JAKARTA – Pemerintah Indonesia menjamin pasokan energi akan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, sembari terus berusaha mengurangi ketergantungan impor energi dengan cara meningkatkan kapasitas kilang domestik.
“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam siniar yang dikutip di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Dalam upaya mendorong penguatan energi domestik, Bahlil mengatakan pihaknya melakukan pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor secara bertahap, meskipun membutuhkan waktu dan investasi besar.
Bahlil membeberkan catatan keberhasilan pemerintah dalam pengurangan impor energi. Ia menyebut peningkatan kapasitas kilang domestik, termasuk di Balikpapan, serta implementasi program biodiesel, membuat Indonesia saat ini telah berhasil menghentikan impor solar.
“Tantangannya masih tersisa pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga pasokan energi dan melindungi daya beli masyarakat.
Berdasarkan data yang dimilikinya, ia mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari.
“Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor, dengan hampir satu juta barel per hari didatangkan dari luar negeri. Sekitar 20–25 persen di antaranya melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik,” ujar Bahlil.
Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).
Prabowo mengatakan, langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.
Lalu, pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.
Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun. (ANT/KN)
