Beranda blog Halaman 1018

Rendi Solihin Serahkan Bantuan Perlengkapan Ibadah Pada Safari Ramadan di Desa Muara Pantuan

0

KUKAR – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin melaksanakan safari ramadan di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Rabu (13/3/2024).

Ini merupakan lokasi pertama yang dikunjungi Rendi Solihin dalam kegiatan safari ramadan, yang bakal dilaksanakan di 20 kecamatan se Kukar.

Dalam sambutannya, Rendi mengaku sudah cukup lama tidak menginjakkan kaki ke Desa Muara Pantuan.

Ia pun mengaku cukup rindu dengan suasana dan masyarakat Desa Muara Pantuan.

“Kurang lebih sudah satu tahun saya tidak ke Desa Pantuan, bukan karena tidak ingin ke sini, tapi lebih karena banyak agenda kegiatan di darat,” ucap Rendi.

Pada kesempatan itu, Rendi juga sempat melakukan peninjauan terhadap sejumlah proyek pengerjaan di Desa Muara Pantuan, salah satunya proyek pengadaan air bersih.

Rendi menjelaskan, pengadaan air bersih menjadi perhatian besar Pemkab Kukar, mengingat sulitnya air bersih yang didapatkan masyarakat.

“Tadi sudah kami tinjau sejumlah titik, jadi kami ingin segera diuji cobakan, agar kita tahu apa kekurangannya,” tuturnya.

Selain itu, Rendi juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berdialog dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat.

Dalam dialog tersebut, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan tentang sendimentasi yang mengakibatkan pendangkalan di muara, mengakibatkan sulitnya akses keluar masuk nelayan yang hendak mencari ikan maupun aktivitas ke tambak.

Rendi menilai, persoalan pendangkalan di muara sebenarnya sudah ditangani, hanya sifatnya sementara dan hal ini menjadi bahan masukkan yang positif untuk Pemkab Kukar.

Persoalan lain yang diungkapkan masyarakat, yakni terkait listrik, termasuk permohonan pembangunan masjid.

“Untuk masjid segera dibentuk dulu yayasannya, jika sudah terbentuk baru kita bisa anggarkan.”

“Sedangkan untuk listrik, kita sudah komunikasikan dengan PLN, Insya Allah segera ada solusi, terlebih beberapa logistik PLN sudah masuk ke sini (Desa Pantuan),” sambungnya.

Pada kegiatan safari ramadan tersebut, Rendi Solihin juga menyerahkan bantuan dari Pemkab Kukar berupa perlengkapan ibadah, di antaranya ambal (3 rol), baju muslim laki-laki (10), baju muslim perempuan (10), buku yasin (10), buku Iqro (10, Al Quran (5), jam digital (1 unit), dan mukena (10). (adv)

Projo Enggan Tanggapi Soal hak Angket, Budi Arie : Untuk Apa?

0
Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi

JAKARTA – Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi buka suara mengenai langkah sejumlah partai politik di DPR menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Budi Arie justru mempertanyakan, bagaimana membuktikan kecurangan Pemilu 2024 dengan selisih lebih dari 50 juta suara.

“Hak angket untuk apa? Selisih 50 juta (suara), hak angket dari mana? Coba dipikirin, kecurangan apa? Kalau selisihnya 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, ya boleh lah. Hebat apa bisa curang sampai 50 juta (suara),” kata Budi Arie dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Kamis (14/3/2024).

Budi Arie mengatakan, hak angket bukan urusan pemerintah, melainkan partai politik yang kini berada di gedung DPR.

“Mau selidiki untuk hal apa. Dasarnya apa, tujuannya apa, apa result-nya, harus jelas dong. Suatu gerakan, suatu langkah itu kan harus ada tujuannya,” ujar dia.

Budi Arie juga mempertanyakan komitmen sejumlah partai politik menggulirkan hak angket. Apalagi, kata dia, beberapa kader partai politik pengusung hak angket masih menjadi menteri kabinet Presiden Jokowi.

“Partainya mau enggak? Semuanya ada dalam pemerintahan, tim 1 ada, tim 3 ada,” ucap Budi Arie.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 3, Mahfud Md mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah bersikap meneruskan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Selain itu, Megawati juga mendorong gugatan sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurut dia, Megawati tak perlu langsung turun tangan terkait dua rencana tersebut.

“Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas. Tapi, itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu,” ujar Mahfud Md dalam rekaman video yang diterima, Selasa (12/3/2024).

Mahfud bercerita, pekan lalu ia turut hadir bersama Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta 16 tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan dan antikorupsi.

Pada acara tersebut, kata dia, Megawati mengungkapkan pandangannya mengenai hak angket dan gugatan pemilu ke MK.

“Nah urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis,” tutur Mahfud.

Megawati, menurut Mahfud, berusaha bersikap hati-hati dan tidak mau terburu-buru. Menurutnya, hal itu bukan berarti Megawati tidak bersikap tegas. (Lpt/KN)

Hasil Putusan Banding, Rafael Alun Tetap Divonis 14 Tahun Penjara

0
Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo 

JAKARTA – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan hasil putusan di tingkat banding.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00, jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 bulan,” demikian amar putusan banding Rafael Alun yang diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana dokumen yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Selain itu, Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jika tidak, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun,” demikian putusan tersebut.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Putusan banding tersebut diputus oleh Tjokorda Rai Suamba selaku hakim ketua serta Tony Pribadi, Erwan Munawar, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, dan Gatut Sulistyo masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan pada Kamis, 7 Maret 2024.

Dalam putusan itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengubah redaksi status barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 sampai dengan 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 sampai dengan 418.

Sebelumnya, Rafael Alun divonis divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Selain itu, Rafael Alun divonis pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam kurun waktu satu bulan pasca-putusan berkekuatan hukum tetap, subsider 3 tahun penjara. (Lpt/KN)

Mabes Polri Angkat Bicara Terkait Rencana TPN Ganjar-Mahfud Akan Bawa Kapolda Jadi Saksi Gugatan Pilpres

0
Ilustrasi

JAKARTA – Mabes Polri merespon terkait dengan rencana dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang akan membawa salah satu Kapolda sebagai saksi dalam gugatan pemilihan presiden (pilpres) nanti ketika di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pihaknya akan selalu komitmen dan patuh terhadap peraturan selama upaya itu diperbolehkan dan tidak berbenturan dengan undang-undang.

“Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat. Tentunya, ini perlu diketahui sebagai garis besarnya,” kata Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Meski tak spesifik menanggapi, namun Trunoyudo mengingatkan kepada seluruh prajurit atas amanah dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang meminta untuk tetap menjaga netralitas selama pemilu.

“Dalam rangka mewujudkan demokrasi, memelihara dan menjaga profesionalisme polri tentu dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Artinya, komitmen ini bersikap netral,” ucapnya.

“Polri bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis selama tahapan Pemilu 2024,” tambah dia.

Sementara untuk peran Polri, lanjut Trunoyudo, dalam kontestasi pemilu hanya untuk menjaga keamanan agar seluruh tahapan berjalan dengan aman.

“Hal tersebut juga dilaksanakan untuk memberikan pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman dan damai kemudian juga sejuk,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat membocorkan saksi seorang Kapolda yang akan diajukan dalam sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti

“Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan,” kata Henry dalam keteranganya.

Namun, Henry tak menjelaskan secara detail soal identitas dari kapolda itu.Ia hanya mengatakan, tujuan sakso itu dimaksud untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.

“Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata dia.

Henry pun menyadari saksi soal Kapolda itu cukup beresiko, karena bisa berdampak ke berbagai lini termasuk karir. Sehingga dia memastikan tetap akan menjaga baik dari identitas sampai jabatan daripada saksi yang akan diajukan.

“Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” tandas Henry. (Lpt/KN)

Yusril Ditunjuk Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo – Gibran Hadapi Gugatan Sengketa Pilpres 2024

0
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, ditunjuk oleh calon presiden Prabowo Subianto menjadi ketua tim hukum untuk menghadapi sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan Yusril kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024). Tidak hanya Yusril, Prabowo juga menunjuk pengacara kesohor lainnya yakni, Otto Hasibuan dan OC Kaligis.

“Jadi yang masukkan diputuskan Pak Prabowo sendiri ya. Jadi kita musyawarah juga dengan Pak Otto dengan Pak OC Kaligis,” kata Yusril Ihza Mahendra.

“Sebagai ketua tim itu saya, karena bidangnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Otto Hasibuan, juga Pak OC Kaligis sebagai wakil ketua,” sambungnya.

Yusril mengungkapkan sebanyak 35 lawyer lain juga siap membantu pasangan Prabowo-Gibran untuk menghadapi sengketa pilpres di MK nanti. Dia mengatakan nama-nama lawyer itu diusulkan oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Strukturnya ada 35-36 lawyer dan sebagian besar adalah lawyer profesional dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan parpol koalisi dari Golkar ada Gerindra ada,” jelas Yusril.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan pihaknya tak merasa khawatir dengan bukti seorang kapolda yang dimiliki PDI Perjuangan. Sebab, menurutnya, jika hanya satu kapolda saja tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara pemilu 2024.

“Jadi kan untuk bisa mengatakan TSM (terstruktur, sistematis, masif) kita akan tanya secara sistematik anda bisa buktikan anda kapolda di mana? Misalnya Kapolda Bali, apa anda tahu yang terjadi di Aceh?” kata Yusril.

“Kalau saya tidak terlalu khawatir dengan hal ini,” Yusril menegaskan. (Lpt/KN)

OIKN Jamin Hak Masyarakat Adat di IKN, Bantah Penggusuran Semena-mena

0
Kepala OIKN, Bambang Susantono

JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan pihaknya mengedepankan upaya dialog dengan masyarakat adat setempat. Bambang menyebutkan tidak ada langkah semena-semena yang dilakukan terhadap masyarakat adat di IKN.

“Kita utamakan nanti dialog, komunikasi, kita nggak akan menggusur secara semena-mena,” kata Bambang kepada wartawan seusai rapat koordinasi Otorita IKN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat IKN Nusantara, Alimuddin, menyampaikan hal senada. Dia menekankan hak-hak adat tetap di lindungi di IKN.

“Hak-hak adat dilindungi di IKN. Tidak penggusuran semena-mena. Bahwa pembangunan akan terus berkembang, iya. Tapi hak-hak masyarakat adat dilindungi, semua dilindungi di IKN, jadi tidak ada ke semena-menaan,” ucap Ali.

Dia juga menyebutkan pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan IKN tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia menyampaikan upaya sosialisasi pun terus dilakukan sejak hampir satu tahun lalu.

“Ya nanti saya tolong dikoreksi kalau salah, PP 39 atau kemarin PP 6/2023, ada tata cara pembebasan lahan oleh pemerintah. Ada diganti uang, ganti lahan, re-settlement kemungkinan kembali dan dua poin penting lagi juga harus diberikan masyarakat-masyarakat itu,” papar Ali

“Jadi intinya tidak ada kesemena-menaan dalam proses pengadaan tanah. Ini masih akan ada sosialisasi yang mendalam, by name by address kita lakukan. Walaupun kita sudah sosialisasi, Pak Deputi bersama saya juga sudah sosialisasi Mei 2023. Tapi ini kan harus sosialisasi lagi,” sambungnya.

Kemudian, dia menjelaskan, setiap masyarakat wajib mendukung kebijakan pembangunan IKN. Sebab proyek ini merupakan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah.

“Ya kalau memang untuk fasilitas negara setiap warga negara wajib mendukung kebijakan negara tanpa menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara,” ungkap Ali.

“Sudah ada UU semuanya gitu. Masyarakat adat saya yang lindungi, otorita yang lindungi. Jadi nggak ada, kalau ada yang bilang masyarakat digusur, itu hoax. Tunjukkan ke saya, enggak ada,” pungkasnya. (Dtc/KN)

Mabes TNI-Polri di IKN Diklaim Bakal Mirip Hotel di Nusa Dua Bali

0
Ridwan Kamil

JAKARTA – Kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Ridwan Kamil bercerita soal gambaran bagaimana markas besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ada di IKN. Dia menyebut Mabes Polri di IKN akan menjadi yang paling bagus di dunia.

“Kantor Pak Kapolri ya, keren begini, nggak ada di dunia. Besok jalan-jalan silahkan ke seluruh dunia, nggak ada kantor polisi sekeren kantor polisi Republik Indonesia, tepuk tangan untuk Polri,” kata Ridwan Kamil dalam rapat koordinasi Otorita IKN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Bahkan Emil menyebut kantor Polri di IKN menyerupai bangunan hotel-hotel yang berada di Nusa Dua, Bali. Begitu juga halnya dengan kantor TNI.

“Nggak kaya kantor polisi pak, kaya hotel di Nusa Dua, tapi isinya polisi, gitu lah kira-kira ya. Jadi suasananya menyenangkan, bikin apa, tapi isinya polisi lagi bekerja melindungi kita. TNI juga sama, semua sama,” tutur Emil.

Selain itu, Emil juga sempat memaparkan bangunan sebuah apartemen yang akan dibangun di IKN. Dia menekankan telah meminta agar bangunan apartemen di IKN tidak dipenuhi kaca, melainkan didominasi nuansa hutan hijau.

“Nah ini contoh tugas saya, tadinya apartemennya kayak Jakarta Pak, kaca-kaca gitu kan ya, kayak Sudirman-Thamrin. Saya bilang nggak boleh, lupakan pola pikir itu. Di IKN harus hijau kayak hutan bawahnya, harus banyak air, banyak pepohonan, bangunannya harus ada balkon-balkon kehijauan,” ungkap Emil.

“Atasnya harus jadi hutan kecil, warnanya harus warna kayu supaya menyamar menjadi kayak hutan. Kalau bangunan bisa hilang itu bagus, bukan bangunannya berteriak. Ini contoh yang terbaik untuk tipe apartemen yang sedang konstruksi,” pungkasnya. (Dtc/KN)

Usai Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR , Sekjen DPR RI Irit Bicara

0
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar

JAKARTA – KPK selesai memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Setelah diperiksa, Indra irit bicara.

Seperti dilansir dari Detikcom, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024), Indra selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.23 WIB. Dirinya lalu meninggalkan gedung KPK pada pukul 14.26 WIB.

Indra irit bicara ketika ditanyai seputar dugaan kasus yang melibatkannya. Indra sekali melambaikan kedua tangannya kepada awak media.

“Tanya penyidik, tanya penyidik,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengusut kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR RI. Hari ini KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

“Indra Iskandar (Sekretaris Jenderal DPR RI), Hiphi Hidupati (PNS Setjen DPR RI/Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI),” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (14/2).

“Untuk dua saksi dimaksud, hadir dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik,” tambahnya.

Adapun KPK telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di proyek rumah jabatan DPR ke tingkat penyidikan. KPK menyatakan lebih dari dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus tersebut.

“Lebih dari dua orang tersangka,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi, Senin (26/2).

Belum disebutkan jumlah tersangka dalam kasus ini. KPK juga belum mengungkap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ali mengatakan korupsi itu terjadi pada proyek pengadaan di rumah jabatan DPR pada 2020. Tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di proyek tersebut.

“Antara lain dugaan pelaksanaan dilakukan secara formalitas. Padahal melanggar beberapa ketentuan PBJ,” jelas Ali. (Dtc/KN)

Dampak Ekonomi Gelaran Konser Ed Sheeran di Jakarta Capai Rp 200 Miliar

0
Konser Ed Sheeran di Jakarta beberapa waktu lalu. (foto : google)

JAKARTA – Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan gelaran konser Ed Sheeran di Jakarta memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Sandiaga menyebut dampak ekonomi yang dicapai berkisar Rp 150-200 miliar.

“Kemarin ada beberapa konser juga seperti Ed Sheeran yang lumayan dampak ekonominya. Seperti Ed Sheeran aja kita hitung di atas Rp 150-200 miliar,” kata Sandiaga Uno dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2024).

Selain Ed Sheeran, konser Coldplay pada November 2023 juga sukses besar. Sandiaga optimistis, jika konser berskala internasional digelar selama lebih dari sehari, dampak perekonomian yang diraih RI bisa mencapai Rp 1 triliun.

“Berarti kalau ada satu konser yang bisa 2-3 hari dilaksanakan di Indonesia, bukan mustahil dampak ekonominya mencapai Rp 1 triliun,” ujarnya.

Sandiaga juga mengungkap arahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan perhelatan konser berskala internasional selama 6 bulan hingga 5 tahun ke depan. Selain konser, Jokowi juga meminta agar penyelenggaraan event olahraga dan seni kelas dunia ditarik ke RI.

“Kemarin Pak Presiden beri arahan langsung kepada saya, untuk menyiapkan selama 6 bulan ke depan dan 5 tahun ke depan, konser besar, event olahraga dan event dunia, event seni dan budaya ditarik ke RI,” kata Sandiaga Uno.

Melalui arahan tersebut, kata dia, diharapkan proses penawaran (bidding) bisa dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Sehingga, perhelatan konser maupun event kelas dunia bisa digelar sekalipun pemerintahan telah berganti.

“Itu arahan langsung dari Pak Presiden nanti pemerintahan terpilih, kita bidding-nya sekarang, tapi konsernya bisa di 2024 maupun di 2025 ke depan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ed Sheeran menggelar konser bertajuk bertajuk ‘Ed Sheeran: + – = x Tour 2024 in Jakarta’ di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (2/3/2024). (Dtc/KN)

Pemerintah Prioritaskan Fresh Graduate pada Rekrutmen CASN 2024

0
Ilustrasi

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa prioritas SDM untuk memenuhi kebutuhan calon ASN 2024. Salah satunya adalah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran SDM yang akan direkrut pada seleksi CASN pada tahun ini.

Saat ini, KemenPAN-RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta, dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.

ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” ujar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3/2024).

Di sela-sela rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN Tahun 2024, Anas mengatakan pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik.

Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.

“Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor ‘hilir’, seperti digital marketing , tetapi juga di sektor “hulu” di lini produksi seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” ungkap Anas.

Anas memberikan contoh seperti di daerah basis pertanian, pemerintah akan merekrut ASN talenta digitalisasi sektor pertanian untuk membantu para petani lokal. Kemudian di daerah basis industri kecil, pemerintah merekrut ASN talenta digital untuk membantu mewujudkan smart factory dan meningkatkan efisiensi industri-industri kecil setempat.

Selain talenta digital, Anas juga menyampaikan prioritas pemenuhan SDM di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan SDM untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

SDM APIP yang dapat direkrut oleh instansi pemerintah antara lain auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

“Karena hampir di seluruh daerah sekarang kekurangan auditor, oleh karena itu kami minta auditor dipersiapkan di formasi dengan baik,” jelas Anas.

Instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan ketersediaan formasi dengan mengusulkan ASN untuk penyiapan SDM ASN ke IKN. Dengan demikian, usulan formasi mampu memenuhi proyeksi kebutuhan nasional.

Pengisian ASN yang akan ditempatkan di IKN rencananya bersumber dari pemindahan ASN kementerian/lembaga satuan kerja pusat dan formasi CPNS khusus IKN di tahun 2024.

Selain itu juga terdapat kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN pemda di wilayah Kalimantan Timur.

“Arahan presiden meminta ada formasi yang dialokasikan untuk IKN, khusus untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk penduduk setempat,” tuturnya. (Dtc/KN)