Beranda blog Halaman 97

Fasilitas Kesehatan di Destinasi Wisata Perlu Ditingkatkan

redaksi2
-
0
Fasilitas Kesehatan di Destinasi Wisata Perlu Ditingkatkan

BERAU – Kabupaten Berau dikenal sebagai salah satu daerah wisata unggulan di Kalimantan Timur dengan beragam destinasi yang menawarkan keindahan alam, mulai dari pesisir hingga pedalaman.

Namun, di balik potensi tersebut, terselip tantangan serius terkait ketersediaan fasilitas pendukung, khususnya layanan kesehatan bagi para wisatawan.

Menyoroti hal ini, Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, mengingatkan pentingnya menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai pada setiap objek wisata. Ia menilai bahwa aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung tidak boleh diabaikan, terutama di lokasi wisata yang jauh dari pusat kota dan sulit dijangkau.

“Objek wisata yang berada jauh dari pusat kota perlu dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai. Hal ini penting untuk mengantisipasi kondisi darurat dan memberikan rasa aman bagi para wisatawan,” tegas Sri.

Ia menjelaskan bahwa posisi Berau sebagai daerah pariwisata menuntut kesiapan infrastruktur yang lengkap. Fasilitas seperti pos kesehatan, klinik darurat, ambulans, hingga tenaga medis siaga dinilai sebagai kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia di setiap destinasi, terlebih bagi wisatawan yang berlibur bersama keluarga maupun lansia.

Politikus Golkar tersebut juga mendorong adanya kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan pengelola wisata. Menurutnya, kerja sama tersebut akan mempercepat peningkatan sarana kesehatan di berbagai destinasi unggulan Berau yang saat ini belum memiliki fasilitas memadai.

“Pengelola dan pemerintah perlu sinergi untuk melengkapi sarana kesehatan di objek wisata. Ketersediaan fasilitas ini akan meningkatkan daya tarik dan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi di Berau,” ujarnya.

Sri menegaskan bahwa sektor pariwisata tidak hanya membutuhkan keindahan alam, tetapi juga kesiapan layanan yang menjamin keselamatan pengunjung.

Ia berharap perhatian terhadap fasilitas kesehatan di tempat wisata dapat ditingkatkan sehingga perkembangan pariwisata Bumi Batiwakkal semakin pesat dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

“Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap di destinasi wisata dapat meningkatkan sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal,” tandasnya. (adv)

Dorong Dispora Benahi Sistem Pembinaan Atlet

redaksi2
-
0
Dorong Dispora Benahi Sistem Pembinaan Atlet

BERAU – Polemik pembinaan atlet di Kabupaten Berau kembali mencuat ke permukaan. Minimnya perhatian terhadap para atlet daerah, baik yang telah berprestasi maupun yang baru mulai meniti karier, memantik keprihatinan dari Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah terlalu lama dibiarkan tanpa upaya perbaikan yang signifikan.

Liliansyah menilai bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencetak bibit atlet unggul daerah. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, banyak atlet merasa berjalan sendiri tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah.

“Percuma ada dinas kalau atlet berprestasi minim pembinaan. Yang belum berprestasi pun mestinya mendapat perhatian dan pembinaan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, lemahnya sistem pembinaan membuat masa depan atlet terancam. Tak jarang atlet memilih menghentikan kariernya, bahkan pindah ke daerah lain demi mendapatkan dukungan yang lebih baik. Ketidakpastian pelatihan, fasilitas yang tidak memadai, serta absennya jaminan kesejahteraan menjadi alasan utama para atlet merasa dikesampingkan.

Liliansyah memastikan Komisi III DPRD Berau tidak akan tinggal diam. Pihaknya siap mengambil langkah konkret berupa rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dispora untuk mengurai akar persoalan serta mencari solusi komprehensif demi memperbaiki tata kelola pembinaan atlet.

“Dalam RDP nanti, semua akan dibahas. Persoalan kesenjangan pembinaan harus diselesaikan. Kita ingin atlet-atlet ini menjadi kebanggaan daerah, bukan justru memilih pergi,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pembinaan atlet tidak semata-mata berkaitan dengan prestasi, tetapi juga motivasi, jaminan keberlanjutan karier, dan kepastian dukungan pemerintah daerah.

Menurutnya, atlet yang telah mengharumkan nama Berau layak mendapatkan perlakuan khusus sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

“Mereka ini membawa nama Berau. Sudah selayaknya kesejahteraan dan pembinaan mereka menjadi prioritas,” tegasnya.

Liliansyah berharap Dispora mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembinaan atlet secara berkelanjutan.

“Kami di DPRD juga berkomitmen untuk terus mengawal isu tersebut hingga ada perubahan nyata,” pungkasnya. (adv)

Perkuat Program Penyerapan Tenaga Kerja untuk Atasi Pengangguran

redaksi2
-
0
Perkuat Program Penyerapan Tenaga Kerja untuk Atasi Pengangguran

BERAU – Permasalahan pengangguran di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus mengambil langkah lebih agresif dan terukur dalam menekan angka pengangguran yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik di Bumi Batiwakkal.

Ratna menyampaikan, meski permasalahan pengangguran bukan hal baru, namun penanganannya harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, sudah terlalu lama masyarakat menunggu realisasi program yang benar-benar berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan peluang kerja bagi seluruh masyarakat.

“Saya berharap angka pengangguran kita dapat turun di tahun 2026. Ini masalah klasik yang harus diberikan solusi oleh pemerintah,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa Pemkab Berau harus mampu memainkan peran sentral dalam membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, baik bagi lulusan perguruan tinggi, SMA sederajat, maupun tenaga kerja umum.

Tidak hanya mengandalkan sektor pemerintahan, Ratna mendorong adanya kolaborasi strategis dengan pihak swasta untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.

“Apakah itu lewat kerjasama dengan swasta atau seperti apa, yang pasti Pemkab harus benar-benar dapat mengurangi angka pengangguran kita dan tentu itu melalui dibukanya lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ratna menilai tantangan Pemkab Berau ke depan akan semakin kompleks. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lulusan sekolah, pertumbuhan penduduk, serta datangnya tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi itu disebutnya harus diantisipasi sejak dini agar tidak menambah angka pengangguran baru.

“Kita harus siap menghadapi tantangan tersebut. Pemerintah harus punya strategi jangka panjang yang jelas untuk mengatasi pengangguran,” tambahnya.

Melalui dorongan tersebut, DPRD berharap Pemkab Berau dapat menyiapkan program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata untuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Kita berharap angka pengangguran bisa ditekan dan para pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak demi memperbaiki ekonomi mereka,” pungkasnya. (adv)

Dua Hari di Rusia dan Prancis, Prabowo Bawa “Oleh-Oleh” Besar untuk RI

redaksi2
-
0
Dua Hari di Rusia dan Prancis, Prabowo Bawa “Oleh-Oleh” Besar untuk RI

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, Presiden Prabowo Subianto membawa pulang berbagai kesepakatan kemitraan strategis dari kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis.

“Tiba di tanah air, Presiden Prabowo membawa pulang oleh-oleh berbagai kesepakatan strategis,” ujar Teddy saat dikonfirmasi ANTARA, Rabu (15/4/2026).

Di Moskow, kata Teddy, Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara menegaskan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG.

Presiden Prabowo juga menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menemui utusan khusus Presiden Putin dan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev guna pembahasan lanjutan secara lebih detail kerja sama tersebut di Moskow.

Sementara itu di Paris, Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas peningkatan kerja sama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang.

Seskab menyatakan, kunjungan ke dua negara tersebut menghasilkan capaian konkret bagi Indonesia, mengingat keduanya merupakan negara besar dengan sumber daya melimpah serta memiliki peran penting di tingkat global.

“Kunjungan singkat dua hari ke dua negara super power, pemegang hak veto PBB dan penghasil sumber daya terbesar di dunia dengan hasil besar dan konkret untuk Indonesia Raya,” ujar Teddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air melalui Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu siang, setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke Rusia dan Prancis.

Dalam pantauan daring, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 14.00 WIB.

Di bawah tangga pesawat, Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat tinggi negara dan jajaran TNI-Polri, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. (ANT/KN)

UI Ambil Langkah Tegas, 16 Mahasiswa FH Dinonaktifkan Sementara

redaksi2
-
0
UI Ambil Langkah Tegas, 16 Mahasiswa FH Dinonaktifkan Sementara

DEPOK – Universitas Indonesia (UI) menetapkan penonaktifan akademik sementara terhadap ke-16 mahasiswa Fakultas Hukum terduga pelaku kekerasan verbal selama periode 15 April hingga 30 Mei 2026.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Surat Memo Internal Rencana Tindak Lanjut Pemeriksaan (RTLP) dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI tertanggal 15 April 2026. Satgas secara resmi merekomendasikan pembekuan status kemahasiswaan sementara terhadap 16 mahasiswa terlapor.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen universitas untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif, melindungi seluruh pihak yang terlibat, serta menjaga lingkungan akademik tetap kondusif,” ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Kebijakan ini merupakan langkah administratif preventif yang diambil untuk menjaga integritas proses pemeriksaan serta melindungi seluruh pihak yang terlibat.

Selama masa penonaktifan, para terduga tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan
pendidikan dan proses belajar mengajar, termasuk perkuliahan, bimbingan akademik, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan berada di lingkungan kampus, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan oleh Satgas PPK atau keperluan tertentu yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, dengan pengawasan dari universitas.

Universitas juga memberlakukan pembatasan terhadap keterlibatan para terduga dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Pengawasan dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya interaksi, baik langsung maupun tidak langsung dengan korban maupun saksi selama proses pemeriksaan berlangsung. (ANT/KN)

KM Maranatha 04 Terbakar di Selat Lembeh, Diduga Akibat Korsleting Listrik

redaksi2
-
0
KM Maranatha 04 Terbakar di Selat Lembeh, Diduga Akibat Korsleting Listrik

MANADO – Kebakaran KM Maranatha 04 di wilayah perairan Selat Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Rabu, diduga karena korsleting atau hubungan arus pendek.

“Berdasarkan investigasi awal di lapangan, kebakaran diduga kuat dipicu oleh korsleting (hubungan arus pendek) listrik pada instalasi kapal,” kata Komandan Kapal KP SBU XV 2003, Bripka Hanny Wantania, di Bitung, Rabu (15/4/2026).

Insiden kebakaran tersebut terjadi di depan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Bitung, kobaran api berhasil dipadamkan personel Ditpolairud Polda Sulawesi Utara.

Peristiwa bermula saat laporan masuk mengenai kepulan asap dari KM Maranatha 04 yang sedang dalam posisi berlabuh.

Merespons laporan tersebut, Tim Ditpolairud Polda Sulut langsung menerjunkan KP SBU XV 2003 yang dipimpin oleh Komandan Kapal Bripka Hanny Wantania, beserta seluruh kru menuju titik koordinat kejadian.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan aksi pemadaman menggunakan peralatan pemadam api yang tersedia di kapal patroli.

Api berhasil dikendalikan dalam waktu singkat sehingga tidak merembet ke bagian vital kapal lainnya maupun mengganggu lalu lintas perairan di sekitar Selat Lembeh.

“Fokus utama kami saat tiba adalah memastikan keselamatan nyawa. Dua orang ABK yang sedang bertugas menjaga kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat tanpa luka sedikitpun,” ujar Bripka Hanny Wantania.

Sementara itu, ​Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas memberikan apresiasi atas kecepatan personelnya di lapangan serta memastikan aspek keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

“Reaksi cepat ini adalah bentuk komitmen kami dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa kelautan. Kami bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saat ini, tim masih melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk memastikan penyebab pasti kebakaran,” tegas Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas.

Ia juga mengimbau seluruh nakhoda, pemilik kapal, maupun awak kapal untuk lebih disiplin dalam melakukan perawatan rutin.

Bila terjadi kebakaran kapal atau insiden di laut, Polda Sulut siap membantu dengan menghubungi call center 110 atau Central Mako Dtpolairud Polda Sulut dengan nomor telepon/WA 085173263435. (ANT/KN)

Kemkomdigi Ultimatum Wikimedia Foundation: 7 Hari Daftar PSE atau Siap-siap Diblokir!

redaksi2
-
0
Kemkomdigi Ultimatum Wikimedia Foundation: 7 Hari Daftar PSE atau Siap-siap Diblokir!

JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memberikan peringatan terakhir kepada Wikimedia Foundation, untuk segera mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen pemerintah, dalam menertibkan tata kelola ruang digital yang berlaku bagi seluruh platform. Baik domestik maupun global.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kewajiban tersebut berlaku tanpa pengecualian. “Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Alex di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, apabila dalam waktu tujuh hari kerja Wikimedia tidak juga memenuhi kewajiban tersebut, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses.

Platform yang berpotensi terdampak termasuk layanan utama dalam ekosistem Wikimedia, seperti Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Peringatan ini bukan kali pertama disampaikan. Kemkomdigi sebelumnya telah memberikan sejumlah kesempatan tambahan sejak akhir 2025 atas permintaan perpanjangan dari pihak Wikimedia.

Namun hingga pertengahan April 2026, proses pendaftaran PSE belum juga diselesaikan oleh organisasi tersebut. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kini memberikan batas waktu terakhir selama tujuh hari sebelum sanksi diberlakukan.

“Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku, jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” tegas Dirjen Alex.

Kewajiban pendaftaran PSE sendiri merupakan mekanisme legal yang harus dipenuhi oleh seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Aturan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari media sosial, mesin pencari, hingga layanan digital lainnya, baik berbasis bisnis maupun nirlaba.

Dalam regulasi yang berlaku, platform yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemblokiran layanan.

Alexander juga menekankan bahwa proses pendaftaran PSE tidak dikenakan biaya dan berlaku setara bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Dirjen Alex.

Sebelumnya, pemerintah telah mengirimkan pemberitahuan sejak November 2025 dan beberapa kali memberikan perpanjangan waktu. Namun hingga kini, Wikimedia belum menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga berujung pada ultimatum terakhir dari pemerintah.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

Purbaya Bertemu IMF hingga BlackRock, Investor Global Lirik Indonesia

redaksi2
-
0
Purbaya Bertemu IMF hingga BlackRock, Investor Global Lirik Indonesia

WASHINGTON DC – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC, Amerika Serikat, setelah sebelumnya bertemu sejumlah investor global di New York, termasuk BlackRock.

Di ibu kota AS itu, Purbaya menjalani serangkaian pertemuan strategis, mulai dari bilateral meeting hingga courtesy meeting dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, pejabat tinggi World Bank, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global.

“Kami bertemu dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments. Mereka ingin memahami arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia, serta menilai apakah strategi tersebut kredibel dan berkelanjutan,” ujar Purbaya, Selasa (14/4/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah memaparkan secara komprehensif berbagai kebijakan ekonomi nasional, termasuk dampaknya terhadap anggaran negara dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, respons dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat internasional dinilai sangat positif, terutama terhadap kemampuan Indonesia mendorong pertumbuhan tanpa membebani fiskal negara.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali,” jelasnya.

Terkait investasi, Purbaya menyebut investor global, khususnya dari Amerika Serikat, menunjukkan ketertarikan pada instrumen sektor keuangan, baik fixed income maupun equity.

Menurutnya, minat tersebut masih didominasi investasi portofolio, bukan foreign direct investment (FDI), namun diyakini dapat mendorong penguatan pasar modal Indonesia.

“Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan FDI. Namun, kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia,” katanya.

Dalam pertemuan dengan IMF, Kristalina Georgieva disebut menyoroti masih tingginya ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan dinamika harga energi.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki kondisi fiskal yang solid dan bantalan anggaran yang memadai.

“Indonesia tidak termasuk negara yang membutuhkan dukungan IMF, karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp420 triliun,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia telah melakukan penyesuaian kebijakan sejak akhir tahun lalu sehingga dinilai mampu menyerap berbagai tekanan eksternal, termasuk lonjakan harga minyak akibat konflik global.

Dalam pertemuan dengan World Bank dan S&P Global Ratings, Purbaya mengaku memperoleh penilaian positif terhadap strategi fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Bank Dunia dan lembaga rating menyampaikan kepuasan atas strategi yang kami paparkan. Keraguan terhadap kemampuan Indonesia menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kini semakin berkurang,” tegasnya.

Ke depan, Bank Dunia juga disebut berminat memperdalam kerja sama dengan Indonesia, terutama dalam pembangunan jangka panjang, pengentasan kemiskinan, dan pembiayaan proyek strategis di negara berkembang. (*/rls)

Editor : Nicha R

Gelombang 2,5 Meter dan Hujan Lebat Ancam Sumut, Pelayaran Diminta Siaga

redaksi2
-
0
Gelombang 2,5 Meter dan Hujan Lebat Ancam Sumut, Pelayaran Diminta Siaga

MEDAN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprakirakan tiga perairan di Sumatera Utara berpotensi dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter pada 16 hingga 19 April 2026, yang harus diwaspadai karena dapat mengganggu pelayaran.

Prakirawan BBMKG Stadiun Meteorologi Maritim Belawan Dasmian Sulviani di Medan, Kamis (16/4/2026), mengatakan, gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi di perairan barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, dan perairan barat Kepulauan Batu.

Kepada nelayan yang menggunakan perahu kecil diminta waspada jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, serta bagi kapal tongkang juga perlu waspada jika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang 1,5 meter.

Pola angin di wilayah Sumatera Utara di pesisir barat umumnya bertiup dari arah barat ke utara, sedangkan di pesisir timur umumnya bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan berkisar 6-20 knot.

Sumatera Utara sendiri diprediksi masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dalam sepekan ke depan.

Hujan yang terjadi dipicu oleh kondisi MJO yang berada pada fase 3 di Samudera Hindia dan terdapat belokan angin serta pertemuan massa udara sehingga memicu pertumbuhan awan-awan hujan cukup besar.

Pada skala regional, Fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) diprakirakan melintasi sebagian wilayah Sumatera. Terdapat daerah konvergensi dan belokan angin sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera Utara.

Pada skala lokal, labilitas atmosfer juga terpantau cukup kuat di Sumatera Utara yang turut mendukung proses konvektif. Cuaca di Sumatera Utara umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat.

Untuk itu perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di Kabupaten Langkat, Medan, Deli Serdang, Binjai, Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Pematang Siantar, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Asahan, dan Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara,

Kondisi yang sama juga dapat terjadi di Simalungun, Toba, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, P. Sidempuan, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. (ANT/KN)

Kementerian ESDM Setujui 7 Blok Tambang Rakyat di Pasaman Barat

redaksi2
-
0
Kementerian ESDM Setujui 7 Blok Tambang Rakyat di Pasaman Barat

SIMPANG EMPAT – Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), memperoleh persetujuan tujuh blok atau titik wilayah pertambangan rakyat (WPR) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya meningkatkan ekonomi warga sekitarnya.

“Keputusan Menteri ESDM tentang wilayah pertambangan rakyat di Sumatera Barat telah keluar termasuk untuk wilayah Pasaman Barat sebanyak tujuh blok atau tujuh titik,” kata Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto di Simpang Empat, Sumbar, Rabu (14/4/2026).

Menurut dia, tujuh lokasi yang disetujui itu adalah daerah Koto Nan Duo Kecamatan Koto Balingka, tiga titik di Taming Julu Kecamatan Ranah Batahan, Muaro Binonto dan Sawah Mudiah Kecamatan Ranah Batahan.

Dan satu titik dan blok lagi berada di Astra Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh seluas sekitar 98 hektare.

“Untuk enam titik lagi luas lahan yang disetujui bervariasi ada yang 98 hektare, 92, 71, 81. Rata-rata luas 90 hektare,” katanya.

Dia menjelaskan setelah keluar persetujuan WPR maka tahapan selanjutnya adalah menyiapkan dokumen pengelolaan WPR. Jika kewenangan kabupaten maka bisa disiapkan kabupaten dan akan disusun oleh Pemprov Sumbar.

Setelah dokumen pengelolaan WPR dilengkapi maka disampaikan ke Kementerian ESDM untuk disahkan.

Untuk pengesahan itu ada empat dokumen yang harus dilampirkan yakni pertama dokumen lingkungan berupaya upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), kedua dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), ketiga klarifikasi status kawasan hutan dan keempat rekomendasi dari yang memiliki otoritas seperti wilayah sungai.

“Jika semuanya sudah lengkap maka baru disahkan oleh Kementerian ESDM dan baru bisa dikeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” katanya.

Dia menjelaskan sebelum penambangan dilakukan maka harus ada dua dokumen yang harus disusun dan dilengkapi. Dokumen itu antara lain dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang, serta dokumen rencana teknis penambangan.

Untuk teknis penambangan itu ada dua cara pengelolaan yakni melalui koperasi maksimal 10 hektare dan perorangan lima hektare.

“Untuk tahap awal nantinya akan diberikan pengelolaannya melalui koperasi setelah itu baru secara bertahap ke perorangan,” ujar dia.

Untuk pengurusan koperasi bisa dibentuk oleh kelompok masyarakat dengan syarat pengurusnya berasal dari warga daerah setempat.

Penambangan itu bisa menggunakan alat berat namun akan diatur dalam dokumen pengelolaan IPR seperti berapa jumlah alat berat, jenis dan cara penambangan.

Dia mengharapkan nantinya jika sudah keluar IPR dan penambangan sudah dilakukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan lingkungan tetap terjaga.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Sumbar Ade Putra mengatakan sangat bersyukur WPR telah disetujui oleh Kementerian ESDM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya siap mengawal proses kelengkapan dokumen menuju IPR di Provinsi Sumbar. Saya akan mendorong agar semua kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dapat lengkap dengan cepat,” katanya menegaskan.

Menurut dia, disetujuinya WPR di Pasaman Barat berkat kerja keras yang dilakukan dari tingkah kabupaten sampai ke Kementerian ESDM selama satu tahun ini.

“Sekitar setahun ini kita mengawal setiap blok-blok yang kita usulkan langsung ke kementerian ESDM waktu itu bersama mantan Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto dan dilanjutkan kolaborasi dengan ketua Pansus RTRW DPRD Marwazi,” katanya

Setelah itu dilakukan verifikasi turun kelapangan oleh tim Pemkab Pasaman Barat sehingga mayoritas blok WPR yang yang diusulkan itu terakomodir dan di tetapkan oleh menteri ESDM. (ANT/KN)

1...969798...1,091Halaman 97 dari 1,091