MATARAM – Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang wisatawan mancanegara asal Prancis, Catherine Marie (61) yang mengalami cedera saat melakukan pendakian di kawasan Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat (14/8/2026).

“Korban dilaporkan terpeleset saat perjalanan turun di sekitar jalur Lendang Panas dan diduga mengalami cedera pada pergelangan kaki sebelah kanan,” ujar Koordinator Unit Siaga SAR (USS) Sembalun I Dewa Gede Kerta melalui keterangan diterima di Mataram, Jumat (14/8/2026).

Catherine melakukan pendakian melalui jalur Sembalun sejak Selasa (11/8). Namun, saat perjalanan turun terpeleset sehingga membutuhkan bantuan untuk proses evakuasi dari jalur pendakian.

Laporan mengenai kejadian tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram pada Jumat, pukul 13.10 Wita dari Mustiadi, Emergency Medical Health Center (EMHC).

Setelah menerima laporan, Tim Rescue Unit Siaga SAR (USS) Sembalun bersama potensi SAR melakukan persiapan penanganan dan diberangkatkan menuju lokasi sekitar pukul 13.30 Wita.

Tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah peralatan pendukung, di antaranya peralatan medis dan peralatan mountaineering, untuk memudahkan proses penanganan dan evakuasi korban di medan pendakian.

Proses evakuasi dilakukan secara estafet dengan melibatkan seluruh unsur di lapangan.

Korban berhasil di evakuasi dalam keadaan selamat dan langsung menyerahkan ke pihak Nusa Medica untuk penanganan lebih lanjut.

Proses evakuasi secara estafet dapat berjalan dengan baik berkat kerja sama dan sinergitas seluruh unsur yang terlibat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan, porter, guide, serta pihak-pihak yang telah membantu proses evakuasi,” katanya.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Tim Rescue USS Sembalun bersinergi dengan Unit SAR Lombok Timur, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Nusa Medica, EMHC, porter, dan guide. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menghormati proses hukum oleh Kejaksaan Agung yang melibatkan dua pegawai pajak.

“Kami ikuti prosesnya sesuai dengan hukum yang ada,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pernyataan itu merujuk pada penetapan dua pegawai pajak sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi terkait penetapan harga transfer PT TPL Tbk kepada entitas afiliasinya.

Meski begitu, Purbaya berharap kasus tersebut dapat dilihat secara proporsional, tanpa mengeneralisasikan seluruh pegawai pajak.

Bendahara negara menyebut tindakan itu merupakan hasil perilaku oknum tertentu. Sedangkan mayoritas pegawai pajak disebut tetap bekerja secara profesional.

“Pada saat yang bersamaan, kami ingatkan juga bahwa itu sifatnya nggak semua orang pajak seperti itu. Itu oknum, ya. Dan saya pikir sih sebagian besar orang pajak kita tetap profesional,” ujar Purbaya.

Dia pun memastikan kinerja penerimaan pajak sejauh ini tetap mencetak tren positif yang signifikan. Per Agustus, kata Menkeu, pengumpulan pajak mencetak pertumbuhan sebesar 30 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Itu yang akan kami jaga terus ke depan, supaya pengumpulan pajak kita semakin baik terus ke depan. Sekarang kan pertumbuhan pajak kita dibanding tahun lalu sudah 30 persen. Itu suatu kinerja yang amat bagus sekali,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar menjelaskan kedua tersangka merupakan supervisor pemeriksaan pajak PT TPL.

Saiful menyebut PT TPL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan bubur kertas (pulp) dan kehutanan.

Sejak 2008, PT TPL melakukan penjualan ekspor pulp kepada pihak afiliasinya dengan cara melaporkan nilai dan jenis produk yang tidak sesuai dengan karakteristik sebenarnya atau melalui praktik under invoicing.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BP dan SR menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Adapun nilai kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan auditor. Namun, berdasarkan hasil penyidikan sementara, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2 triliun. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut belum ada rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan pada tahun 2026.

“Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS, dan teman-teman enggak usah khawatir kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support (dukung),” katanya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menkes mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan kementerian terkait untuk memastikan anggaran pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah tidak membebani arus kas pemerintah atau defisit APBN.

“Nah, ini yang akan kita replikasi ke 400 apa, ke 441 sisanya tadi, ya, dan sekarang kita sudah bicara dengan Bappenas, kita bicara juga dengan Kementerian Keuangan agar penganggarannya tidak memberatkan arus kas dari pemerintah dan tidak memberatkan defisit APBN kita,” paparnya.

Dia menyebutkan revitalisasi 441 RSUD untuk melengkapi pembangunan 66 RSUD yang ditargetkan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

“Ini akan kita bangun rumah sakit-rumah sakit tersebut, sehingga seluruh kabupaten/kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama,” ucap Budi.

Selain itu, Kemenkes juga berhasil melakukan penghematan Rp10,25 triliun atau 52 persen dari harga alat kesehatan pada 2026 sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan di tengah efisiensi anggaran.

“Ada penghematan Rp10,25 triliun atau 52 persen dari harga alat kesehatan dari pembelian yang sebelumnya,” ucap Menkes.

Pihaknya telah melakukan sentralisasi pembelian alat-alat kesehatan yang berasal dari pinjaman Bank Dunia yang cukup besar, seperti cath lab (laboratorium kateterisasi) yang sebelumnya seharga Rp14-Rp15 miliar menjadi Rp8 miliar.

“Jadi, untuk pengadaan 2026, ini contohnya tadi Bapak Presiden sampaikan penghematan. Kontrak ini sudah dilakukan. Jadi, dari harga estimasi (cath lab) yang Rp19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp9 triliun,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kabar yang ditunggu calon peserta sekolah kedinasan akhirnya datang. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan jadwal penerimaan peserta didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026, dengan pendaftaran resmi dibuka mulai 18 Agustus 2026.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 tertanggal 12 Agustus 2026.

Berdasarkan jadwal tersebut, rangkaian penerimaan diawali dengan pengumuman seleksi pada 15 Agustus 2026. Sementara pendaftaran dibuka selama 13 hari, yakni 18–30 Agustus 2026.

Sebanyak sembilan kementerian/lembaga menjadi penyelenggara Sekolah Kedinasan Tahun 2026.
Kesembilan instansi tersebut yakni:
– Kementerian Keuangan
– Kementerian Dalam Negeri
– Kementerian Perhubungan
– Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
– Kementerian Hukum
– Badan Pusat Statistik (BPS)
– Badan Intelijen Negara (BIN)
– Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Mengacu jadwal BKN, pengumuman seleksi berlangsung pada 15–24 Agustus 2026. Setelah itu, calon peserta dapat melakukan pendaftaran pada 18–30 Agustus 2026.

Seleksi administrasi berlangsung bersamaan dengan masa pendaftaran, yakni 18 Agustus–1 September 2026.

Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 2–3 September 2026.

Peserta yang merasa keberatan terhadap hasil seleksi administrasi masih diberikan kesempatan mengajukan sanggah pada 4–5 September 2026.

Sanggahan tersebut kemudian dijawab pada 4–6 September 2026, sedangkan hasil pasca-sanggah diumumkan pada 7–8 September 2026.

Peserta yang lolos tahapan administrasi akan melanjutkan proses menuju Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Sebelum mengikuti SKD, terdapat tahapan penerbitan kode billing dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.

Sementara pelaksanaan SKD CAT BKN berlangsung pada 22 September–7 Oktober 2026. Setelah ujian berlangsung, pengolahan nilai dijadwalkan pada 27 September–10 Oktober 2026.

Adapun pengumuman hasil SKD dilakukan secara bertahap pada 1–13 Oktober 2026.

Peserta yang berhasil melewati SKD selanjutnya akan mengikuti seleksi lanjutan.

Untuk seleksi lanjutan yang tidak menggunakan CAT BKN, pelaksanaannya dijadwalkan pada 11–28 Oktober 2026.
Sementara bagi instansi yang mengajukan seleksi lanjutan menggunakan CAT BKN, tahapan pembayaran PNBP, validasi data, penjadwalan hingga pelaksanaan seleksi juga telah diatur dalam jadwal penerimaan.

Tahap akhir kemudian ditutup dengan pengumuman kelulusan oleh masing-masing kementerian/lembaga.

Pengumuman kelulusan akhir dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober–1 November 2026.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jadwal yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman bersama bagi kementerian/lembaga penyelenggara dalam menjalankan seluruh tahapan seleksi.

Menurutnya, calon peserta juga perlu mencermati setiap tahapan agar tidak melewatkan jadwal penting dalam proses penerimaan.

“Dengan ditetapkannya jadwal tersebut, calon peserta dapat mempersiapkan diri sekaligus mencermati setiap tahapan dan ketentuan seleksi yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan Tahun 2026,” pungkasnya. (*/rls)

Editor : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia selesai direnovasi dan direvitalisasi pada 2029. Target besar tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang menilai perbaikan sarana pendidikan harus menjadi prioritas untuk memastikan setiap anak belajar di lingkungan yang layak.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang DPR RI dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah merevitalisasi sekitar 17 ribu sekolah pada 2025. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 71.744 sekolah.

Program tersebut kemudian diarahkan untuk menjangkau seluruh sekolah di Indonesia hingga ditargetkan rampung pada 2029.

“Kami jelas sangat mengapresiasi komitmen Presiden untuk mempercepat perbaikan sekolah secara besar-besaran. Ini bukan hanya soal membangun atau memperbaiki gedung, tetapi tentang memastikan setiap anak Indonesia memiliki tempat belajar yang aman, layak, sehat, dan mendukung proses pembelajaran yang berkualitas,” ujar Hetifah.

Hetifah menilai percepatan revitalisasi sekolah penting untuk mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan yang masih terjadi di berbagai daerah.

Ia secara khusus menyoroti pentingnya memastikan program tersebut menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Menurutnya, revitalisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perbaikan ruang kelas atau struktur bangunan. Pemerintah harus memastikan fasilitas dasar yang menunjang kenyamanan dan kesehatan peserta didik turut dibenahi.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah toilet sekolah.

Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa ketersediaan toilet yang bersih, sehat, layak, dan memadai merupakan bagian penting dari kualitas lingkungan pendidikan. Namun, fasilitas tersebut masih menjadi persoalan di sejumlah sekolah.

Bagi Hetifah, perbaikan sarana pendidikan juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Sekolah yang telah diperbaiki secara fisik harus dilengkapi fasilitas pendidikan yang memungkinkan guru dan siswa mengakses serta memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal.

Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah memperluas penyediaan Interactive Flat Panel (IFP) atau layar pintar/digital di sekolah. Pemerintah sebelumnya telah mendistribusikan satu unit IFP ke setiap sekolah pada 2025 dan menargetkan penambahan tiga unit atau lebih per sekolah pada akhir 2026.

“Penambahan layar digital ini merupakan langkah positif karena revitalisasi sekolah harus sekaligus mempersiapkan ruang belajar yang sesuai dengan tuntutan zaman. Anak-anak kita harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, baik di kota maupun di daerah terpencil,” kata Hetifah.

Namun, ia mengingatkan bahwa penyediaan perangkat digital harus diikuti dengan peningkatan kapasitas guru, ketersediaan listrik dan konektivitas, serta pendampingan agar teknologi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Jangan sampai perangkatnya tersedia, tetapi tidak optimal digunakan. Kita harus memastikan guru memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara pedagogis, bukan sekadar menjadikan layar digital sebagai pengganti papan tulis,” jelasnya.

Hetifah menilai target penyelesaian renovasi seluruh sekolah pada 2029 merupakan target yang sangat ambisius sehingga membutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu memastikan kesinambungan program dari tahun ke tahun agar target dapat tercapai secara berkualitas.

“Targetnya besar dan waktunya jelas. Karena itu, kita perlu memastikan perencanaan anggarannya juga konsisten, data sekolah yang menjadi sasaran akurat, proses pelaksanaannya transparan, dan kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mengejar jumlah tetapi mengorbankan kualitas,” kata Hetifah.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemetaan kebutuhan secara akurat agar anggaran revitalisasi benar-benar diarahkan kepada sekolah yang paling membutuhkan, terutama sekolah dengan tingkat kerusakan berat, keterbatasan sanitasi, serta sekolah yang selama ini belum memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai.

Menurut Hetifah, revitalisasi sekolah seharusnya dipandang sebagai pembangunan ekosistem pendidikan, bukan sekadar proyek konstruksi.

“Sekolah yang bagus membutuhkan lebih dari sekadar bangunan baru. Kita membutuhkan ruang belajar yang layak, toilet yang sehat, guru yang kompeten, perangkat pembelajaran yang memadai, konektivitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Semua ini harus berjalan bersama,” tegasnya.

Menurutnya, Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program revitalisasi sekolah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, komitmen Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang terukur serta dirasakan langsung oleh peserta didik, guru, dan masyarakat. (*/rls)

Editor : Nicha R