Beranda blog Halaman 1017

Madri Pani: Perhatikan Anak-Anak Putus Sekolah di Berau!

0

TANJUNG REDEB – Dengan APBD Berau yang mencapai Rp 5 triliun, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan jangan sampai terjadi diskriminasi pendidikan di Kabupaten Berau. Terutama antara daerah perkotaan dan perkampungan.

Adapun nggaran pendidikan dianggarkan sebanyak 20 persen dari APBD Berau. Momen ini bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau.

“Contohnya dengan memberikan fasilitas kepada guru sebagai penunjang pendidikan dan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ditingkatkan,” tuturnya.

Pun pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu harus terus dilakukan, meskipun saat ini sekolah gratis. Namun untuk penunjang lainnya masih tetap membayar. Tidak semua, orangtua mampu untuk membelikan seragam anaknya, maupun buku. Hal inilah yang diminta Madri agar terus menjadi perhatian serius bagi OPD terkait.

Madri menilai pendidikan sangat penting bagi bangsa dalam pembangunan daerah kedepannya. Pendidikan modal dasar bagi penerus bangsa, dalam menjalankan, mengamati, dan mengarahkan roda pemerintahan.

“Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau jangan sampai dibedakan. Untuk mendukung hal itu, pendataan penting, untuk memetakan, mana yang layak dapat bantuan dan tidak,” tegasnya.

Madri meminta peran OPD terkait untuk melakukan pendataan terhadap sekolah yang ada di Berau baik TK, SD, SMP maupun SMA/SMK, agar penerimaan anak untuk masuk kejenjang pendidikan tidak ada yang ditolak, dengan alasan kuota penuh.

“Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali,” ucapnya.

Madri juga memusatkan perhatiannya kepada anak-anak yang putus sekolah. Dirinya meminta Pemkab Berau agar melakukan upaya agar anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan ijazah untuk bekal dimasa depan.

“Jangan sampai, mereka ini hilang kesempatan, karena masalah ijazah,” pesannya.

Ia menilai, tidak ada salahnya membuka data, berapa warga Berau yang mengikuti pendidikan non formal tersebut. Karena, bisa dijadikan acuan untuk merumus pendidikan yang menyenangkan. Ia meminta instansi terkait juga bisa jemput bola, terhadap anak bermasalah hukum (ABH), agar bisa mendapatkan ijazah.

“Saya tidak mau tahu soal kendala. Saya hanya ingin, anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama,” tutupnya. (ADV/KN)

Rudi Mangunsong: Orang Tua Harus Aktif Bimbing Etika Berkomunikasi Anak

0

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong menyambut baik upaya sosialisasi pencegahan yang dilakukan OPD terkait untuk mencegah terjadinya kasus perundungan (bully) di satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA se-Kabupaten Berau.

Dirinya juga mengimbau kepada semua kepala sekolah dan guru untuk aktif melakukan pengawasan. Dengan cara memberikan materi norma-norma perilaku sosial yang baik dan benar.

“Materi-materi itu bagus diberikan sebelum kegiatan pembelajaran di mulai pada pagi hari,” ucapnya Jumat (6/10/2023).

Meski peran guru dan kepala sekolah bersifat terbatas, menurut Rudi dengan sudah ada metode kurikulum merdeka yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Maka, ia pun mengimbau kepada orangtua harus aktif di rumah dalam membimbing tentang etika berkomunikasi.

“Perilaku budi pekerti akhlak itu harus dimaksimalkan oleh orang tua di rumah juga dalam mengawasi karakter anak sebelum hidup bersosial dengan masyarakat,” imbuhnya.

“Karena pendidikan karakter anak awal mula terbangun dari lingkungannya di rumah yaitu kedua orangtua harus peran aktif mewujudkan hal tersebut,” sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya sangat mendukung jika benar ada kasus pertama buli atau perudungan hingga kekerasan fisik oleh guru kepada siswa diselesaikan melalui ranah hukum.

“Karena kita tidak ingin kasus ini bakal terus berkelanjutan. Maka ya wajib hukumnya tindak tegas sesuai peraturan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. (ADV/KN)

Kesetaraan Gender di Berau: Perda Baru untuk Pusatkan Peran Wanita

0

TANJUNG REDEB – Raperda Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan akhirnya disetujui legislator untuk ditetapkan sebagai Perda Berau tahun 2023.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menyebut, akhirnya Berau dapat mengimplementasikan program pusat tersebut, yang mana sebelumnya tidak bisa dilaksanakan lantaran belum ada regulasinya.

Dikatakan Peri, perda itu dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan daerah yang tidak bisa menjalankan program-program pusat.

“Kemarin itu ada program-program dari pusat yang tidak bisa kita laksanakan di Kabupaten Berau, ketika belum adanya perda dalam pemberdayaan gender,” katanya, Jumat (6/10/2023).

Melihat ada peluang positif terhadap kesetaraan gender. Sehingganya, dalam hal ini peran wanita benar-benar diutamakan dan dapat lebih berperan aktif.

Dalam hal ini, peran wanita lebih dioptimalkan dalam berbagai bidang. Seperti halnya, kondisi nyata di lingkungan Kabupaten Berau sendiri telah menerapkan kesetaraan gender. Yang menurutnya sudah berjalan sesuai peraturan berlaku.

“Pengarusutamaan gender itu lebih menitik beratkan pada kesetaraan dalam jenjang karir,” ujarnya.

“Untuk di lingkungan Berau sendiri, kenyataannya bupati kita kan perempuan, dan juga Kepala Dinas juga ada yang dari kaum perempuan,” imbuhnya. (ADV/KN)

Cegah Kebakaran, DPRD Berau Dukung Pemasangan Hydrant di Padat Pemukiman

0

TANJUNG REDEB – Adanya rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memasang hydrant di kawasan padat pemukiman direspons positif Sekretaris Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Ia mengaku, mendukung penuh wacana tersebut. Pasalnya, hydrant akan sangat bermanfaat jika sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran.

“Kita tidak mau kejadian yang sudah terjadi, terulang kembali. Maka dari itu, rencana pemasangan hydrant ini bisa jadi solusi,” ungkapnya.

Ia menyebut, pemasangan hydrant dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya musibah kebarakan. “Jadi masyarakat bisa menyambungkan selang air, sambil menunggu pemadam kebakaran datang ke lokasi,” terangnya.

Politikus Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Berau siap mendukung pemasangan hydrant tersebut. Terlebih hal itu dapat bermanfaat untuk masyarakat.

“Ini suatu wacana baik yang harus didukung. Apalagi kita ketahui di wilayah Tanjung Redeb banyak gang sempit serta padat pemukiman,” katanya.

Kendati demikian, Syarifatul mendorong pemerintah untuk memperhatikan suatu hal yang berkaitan dengan penanganan bencana.

“Itu harus didukung penuh, karena kita tidak tahu kapan terjadinya bencana. Maka dari itu lebih baik sedia payung sebelum hujan,” pungkasnya. (ADV/KN)

Program Penerbitan STD-B, Upaya Disbun Kukar Berikan Sertifikasi Kualitas Kebun Kelapa Sawit Petani

TENGGARONG – Upaya peningkatan jaminan mutu kebun sawit masyarakat, Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar) terus lalukan sertifikasi. Yakni melewati Program Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B).

Melalui STD-B lahan perkebunan masyarakat akan dilakukan pendataan dan mendapatkan kepastian Hak Pengelola Lahan (HPL). STD-B juga turut memuat keterangan tentang kepemilikan lahan, luasannya, bahkan hingga serta asal-usul benih yang digunakan.

Sekertaris Disbun Kukar, Taufik Rahmani, menjelaskan penerbitan STD-B akan menjadi identitas yang membuktikan bahwa kebun petani tersebut telah tersertifikasi. “Salah satu manfaat dari STD-B adalah memudahkan petani dalam menjual hasil kebun mereka. Selain itu, dengan sertifikat ini, mereka dapat menjadi mitra bagi perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah mereka,” kata Taufik.

Taufik menekankan, pentingnya sertifikat ini sebagai bukti bahwa kebun petani berasal dari bibit yang unggul. Target penerbitan STD-B terus berjalan, dan tahun ini mereka menargetkan 200 petani. Namun hingga saat ini sudah ada sekitar 352 petani yang menerima sertifikat ini.

Ia menyebut proses pendataan masih berlangsung, dan mereka fokus pada kebun rakyat yang tidak ikut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam tahun 2023 ini, jumlah hektarannya belum dihitung secara akurat. Tetapi wilayah-wilayah seperti Desa Muai, Kembang Janggut, Genting Tanah, Loa Sakoh, Muara Kaman Ilir, Bunga Jadi, dan Jonggon semuanya terlibat. Sentra sawit mereka berfokus di Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, hingga Tabang.

Tahun ini jumlah penerima STD-B bisa lebih tinggi karena Desa Muai memiliki banyak petani. Target awal mereka adalah 200 petani, dan ini didukung oleh anggaran dari APBD. “Program STD-B ini diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan bibit palsu atau tidak unggul di kalangan petani, serta membantu dalam pendataan pendapatan dan penghasilan mereka.” pungkasnya. (Adv/KN)

Matangkan Persiapan MTQ Ke-44, Pemkab Kukar Gelar Rapat Lintas Sektor

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) gelar rapat persiapan dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kukar, di Sekretariat LPTQ Kukar, Kamis (5/10/23). Untuk mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-44 tingkat Kabupaten, yang akan digelar di Kecamatan Kota Bangun Darat.

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, yang juga menjabat sebagai ketua LPTQ Kukar. Rapat dihadiri kabag Kesra Kukar, kepala Kantor Kementerian Agama Kukar, camat, kepala desa, serta tim yang terlibat dalam pelaksanaan MTQ.

Sunggono membahas terkait progres yang sudah dilakukan, dalam melakukan persiapan pelaksanaan MTQ ke-44. Termasuk membahas mengenai tim pengawas dan tim verifikasi dokumen, telah dilakukan. “Beberapa kegiatan, seperti inventarisasi dan identifikasi lokasi pemondokan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta sosialisasi dengan masyarakat dan panitia setempat, juga sudah dilaksanakan,” kata Sunggono.

Meskipun secara umum persiapan sudah bagus, Sunggono menekankan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Termasuk mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi terjadi selama pelaksanaan MTQ, agar dapat dihindari seminimal mungkin.

“Untuk memastikan kesiapan hingga hari pelaksanaan yang dijadwalkan pada tanggal 10 Oktober 2024. Kami dan tim LPTQ akan turun ke lapangan untuk memeriksa apakah alternatif solusi yang telah dibahas dapat dieksekusi dengan baik,” tambahnya.

Sunggono juga mengatakan, pihaknya akan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan MTQ ke-44. Pemilihan OPD yang terlibat adalah hasil dari evaluasi bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan LPTQ.

“Beberapa masalah yang telah diidentifikasi mencakup permasalahan terkait air, listrik, dan jalan. Untuk mengatasi permasalahan ini, OPD dan pihak terkait akan berdiskusi untuk mencari solusi yang tepat.” pungkasnya. (Adv/KN)

Gandeng Bulog, Pemkab Kukar Segera Salurkan Beras Bantuan Badan Pangan Nasional

TENGGARONG – Berkerjasama dengan Bulog, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), akan segera salurkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional. Bantuan ini berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Nantinya, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan berupa penyaluran beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan. Dimana bantuan pangan ini akan disalurkan selama 3 bulan beruntun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar, Sutikno, menerangkan Badan Pangan Nasional telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan penyaluran CPP tersebut hingga ke kelurahan dan desa. Bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan serta pihak pemerintah kecamatan.

“Di Kukar penyaluran akan kita mulai pada 10 Oktober 2023, nanti Pak Bupati yang akan menyalurkan,” kata Sutikno.

Ia menambahkan, khusus untuk Kukar, bantuan ini akan diberikan kepada 19.246 KPM dan disalurkan selama tiga bulan. Terhitung dari bulan September hingga November 2023. Dengan total bantuan yang akan disalurkan sebanyak 577,38 ton beras.

“Program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tambahnya.

Bantuan ini disalurkan dalam rangka penanganan stunting yang digalakkan secara nasional. Sutikno juga berkata, sejauh ini stok kebutuhan bahan pokok Kukar cukup terkendali. Karena pemkab juga memberikan bantuan stimulan, kepada masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di seluruh desa dan kelurahan di Kukar selama 3 bulan.

“Kita berharap dengan penyaluran bantuan-bantuan seperti ini dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat,” tutupnya.

Kukar Bersholawat Jilid II kembali Digelar Pada 28 Oktober 2023

TENGGARONG – Setelah sukses menggelar Kukar Bersholawat pada 8 September lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan kembali menggelar Kukar Bersholawat Jilid II. Kali ini bakal mengundang ulama kenamaan asal Surakarta, Jawa Tengah, Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf.

Setelah sebelumnya pelaksanaan Kukar Bersholawat yang pertama dibanjiri ribuan jamaah di Halaman Kantor Bupati Kukar. Kali ini, pelaksanaan Kukar Bersholawat Jilid II akan dilangsungkan di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang.

Kukar Bersholawat jilid II yang rencananya akan dilangsungkan pada 28 Oktober mendatang ini, akan dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Kita bercermin dari pelaksanaan Kukar Bersholawat yang pertama. Kantor Bupati itu penuh dengan dua ribu pengunjung. Kita antisipasi agar tidak membludak, jadi kami putuskan untuk melaksanakannya di Stadion Aji Imbut,” ungkap Kabag Kesra Pemkab Kukar, Dendy Irawan Fahriza.

Untuk menyukseskan gelaran Kukar Bersholawat yang kedua ini, Dendy mengatakan Pemkab Kukar tidak akan bekerja sendiri. Tapi akan berkolaborasi dengan Yayasan Majelis Al Kheir Wal Barokah Tenggarong. Untuk itu, Pemkab Kukar akan menghibahkan dana kepada Yayasan Al Kheir Wal Barokah sebagai pelaksana kegiatan.

Di mana, nantinya semua keperluan, termasuk berkoordinasi untuk mendatangkan Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf, akan dilakukan oleh pihak yayasan. “Insya Allah mereka yang akan memfasilitasi, termasuk mereka juga yang berkoordinasi dan menjembatani komunikasi dengan Habib Syech,” tutur Dendy.

“Tapi kurang lebih pelaksanaanya sama dengan jilid pertama, dan ini mungkin jauh lebih tertib lagi, karena kita sudah belajar dari pengalaman yang pertama,” sambungnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga melibatkan banyak organisasi Islam untuk turut serta, dan mensukseskan gelaran Kukar Bersholawat jilid II. “Organisasi Islam tentu kita libatkan juga. Jadi, kami harap masyarakat Kukar dan sekitarnya dapat ikut datang bersholawat bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin berharap Kukar Bersholawat jilid II dapat berjalan lancar seperti pelaksanaan yang pertama. Ia berharap dukungan masyarakat untuk kelancaran dan ketertiban jalannya acara, termasuk untuk ikut serta menjaga kebersihan.

“Insya Allah ini akan berjalan lancar juga. Karena dilihat dari Kukar Bersholawat pertama, semua berjalan aman dan lancar, dan semoga yang kedua juga sama, dengan antusiasi masyarakat yang lebih besar lagi,” ujar Rendi. (Adv/KN)

Beasiswa Kukar Idaman Tahap Kedua Dibuka, Siapkan anggaran Rp 5 Miliar untuk 983 Penerima

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah membuka pendaftaran tahap kedua Program Beasiswa Kukar Idaman untuk stimulan, sejak Senin (2/10/2023) lalu.

Hal ini dipastikan sesuai dengan Surat Pengumuman Bupati Kutai Kartanegara nomor B-2251/KESRA/KESMAS/065.20/2023, tentang Pembukaan Beasiswa Kutai Kartanegara Idaman Tahap II.

Setelah sebelumnya membuka pendaftaran tahap pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar. Pada tahap kedua ini, Pemkab Kukar menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 Miliar untuk target 983 penerima.

Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan pelaksanaan berbeda dengan tahap pertama yang menyediakan beasiswa kerjasama. Tahap kedua akan fokus terhadap beasiswa stimulan dan beasiswa 1000 guru sarjana.

Untuk menyebarluaskan informasi dibukanya pendaftaran beasiswa Kukar Idaman tahap II ini, Dendy mengatakan pihaknya telah berencana untuk melakukan sosialisasi bagi para calon penerima beasiswa.

“Kami menyiapkan jadwal sosialisasi mulai tanggal 9 hingga 19 Oktober. Sasarannya perguruan tinggi yang ada di Kaltim dengan cakupan guru, calon guru dan mahasiswa S1. Di 20 kecamatan kita juga akan menyasar SMA dan SMK sederajat. Kita bagi per zona lokusnya di wilayah hulu, tengah dan pesisir,” jelas Dendy.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya akan melakukan sosialisasi, tapi juga akan turut melakukan pendampingan pada seluruh pendaftar yang memenuhi syarat. Untuk diketahui, persyaratan yang harus dipenuhi para mahasiswa maupun guru yang ingin mendaftar program ini adalah. IPK 2,5, umur maksimal 50 tahun dan maksimal Semester 8 untuk Beasiswa 1000 guru sarjana.

Kemudian untuk S1, minimal IPK 3,0. stimulan dibuka dengan tiga kategori. Stimulan berprestasi IPK 3,0 keatas, kemudian stimulan prestasi non akademik yang sasarannya pemuda, pramuka, atlet berprestasi dan juara MTQ.

Sedangkan beasiswa stimulan yatim piatu pra sejahtera, memiliki persyaratan berbeda. dengan persyaratan menyertakan surat keterangan dari Dinas Sosial. Begitupun dengan stimulan SMA/SMK sederajat sama seperti yatim piatu persyaratannya.

“Kami tegaskan untuk tidak salah kamar. Untuk itu kami memberikan pendampingan langsung. Makanya kami juga sediakan template dan format untuk permudah pendaftar. Karena banyak yang gugur karena format tidak sesuai. Ikuti saja proses dan panduannya. Kalau memang tidak bisa, silahkan datang ke ruang pelayanan, akan kami damping,” tegasnya.

Program ini sendiri merupakan salah satu misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah bersama Rendi Solihin. Yakni mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.

“Jadi untuk Beasiswa Kukar Idaman tahap satu ini, kita targetkan akhir Oktober sudah cair karena menunggu SK Bupati saja. Untuk tahap kedua karena kita sudah penutupan buku, targetnya minggu kedua Desember sudah cair. Nanti penerima akan langsung menerima di rekening mereka,” pungkasnya. (Adv/KN)

Tingkatkan Pendapatan Daerah, Suriadi Marzuki Dorong Optimalkan Objek Pajak

0

TANJUNG REDEB – Objek pajak dan retribusi diminta Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriadi Marzuki dioptimalkan pemerintah. Hal itu agar roda perekonomian menjadi lebih kuat.

Dia mengatakan, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, Pemkab Berau perlu mencari sumber pendapatan alternatif demi menjaga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus mencari cara agar PAD Berau dapat meningkat. Salah satu langkahnya adalah dengan mengoptimalkan objek pajak dan menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD,” jelasnya.

Menurut Suriadi, saat ini peluang yang ada dalam pemungutan pajak di Berau masih terbuka lebar. Banyak objek pajak dan retribusi yang perlu dimaksimalkan potensinya, seperti pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran.

“Pemkab dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan PAD. Agar objek pajak dan retribusi yang belum dioptimalkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD,” lanjut Suriadi.

Dirinya juga meminta pihak terkait untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga PAD Berau juga semakin bertambah.

“Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat lebih leluasa mengalokasikan anggaran untuk bidang yang sangat dibutuhkan, seperti sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan,” tuturnya.

Diharapkan dengan adanya langkah ini, perekonomian daerah Berau akan semakin kuat dan berdampak positif bagi masyarakatnya. Dirinya optimistis bahwa dengan kerja sama yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, objek pajak dapat dioptimalkan sehingga PAD dapat meningkat secara signifikan. (ADV/KN)