JAKARTA – Bank Dunia memperkirakan kawasan Asia Timur dan Pasifik akan menghadapi perlambatan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan, seiring memanasnya geopolitik global yang mendorong lonjakan harga energi dunia.

Dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik yang dirilis pada Rabu (8/4/2026), pertumbuhan kawasan diproyeksikan turun menjadi 4,2 persen pada 2026, dari 5,0 persen pada 2025.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo, dalam taklimat media yang diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu, mengatakan konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama kenaikan harga energi global yang kemudian menekan laju ekonomi kawasan.

Kenaikan harga energi disebut memperburuk hambatan perdagangan, menambah ketidakpastian kebijakan internasional, serta memperberat tantangan domestik di sejumlah negara.

Bank Dunia memperkirakan lonjakan harga bahan bakar hingga 50 persen dapat memangkas pendapatan masyarakat sebesar 3–4 persen, dengan negara-negara yang bergantung pada impor energi menjadi yang paling rentan.

“Dukungan yang terukur bagi masyarakat dan perusahaan dapat menyelamatkan lapangan kerja saat ini, sementara menghidupkan kembali reformasi struktural yang tertunda dapat memicu pertumbuhan di masa depan,” ujar Mattoo.

Laporan itu juga menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari telah memicu guncangan besar harga energi global.

Indeks acuan gas alam melonjak hingga 90 persen, sementara harga minyak mentah naik lebih dari 30 persen.

Kawasan tersebut juga merupakan pemasok utama pupuk, aluminium, dan petrokimia, dengan Qatar dan Arab Saudi menyumbang lebih dari 10 persen ekspor pupuk nitrogen dunia.

Bank Dunia menilai dampak terhadap negara-negara Asia Timur dan Pasifik akan sangat bergantung pada tingkat keterpaparan masing-masing terhadap guncangan harga minyak, kerentanan ekonomi, serta kebijakan dalam merespons.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa dampak guncangan harga energi berbeda-beda tiap negara.

Negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Mikronesia, Tonga, dan Vanuatu termasuk yang paling rentan, bersama dengan importir energi besar seperti Thailand dan Mongolia yang menghadapi tekanan neraca perdagangan serta keterbatasan fiskal.

Sebaliknya, negara-negara dengan bantalan ekonomi yang lebih kuat seperti Kamboja, Vietnam, dan Indonesia dinilai memiliki daya tahan lebih besar menghadapi guncangan.

Ketahanan itu ditopang oleh keberadaan cadangan strategis, kapasitas kilang domestik, serta penerimaan ekspor komoditas yang berfungsi sebagai penyeimbang. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali meski pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Juda mengatakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.

“Resepnya adalah kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan,” ujar Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Hingga kuartal I 2026, Juda menilai kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dengan laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4 hingga 6 persen.

Hal itu didukung oleh konsumsi domestik yang terjaga, ekspor komoditas seperti batu bara dan harga minyak kelapa sawit (CPO) yang menguat, serta dorongan investasi.

Kinerja penerimaan pajak dan belanja negara juga menunjukkan tren positif. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen.

“Karena belanja subsidinya naik, ini kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien tapi tetap efektif untuk mendorong program-program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga overall APBN kita masih bisa kita jaga di bawah 3 persen budget defisitnya,” ujar Juda.

Wamenkeu juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan fiskal yang diambil telah melalui perhitungan matang, sebagai bagian dari sikap adaptif, koordinasi yang kuat, serta komunikasi yang transparan dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Apa yang kami sampaikan ini di fiskal ini adalah based on perhitungan-perhitungan detail. Jadi ini memang sebuah masukan dan tentu saja komunikasi harus terus kita lakukan dari hari ke hari,” tuturnya.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan seluruh kebijakan strategis yang diambil, termasuk menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan hasil koordinasi di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Meski kondisi global tidak menentu, Bendahara Negara itu meminta masyarakat untuk tidak panik.

Ia memastikan kondisi fiskal dan pendapatan negara masih dalam posisi yang kuat untuk menopang kebijakan subsidi maupun penahanan harga BBM. Salah satu bantalannya adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun. (ANT/KN)

MALANG – PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan tingkat produksi tambang setelah insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025, mencapai sekitar 40–50 persen.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Malang, Jawa Timur, Rabu (8/4/2026), Freeport Indonesia menargetkan operasional dapat kembali mendekati 100 persen pada akhir tahun 2026 dan mencapai kapasitas penuh produksinya pada awal kuartal tahun 2027.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan bahwa PTFI terus memperkuat aspek keselamatan dalam pemulihan operasional tambang bawah tanah, serta menambah personel keamanan di area Grasberg untuk memastikan produksi yang aman dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan safe, secured, and sustainable production, sehingga manfaat sebesar-besarnya dapat terus dirasakan oleh bangsa dan negara, serta masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” kata Tony.

Sepanjang tahun 2025, PTFI menyetorkan sekitar Rp70 triliun kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan penerimaan lainnya.

PTFI juga terus berkomitmen memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Pada 2025, lanjut Tony, nilai investasi sosial PTFI mencapai hampir Rp2 triliun dan akan terus bertambah sekitar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun per tahun hingga selesainya operasi penambangan.

Komitmen ini berjalan seiring dengan kontribusi perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 30 ribu karyawan, di mana sekitar 40 persen merupakan orang asli Papua.

“Ke depan, kami optimistis kontribusi ini dapat terus meningkat, seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, juga secara konsisten menjalankan standar keselamatan dan operasional yang ketat sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab,” kata Tony.

Freeport Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-59 dengan penuh refleksi dan penghormatan, mengenang sembilan karyawan yang gugur dalam insiden yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Dalam rangkaian kegiatan peringatan, jajaran manajemen PTFI melakukan penghormatan kepada tujuh karyawan yang meninggal dunia akibat insiden luncuran material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025, serta dua karyawan yang meninggal dunia akibat dua insiden penembakan pada bulan Februari dan Maret 2026.

“Kami berharap ke depan tidak terjadi lagi insiden serupa, baik longsoran maupun penembakan, serta kejadian lainnya yang dapat membahayakan keselamatan,” ujar Tony. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa penguatan sinkronisasi komunikasi penting untuk menjaga konsistensi penyampaian kebijakan di tengah dinamika arus informasi yang semakin cepat.

“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menekankan perlunya keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

Benni menegaskan bahwa di tengah penyebaran informasi yang berlangsung cepat, komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara tepat, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan penguatan komunikasi pemerintah merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah (Pemda).

Dia menilai peran pranata humas sangat strategis dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik, termasuk menerjemahkan bahasa teknokratis menjadi narasi yang mudah dipahami.

Melalui Bimtek itu, Kemendagri mendorong peningkatan kapasitas aparatur Pemda dalam menyusun strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, dan kontekstual, sekaligus membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meminta izin kepada Kerajaan Arab Saudi agar ada terminal khusus di bandara negara itu untuk jamaah haji Indonesia sehingga arus masuk dan keluar para tamu Allah itu dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

“Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi, nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar,” kata Presiden Prabowo saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Presiden juga menyatakan, mulai tahun ini masa tunggu antrean haji di Indonesia paling lama 26 tahun atau berkurang dari durasi sebelumnya selama 48 tahun.

“Saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga bertanya mengenai Kampung Haji Indonesia di Makkah kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, kemudian petinggi Danantara, yang diwakili oleh COO Danantara Dony Oskaria dan CTO Danantara Sigit P. Santosa.

Ketiganya kompak menjawab Pemerintah Indonesia, melalui Danantara, telah mengamankan lahan total seluas 45 hektare untuk Kampung Haji Indonesia.

“Kita akan bikin perkampungan haji Indonesia, sekian belas menara, sekian puluh menara, yang bisa menampung (jamaah haji Indonesia),” ujar Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, terkait efisiensi biaya haji, Presiden juga memanggil Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Glenny Kairupan dan meminta laporan mengenai tindak lanjut instruksi  soal pembentukan perusahaan patungan antara Garuda Indonesia dengan Saudia Airlines, maskapai nasional Arab Saudi.

Presiden menjelaskan perusahaan patungan itu dapat membantu Indonesia menekan biaya haji, sekaligus memberikan keuntungan bagi maskapai nasional Indonesia dan Arab Saudi.

“Jadi, selama ini, pesawat Garuda berangkat bawa (jamaah) haji ke tanah suci, pulangnya kosong. Ini tidak ekonomis, tidak masuk akal. Arab Saudi juga demikian. Dia mengembalikan (jamaah) haji kita ke Indonesia, kembalinya kosong. Saya mengatakan, kenapa tak kerja sama? Bikin satu anak perusahaan, 50 persen Arab Saudi, 50 persen Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Jika wacana itu terwujud, maka pesawat-pesawat Garuda yang mengantarkan jamaah haji ke tanah suci, dapat kembali dengan membawa penumpang.

Hal yang sama juga berlaku pada pesawat-pesawat Saudi, saat mereka selesai mengangkut jamaah haji Indonesia pulang ke tanah air, pesawat-pesawat itu dapat kembali mengangkut penumpang ke Arab Saudi.

Presiden pun mengingatkan Glenny akan instruksi itu telah diberikan dua bulan yang lalu.

Oleh karena itu, Presiden meminta Glenny untuk menghadap dan melaporkan tindak lanjut dari instruksi itu.

“Sudah dikerjakan belum? Saya sudah perintahkan kurang lebih dua bulan yang lalu. Ya, ini harus kerja cepat, nanti Dirut Garuda menghadap saya,” ujar Presiden kepada Glenny. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), melaporkan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Polri lantaran merasa dirugikan atas tudingan mendanai pelaporan soal keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

“Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi,” katanya saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan tidak pernah melakukan tindakan tersebut dan menilai tuduhan itu merupakan suatu penghinaan bagi dirinya.

“Bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya, Pak Jokowi itu Presiden, yang saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun. Masa saya bayar orang Rp 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan,” katanya.

Adapun laporan JK diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/135/IV/SPKT Bareskrim Polri tertanggal Rabu, 8 April 2026.

Dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitaan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitaan tersebut bohong dan/atau fitnah dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 434 KUHP dan/atau Pasal 433 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 27 A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pihak-pihak yang dilaporkan adalah terlapor Rismon Hasiholan Sianipar, pemilik akun YouTube atas nama @stusiomusikrockciamis, dan pemilik akun Facebook atas nama 1922 Pusat Madiun. (ANT/KN)