaltim dinilai tidak lagi mencukupi untuk menopang seluruh aktivitas kedewanan hingga akhir tahun anggaran.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud usai rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin malam (3/8/2026).

Menurut Hasanuddin, salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah kebutuhan tambahan anggaran bagi Sekretariat DPRD yang terdampak kebijakan efisiensi.

Ia menjelaskan usulan anggaran operasional yang semula berada di kisaran Rp400 miliar terpangkas hingga hanya tersisa sekitar Rp100 miliar lebih. Akibatnya, sejumlah kegiatan DPRD diperkirakan terganggu apabila tidak ada penambahan anggaran.

“Setelah dihitung-hitung ternyata tidak mencukupi kegiatan dewan,” ujar Hasanuddin.

Menurutnya, anggaran yang tersedia lebih dahulu terserap untuk kebutuhan wajib seperti belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN), pemeliharaan gedung, hingga operasional dasar Sekretariat DPRD.

Akibatnya, ruang anggaran untuk mendukung pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, menjadi sangat terbatas.

Hasanuddin menyebut kegiatan yang bersifat mandatori seperti reses, sosialisasi peraturan daerah (Sosper), sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang), hingga pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) ikut terdampak apabila tidak ada tambahan anggaran.

Setiap anggota DPRD Kaltim diketahui menjalankan kegiatan reses sebanyak tiga kali, sosialisasi peraturan daerah sebanyak 10–12 kali, sosialisasi wawasan kebangsaan sebanyak 10–12 kali, serta pembahasan sekitar 10–15 rancangan peraturan daerah setiap tahun.

Karena itu, Banggar DPRD meminta TAPD segera mencarikan solusi sebelum pembahasan KUA-PPAS difinalisasi.

Hasanuddin mengungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim dijadwalkan bertemu Gubernur Kaltim untuk menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran tersebut.

“Kami minta ini dipikirkan dulu sebelum memfinalisasikan KUA-PPAS,” katanya.

Meski demikian, Hasanuddin memastikan pembahasan KUA-PPAS masih terus berproses dan belum memasuki tahap final.

Menurutnya, masih tersedia waktu hingga September untuk menyelesaikan seluruh pembahasan, termasuk mencari jalan keluar atas kekurangan anggaran operasional DPRD.

Saat ditanya besaran tambahan anggaran yang diharapkan, Hasanuddin mengatakan DPRD telah mengusulkan tambahan sekitar Rp25 miliar hingga Rp35 miliar kepada pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut juga mengemuka proyeksi APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp12,1 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan APBD 2026 sebesar sekitar Rp15,15 triliun dan APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp21,74 triliun.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.