JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur HIdayat secara resmi mengeluarkan edaran yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai langkah menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat terjadi fenomena El Nino.

Menurut keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar per 10 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota sebagai langkah antisipasi cepat mencegah karhutla.

“Kami tidak memberi ruang bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Seluruh pihak harus menaati ketentuan ini demi melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi,” kata Menteri LH/Kepala BPLH Jumhur Hidayat.

Menteri LH mengatakan penerbitan surat edaran itu dilatarbelakangi masih maraknya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang kerap memicu kabut asap berbahaya, kerusakan ekosistem parah, hingga lonjakan emisi gas rumah kaca.

Melalui SE tersebut para kepala daerah diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis dan terukur, yang meliputi menetapkan kebijakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, sekaligus moratorium terhadap peraturan yang membolehkannya, serta menerapkan sanksi tegas berupa sanksi administratif, denda, hingga sanksi pidana bagi para pelanggar.

Selain itu kepala daerah juga diminta mengoordinasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, serta jajaran TNI dan Polri, untuk memperkuat pencegahan, patroli terpadu, sosialisasi masif, dan pengawasan di wilayah rawan.

Instruksi lainnya mencakup pemantauan secara berkala Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut, penjagaan fungsi sekat kanal, pembasahan lahan pada kondisi rawan, serta memastikan kesiapsiagaan para pemegang izin berusaha dan memberdayakan masyarakat melalui pelibatan aktif dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.

Penerbitan SE itu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan terkait lainnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan lewat sambungan virtual sebanyak 895 jembatan penghubung antardesa yang acaranya digelar terpusat di Jalan Bayah-Cikotok, Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (13/8/2026).

Ratusan jembatan tersebut, yang dibangun secara swadaya oleh 30 Polda di berbagai daerah merupakan bagian dari program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Polri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan 895 jembatan itu menghubungkan total 1.314 desa di berbagai daerah Indonesia dan dimanfaatkan oleh kurang lebih 2 juta masyarakat. Total panjang jembatan mencapai 19,2 kilometer.

“Jembatan-jembatan tersebut membantu membuka akses antarkampung dan antardesa, meningkatkan keselamatan, serta memudahkan masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi,” kata Prasetyo dalam keterangannya.

Khusus di lokasi peresmian, jembatan di Jalan Bayah-Cikotok itu menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari. Jembatan itu pun memberi manfaat langsung bagi sekitar 8.000 jiwa.

Dalam rangkaian acara peresmian, Pras, sapaan akrab Prasetyo menyampaikan Presiden juga akan menyapa masyarakat yang mengikuti peresmian secara virtual dari berbagai daerah.

Terkait program Jembatan Merah Putih Presisi, Pras menyampaikan pemerintah mengapresiasi aksi gotong royong Polri, yang dilakukan secara kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, yayasan, relawan, teknisi, dan masyarakat.

“Kehadiran jembatan yang aman dan layak diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga membuka akses pendidikan, pelayanan dasar, dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Pras.

Dari 30 Polda yang terlibat dalam pembangunan jembatan, 10 Polda tercatat membangun jembatan terbanyak, yaitu Polda Banten pada urutan teratas dengan 145 jembatan, Polda Jawa Barat 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan.

Kemudian, Polda Sumatera Selatan 81 jembatan, Polda Sumatera Utara 75 jembatan, Polda Kalimantan Timur 74 jembatan, Polda Jawa Timur 52 jembatan, Polda Aceh 25 jembatan, dan Polda Jambi 17 jembatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota sudah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program MBG.

“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Berdasarkan laporan pantauan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.

Meski demikian, Kemenkeu masih menemukan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi itu nantinya akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.

“Secara umum sih bagus. Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya, tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus ke depan,” jelasnya.

Sementara, Purbaya hingga saat ini belum bertemu dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan program MBG. Menurut dia, saat ini Sudaryono masih melakukan konsolidasi internal di BGN.

“Saya belum ketemu ketua BGN, dia masih konsolidasi. Begitu sudah selesai konsolidasi saya datang ke sana,” kata Purbaya.

Adapun realisasi anggaran Program MBG hingga akhir triwulan II 2026 telah mencapai Rp101,1 triliun yang menjangkau 63,13 juta penerima manfaat. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan dalam waktu dekat ini, pihaknya segera menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) terkait diskon biaya layanan bagi pelaku UMKM yang menjual produk lokal di marketplace.

“Tinggal finalisasi Kepmennya. Kayaknya minggu ini saya mungkin paling telat hari Jumat,” kata Menteri UMKM Maman di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Ia mengatakan bahwa pihaknya sedang mengintegrasikan Sistem Aplikasi Pelayanan (Sapa) UMKM dengan sejumlah platfrom marketplace untuk menunjang pemberian diskon bagi UMKM yang menjual produk lokal.

Maman mengakui bahwa integrasi sistem membutuhkan waktu yang cukup, hal itu dikarenakan integrasi sistem tidak semudah yang dibayangkan.

Apalagi kata Maman, masing-masing platform memiliki mekanisme, sehingga antarasatu platform dengan lainnya berbeda.

“Mengintegrasikan sistem itu kan juga ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena di masing-masing institusi atau platform mereka punya mekanisme dan aturan masing-masing ini sekarang sedang kita lakukan,” ujarnya.

Maman memastikan bahwa secara sistem semua sudah siap, dan tinggal menunggu peraturan untuk menjadikan payung hukumnya.

Ia menjelaskan bahwa tujuan pemberian diskon 50 persen merupakan upaya pemerintah melindungi produk lokal agar dapat bersaing di platform. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal komunikasi khusus bagi guru untuk menyampaikan keluhan, masukan, temuan, maupun pengaduan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Kanal tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan sekaligus mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas gizi nasional itu.

Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar di Jakarta pada Rabu (12/8/2026) mengatakan, guru dapat menyampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan MBG melalui email [email protected].

“Kalau bapak/ibu guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai BGN, apakah itu keluhan, komplain, temuan, atau apapun yang terkait Program MBG, kami menyiapkan saluran khusus email kepada BGN,” ujar dia.

Mas Dar menegaskan, keterlibatan guru sangat penting karena berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan MBG, sehingga masukan dari guru dapat menjadi sumber informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus memperbaiki layanan.

Menurutnya, kanal tersebut menjadi bagian dari komitmen BGN untuk membangun pemerintahan yang terbuka terhadap respons masyarakat. Setiap masukan yang disampaikan guru akan menjadi perhatian BGN untuk ditindaklanjuti secara bertahap sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan MBG.

“Kami siap menerima masukan, kritikan, hingga aduan atau apapun itu yang terkait dengan MBG. Kami berkomitmen terus meningkatkan pelayanan, kualitas, dan keterbukaan partisipasi masyarakat dalam Program MBG ini,” ucap Mas Dar.

Mas Dar menambahkan, penguatan partisipasi guru juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar, khususnya dalam aspek keamanan pangan. BGN berharap guru dapat turut mengawal pelaksanaan program di sekolah sekaligus menjadi penghubung antara kondisi di lapangan dengan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah.

Melalui kanal komunikasi tersebut, BGN mendorong guru untuk aktif menyampaikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan MBG di satuan pendidikan, yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan MBG secara berkelanjutan.

BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memulai Kick-off Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru dalam mendukung Program MBG pada Rabu (12/8/2026).

Di tahap awal, sasaran kegiatan terdiri atas 53.831 guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta, 492.944 orang di Jawa Barat, serta 111.525 orang di Banten. Dengan demikian, total sasaran awal mencapai 658.300 orang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memperluas komunikasi dan edukasi mengenai gizi serta keamanan pangan kepada para guru di seluruh Indonesia.

“Hari ini adalah kick-off. Di tahap awal ini kami menyasar 658.300 guru yang tersebar di DKI, Jawa Barat, dan Banten. Untuk kemudian nanti kami perluas sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kami bisa menjangkau 3,5 juta guru yang tersebar di seluruh Indonesia,” tutur Mas Dar. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Yudisial memastikan pelaksanaan seleksi calon hakim agung, calon hakim ad hoc hak asasi manusia, dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung tahun 2026 berjalan transparan dan dipantau secara langsung oleh publik.

“KY memastikan proses seleksi calon hakim agung, calon hakim ad hoc hak asasi manusia, calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di MA berlangsung transparan dan independen,” kata anggota sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Anita Kadir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Anita mengatakan KY telah melibatkan sejumlah pihak dalam menyeleksi para calon hakim guna memastikan transparansi dan independensi selama proses seleksi tersebut.

“Setiap proses telah disampaikan ke publik sehingga dapat memantau proses seleksi tersebut dan mengikuti setiap alurnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan pada Jumat (7/8), KY telah mengumumkan 14 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA diserahkan ke DPR RI untuk mendapat persetujuan.

Ke-14 nama yang diusulkan untuk mendapat persetujuan itu dengan komposisinya terdiri atas empat orang calon hakim agung kamar pidana, dua orang calon hakim agung kamar perdata, dua orang calon hakim agung kamar agama, tiga orang calon hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak, dua orang calon hakim agung ad hoc HAM, dan satu orang calon hakim ad hoc tipikor.

“Proses seleksi mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, objektif, dan akuntabel,” ujar Anita.

Dia mencontohkan penggunaan mekanisme penilaian secara anomin (blind review) sehingga penilai tidak mengetahui identitas peserta yang dinilai. Selain itu, sebelum identitas calon dibuka, passing grade ditetapkan terlebih dahulu.

Mekanisme ini, kata dia, membantu mengurangi potensi keberpihakan atau perlakuan khusus.

KY juga telah membuka partisipasi publik dalam proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA untuk memperoleh informasi terkait integritas dan kompetensi calon hakim agung.

“KY memastikan calon yang terpilih tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga berintegritas dan kompeten, serta berkepribadian yang tidak tercela, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum sesuai dengan kebutuhan MA,” kata Anita. (ANT/KN)