Beranda blog Halaman 972

DPRD Kaltim Dorong Pemprov Angkat Honorer Satpol PP Jadi P3K

redaksi
-
0
DPRD Kaltim Dorong Pemprov Angkat Honorer Satpol PP Jadi P3K

BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kaltim, Hassanudin Mas’ud, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menyelesaikan nasib tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Politisi Golkar ini mengatakan, pihaknya sudah mendapat surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait hal ini. “Kita minta eksekutif untuk segera menjawab, supaya status teman-teman Satpol PP yang sesuai UU bahwa Satpol adalah PNS itu kita bisa masukan,” ujarnya akhir pekan lalu.

Pria yang kerap disapa Hamas ini, menyatakan perubahan status honorer Satpol PP menjadi P3K memang terkendala oleh aturan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Aturan itu adalah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus tenaga honorer.

Namun, ia meyakini bahwa Pemprov Kaltim memiliki anggaran yang cukup untuk menjamin keberadaan honorer Satpol PP. Ia bahkan mengklaim bahwa APBD Daerah bisa menampung sekitar 3 ribu ASN seluruh Kaltim.

Oleh karena itu, ia mendorong Penjabat Gubernur Kaltim untuk membuat surat ke menteri terkait agar semua Satpol PP bisa diangkat menjadi P3K. Ia berharap hal ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemprov.

“Aturan yang membenturkan. Ini untuk seluruh kabupaten/kota, kemungkinan bisa seluruh Indonesia. Tapi kita tetap minta Kaltim dan seluruh kabupaten/kota semua jadi bagian P3K,” tutup Ketua DPRD Kaltim tersebut.(adv/dprdkaltim/kn)

Puji Setyowati dan Fitri Maisyaroh Sampaikan Materi Kepemimpinan kepada Pelajar MTs Negeri Samarinda

redaksi
-
0
Puji Setyowati dan Fitri Maisyaroh Sampaikan Materi Kepemimpinan kepada Pelajar MTs Negeri Samarinda

SAMARINDA – Sebanyak 350 siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Samarinda bertandang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tentang Suara Demokrasi, pada Rabu (8/11/23).

Ratusan pelajar tersebut dibekali pengetahuan berkaitan tentang Motivasi Kepemimpinan dan Kiat serta Tantangan Menjadi Pemimpin. Materi secara langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh.

Siswa dan siswi MTs Negeri Samarinda mengikuti kegiatan secara terpisah, yang mana dari total keseluruhannya dibagi menjadi 2 grup dengan 2 sesi pemaparan yang dilangsungkan di Ruang Rapat sisi kiri dan sisi kanan Gedung E Lantai Dasar Kantor DPRD Kaltim.

“Saya pikir ini adalah langkah strategis yang dilakukan oleh MTs Negeri Samarinda dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat, pintar,cerdas dan juga unggul, mempunyai daya saing dan yang paling penting mereka mempunyai karakter yang baik,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati saat ditemui usai menyampaikan paparan materinya.

Apresiasi itu diberikannya mengingat kunjungan MTs Negeri Samarinda ke DPRD Kaltim ini menurutnya ialah bagian daripada proses pembelajaran putra putri peserta didik, dalam menumbuhkan karakter kepemimpinan di P5.

“Harapan kita kurang lebih 26 tahun lagi mereka yang merupakan generasi Z berumur 13 atau 14 tahun ini adalah calon-calon pemimpin kedepan. Sejak dini sudah dipersiapkan tidak hanya secara ilmu pengetahuan. Tetapi juga bagaimana kepekaan sosial di dalam menghadapi perubahan-perubahan di era digitalisasi dan juga bagaimana menumbuhkan karakter bagi anak-anak didik,” pungkasnya.

Selaras dengan itu, Kepala MTs Negeri Samarinda Misbakhus Sururi membenarkan bahwa kegiatan tersebut ialah salah satu rangkaian dari pembelajaran yaitu kegiatan P5 yang mana dilaksanakan dengan tujuan agar pelajar dapat mendapatkan pembelajaran secara langsung di luar lingkungan sekolahnya.

“Sehingga anak diajak untuk real belajar, turun mengalami atau bahkan melakukan pengalaman-pengalaman hidup. Tujuannya ketika nanti siswa terjun ke masyarakat, mereka sudah pernah punya pengalaman di dalam melaksanakan kehidupan atau bahkan pernah mempelajari tentang penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan kita,” ungkap Misbakhus Sururi menambahkan.

Setelah itu kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dari  DPRD Kaltim untuk MTs Negeri Samarinda dan dari MTs Negeri Samarinda untuk DPRD Kaltim. (adv/dprdkaltim/kn)

Akademisi Hukum Unmul dan ALHI Silaturahmi dengan DPRD Kaltim

redaksi
-
0
Akademisi Hukum Unmul dan ALHI Silaturahmi dengan DPRD Kaltim

SAMARINDA – Sejumlah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) dan Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI) melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa malam lalu (7/11/2023).

Kunjungan ini diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu yang mewakili pimpinan DPRD Kaltim di Ruang VIP Gedung D, Lantai 6 DPRD Kaltim. Ia yang didampingi Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, mengungkapkan rasa senang dan terima kasih atas kedatangan para akademisi hukum tersebut.

“Kami senang dan berterima kasih atas kunjungan bapak dan ibu di kantor kami. Ini merupakan kesempatan untuk bersilaturahim, berdiskusi, dan bertukar pikiran antara DPRD Kaltim dan para pakar atau akademisi hukum dari FH Unmul dan ALHI,” kata Demmu.

Polisiti PAN ini, juga mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim selalu berusaha menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur, baik negeri maupun swasta. Ia menilai bahwa peran dan kontribusi pemikiran akademisi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya dari aspek hukum.

“Setiap lini pemerintahan dan kebijakan pembangunan tidak bisa lepas dari aspek hukum. Termasuk kami sebagai anggota DPRD yang memiliki tugas dan fungsi legislatif. Kami terbuka menerima saran, masukan, bahkan kritik membangun dari para akademisi hukum untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Legislator Dapil Kukar ini, juga menyampaikan apresiasi atas rencana pelaksanaan seminar internasional dan rapat kerja nasional ALHI yang akan diselenggarakan di FH Unmul. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan maksimal, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas fakultas hukum di Kalimantan Timur, Indonesia, dan masyarakat luas.

Acara silaturahmi ini ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kaltim kepada akademisi FH Unmul dan ALHI. Cinderamata tersebut diserahkan oleh Demmu kepada Dekan FH Unmul Mahendra Putra Kurnia, dan oleh Jahidin kepada Ketua ALHI Juajir Sumardi. (Adv/dprdkaltim/KN)

Sah, Ranperda Inisiatif PUG Jadi Perda

redaksi
-
0
Sah, Ranperda Inisiatif PUG Jadi Perda

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim berhasil menyelesaikan pembahasan Ranperda Perubahan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan inisiatif Pemprov Kaltim. Ranperda tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan manusia di Kaltim.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Puji Setyowati dalam Rapat Paripurna Ke 40 yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Rapat juga dihadiri oleh Asisten III Setda Kaltim Reza Indra Riadi yang mewakili Pj Gubernur Kaltim.

Puji Setyowati mengatakan, Ranperda Perubahan PUG akan menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam melaksanakan strategi pembangunan pengarusutamaan gender di daerah. Ia menjelaskan, pengarusutamaan gender adalah integrasi peran gender dalam kebijakan dan program pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

“Kesetaraan gender adalah di mana laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya, sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi,” kata Puji Setyowati.

Ia menambahkan, dengan perubahan Perda ini, diharapkan kepentingan perempuan dan laki-laki dapat terakomodir dalam setiap tahap pembangunan, sehingga keduanya menikmati hasil pembangunan secara berimbang.

Rapat Paripurna 40 DPRD Kaltim (hms)

“Dengan demikian, tujuan PUG akan tercapai dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan,” ujarnya.

Puji Setyowati juga mengungkapkan, Komisi IV bersama dengan Biro Hukum Setda Kaltim dan DKP3A Kaltim telah melakukan percepatan penyelesaian Ranperda tersebut.

Ia berharap, Ranperda tersebut dapat segera difasilitasi oleh Kemendagri RI, sebagaimana permohonan yang telah diajukan Pimpinan Dewan kepada Gubernur Kaltim. Ia mengatakan, hal ini penting untuk segera menetapkan dan mengundangkan Perda tentang PUG di Kaltim.

Muhammad Samsun, sebagai pimpinan rapat, menyatakan bahwa laporan akhir hasil kerja Komisi IV telah selesai dan sesuai dengan tata tertib dewan. Ia juga menyampaikan kepada anggota dewan untuk memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan PUG tersebut.

“Ini adalah agenda kita selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, yaitu persetujuan DPRD Kaltim terhadap Ranperda inisiatif Pemprov Kaltim tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PUG Dalam Pembangunan Daerah menjadi Perda, dan pendapat akhir kepala daerah,” kata Muhammad Samsun.

Dalam paripurna, forum yang menghadiri sepakat untuk menyetujuai Ranperda PAG menjadi produk hukum yang DPRD Kaltik lahirkan tahun ini.(adv/dprdkaltim/kn)

Percepat Penurunan Stunting, Edi-Rendi Gelontorkan Rp 358 Miliar

redaksi
-
0
Percepat Penurunan Stunting, Edi-Rendi Gelontorkan Rp 358 Miliar

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serius dalam menangani stunting. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin.

Beliau menyatakan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan anggaran sebesar 358 miliar rupiah untuk tahun 2024. Dana tersebut diperuntukkan khusus untuk mengurangi angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting.

“Ini merupakan sejarah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tidak dapat menurunkan angka stunting secara maksimal di tahun depan,” kata Rendi Solihin.

Ia mengklaim bahwa penanganan stunting atau masalah kekurangan gizi pada anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berlangsung dengan optimal.

Berdasarkan data pemerintah daerah, kasus stunting pada tahun 2022 telah menurun sebesar 14 persen. Tahun ini, diharapkan akan turun kembali sebesar 1,09 persen. Pemerintah Kabupaten menargetkan, Kutai Kartanegara bebas stunting pada tahun 2024 yang akan datang.

Rendi Solihin menambahkan, Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil mengatasi stunting berkat kerja keras lintas sektor, yang melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian Kutai Kartanegara.

“Melalui kolaborasi dan gotong royong semua pihak, penanganan stunting menunjukkan hasil yang positif. Terjadi penurunan signifikan pada angka stunting di Kutai Kartanegara,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam upaya mengatasi masalah gagal tumbuh pada balita yang disebabkan oleh stunting, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sejumlah 477 tim.

Tim-tim ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensosialisasikan dan mendampingi masyarakat yang berisiko stunting.

Setiap tim terdiri dari tiga orang, sehingga totalnya ada 1.431 orang. Anggota tim terdiri dari bidan, kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan kader Keluarga Berencana (KB).

Semua anggota TPK adalah relawan dan memiliki surat keputusan dari pemerintah kelurahan atau desa di tempat mereka bertugas.

Tugas detail TPK adalah mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita.

TPK akan memberikan pengarahan agar anak-anak mereka tidak mengalami stunting. Salah satu arahan yang diberikan adalah pentingnya mengonsumsi makanan yang bergizi. (adv/krs)

Kukar Perkuat Langkah Pencegahan Stunting dengan Program Desa Bebas Stunting

redaksi
-
0
Kukar Perkuat Langkah Pencegahan Stunting dengan Program Desa Bebas Stunting

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Samboja pada hari Rabu, 8 November 2023.

Kedatangan Rendi Solihin, bersama dengan sejumlah instansi terkait ke Samboja, bertujuan untuk melakukan deklarasi “DBeSt” (Desa Bebas Stunting).

Rendi Solihin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kukar telah menetapkan dua desa dan satu kelurahan sebagai daerah percontohan dalam penanganan stunting, yaitu Desa Giri Agung, Desa Loa Janan Ulu, dan Kelurahan Kuala Samboja.

“Ketiga daerah ini akan menjadi contoh dalam percepatan penurunan angka stunting,” ujar Rendi Solihin kepada para awak media.

Lebih lanjut, Rendi menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kukar termasuk daerah yang berhasil menurunkan angka stunting.

Diperkirakan angka stunting di Kukar pada tahun 2023 mencapai 15 persen, menurun secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 27 persen.

“Namun, kita menunggu hasil resmi dari Kementerian Kesehatan. Informasi yang saya terima menunjukkan bahwa Kukar mengalami penurunan yang signifikan tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Posyandu Kuala Samboja, Lia Rossa, menjelaskan bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, pihaknya secara rutin melakukan berbagai kegiatan.

Aktivitas yang dilakukan oleh kader Posyandu untuk menekan angka stunting antara lain meliputi sosialisasi yang intensif, kontrol rutin dengan kunjungan ke rumah-rumah, hingga penyuluhan tentang asupan gizi untuk bayi dan balita.

“Alhamdulillah, penurunan angka stunting di Samboja cukup tinggi,” kata Lia Rossa.

Ia berharap, usaha para kader dalam menekan angka stunting dapat didukung oleh peningkatan fasilitas di Posyandu.

“Kami berharap ruangan Posyandu ini dapat diperluas sehingga pelayanan terhadap bayi dan balita dapat berlangsung secara maksimal,” harapnya.

Deklarasi DBeSt di Kecamatan Samboja oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, juga diikuti dengan penyerahan bantuan kepada para pelaku usaha kreatif dan UMKM yang berkecimpung dalam sektor perikanan. (adv/krs)

Antusias Sukseskan Piala Dunia U-17

redaksi
-
0
Antusias Sukseskan Piala Dunia U-17

KORANUSANTARA – Indonesia sudah siap menggelar Piala Dunia U-17 2023. Untuk menambah euforia, Radja Nainggolan digaet menjadi duta. Bintang sepak bola Eropa itu akan berduet dengan penggawa timnas putri Indonesia, Sabreena Dressler untuk mempromosikan Piala Dunia U-17 2023.

Radja senang bisa terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-17 edisi ke-19 itu. Apalagi, Piala Dunia U-17 2023 digelar di Indonesia. Di dalam darahnya, mengalir darah Indonesia. Darah Indonesia berasal dari ibunya, Marianus Nainggolan.

’’Senang bisa datang ke negara asal. Saya berharap kita semua bisa menikmati ajang ini,’’ ucap mantan penggawa Inter Milan tersebut.

Radja mengatakan, menjadi duta Piala Dunia U-17 adalah pengalaman baru baginya. ’’Saya merasa ini adalah peluang baru dalam hidup. Sebenarnya saya punya kemungkinan untuk mewakili Indonesia (di ajang internasional). Tapi, saya sudah mewakili Belgia saat masih muda. Sehingga tidak bisa mewakili Indonesia,’’ jelasnya.

Radja berharap Indonesia U-17 bisa terbang tinggi di Piala Dunia U-17. Menurutnya, tidak ada yang mustahil bagi Indonesia. Apalagi, Indonesia bermain di rumah sendiri. ’’Menurut saya, yang harus dilakukan adalah mengejar keinginan dan diselimuti keberuntungan. Proses memang tidak bisa instan. Tapi, intinya, kalian harus terus mengejar mimpi,’’ tegasnya. (*)

Indonesia Kirim 50 Truk untuk Korban Perang di Gaza

redaksi
-
0
Indonesia Kirim 50 Truk untuk Korban Perang di Gaza

KORANUSANTARA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyerahkan 50 truk berisi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza. Semua bantuan itu berasal dari satuan-satuan TNI AD. Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Penyerahan bantuan itu turut disaksikan oleh Mira Institute milik Ustaz Adi Hidayat. ”Bantuan kami berikan kepada Baznas untuk kemudian nanti diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina,” kata Agus, Rabu, 8 November 2023.

Menurut Agus, bantuan kemanusiaan dari prajurit TNI AD untuk rakyat Palestina terdiri atas bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Dia memastikan seluruh bantuan itu sudah dipilah secara selektif. Sehingga dia berani menjamin semuanya layak untuk dikonsumsi dan dipakai. ”Sementara baru 50 truk. Nanti kami berikan lagi berikutnya,” kata perwira tinggi TNI yang menjadi calon tunggal panglima TNI tersebut.

Orang nomor satu di TNI AD itu menyampaikan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut bakal dilakukan bersama bantuan dari kementerian, lembaga, serta instansi lainnya. Besar kemungkinan, bantuan kembali dikirimkan menggunakan pesawat angkut berat C-130 Hercules milik TNI AU. Dua pesawat Hercules yang dikirim ke Mesir pada Sabtu pekan lalu memang sudah berhasil menjalankan misi dan kembali ke Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ustaz Adi Hidayat menyampaikan bahwa Mira Institute turut menambah bantuan yang diberikan oleh TNI AD. Mereka menyerahkan uang Rp 10 miliar sebagai bantuan untuk rakyat Palestina. Uang tersebut diserahkan kepada Baznas melalui TNI AD. ”Ini program bersama-sama dengan bapak KSAD. Jadi, kami sinergi dengan KSAD,” terang salah seorang ustaz kondang tersebut.

Tidak hanya lewat TNI AD, Ustaz Adi Hidayat menyampaikan bahwa Mira Institute juga memberikan bantuan uang Rp 14,3 miliar melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Uang puluhan miliar itu juga mereka titipkan kepada Baznas. Sehingga total sudah ada 24,3 miliar yang mereka donasikan untuk membantu rakyat Palestina. ”Sekarang kami membersamai program dari TNI AD. Barang-barangnya dari TNI AD,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima 22 mahasiswa dari Palestina. Prabowo menegaskan, Indonesia terus membantu dan mendukung Palestina.

Salah satu wujud bantuan dan dukungan Indonesia untuk Palestina adalah memberikan beasiswa kepada para pelajar di sana. Termasuk pendidikan gratis di Universitas Pertahanan.

”Mereka akan ikut beberapa program studi. Ada yang kedokteran, ada yang farmasi, teknik listrik, teknik mesin, teknik informatika,” kata Prabowo. Dia memastikan 22 mahasiswa itu bukan yang terakhir. Indonesia akan terus memberikan beasiswa kepada anak muda dari Palestina.

Menurut Prabowo, beasiswa tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Meski saat ini rakyat Palestina tengah berada di situasi sulit, dia percaya semangat mereka tidak pernah padam. ”Dalam waktu terberat Anda, masa sulit Anda, masyarakat Indonesia akan selalu ada untuk masyarakat Palestina,” ungkap Prabowo. Selain memberikan beasiswa kepada anak muda Palestina, bantuan untuk rakyat Palestina terus dikirim.(*)

 

Mantan Menkominfo Divonis 15 Tahun Penjara

redaksi
-
0
Mantan Menkominfo Divonis 15 Tahun Penjara

KORANUSANTARA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sependapat dengan hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Johnny G Plate. Mantan menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) itu dijatuhi vonis 15 tahun penjara dalam korupsi BTS 4G Kominfo.

Plate dianggap telah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana badan selama 15 tahun, majelis hakim menjatuhkan hukuman denda. ”Denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Fahzal Hendri, Rabu, 8 November 2023.

Majelis hakim juga meminta Plate membayar uang pengganti Rp 15,5 miliar subsider dua tahun. Jumlah uang pengganti yang dibacakan dalam vonis tersebut lebih kecil daripada tuntutan jaksa, yakni Rp 17,8 miliar subsider 7,5 tahun.

Sejumlah hal menjadi pertimbangan yang memberatkan Plate dalam vonis itu. Menurut hakim, selama persidangan, terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Plate juga terbukti meminta uang kepada terdakwa Anang Achmad Latif yang saat itu menjabat Dirut Bakti Kominfo. Mendengar putusan tersebut, Plate melalui penasihat hukumnya langsung menyatakan banding.

Selain Plate, terdakwa lain dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo juga menjalani sidang putusan. Yakni, Anang Achmad Latif serta tenaga ahli pada Hudev UI Yohan Suryanto. Anang dijatuhi hukuman pidana paling tinggi. Dia divonis pidana penjara selama 18 tahun. ”Dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan,” kata hakim.

Anang juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 5 miliar. Uang itu bakal diambil dari uang yang sudah disetorkan Anang kepada kejaksaan Rp 6 miliar. Vonis Anang itu juga sama dengan tuntutan jaksa. Senada dengan Plate, Anang pun mengajukan banding.

Sementara itu, Yohan Suryanto diganjar vonis 5 tahun penjara. Sedikit lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut pidana enam tahun. Yohan tak langsung menyatakan banding. Dia memilih opsi pikir-pikir lebih dulu atas vonis dari majelis hakim. (*)

Mahkamah Konstitusi Gelar Pemilihan Ketua Baru

redaksi
-
0
Mahkamah Konstitusi Gelar Pemilihan Ketua Baru

KORANUSANTARA – Anwar Usman merelakan jabatan ketua Mahkamah Konstitusi. Hal itu seiring putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang etik, Selasa, 7 November 2023. Oleh MKMK, Anwar dinilai melakukan pelanggaran berat.

Meski demikian, dia merasa perlu untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Anwar mengaku, sejak lama telah mengetahui upaya politisasi sekaligus menjadikannya sebagai objek tertentu. Bahkan, dia mengendus sebelum MKMK terbentuk. Namun, Anwar terus berupaya berpikir positif dan tetap melanjutkan pembentukan MKMK. Termasuk tetap memenuhi kewajiban sebagai ketua MK untuk memfasilitasi segala sesuatunya.

Namun, Anwar menilai kerja MKMK menabrak sejumlah aturan. Pertama, pelanggaran terhadap ketentuan peradilan etik yang semestinya digelar tertutup sesuai dengan peraturan MK. Kedua, jenis sanksi dalam putusan yang tidak sesuai norma dalam ketentuan peraturan MK.

“Tetap merupakan pelanggaran norma, terhadap ketentuan yang berlaku,” terangnya. Anwar juga menepis tudingan adanya intervensi. Dia mengklaim, selama 40 tahun menjadi hakim, dirinya tidak pernah melakukan hal tercela. Itu dibuktikan dengan tidak pernah berurusan dengan Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, hingga majelis etik MK.

Anwar menyadari, ketika menangani perkara batas usia capres dan cawapres, muatan politik sangat kuat. Namun, dia menegaskan tetap patuh terhadap asas-asas yang berlaku. “Saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun, dan oleh siapapun, dalam memutus sebuah perkara,” terangnya.

Karena itu, tudingan soal intervensi dia anggap sebagai fitnah yang keji dan tidak berdasarkan atas hukum. Lagi pula, lanjut dia, perkara itu hanya menyangkut norma dan bukan kasus konkret. Pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial.

Anwar juga membeberkan alasannya yang tidak mundur saat menangani perkara usia capres. Dia beralasan, sejak era kepemimpinan Jimly Ashiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, hingga Arief Hidayat, ada banyak perkara yang mengandung konflik kepentingan. Bahkan, berkaitan langsung dengan nasib hakim seperti norma usia hakim MK dan sebagainya. Dalam perkara-perkara tersebut, semua hakim tetap menguji perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Sebab, secara teori MK adalah pengadilan norma.

Anwar juga menepis tudingan soal dirinya yang disebut meloloskan pasangan calon tertentu. “Toh, bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah,” tegasnya.

Meski merasa difitnah secara kejam, Anwar menegaskan tidak akan mengambil upaya hukum apapun. “Semoga yang fitnah dan mendzolimi saya diampuni Allah,” pungkasnya.

Sementara itu, MK akan menggelar pemilihan ketua hari ini. Hal itu diputus dalam rapat permusyawaratan hakim. Sekjen MK Heru Setiawan mengatakan, sesuai amar putusan MKMK, pemilihan ketua harus dilakukan dalam 2×24 jam. Proses pemilihan akan dilakukan dengan rapat para hakim. “Dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya,” ujarnya. Sesuai Peraturan MK nomor 6 tahun 2023, proses pemilihan akan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Jika tak tercapai kesepakatan, pemilihan dilakukan melalui voting.(*)

1...971972973...1,093Halaman 972 dari 1,093