JAKARTA – Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai Indonesia bisa memperoleh minyak dengan harga 59 dolar AS per barel dari Rusia, lebih murah daripada harga minyak dunia.

Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel yang disebabkan oleh perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

“Betul. Andaikan dengan harga normal pun, yang sekitar 60–70 dolar AS per barel, minyak Rusia tetap lebih murah yaitu sekitar 59 dolar AS per barel,” ujar Yayan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Yayan memaparkan, setelah negara-negara barat menjatuhkan sanksi embargo terhadap minyak Rusia sejak 2022, harga minyak Rusia pada 2025 mencapai 25 dolar AS per barel.

Harga itu, lanjut Yayan, lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga minyak dari Timur Tengah yang berada di level 60–70 dolar AS per barel.

Saat ini, dengan ditutupnya Selat Hormuz akibat perang antara AS-Israel melawan Iran, harga minyak dunia kian melonjak hingga di kisaran 100 dolar AS per barel. Bahkan, sempat menyentuh 116 dolar AS per barel.

“Kalau kita lihat berdasarkan asumsi penerimaan, pemerintah Rusia menetapkan harga minyak sebesar 59 dolar AS per barel,” ucap Yayan.

Lebih lanjut, Yayan menjelaskan jika Indonesia membeli minyak dari Rusia dengan biaya logistik sekitar 30 persen dari harga minyak, maka harga minyaknya akan berada di kisaran 76,7–80 dolar AS per barel. Harga tersebut sudah termasuk biaya logistik.

Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk membeli minyak dari Rusia sekitar 31–51 persen lebih murah apabila dibandingkan dengan harga minyak dunia yang sempat mencapai 116 dolar AS per barel.

“Lebih efisien, atau bahkan lebih murah dari itu jika lobi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin berhasil,” tutur Yayan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas kerja sama energi secara konkret dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Berdasarkan keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa, kerja sama tersebut mencakup pengembangan kilang minyak, penguatan perdagangan minyak, serta peningkatan pemanfaatan teknologi energi.

“Dalam jangka panjang, Indonesia turut membuka peluang kolaborasi di sektor energi bersih. Sebagai upaya yang diarahkan untuk mendukung diversifikasi energi,” ujar Bahlil.

Gejolak pasar energi global yang masih mengalami tekanan turut memberi dampak pada stabilitas pasokan energi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional, pemerintah terus mencari langkah-langkah strategis, salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Rusia sebagai salah satu negara produsen energi dunia. (ANT/KN)

BOGOR – Inspektorat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengantongi bukti transaksi terkait dugaan praktik jual beli jabatan pada empat aparatur sipil negara (ASN), setelah melakukan audit investigasi mendalam.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor Arif Rahman di Cibinong, Selasa (14/4/2026), mengatakan bukti tersebut diperoleh dari hasil penelusuran data dan dokumen, termasuk bukti transfer dan rekening koran pihak yang diperiksa.

“Berdasarkan hasil audit terhadap data dan dokumen serta permintaan keterangan, ditemukan adanya transaksi di antara sejumlah PNS yang didukung bukti transfer dan rekening koran,” ujar Arif.

Ia menjelaskan, audit investigasi dilakukan sejak 11 Maret 2026 melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan bahan, penelusuran data, hingga konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait.

Dalam proses tersebut, Inspektorat telah meminta keterangan kepada 24 pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dari berbagai jenjang, mulai eselon II hingga staf pelaksana, guna menguji validitas informasi yang diperoleh.

Namun demikian, hasil audit tidak menemukan adanya aliran dana kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Tim Penilai Kinerja (TPK), maupun pihak lain yang berwenang dalam proses promosi jabatan.

“Tidak ditemukan bukti-bukti aliran uang kepada BKPSDM, TPK, maupun pihak terkait lainnya. Transaksi hanya terjadi di antara empat PNS yang bersangkutan,” kata Arif.

Ia menegaskan, permintaan klarifikasi terhadap sejumlah pihak tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam perkara, melainkan bagian dari upaya memperkuat data agar pokok persoalan menjadi terang.

Menurutnya, proses audit investigasi membutuhkan ketelitian dan waktu agar seluruh informasi yang dihimpun lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melimpahkan kasus kepada aparat penegak hukum karena terdapat indikasi tindak pidana.

Langkah tersebut, kata Arif, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Pelimpahan ini semata-mata untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah daerah serius menghadirkan pemerintahan yang baik dan berintegritas,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan melalui mekanisme pengaduan yang telah disediakan, baik secara daring maupun luring.

Dugaan praktik jual beli jabatan ini disebut bermula dari oknum ASN yang menawarkan posisi jabatan struktural kepada sejumlah pegawai sejak 2022 dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan secara bertahap.

Inspektorat masih terus mengumpulkan data dan keterangan guna memastikan validitas temuan sebelum menentukan langkah lanjutan. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) siap untuk mengikuti kebijakan pelonggaran SLIK dari OJK untuk mempermudah proses pengajuan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

“Di sisi konteks bahwa OJK sudah mempertimbangkan itu (SLIK hanya menampilkan kredit di atas Rp1 juta), itu memang kemudian artinya OJK sudah menghitung (risiko) beberapa kali. Kita sebagai pelaku, ya, mengikuti regulasi itu,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta saat dijumpai wartawan di BSI Tower Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Bob menambahkan bahwa SLIK tetap diperlukan sebagai informasi awal untuk melihat rekam jejak nasabah, yang selama ini menjadi salah satu dasar dalam proses penilaian kredit, di samping pertimbangan risiko lainnya sesuai regulasi.

Ia juga menyebutkan bahwa informasi dalam SLIK, termasuk apabila terdapat catatan yang kurang baik, tetap membantu dalam mengelola risiko pembiayaan.

Namun demikian, Bob mengingatkan bahwa risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit.

“Tetapi di konteks itu, mungkin ada deviasi-deviasi tertentu yang dipertimbangkan oleh OJK,” kata Bob.

Di samping penyesuaian pelaporan dalam SLIK, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ambang batas Rp1 juta dalam SLIK tidak akan banyak berpengaruh terhadap pengajuan KPR.

Ia menilai pinjaman di bawah Rp1 juta relatif kecil dan jarang ditemui di perbankan. Menurutnya, pembaruan SLIK sejauh ini juga belum menjadi hambatan dalam pengajuan KPR.

“Prinsipnya SLIK merupakan alat bantu untuk melihat track record pembayaran, dan selama ini sangat membantu bank untuk melakukan analisis kualitatif. Bila pembaruan SLIK hanya terkait batasan Rp1 juta yang akan dilaporkan, tidak akan banyak pengaruh ke proses yang sudah ada saat ini,” kata Trioksa.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut.

Penguatan kebijakan SLIK tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin (13/4).

Untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menjamin pasokan energi akan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, sembari terus berusaha mengurangi ketergantungan impor energi dengan cara meningkatkan kapasitas kilang domestik.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam siniar yang dikutip di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dalam upaya mendorong penguatan energi domestik, Bahlil mengatakan pihaknya melakukan pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor secara bertahap, meskipun membutuhkan waktu dan investasi besar.

Bahlil membeberkan catatan keberhasilan pemerintah dalam pengurangan impor energi. Ia menyebut peningkatan kapasitas kilang domestik, termasuk di Balikpapan, serta implementasi program biodiesel, membuat Indonesia saat ini telah berhasil menghentikan impor solar.

“Tantangannya masih tersisa pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga pasokan energi dan melindungi daya beli masyarakat.

Berdasarkan data yang dimilikinya, ia mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari.

“Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor, dengan hampir satu juta barel per hari didatangkan dari luar negeri. Sekitar 20–25 persen di antaranya melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik,” ujar Bahlil.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan, langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Lalu, pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau agar sekolah dan orang tua selalu mengecek tugas sekolah anak untuk memastikan keamanannya.

“KPAI menghimbau agar sekolah dan orang tua selalu mengecek dan memastikan agar tugas sekolah tidak ada yang mengandung unsur senjata dalam bentuk apapun,” kata Anggota KPAI Diyah Puspitarini saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Hal itu dikatakannya menanggapi kasus anak SMP yang tewas akibat terkena ledakan senjata api rakitan di Kabupaten Siak, Riau.

KPAI menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang merenggut nyawa korban ini, terutama terjadi di lingkungan sekolah.

KPAI juga menyesalkan adanya pelibatan alat yang diduga berupa senapan dalam praktikum mata pelajaran.

“Adanya bentuk atau replika senapan dalam praktik mata pelajaran ini sangat kami sayangkan. Unsur senjata tajam atau senjata apapun di salah satu praktik mata pelajaran, akan lebih baik jika barang-barang tersebut dihindari,” kata Diyah Puspitarini.

Sebelumnya, terjadi insiden ledakan di SMP swasta di Kabupaten Siak, Riau, yang menewaskan seorang siswa laki-laki berinisial MA (15), Rabu (8/4).

Peristiwa terjadi saat korban mempraktikkan alat yang diduga berupa senapan, yang kemudian terjadi ledakan dan menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala.

Awalnya korban dan teman-temannya diberikan tugas oleh guru mata pelajaran sains untuk membuat alat sains.

Korban bersama teman-temannya kemudian membuat alat yang menyerupai senapan.

Alat tersebut diketahui telah beberapa kali diuji coba di rumah dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Rencana awal, alat tersebut akan diserahkan kepada guru pada Rabu (8/4), namun karena guru yang bersangkutan sedang bertugas mengawasi TKA di sekolah lain, penyerahan ditunda.

Sebelum penyerahan, korban berinisiatif melakukan uji coba di sekolah.

Namun nahas, ketika korban melakukan uji coba alat, terjadi letusan yang mengenai bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. (ANT/KN)