JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memberikan peringatan terakhir kepada Wikimedia Foundation, untuk segera mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.
Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen pemerintah, dalam menertibkan tata kelola ruang digital yang berlaku bagi seluruh platform. Baik domestik maupun global.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kewajiban tersebut berlaku tanpa pengecualian. “Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Alex di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, apabila dalam waktu tujuh hari kerja Wikimedia tidak juga memenuhi kewajiban tersebut, maka pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses.
Platform yang berpotensi terdampak termasuk layanan utama dalam ekosistem Wikimedia, seperti Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.
Peringatan ini bukan kali pertama disampaikan. Kemkomdigi sebelumnya telah memberikan sejumlah kesempatan tambahan sejak akhir 2025 atas permintaan perpanjangan dari pihak Wikimedia.
Namun hingga pertengahan April 2026, proses pendaftaran PSE belum juga diselesaikan oleh organisasi tersebut. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kini memberikan batas waktu terakhir selama tujuh hari sebelum sanksi diberlakukan.
“Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku, jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” tegas Dirjen Alex.
Kewajiban pendaftaran PSE sendiri merupakan mekanisme legal yang harus dipenuhi oleh seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.
Aturan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari media sosial, mesin pencari, hingga layanan digital lainnya, baik berbasis bisnis maupun nirlaba.
Dalam regulasi yang berlaku, platform yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemblokiran layanan.
Alexander juga menekankan bahwa proses pendaftaran PSE tidak dikenakan biaya dan berlaku setara bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik.
“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Dirjen Alex.
Sebelumnya, pemerintah telah mengirimkan pemberitahuan sejak November 2025 dan beberapa kali memberikan perpanjangan waktu. Namun hingga kini, Wikimedia belum menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga berujung pada ultimatum terakhir dari pemerintah.
Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i
