SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan Jumat Bersih yang dirangkai dengan penanaman pohon di Desa Persiapan Teluk Rawa, Kecamatan Sangatta Utara, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan dipusatkan di kawasan SD Muhammadiyah Jalan Rudina, sementara penanaman dilakukan di Jalan Pinang Dalam RT 22 dengan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat setempat.

Dalam aksi tersebut, berbagai jenis pohon buah seperti mangga dan manggis ditanam sebagai upaya penghijauan, khususnya di kawasan pesisir. Selain memperindah lingkungan, langkah ini juga diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

“Pemerintah terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Tapi lingkungan yang bersih dan hijau juga menjadi bagian penting dari kualitas hidup,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari tingkat kebahagiaan masyarakat.

“Masyarakat tidak hanya butuh sejahtera, tetapi juga butuh bahagia. Salah satu caranya dengan menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan Jumat Bersih tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mempererat kebersamaan antarwarga.

Pemkab Kutim pun berkomitmen untuk terus mendorong kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

“Kegiatan seperti ini harus terus dilakukan. Selain menjaga lingkungan, juga memperkuat kebersamaan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan Jumat Bersih yang dirangkai dengan penanaman pohon di Desa Persiapan Teluk Rawa, Kecamatan Sangatta Utara, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan dipusatkan di kawasan SD Muhammadiyah Jalan Rudina, sementara penanaman dilakukan di Jalan Pinang Dalam RT 22 dengan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat setempat.

Dalam aksi tersebut, berbagai jenis pohon buah seperti mangga dan manggis ditanam sebagai upaya penghijauan, khususnya di kawasan pesisir. Selain memperindah lingkungan, langkah ini juga diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

“Pemerintah terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Tapi lingkungan yang bersih dan hijau juga menjadi bagian penting dari kualitas hidup,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari tingkat kebahagiaan masyarakat.

“Masyarakat tidak hanya butuh sejahtera, tapi juga butuh bahagia. Salah satu caranya dengan menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan Jumat Bersih tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mempererat kebersamaan antarwarga.

Pemkab Kutim pun berkomitmen untuk terus mendorong kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

“Kegiatan seperti ini harus terus dilakukan. Selain menjaga lingkungan, juga memperkuat kebersamaan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

SENDAWAR — DPRD Kutai Barat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah kampung, perusahaan perkebunan sawit, serta masyarakat Kampung Linggang Muara Batuq, Kamis (16/4/2026).

Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, tersebut membahas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya serta persoalan yang berkembang di lapangan.

Berdasarkan berita acara rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPMPTSP, BPN, Polres, Polsek, camat, hingga perwakilan perusahaan PT AME, disepakati delapan poin kesimpulan sebagai dasar tindak lanjut.

Ridwai menyampaikan, salah satu poin utama adalah perlunya revisi memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada 11 Agustus 2025. Revisi diperlukan karena para pihak yang menandatangani dinilai belum mencerminkan kapasitas yang sesuai.

“MoU tersebut harus direvisi, dan prosesnya dilakukan setelah ada persetujuan dari direksi perusahaan,” ujarnya.

Selain itu, PT AME yang telah mengalami perubahan manajemen diwajibkan menyesuaikan kembali dokumen lingkungan sesuai izin yang dimiliki manajemen baru.

Dalam hearing tersebut, perusahaan juga menyatakan kesiapannya memenuhi sejumlah permintaan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas pendidikan berupa satu unit kendaraan angkutan pelajar serta penyediaan air bersih dalam waktu dekat.

Ridwai menambahkan, terkait kondisi jalan yang rusak di wilayah Muara Batuq, tanggung jawab pemeliharaan menjadi kewajiban bersama seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.

Ia menegaskan, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan dalam hearing akan dibahas lebih lanjut melalui pertemuan lanjutan antara perusahaan dan masyarakat, yang akan difasilitasi DPRD Kutai Barat.

“Pertemuan selanjutnya akan ditentukan oleh DPRD untuk memastikan semua persoalan dapat diselesaikan secara bertahap,” pungkasnya.

Penulis: Ichal
Editor: Agus S

TENGGARONG – Rencana operasional RSUD Aji Muhammad Idris Muara Badak hingga kini masih tertahan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui krisis tenaga medis menjadi kendala utama, dengan kebutuhan mencapai ratusan orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kukar, Arianto, menyebutkan sedikitnya dibutuhkan sekitar 300 tenaga kesehatan untuk mengaktifkan rumah sakit tersebut secara optimal.

“Kalau rumah sakit itu mau diaktifkan, kebutuhan pegawai kurang lebih 300 orang,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mencoba berbagai langkah jangka pendek, salah satunya dengan melakukan pemetaan dan redistribusi tenaga medis dari fasilitas kesehatan lain, seperti rumah sakit dan puskesmas.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal.

“Sudah kita coba petakan tenaga medis yang bisa digeser, tapi ternyata tidak cukup,” jelasnya.

Kondisi ini diperparah karena hampir seluruh fasilitas kesehatan di Kukar juga mengalami kekurangan tenaga. Bahkan, layanan puskesmas yang kini beroperasi 24 jam justru menambah kebutuhan tenaga medis di lapangan.

“Pelayanan puskesmas sekarang 24 jam, jadi memang butuh tenaga yang cukup, baik dokter, perawat maupun bidan,” tambah Arianto.

Dengan keterbatasan tersebut, opsi pergeseran tenaga semakin sulit dilakukan. Pemkab Kukar pun mulai mengarah pada solusi jangka menengah melalui rekrutmen tenaga medis baru.

Koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian PAN-RB dan BKN, untuk membuka peluang penerimaan pegawai.

“Kami sudah melaporkan ke Kementerian PAN-RB dan BKN agar bisa membuka penerimaan pegawai,” katanya.

Namun, proses tersebut tidak bisa berjalan cepat. Kebijakan pengangkatan pegawai saat ini cukup ketat dan harus melalui persetujuan pemerintah pusat, sementara kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan.

Pemkab Kukar juga tidak memiliki ruang untuk merekrut tenaga harian lepas sebagai solusi sementara. Jalur PPPK maupun PNS tetap bergantung pada kebijakan pusat.

“Intinya, kalau rumah sakit itu mau diaktifkan, kita harus menambah tenaga medis,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, operasional RS Muara Badak masih menunggu keputusan pusat terkait penambahan SDM kesehatan. Tanpa tambahan tenaga, layanan rumah sakit belum bisa dibuka untuk masyarakat.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

UJOH BILANG – Persoalan akses internet di Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, langsung menemui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Nezar Patria, untuk memperjuangkan peningkatan kualitas dan pemerataan jaringan internet di wilayahnya.

Audiensi tersebut berlangsung di Kantor Wamen Komdigi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Angela mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang dihadapi Mahulu saat ini adalah rendahnya kapasitas bandwidth layanan internet, khususnya yang disuplai melalui program BAKTI.

“Bandwidth yang ada sekarang hanya berkisar dua sampai delapan Mbps, dan itu pun tidak merata di setiap titik tower,” ujarnya.

Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, hingga komunikasi digital yang kini semakin bergantung pada jaringan internet yang stabil.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Mahulu secara tegas meminta peningkatan kapasitas bandwidth sekaligus pemerataan distribusinya agar masyarakat dapat menikmati akses internet yang lebih layak.

Selain itu, persoalan lain yang turut disampaikan adalah sering terputusnya jaringan fiber optic (FO). Gangguan ini disebut terjadi akibat pembangunan infrastruktur jalan yang tengah berlangsung dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu.

“Pembangunan jalan memang penting, tapi berdampak pada kabel FO yang sering putus sambung. Ini sudah kami sampaikan agar ada solusi permanen,” jelas Angela.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memperkuat sistem perlindungan jaringan FO agar tidak mudah terganggu, sehingga akses internet tetap stabil dan dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Angela juga mengungkapkan bahwa sejumlah program peningkatan layanan internet sebenarnya telah dianggarkan pada 2026. Namun, realisasinya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Untuk itu, Pemkab Mahulu berencana menyurati Menkeu guna menegaskan bahwa kondisi internet di wilayah tersebut masih jauh dari ideal dan membutuhkan perhatian serius.

“Kami akan bersurat ke Menteri Keuangan, karena kondisi internet di Mahulu memang tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Dalam jangka pendek, Pemkab Mahulu menargetkan adanya peningkatan kualitas akses internet pada tahun ini. Sementara untuk jangka panjang, perbaikan dan penguatan jaringan fiber optic akan terus didorong agar gangguan tidak lagi berulang.

Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempercepat konektivitas digital di wilayah perbatasan, sekaligus membuka peluang peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Mahakam Ulu.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai membenahi persoalan lalu lintas yang kian kompleks. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor), Pemkab resmi membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) periode 2026–2028 sebagai langkah strategis menekan angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban di jalan.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutai Barat, Ali Sadikin, di Ruang Diklat Lantai III Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Kamis (16/4/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Ali Sadikin, ditegaskan bahwa berbagai persoalan lalu lintas di Kutai Barat—mulai dari kemacetan, kecelakaan, pelanggaran hingga rendahnya kesadaran pengguna jalan—sudah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Permasalahan lalu lintas ini tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas instansi agar penanganannya lebih efektif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan lalu lintas melibatkan banyak pihak, seperti Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Bappedalitbang, kepolisian, hingga instansi terkait lainnya. Karena itu, forum ini menjadi wadah koordinasi terpadu agar kebijakan dan langkah penanganan bisa berjalan searah.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap tercipta kolaborasi yang lebih kuat dalam membangun sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar sebagai bagian dari pelayanan publik.

Ali Sadikin menambahkan, forum ini juga akan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, penataan angkutan umum, hingga kebutuhan rambu-rambu lalu lintas.

“Forum ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan program keselamatan lalu lintas yang lebih terarah, sehingga risiko kecelakaan bisa ditekan,” jelasnya.

Selain itu, forum LLAJ juga memiliki peran penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan transportasi daerah, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah dalam merancang sistem lalu lintas yang berkelanjutan.

Dengan pembentukan forum ini, Pemkab Kutai Barat menargetkan terciptanya sistem transportasi yang lebih tertib dan aman, sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara.

“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita ingin menghadirkan perubahan nyata bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Kabag Ops Polres Kubar Kompol Emmanuel Teguh Budi Santoso, Plt Kepala Dinas Perhubungan Rita Nursandy, perwakilan Kodim 0912 Kubar, UPTD Samsat, Jasa Raharja, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Pewarta : Ichal
Editor : Agus S