JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan kenaikan harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) untuk komoditas emas pada periode kedua Agustus 2026 dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global terhadap logam mulia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan naiknya HPE dan HR emas dipengaruhi penurunan suku bunga acuan global yang menyebabkan potensi keuntungan dari instrumen seperti deposito menjadi kurang optimal.

“Hal ini mendorong investor untuk memindahkan likuiditasnya ke komoditas emas untuk melindungi nilai aset. Kondisi peralihan investasi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya permintaan emas di pasar global,” kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurut dia, dengan pasokan emas yang cukup terbatas, situasi itu memicu kenaikan harga emas di pasar internasional.

Selain itu, melemahnya nilai tukar mata uang utama global serta menurunnya tingkat imbal hasil obligasi di pasar internasional turut menjadi faktor yang mendorong peningkatan HPE dan HR emas periode kedua Agustus 2026.

HPE emas ditetapkan sebesar 131.777,67 dolar AS per kilogram atau naik 0,65 persen dari periode pertama Agustus 2026 yang sebesar 130.921,50 dolar AS per kilogram. Kemudian, HR emas juga naik menjadi 4.098,75 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.072,12 dolar AS per t oz.

Ketentuan HPE dan HR emas ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1716 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag tersebut berlaku untuk periode 15-31 Agustus 2026.

Tommy juga menyampaikan, nilai emas tercatat naik 0,65 persen selama periode pengumpulan data. HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Penetapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan informasi, data, dan masukan yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan strategi berlapis untuk memastikan distribusi logistik melalui jalur darat, laut, dan udara lancar agar bantuan pangan cepat menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rizal mengatakan distribusi bantuan diprioritaskan menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang masih dapat dilalui ketika kendaraan roda empat tidak mampu menjangkau daerah akibat kerusakan akses jalan pascagempa.

“Strategi kami, karena memang di sana banyak jalan longsor, jadi kami lebih menggunakan prioritas untuk yang pertama kendaraan sepeda motor. Untuk kendaraan roda empat enggak bisa masuk, kami gunakan sepeda motor,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Apabila jalur darat tidak memungkinkan dilalui, Bulog akan memanfaatkan dukungan transportasi udara maupun laut melalui koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat penyaluran bantuan.

“Kalau sepeda motor enggak masuk, kami akan koordinasi dengan BNPB yang memiliki armada angkutan udara maupun angkutan laut. Nah, tadi malam kami sudah koordinasi dengan Kepala BNPB (Letjen TNI Suharyanto),” ujar dia.

Bulog telah menempatkan cadangan beras masing-masing 10 ton di bandara dan pelabuhan sebagai langkah antisipasi agar distribusi dapat dilakukan segera ketika kebutuhan mendesak muncul sewaktu-waktu.

Rizal menegaskan penempatan logistik di simpul transportasi dilakukan guna mempercepat proses pengiriman karena bantuan tidak lagi harus menunggu pengambilan dari gudang penyimpanan ketika kondisi darurat.

Ia mengaku strategi tersebut dilakukan karena pengalaman Bulog saat menangani berbagai bencana sebelumnya seperti di wilayah banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera, sehingga pola distribusi logistik kini semakin fleksibel menyesuaikan kondisi lapangan yang terus berubah setiap waktu.

“Ini pengalaman, kami kemarin di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu lebih fleksibel kalau berasnya ditempatkan di bandara dan di pelabuhan sehingga begitu ada pergerakan, informasi cepat bisa didorong, tidak menunggu lagi harus mengambil di gudang,” ujar dia.

“Jadi sekarang Pimpinan Wilayah Bulog di NTT sudah mendorong berasnya setiap hari 10 ton standby di bandara dan di pelabuhan khususnya yang ada di Kupang,” katanya menambahkan.

Koordinasi dengan BNPB dilakukan secara intensif agar armada udara maupun laut dapat segera dimanfaatkan ketika akses darat menuju lokasi pengungsian mengalami hambatan akibat kerusakan infrastruktur.

Bulog memastikan kesiapan logistik di titik strategis akan mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan dapur umum selama masa tanggap darurat.

Seluruh langkah tersebut diarahkan agar bantuan dapat menjangkau daerah terpencil sekalipun sehingga masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus menunggu proses distribusi yang panjang, ujar Rizal.

Bulog menegaskan kesiapan sistem distribusi menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat terdampak gempa bersama pemerintah serta seluruh unsur penanggulangan bencana di NTT. (ANT/KN)

JAKARTA – Drone show yang menampilkan ilustrasi berserta cerita perjalanan tentang Indonesia mewarnai langit di kawasan Bundaran HI, Jakarta dalam rangkaian acara Malam Merdeka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Senin (17/8) malam.

Atraksi drone yang dimulai sekitar pukul 22.35 WIB itu dibuka dengan pesan bertuliskan “Pray For NTT”. Di tengah perayaan kemerdekaan, masyarakat diajak mengirimkan doa dan dukungan bagi saudara-saudara di NTT, Sumatera Utara, serta wilayah lain yang tengah berduka.

Pertunjukan drone dilanjutkan dengan menampilkan ilustrasi yang bercerita mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Keberagaman digambarkan sebagai kekayaan yang menjadi bagian dari jati diri bangsa. Dari semangat persatuan tersebut tumbuh keberanian dan tekad yang tidak pernah padam. Para pahlawan rela berjuang dan berkorban demi satu tujuan, yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka.

Kemudian, drone show menampilkan ilustrasi Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta yang menandai sebagai tonggak lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia.

Pertunjukan drone berlanjut dengan menceritakan perjalanan Indonesia yang kini telah berusia 81 tahun, di mana perjalanan itu terus berlanjut menuju cita-cita bersama “Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur” hingga dari kekayaan itu lahir kreativitas, tradisi terjaga, ide berkembang, dan karya.

Di tangan generasi penerus, harapan itu terus tumbuh dengan ilmu pengetahuan, karakter, kreativitas, serta dukungan mereka akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Momen cerita perjalanan tentang Indonesia yang digambarkan dari drone show yang menghiasi langit Bundaran HI itu turut diabadikan oleh masyarakat yang turut menyaksikan.

“Penampilan drone-nya bagus, meriah, tadi tampil ada Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan jadi buat edukasi juga buat anak-anak yang melihat di sini,” ujar Abdul Aziz, salah satu warga asal Depok yang ditemui di Bundaran HI.

Hal senada turut disampaikan Rahmanati yang mengaku senang menyaksikan acara yang dihadirkan dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu.

“Ya tentunya senang ada acara seperti ini jadi hiburan juga, lihat tadi ada karnavalan juga terus itu drone tadi bagus cerita kemerdekaan,” imbuh dia.

Adapun rangkaian acara Malam Merdeka dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu turut menghadirkan karnaval kendaraan hias hasil kreasi kementerian dan lembaga yang menampilkan dekorasi, kebudayaan, kreativitas, serta berbagai program pemerintah. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui jalur udara dan laut.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana bersama Plt. Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Brigjen TNI Herry Setiono berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Posko TNI AU Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (17/8/2026)

“Koordinasi dilakukan untuk memastikan dukungan logistik dan transportasi udara dapat disalurkan secara cepat sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Penguatan distribusi kemudian dilakukan melalui Pos Pendukung Logistik Nasional (PPN) Halim Perdanakusuma yang telah menggelar operasi pengiriman bantuan sejak Sabtu (15/8).

Dalam operasi tersebut, BNPB bersama pemerintah, TNI dan mitra kemanusiaan mengerahkan pesawat angkut berat TNI AU untuk mengirim bantuan ke sejumlah wilayah terdampak di NTT.

Pada Senin, tiga penerbangan diberangkatkan dengan total muatan 40.567 kilogram logistik.

Penerbangan pertama menggunakan pesawat Hercules A-1328 dengan rute Halim Perdanakusuma-Labuan Bajo-Halim Perdanakusuma dan membawa 13.504 kilogram bantuan.

Muatan tersebut terdiri atas 3.019 kilogram paket sembako atau 549 koli dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) serta dua unit tenda rumah sakit lapangan dengan berat 10.485 kilogram dari Pusat Krisis Kesehatan (Puskris).

Penerbangan kedua menggunakan Hercules A-1344 dengan rute Halim Perdanakusuma-Maumere-Halim Perdanakusuma. Pesawat membawa 13.563 kilogram bantuan yang sebagian besar berupa 13.500 kilogram paket sembako dalam 2.454 koli dari Setmilpres.

BNPB turut mengirimkan 200 potong kaos seberat 48 kilogram, sedangkan Kementerian Pertahanan mengirimkan 15 kilogram obat-obatan dalam enam koli untuk mendukung pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.

Sementara penerbangan ketiga menggunakan Hercules A-1339 dengan rute Halim Perdanakusuma-Labuan Bajo-Halim Perdanakusuma dengan muatan 13.500 kilogram logistik.

Bantuan tersebut terdiri atas 13.100 kilogram paket sembako dalam 2.380 koli dari Setmilpres dan 400 kilogram kornet kaleng dalam 40 koli dari Rumah Zakat.

BNPB mencatat selama 15-17 Agustus 2026 telah dilakukan tujuh sortie penerbangan dengan total 101.494 kilogram logistik yang dikirim ke NTT.

Operasi tersebut didukung dua pesawat A-400M Atlas, empat pesawat C-130 Hercules, serta armada kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk distribusi melalui jalur laut.

Distribusi laut dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan KRI menuju sejumlah pelabuhan di NTT, antara lain Pelabuhan Laurentius di Maumere, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Ende dan Pelabuhan Reo di Manggarai. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menutup sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan, selama ia bertugas memimpin lembaga penyelenggara program MBG.

“Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Langkah tegas tersebut diambil oleh BGN guna mengevaluasi adanya kasus keracunan makanan di Berastagi serta menjaga kualitas pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa pengawasan uji organoleptik berupa tes bau dan rasa saja belum cukup untuk mendeteksi kontaminasi bahan kimia berbahaya pada makanan.

Oleh karena itu, BGN berencana menyediakan fasilitas test kit kimiawi di setiap dapur SPPG untuk mendeteksi racun seperti arsenik dan pembusukan makanan.

Metode penggunaan test kit tersebut diadopsi dari keberhasilan SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari Polri karena terbukti mencatatkan nol kasus keracunan.

Selain penutupan operasional dapur, tindakan tegas juga akan diberlakukan kepada jajaran personel BGN yang tidak mampu menjalankan standar kerja yang ditetapkan.

“Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” tegasnya.

Sudaryono menekankan bahwa penindakan ini bertujuan untuk melindungi kemitraan SPPG lain yang sudah menjalankan tugasnya secara prima selama ini.

Sementara itu, mengenai keberlanjutan insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi SPPG, pihak BGN menyatakan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menamai halaman Gedung Sate yang baru selesai dipugar dan disatukan dengan Lapangan Gasibu, jadi Pasanggrahan Pancarasa, yang difungsikan juga sebagai ruang terbuka hijau.

Dedi merinci bahwa nama Pancarasa memiliki makna filosofis lima indra manusia yang harus difungsikan secara ikhlas, yakni mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, lidah berucap, dan hati yang ikhlas.

“Pasanggrahan itu tempat berkumpul. Pancarasa artinya kita punya lima rasa: punya mata harus melihat, punya telinga mendengar, hidung menghisap, lidah berucap, dan punya hati harus ikhlas. Ini resmi dibuka untuk masyarakat per hari ini,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung, Senin (17/8/2026)

Kendati fasilitas publik tersebut dibuka bebas untuk warga, KDM menegaskan bahwa pembenahan daerah tidak hanya bergantung pada mentalitas pejabat birokrasi, tetapi juga memerlukan kesadaran disiplin dari masyarakat itu sendiri.

Karenanya, dia juga menyerukan pembenahan mentalitas masyarakat dalam menjaga lingkungan, di manapun di seluruh Jabar.

Dedi membeberkan temuan mencengangkan timnya yang baru saja mengeruk endapan tumpukan sampah berusia puluhan tahun yang menyumbat saluran air di pusat Kota Bandung.

“Yang harus diperbaiki itu bukan hanya mentalitas pejabat, rakyat juga harus diperbaiki. Di Bandung ini ada satu saluran air di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang sampahnya 32 tahun baru diangkat. Bertumpuk karena saluran airnya digunakan pedagang dan sampahnya tidak diperhatikan. Ini problem yang harus kita merdekakan,” tutur Dedi menambahkan.

Diketahui, penataan Gedung Sate Bandung dilaksanakan mulai pertengahan April 2026 dan selesai di pertengahan Agustus 2026 ini, dengan membuat halaman Gedung Sate bersatu dengan Lapangan Gasibu di depannya.

Proyek yang menelan biaya hingga Rp15 miliar ini, membuat Jalan Diponegoro menjadi satu dengan Gedung Sate dan Gasibu, sementara Pemprov juga membuat jalan baru yang mengelilingi Lapangan Gasibu dan tak sedikit pohon yang terdampak karenanya.

Sementara itu di area halaman Gedung Sate, proyek revitalisasi itu berdampak pada Prasasti Sapta Taruna yang menjadi simbol Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) digeser dari posisi awalnya tepat di tengah halaman depan Gedung Sate, ke bagian belakang Gedung Sate dekat parkiran di sekitar pintu masuk Museum Gedung Sate. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menilai kericuhan saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh dilakukan oleh segelintir pihak dan tidak mencerminkan sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan.

“Kalau menurut saya itu hanya oknum-oknum saja. Rakyat Aceh itu NKRI,” kata Dudung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Dudung mengatakan terdapat pihak tertentu yang memanfaatkan momentum peringatan Hari Damai Aceh sehingga memicu situasi yang tidak kondusif.

“Dan itu memanfaatkan situasi, memang tanggal 15 Agustus itu kan hari perdamaian ya, cuma ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan. Itu hanya segelintir saja,” katanya.

Ia memastikan kondisi keamanan di Aceh saat ini telah kembali kondusif setelah kericuhan yang terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

“Kondusif sudah,” katanya.

Dudung mengatakan situasi tersebut tidak berlangsung lama dan Bendera Merah Putih kembali berkibar setelah kericuhan.

“Kan tidak lama terus kemudian Merah Putih berkibar lagi,” katanya.

Sebelumnya, kericuhan terjadi dalam rangkaian zikir dan doa bersama memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8).

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah massa mengibarkan Bendera Bulan Bintang yang identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kericuhan kemudian terjadi ketika aparat keamanan melakukan penertiban terhadap aksi tersebut.

Polda Aceh menyatakan telah memulai penyelidikan terhadap kericuhan tersebut, tetapi belum menjelaskan secara rinci peristiwa maupun dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyelidikan.

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga telah sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta kepastian hukum mengenai Bendera Bulan Bintang. (ANT/KN)