TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menyebut, Kabupaten Berau bakal mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dari Provinsi Kaltim. Lantaran Berau memiliki wilayah dengan sektor perkebunan sawit yang cukup luas.

Karenanya dirinya pun meminta percepatan penyaluran pendanaan tersebut bisa juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Berau.

Diharapkan, pembanguan dana bagi hasil tak hanya dari sektor kehutanan, namun juga dari sektor yang prospek seperti perkebunan sawit. Sehingga, diharapkan Berau juga dapat. Bukan hanya menjadi aktivitas lokasi saja selama ini. “Karena aktivitasnya kan di daerah kita, masa kita kebagian yang tidak enaknya saja,” tegasnya.

Dirinya berharap, hasil tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat juga merasakan dampak adanya perkebunan sawit dengan timbal balik dapatnya DBH SDA. “Kemudian harapan kita dari DBH ini kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, Kaltim akan mendapat dana triliunan rupiah dari DBH SDA. Tahun ini, pos penerimaan baru yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah penghasil sawit dan mineral batu bara (minerba) mencapai Rp 400 hingga Rp 700 miliar. Itu baru pencairan tahap 1.

Agar anggaran yang diterima segera dibagi peruntukannya, Gubernur Kaltim Isran Noor meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan payung hukumnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya mendesak pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Jalan Ring Road, Kelurahan Gunung Panjang yang kini mangkrak.

Dia membeberkan, Pengerjaan pembangunan Jalan Ring Road dilakukan sejak masa jabatan Bupati Makmur HAPK. Tetapi hingga kini, proyek tersebut belum tersambung dengan jalan utama. “Sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Padahal anggaran yang dikucurkan cukup besar,” ungkapnya.

Politikus NasDem ini menilai, anggaran besar tersebut sangat disayangkan jika terhenti, apalagi jika jalan tersebut selesai dikerjakan bisa memecah kepadatan arus lalu lintas di kota. “Jangan sampai karena adanya kepentingan dari pihak lain, proyek pembangunan jalan ini terlupakan,” tegasnya.

Dirinya berharap, pembangunan jalan tersebut bisa diteruskan, mengingat anggaran yang dikucurkan cukup besar. Ditambah pembebasan lahan yang belum tuntas, tentunya akan menambah masalah nantinya. “Ini juga harus menjadi fokus utama kita. Dikhawatirkan jika penduduk makin padat, sementara lahannya bermasalah karena proyek yang mangkrak,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Pembangunan dan peningkatan drainase di beberapa titik perkotaan di Kabupaten Berau masih berproses tahun ini. Yang mana utamanya untuk mengatasi genangan air hingga banjir yang masih terjadi di wilayah perkotaan Tanjung Redeb.

Hal itu disambut baik oleh Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman. Hanya saja dirinya menyarankan, selain fungsi drainase untuk irigasi tentunya keindahan kota pun harus dijaga. Sakirman juga mendorong pembangunan drainase dapat dituntaskan pun tidak ada yang mangkrak.

“Jaringan drainase yang masih diproses ada dua, ada yang langsung pada badan jalan dan langsung pada trotoar, semoga segera dituntaskan,” ucapnya.

Namun, yang perlu diperhatikan yaitu titik-titik banjir yang ada di daerah perkotaan. Diakuinya, pemasangan drainase pada jalur irigasi yang rawan banjir sebagian telah terpasang. “Semoga beberapa titik banjir yang ada di Kabupaten Berau dapat teratasi,” harapnya.

Menurutnya, jangan sampai hanya sebatas pemasangan U-gutter (beton saluran) saja tapi tidak dituntaskan secara menyeluruh di bagian atasnya.

“Jangan hanya sebagian saja yang dikeramik dan sebagiannya tidak, jika seperti itu maka keindahan kotanya tidak didapat,” tuturnya.

Terkait pemasangan drainase yang berada di sekitar GOR Pemuda yang terlihat merusak jalan. Dirinya menjelaskan pengerjaannya masih berjalan dan belum selesai. Semoga ketika telah selesai bisa diperbaiki jalan yang telah rusak akibat pemasangan drainase tersebut.

“Jangan hanya irigasinya yang ditingkatkan, pesangan keramik, penanaman pohon, dan lampu penerangan bisa dipasang. Mengingat jalan tersebut termasuk pintu masuk dan wajah bagi Kabupaten Berau,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Bahasa Banua dipilih sebagai salah satu muatan lokal (Mulok) di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Berau. Namun, hingga saat ini pengaplikasiannya belum juga dilakukan. Hal itu disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia menuturkan, kendala saat ini karena belum ada sumber daya manusia (SDM) atau guru yang mengajar Bahasa Banua tersebut. Padahal itu menjadi salah satu penerapan Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Berau.

“Kendalanya terkait guru penerjemah ke bahasa daerah yang masih susah dicari,” ucapnya.

Dirinya mengunkapkan, Bahasa Banua atau Berau dipilih karena menjadi identitas Bumi Batiwakkal. Memang diakuinya ada tiga suku asli Berau yakni, Banua, Bajau dan Dayak. Jika dibandingkan, Bahasa Dayak dan Bajau sudah ada di daerah lain di Kaltim. Hanya Bahasa Banua saja yang belum dimiliki daerah lain.

“Sulit untuk menemukan guru yang mampu menguasai Bahasa Banua. Paling tidak kita bisa awali penerapannya pada muatan lokal atau ekstrakurikuler Bahasa Banua,” sebutnya.

Karenanya, dirinya menekankan, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau untuk segera membuatkan turunan dari Perda Berau Nomor 7 Tahun 2018, agar penerapan Bahasa Banua bisa dioptimalkan.

“Setiap ada pertemuan dengan OPD terkait, kami akan terus mendorong. Karena Perbup ini kan kisi-kisinya dari mereka,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong berharap Peraturan Daerah (Perda) pembangunan perkebunan berkelanjutan memberi dampak baik terjadap kesejahteraan pekebun dan petani.

Dia mengatakan, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan perkebunan, diperlukan Perda yang mengatur persoalan tersebut. Terlebih sektor perkebunan berpotensi memberi kontribusi besar terhadap roda perekonomian Bumi Batiwakkal.

“Maka dari itu, Perda pembangunan perkebunan berkelanjutan ini harus benar-benar diimplementasikan dan dilaksanakan sesuai program,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, jika Perda itu diimpelementasikan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan meningkatkan kesejahteraan pekebun dan petani yang ada.

Lebih lanjut, Peri menjelaskan bahwa perda ini juga diharapkan mencakup berbagai aspek pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Seperti penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pemenuhan syarat keamanan dan keselamatan bagi petani, serta perlindungan lingkungan dalam proses produksi perkebunan.

“Tak kalah penting, Perda ini diharapkan memberikan jaminan kelestarian lingkungan hidup serta menghindari imbas pengalihan fungsi lahan,” bebernya.

Politikus Gerindra ini menegaskan, Perda tersebut akan dilakukan pengawasan dan evaluasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa Perda itu disahkan agar bermanfaat kepada pekebun serta petani.

Dengan adanya upaya dari DPRD Berau dalam menyusun perda pembangunan perkebunan berkelanjutan, diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat setempat.

“Keberhasilan perda ini nantinya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan. Sehingga sektor perkebunan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Berau,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani terus mendorong segala kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas UMKM di Bumi Batiwakkal.

Dia mengatakan, peran aktif pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam memajukan UMKM. “Intinya apabila ada dukungan disertai promosi dan publikasi yang baik, UMKM kita pasti akan maju,” katanya.

Menurutnya, semakin banyak publikasi yang dilakukan, maka suatu produk UMKM Berau dapat diketahui masyarakat luas. “Sehingganya masyarakat luar Berau akan tertarik untuk membeli,” ujarnya.

Dirinya mengaku sangat mendukung setiap kegiatan yang memicu peningkatan UMKM. Sebab, kata Madri, hal tersebut juga akan memengaruhi roda perekonomian Kabupaten Berau.

Lanjut Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini, mengenai anggaran dinilainya sudah cukup besar. Sehingga dirinya mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menggelar kegiatan yang berdampak positif kepada UMKM.

“Kalau membawa manfaat ke UMKM yang ada di Berau, maka juga memberi dampak baik terhadap roda perekonomian kita,” terangnya.

Madri Pani berharap, UMKM mendapat perhatian dari OPD terkait. Jangan sampai, kata dia, peningkatan atau pengembangan UMKM bersifat seremonial belaka.

“Kalau OPD masih mengeluh anggaran yang diberikan kurang, yang menjadi pertanyaan kenapa selalu ada SiLPA? saya rasa mengenai anggaran peningkatan UMKM sudah cukup,” tandasnya. (ADV/KN)