LUMAJANG – Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi disertai awan panas guguran (APG) sejauh 4 kilometer pada Minggu (19/4/2026) pagi.

“Gunung Semeru erupsi pada pukul 07.06 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak, atau ketinggian 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurutnya, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 4 menit 31 detik.

“Erupsi Gunung Semeru itu disertai awan panas guguran sejauh 4 kilometer dari puncak ke arah Besuk Kobokan,” tuturnya.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 07.33 WIB dengan visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut dan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dengan durasi 110 detik.

Kemudian erupsi kembali terjadi pada pukul 10.15 WIB dengan visual tidak teramati. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 165 detik.

Mukdas menjelaskan saat ini Gunung Semeru berstatus Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

“Di luar jarak tersebut, masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” katanya.

Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Dia juga mengimbau warga mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

“Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan lima rekomendasi untuk perbaikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah setelah melakukan kajian terhadap potensi korupsi dalam pelaksanaannya.

Rekomendasi tersebut tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK yang diakses di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

KPK merekomendasikan reformasi regulasi dan tata kelola jalur usulan masyarakat, penyusunan pedoman verifikasi disertai alokasi anggaran khusus, pembaruan arsitektur teknologi aplikasi Sistem Informasi Manajemen KIP Kuliah, penguatan koordinasi untuk mencegah duplikasi bantuan, serta penerapan mekanisme pengawasan berlapis dengan sanksi tegas.

Rekomendasi tersebut disusun setelah KPK menemukan sejumlah potensi kerawanan dalam pengelolaan program, termasuk konflik kepentingan pada 11 dari 16 perguruan tinggi swasta (PTS) yang menjadi sampel kajian.

Dalam temuan tersebut, penerima kuota jalur usulan masyarakat banyak terafiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik. Selain itu, alokasi kuota juga diberikan kepada institusi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan.

KPK juga menemukan lemahnya proses verifikasi dan validasi. Hanya sekitar 50 persen perguruan tinggi sampel yang melakukan kunjungan lapangan, sementara terdapat perguruan tinggi yang hanya memeriksa berkas tanpa wawancara maupun verifikasi langsung.

Selain itu, sebanyak 11 dari 15 perguruan tinggi yang bermasalah pada periode 2020–2023 masih menerima kuota KIP Kuliah jalur usulan masyarakat pada 2024. Hal ini menunjukkan sistem sanksi belum memberikan efek jera.

KPK juga mengidentifikasi potensi praktik suap dalam pengalokasian kuota, di mana terdapat perguruan tinggi yang mengaku menerima tawaran alokasi dengan imbalan Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa.

Temuan lainnya adalah adanya duplikasi bantuan, yakni penerima KIP Kuliah yang juga menerima beasiswa lain. Kondisi ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2021 terkait duplikasi bantuan di sejumlah daerah.

KPK menilai perbaikan tata kelola dan pengawasan diperlukan agar program KIP Kuliah dapat berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran. (ANT/KN)

BANYUWANGI – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, membongkar praktik oplos gas elpiji (LPG) subsidi tiga kilogram ke tabung 12 kilogram, lalu dijual dengan harga nonsubsidi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan mengatakan dari hasil ungkap praktik curang salah satu pangkalan resmi LPG di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar itu, petugas menangkap tiga orang tersangka, masing-masing inisial S, G dan inisial B.

“Pengungkapan praktik pemindahan elpiji subsidi tiga kilogram ke tabung 12 kg dan 50 kg nonsubsidi ini berawal dari informasi masyarakat dan selanjutnya Satreskrim menindaklanjuti melakukan penyelidikan,” katanya kepada wartawan di Banyuwangi, Jumat (17/4/2026) .

Di tempat kejadian perkara, lanjut Rofiq, polisi mendapati pangkalan LPG resmi itu memproses pemindahan elpiji subsidi pemerintah yang akan dialokasikan kepada warga berhak kategori khusus dan telah diatur itu, ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan usaha yang melanggar aturan hukum.

Dari hasil penyidikan oleh Satreskrim Polresta Banyuwangi, lanjutnya, dari TKP polisi menyita satu mobil pikap 36 tabung gas elpiji berbagai ukuran, pipa dan alat bukti lainnya.

Sesuai alat bukti itu, katanya, tersangka S, G dan B diduga kuat melakukan pengoplosan elpiji subsidi ke nonsubsidi.

“Sehingga ada disparitas harga cukup jauh, ada perbedaan harga per tabung 12 kg dan mereka mendapatkan keuntungan Rp76.000,” kata Rofiq.

Dia menambahkan, tiga tersangka dijerat Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dal Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Tiga tersangka sudah kami lakukan penahanan dan dari tiga tersangka tersebut, satu tersangka inisial B merupakan residivis dengan kasus serupa,” kata Rofiq. (ANT/KN)

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mereformulasi struktur biaya haji agar lebih adaptif terhadap fluktuasi global, termasuk kenaikan harga avtur.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman berpendapat kenaikan harga avtur perlu direspons dengan pendekatan reformasi sistem yang lebih tahan tekanan, alih-alih mencari ruang anggaran untuk menutup kekurangan.

“Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Rizal dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Agar biaya haji lebih resistan, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk mendorong kontrak jangka panjang avtur dan maskapai.

Cara tersebut diyakini dapat meredam volatilitas harga, membuka kompetisi penyedia layanan agar biaya lebih efisien, dan mengoptimalkan Dana Haji sebagai penyangga (buffer) yang profesional dan transparan.

Rizal pun mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kekurangan belanja akibat volatilitas ekonomi.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana menambal tambahan anggaran Rp1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN.

Menurut Rizal, APBN saat ini menghadapi tekanan simultan dari subsidi energi yang sensitif terhadap harga minyak, perlambatan penerimaan, serta kebutuhan belanja sosial yang meningkat.

Maka, sekalipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, dana perlu diarahkan untuk menopang kebutuhan belanja produktif dan tidak hanya sekadar pelabelan ulang anggaran.

“Kenaikan avtur bukan kejadian satu kali, melainkan bagian dari volatilitas energi global yang struktural. Jika setiap shock biaya langsung ditutup APBN, maka negara secara implisit mengambil alih risiko operasional yang seharusnya bisa dikelola dalam sistem pembiayaan haji itu sendiri,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah berencana memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu calon haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), mengatakan tambahan anggaran itu akan berasal dari cadangan APBN, yang merupakan hasil efisiensi berdasarkan perhitungan selama satu tahun.

Hasil efisiensi tersebut, kata Purbaya, bisa digunakan pada pos-pos yang membutuhkan, salah satunya untuk biaya tambahan pesawat haji yang mengalami kenaikan akibat lonjakan harga avtur.

Dengan anggaran tersebut, maka pemerintah tidak membebankan ongkos tambahan kepada jamaah haji. (ANT/KN)

PONTIANAK – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menargetkan laporan awal (preliminary report) terkait kecelakaan helikopter PK-CFX di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar) akan dirilis dalam waktu 30 hari sejak insiden terjadi.

“Dalam 30 hari kita akan keluarkan laporan awal yang berisi data faktual,” kata Investigator KNKT, Dian Saputra di Pontianak, Jumat (17/4/2026).

Dia mengatakan laporan awal tersebut akan memuat data faktual hasil investigasi di lapangan, mulai dari kondisi cuaca hingga performa mesin sebelum kecelakaan.

Ia menegaskan hingga saat ini KNKT belum dapat memastikan penyebab jatuhnya helikopter tersebut, karena proses investigasi masih berlangsung dan memerlukan analisis lebih lanjut.

“Untuk penyebabnya saat ini belum bisa kita pastikan. Kita masih menunggu hasil analisis,” tuturnya.

Dian menjelaskan helikopter PK-CFX tidak dilengkapi perangkat perekam data penerbangan, seperti Flight Data Recorder (FDR) maupun Cockpit Voice Recorder (CVR) sebagaimana pesawat komersial. Sebagai pengganti, KNKT mengandalkan engine data recorder untuk mengumpulkan informasi terkait performa mesin, termasuk kondisi oli dan putaran mesin sebelum kejadian.

Selain itu, tim investigasi juga mengumpulkan berbagai data tambahan dari lokasi kejadian, termasuk kemungkinan rekaman kamera yang dapat membantu proses rekonstruksi peristiwa.

Seluruh data yang dihimpun nantinya dianalisis secara komprehensif, termasuk dengan melibatkan pihak manufaktur helikopter di Prancis guna memastikan akurasi temuan teknis.

KNKT menyebutkan laporan akhir (final report) yang memuat penyebab kecelakaan serta faktor-faktor yang berkontribusi diperkirakan baru dirilis dalam kurun waktu hingga 12 bulan.

“Investigasi ini difokuskan pada aspek keselamatan penerbangan, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang,” katanya.

Sebelumnya, helikopter PK-CFX dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Sintang menuju Kubu Raya pada Kamis (16/4) sekitar pukul 08.39 WIB. Helikopter tersebut mengangkut delapan orang, terdiri atas dua kru dan enam penumpang, yakni pilot Capt Marindra W, co-pilot Harun Arasyd, serta enam penumpang lainnya. (ANT/KN)

JAKARTA — Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar, dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo setelah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dengan diterbitkannya SP3 tersebut, status hukum Rismon dinyatakan bebas dan tidak lagi menjalani proses penyidikan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imannudin, menyampaikan bahwa SP3 telah diterbitkan secara resmi.

“Penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap RHS (Rismon Sianiapar) pada tanggal 14 April 2026,” kata Iman dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, penghentian penyidikan dilakukan setelah adanya kesepakatan damai antara Rismon dan Joko Widodo, termasuk permintaan maaf yang telah diterima.

Proses mediasi tersebut dilakukan melalui pertemuan langsung antara kedua pihak. Termasuk di kediaman Presiden di Surakarta, serta dilanjutkan di Polda Metro Jaya.

Meski demikian, polisi menegaskan bahwa penghentian penyidikan terhadap Rismon tidak menghentikan proses hukum terhadap tersangka lain dalam perkara yang sama.

“Selanjutnya penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap tersangka lainnya sampai persidangan di pengadilan,” ujar dia.

Diketahui, sebelumnya terdapat delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu tersebut. Mereka terbagi dalam dua klaster.

Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara klaster kedua meliputi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.

Beberapa tersangka seperti Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis dan terbaru Rismon, telah dicabut status hukumnya setelah menempuh restorative justice. Namun, proses hukum terhadap tersangka lainnya masih terus berjalan.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman Pemerintah Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional, sebab menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan geopolitik global serta memberikan optimisme terhadap stabilisasi pasokan energi dunia.

“Pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ini memberikan kepastian terhadap jalur distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik,” ujar Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah sejak awal telah mengantisipasi berbagai skenario gangguan pasokan global, termasuk melalui penguatan stok nasional dan diversifikasi sumber energi.

“Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap terjaga selama periode ketidakpastian kemarin. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan,” ujar Anggia.

Sebelumnya, pihak otoritas resmi Iran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyampaikan bahwa jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka,” ujar Abbas.

Pembukaan kembali Selat Hormuz langsung direspons positif oleh pasar global dengan penurunan harga minyak yang signifikan, mencerminkan berkurangnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan.

Sebagaimana diketahui, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi energi global yang sangat menentukan kelancaran rantai pasok minyak dan gas.

Sementara itu, terkait dengan kapal milik Pertamina yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya dan berkoordinasi agar kedua kapal dapat segera melintas.

“Seperti yang kita ketahui pemerintah terus melakukan upaya negosiasi agar kapal milik Indonesia bisa melintas. Dan sebelumnya sudah ada sinyal positif dari pemerintah Iran terkait hal ini. Kita berharap proses pelayaran secara bertahap mulai kembali normal seiring dengan dibukanya jalur tersebut. Pemerintah dalam hal ini terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi energi ke dalam negeri tetap terjaga,” kata Anggia.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan terus memonitor perkembangan situasi global secara ketat serta mengambil langkah-langkah responsif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik. (ANT/KN)