JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjadwalkan pendeportasian terhadap 13 warga negara asing (WNA) asal Jepang yang terlibat penipuan daring (scamming) di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan ini.

“Untuk 13 WNA Jepang yang melakukan scamming di Bogor, akan dideportasi tanggal 15 bulan ini (April-red),” kata Kepala Subdirektorat Pengawasan Ditjen Imigrasi Arief Eka Riyanto di Jakarta, Senin (14/4/2026).

Penangkapan 13 WNA Jepang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor pada 2 Maret 2026 melalui kegiatan pengawasan keimigrasian di wilayah Kecamatan Babakan Madang.

Tim intelijen dan penindakan Kantor Imigrasi Bogor mengamankan 13 WNA Jepang yang diduga melakukan aktivitas penipuan daring secara teroganisir.

Ketiga belas WNA Jepang itu diamankan dari tiga rumah berbeda di wilayah Sentul City. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku diduga menjalankan scamming dengan menyasar korban warga jepang yang berada di wilayah Indonesia.

Dalam aksinya para pelaku menyamar sebagai petugas kepolisian Jepang.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen keimigrasian, satu orang di antaranya masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa on arrival. Sedangkan, 12 lainnya menggunakan visa kunjungan dengan indeks D12 yang diperuntukkan bagi kegiatan pra-investasi.

Ke-13 WNA jepang tersebut diduga menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan karena melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian visa.

Modus operandi sindikat penipuan daring tersebut antara lain dengan mengaku sebagai petugas dari penyedia layanan telekomunikasi Jepang. Kemudian, mengintimidasi korban melalui panggilan telepon dan video call menggunakan aplikasi LINE.

Korban selanjutnya diarahkan mengakses situs web palsu yang menampilkan surat perintah penangkapan seolah-olah dikeluarkan oleh otoritas jepang, sebelum diminta menunjukkan data keuangan, mencairkan investasi, dan mentransfer dana dalam jumlah besar.

Para pelaku melanggar aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut Arief, proses deportasi akan dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media sosial dan siaran pers.

“Proses kepulangan mereka dikawal petugas imigrasi dan ditemani petugas imigrasi Jepang,” ujarnya.

Selain itu, dalam Operasi Wirawaspada 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan 11 April, Ditjen Imigrasi juga menjaring 346 WNA yang melanggar aturan keimigrasian, 13 di antaranya merupakan WNA Jepang, selebihnya dari Tiongkok sebanyak 183 orang, Pakistan 21 orang dan Nigeria 20 orang.

Untuk ke-13 WNA Jepang yang terjaring Operasi Wirawaspada 2026 sedang dalam proses pemeriksaan Ditjen Imigrasi. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya meminta tambahan kuota MinyaKita kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi di sejumlah pasar.

Ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin (13/4/2026), Rizal mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya melaporkan kondisi ketersediaan MinyaKita kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai bagian dari koordinasi pengendalian pangan nasional.

“Jadi terkait MinyaKita kosong, kemarin kami sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi MinyaKita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Kementerian Perdagangan untuk penambahan kuota,” kata Rizal.

Menurutnya, kuota distribusi MinyaKita saat ini masih terbatas sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar dan program pemerintah secara bersamaan.

Skema distribusi yang berlaku saat ini membagi kuota sebesar 35 persen dari Domestic Market Obligation (DMO) yang dibagi kepada tiga BUMN pangan dengan komposisi 70 persen untuk Bulog, 20 persen ID Food, dan 10 persen Agrinas Palma Nusantara.

Meski mendapat kuota terbesar, Rizal menyebut pembagian tersebut membuat Bulog harus mengatur strategi distribusi secara cermat agar kebutuhan pasar dan program bantuan pangan tetap terpenuhi.

Di sisi lain, Bulog juga tengah menjalankan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya berasal dari Kementerian Sosial. Bantuan itu meliputi beras termasuk minyak goreng merek MinyaKita.

Kondisi tersebut membuat Bulog harus membagi alokasi MinyaKita antara kebutuhan bantuan pangan dan distribusi pasar secara seimbang agar tidak terjadi kekosongan di salah satu sektor.
Ia mengakui sebelumnya fokus distribusi diarahkan untuk mendukung kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Yang mana, berkat intervensi itu, harga komoditas pangan selama Hari Besar Keagamaan tersebut relatif aman dan terkendali.

Setelah periode tersebut, Bulog mulai mengalihkan fokus untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan MinyaKita di pasar.

Namun keterbatasan kuota DMO menjadi tantangan tersendiri karena harus disesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat di berbagai daerah.

“Jadi memang keterbatasan DMO tersebut apabila dihadapkan dengan kebutuhan MinyaKita untuk bantuan pangan. Jadi kami berbagi, harus pintar-pintar, separuh ke bantuan pangan, separuh ke pasar dan lain sebagainya,” beber Rizal.

Atas arahan Menteri Pertanian, Rizal mengaku pihaknya kemudian mengajukan penambahan kuota DMO agar distribusi dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.
Rizal berharap tambahan kuota yang diajukan hingga sekitar 65 persen dapat disetujui sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendukung program bantuan pangan secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu sesuai arahan dari Pak Mentan kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya 65 persen. Harapannya bisa meng-cover untuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan,” kata Rizal. (ANT/KN)

DEPOK – Universitas Indonesia (UI) memandang serius dan menyatakan sikap tegas terhadap laporan dugaan pelecehan seksual secara verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UI (FHUI), sebagaimana berkembang di ruang publik.

“UI menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat verbal dan terjadi dalam interaksi digital maupun luring, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar universitas, kode etik sivitas akademika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro di Kampus UI Depok, Selasa (14/4/2026).

Ia mengatakan saat ini proses penanganan tengah berlangsung melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI dengan pendekatan yang berperspektif korban (victim-centered), menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip kehati-hatian.

Proses ini mencakup verifikasi laporan, pemanggilan para pihak, pengumpulan bukti, serta koordinasi dengan unit terkait di tingkat fakultas dan universitas.

Sejalan dengan proses tersebut FHUI telah melakukan langkah-langkah awal berupa penelusuran internal dan pemanggilan terhadap mahasiswa yang diduga terlibat.

Selain itu Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 007/SK/BPMFHUI/IV/2026.

Langkah ini merupakan bagian dari respons awal di tingkat organisasi kemahasiswaan. Apabila dalam proses investigasi terbukti terjadi pelanggaran, universitas akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, serta tidak menutup kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.

UI memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan.

Ia mengatakan UI menyediakan pendampingan komprehensif bagi pihak yang terdampak, mencakup aspek psikologis, hukum, dan akademik, guna memastikan pemulihan yang menyeluruh, serta menjamin perlindungan penuh terhadap kerahasiaan identitas korban.

Selama proses penanganan ini, UI mengajak seluruh pihak untuk bersikap bijak dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses penanganan yang sedang berjalan guna menjaga integritas proses dan melindungi seluruh pihak yang terlibat.

Atas kasus ini UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukasi berkelanjutan, serta penguatan sistem yang responsif dan berperspektif korban, guna memastikan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan.

Perkembangan penanganan kasus ini, kata dia, akan disampaikan secara berkala dan transparan sesuai proses yang berjalan, dengan tetap menjaga kerahasiaan serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memberikan perhatian terhadap pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional atau BGN.

“Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Budi menjelaskan KPK memberikan perhatian terhadap hal tersebut karena pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area rawan terjadinya korupsi.

“Terkait dengan pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” katanya.

Budi menjelaskan bahwa secara umum pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu area rawan sejak dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” ujarnya.

Ia melanjutkan, “Kemudian terkait dengan kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?”

Sementara itu, ketika ditanya pandangan KPK terhadap isu PT Yasa Artha Trimanunggal selaku pemenang pengadaan yang dinilai belum banyak memiliki dealer atau penyalur, Budi mengatakan lembaga antirasuah tersebut memandang hal tersebut dari proses yang dilakukan oleh BGN.

“Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sebelumnya, pada 7 April 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan keterangan terkait pengadaan sepeda motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh lembaganya.

Menurut dia, pengadaan sepeda motor listrik tersebut memakai anggaran tahun 2025 dan belum dibagikan secara resmi kepada kepala SPPG.

Ia mengatakan realisasi pengadaan sepeda motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit.

Sehari setelahnya atau pada 8 April 2026, Dadan mengatakan pengadaan sepeda motor listrik tersebut untuk Kepala SPPG di wilayah dengan akses transportasi sulit, dan bertujuan memastikan kelancaran penyaluran program Makan Bergizi Gratis.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi anggaran untuk pengadaan sepeda motor listrik SPPG memakai alokasi tahun 2025 dan tidak ada pembelian pada 2026.

Adapun sepeda motor listrik yang menjadi objek pengadaan tersebut diduga adalah sepeda motor listrik Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX. (ANT/KN)

TANJUNGPINANG – Tim pencarian dan pertolongan SAR (Search and Rescue) gabungan berhasil menyelamatkan dua orang nelayan Supianto dan Zulkifli asal Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang hanyut hingga ke perairan Malaysia.

Kepala Kantor SAR Kelas A Tanjungpinang Fazzli mengatakan kronologis kejadian berawal dari kapal yang ditumpangi kedua nelayan tersebut, mengalami kerusakan mesin saat melaut di perairan Tokong Hiu, Karimun, sejak Sabtu (11/4) malam.

“Kondisi cuaca buruk dan hujan deras menyebabkan kapal kehilangan kendali hingga terseret arus sejauh 20,73 mil laut ke wilayah Kukup, Malaysia,” kata Fazzli dalam di Tanjungpinang, Minggu (12/4/2026) malam.

Dia menyampaikan informasi darurat itu diterima oleh kantor SAR dari Polair Polres Karimun, berdasarkan laporan Ketua Nelayan KUB Selayang Laut Wito, Minggu (12/4/2026).

Menindaklanjuti laporan ini, kata dia, SAR Tanjungpinang melalui tim penyelamat Pos SAR Tanjung Balai Karimun segera melakukan koordinasi intensif melalui Precom dan Excom dengan Polair Karimun serta MRCC Johor, Malaysia.

Koordinasi lintas batas ini, sambungnya, sangat krusial guna mendapatkan izin penjemputan para korban yang berada di perairan Malaysia.

Lalu, pada pukul 17.00 WIB, tim penyelamat bertolak menggunakan speedboat Polair Karimun menuju lokasi kejadian.

Berkat diplomasi yang efektif antarnegara, tim berhasil merapat ke posisi korban di perairan Malaysia pada pukul 18.53 WIB dan segera melakukan proses evakuasi.

Seluruh rangkaian pemindahan korban dari perairan Malaysia menuju Indonesia berlangsung lancar dan dinyatakan selesai pada pukul 19.55 WIB.

“Rombongan tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada pukul 20.15 WIB. Kedua korban langsung diserahterimakan kepada pihak keluarga dalam kondisi stabil,” ungkap Fazzli.

Fazzli menambahkan setelah melakukan debriefing pada pukul 21.00 WIB, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing-masing dengan apresiasi atas keberhasilan misi kemanusiaan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow, Rusia, dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (12/4) tengah malam, untuk bertemu empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam penerbangannya ke Moskow, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Jelang tengah malam di hari Minggu ini, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, dalam rangka kunjungan kenegaraan pertemuan dengan Presiden Rusia,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam.

Seskab melanjutkan penerbangan ke Moskow ditempuh non-stop dalam waktu 12 jam menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1 PK-GIF. “(Presiden, red.) diperkirakan tiba pada Senin pagi waktu Moskow,” ujar Teddy.

Setibanya di Moskow, Seskab menjelaskan Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Putin pada Senin (13/4/2026) siang.

Dalam pertemuan empat mata itu, dua pemimpin negara diagendakan membahas sejumlah isu strategis, termasuk di antaranya terkait ketahanan energi dan geopolitik dunia.

Seskab Teddy menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Moskow “krusial” di tengah dinamika global yang terus berubah.

“Kedua pemimpin akan duduk bersama membahas isu-isu strategis, antara lain: Ketahanan energi, melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Rusia, dan memastikan pasokan energi nasional stabil, termasuk ketersediaan minyak,” katanya.

Sementara itu soal geopolitik dunia, lanjutnya, menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Dalam beberapa foto yang dibagikan Sekretariat Kabinet pada Minggu malam, keberangkatan Presiden Prabowo ke Moskow dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Lawatan Presiden Prabowo ke Rusia kali ini menjadi yang ketiga kalinya setelah kunjungan kedua Presiden di Moskow pada 10 Desember 2025, dan kunjungan pertama di Saint Petersburg pada 18–20 Juni 2025.

Presiden Prabowo, semasa masih presiden terpilih, juga telah menemui Presiden Putin di Moskow pada Juli 2024.

Dalam kunjungan pertama dan kedua Presiden, kerja sama dua negara pada sektor energi telah menjadi sorotan. Indonesia dan Rusia saat itu sepakat untuk bekerja sama di bidang energi baru dan terbarukan, serta pengembangan teknologi nuklir. (ANT/KN)

TULUNGAGUNG – Pintu gerbang pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga menjadi rumah dinas bupati, masih tertutup rapat setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, beberapa waktu lalu.

Pantauan di lokasi, Minggu (12/4/2026), penutupan pintu gerbang utama dilakukan sejak Jumat (10/4) petang atau sesaat setelah penangkapan Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Tak satupun pihak luar diperkenankan masuk, termasuk saat kegiatan car free day (CFD) yang biasanya selalu dibuka untuk memberi akses warga menikmati fasilitas umum serta suasana taman rusa atau kebun binatang mini yang berada di dalam Komplek Pendopo.

Sejumlah warga mengaku kecewa karena tidak dapat mengakses area pendopo yang selama ini terbuka untuk umum, khususnya pada akhir pekan.

Salah seorang warga, Bagus, mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mengikuti CFD sekaligus mengunjungi kebun binatang mini di dalam area pendopo.

“Biasanya sudah dibuka pagi, tapi saat datang masih tertutup,” ujarnya.

Pendopo tersebut selama ini menjadi salah satu ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas rekreasi dan interaksi sosial.

Penutupan akses tanpa informasi resmi dinilai mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik yang tersedia.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai alasan penutupan maupun waktu pembukaan kembali area pendopo.

Masyarakat berharap pengelolaan ruang publik tetap memperhatikan aspek keterbukaan informasi dan keberlanjutan layanan bagi warga. (ANT/KN)