TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2024.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Berau, Madri Pani didampingi Wakil Ketua I, Syarifatul Syadiah dan Wakil Ketua II, Ahmad Rifai, serta jajaran Anggota DPRD Berau dan dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih, forkopimda serta OPD di lingkup Pemkab Berau.

Dalam paripurna tersebut, tujuh fraksi DPRD Berau menyetujui Raperda APBD 2024 ditetapkan menjadi Perda setelah menyampaikan pendapat akhir di ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Selasa (7/11/2023).

Surat Keputusan nomor 23/2023 tentang persetujuan penetapan Raperda APBD menjadi Perda dibacakan Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman sebesar Rp 4 Triliun lebih.

Penyampaian pendapat akhir sendiri dimulai dari fraksi Nasdem yang dibacakan Darlena, fraksi Golkar dibacakan Sri Kumalasari, fraksi PPP dibacakan Suharno, fraksi PKS oleh Rahman, fraksi Demokrat dibacakan Falentinus Keo, fraksi PDIP oleh Rudi Mangunsong terakhir fraksi AIR oleh Fery Kombong.

Meski tujuh fraksi menyatakan setuju, tapi ada beberapa catatan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sebagai acuan oleh setiap fraksi.

Penggunaan dan penyerapan anggaran yang maksimal menjadi catatan mayoritas dari semua fraksi. Kemudian yang selalu ditekankan DPRD adalah inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, DPRD Berau juga meminta agar pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi tentang Perda APBD 2024. Dimana ini juga harus segera dilaksanakan setelah adanya penetapan, karena khusus untuk anggaran pelaksananya dari SKPD.

“Kita berharap dengan telah ditetapkannya Perda APBD 2024 ini, maka pelayanan publik juga bisa ditingkatkan, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau,” tegas Ketua DPRD Berau, Madri Pani menutup Paripurna. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Adanya aksi perubahan dengan Dokumen Digital Kepegawaian (Mentalwan) yang dikelola RSUD Abdul Rivai mendapat respons positif dari Anggota Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

Ia menuturkan, langkah perubahan yang ditempuh pihak RSUD Abdul Rivai sangat baik, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Apalagi di era digital seperti saat ini, tentu berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat yang harus ditunjang dengan peralatan serta teknologi teranyar. Salah stau contohnya, saat ini RSUD Abdul Rivai sudah memiliki alat cuci darah. Ini sebuah kemajuan,” ungkapnya.

Aplikasi Mentalwan disebutkan Ratna, juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pendataan jadwal absen serta meningkatkan kedisiplinan pegawai rumah sakit itu sendiri. Selain itu juga akan tercipta transparansi informasi kepegawaian di RSUD Abdul Rivai.

“Karena sebelumnya saya juga sering mendapatkan keluhan-keluhan terkait pegawai rumah sakit yang terlambat datang untuk melakukan pelayanan masyarakat,” tandasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb yang dikemas Pemkab Berau diapresiasi Fraksi Demokrat DPRD Berau.
Hal itu disampaikan Falentinus Keo Meo dalam penyampaian Pandangan Akhir di Rapat Paripurna, Selasa (7/11/2023).

Falentinus mengungkapkan, kegiatan yang diadakan tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bangkitnya UMKM.

“Setelah diterpa pandemi, kegiatan hiburan dimunculkan lagi dengan konsep yang lebih baik dan menarik serta melibatkan banyak UMKM di dalamnya. Ini sangat positif dan baik dalam peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Dirinya berharap pada tahun-tahun berikutnya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan kembali sebagai penyegaran bagi masyarakat Berau serta UMKM.

“Hiburan rakyat harus bisa terus diupayakan dengan mengevaluasi apa saja kekurangan untuk diperbaiki pada kegiatan berikutnya,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyoroti pernyataan Gubernur Kalimantan Utara, hasil terkait survei yang menyatakan 70 persen warga Kabupaten Berau sepakat bergabung ke Kaltara.

“Pernyataan hasil survei itu, warga Berau yang mana disurvei? angka 70 persen tidak sedikit,” ungkapnya.

Madri menilai, seharusnya pernyataan hasil survei tersebut tidak dilemparkan ke masyarakat. Terlebih data yang ada dianggap belum rill sebagai representatif masyarakat Bumi Batiwakkal.

“Jangan ada klaim secara sepihak terkait persetujuan Berau untuk bergabung ke Kaltara. Hal ini bukan main-main, karena menyangkut kemaslahatan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakannya, seharusnya dalam survei yang dilakukan melibatkan stakeholder, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan hingga dua kesultanan yang ada di kabupaten paling utara Kaltim ini.

“Seharusnya Berau yang harus melakukan survei. Untuk melakukannya pun harus secara akademis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuatu di kemudian hari,” imbuhnya.

Jika survei tersebut benar, bahwa masyarakat menyetujui penggabungan Berau ke Kaltara, maka ada hal yang harus jadi pertimbangan, yakni ibu kota harus Kabupaten Berau.

“Kalau memang masyarakat setuju untuk bergabung, silakan saja. Karena keputusan ada di masyarakat. Tetapi, pendapat saya, Berau harus menjadi ibu kota. Karena dari sisi anggaran saja bisa kita lihat mana yang lebih besar,” bebernya.

Selain itu, rencana pemindahan IKN yang akan membawa banyak dampak positif kepada Kabupaten Berau, juga disinggung Madri. Menurutnya, suatu kesalahan besar jika memutuskan bergabung dengan Kaltara. Maka hal itu perlu menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting.

“Gubernur Kaltim, Isran Noor mengucurkan anggaran ke Berau, dari yang awalnya hanya Rp 300 miliar, saat ini berada di posisi ke dua sebagai kabupaten penerima anggaran yang cukup besar di Kaltim, yaitu Rp 500 miliar lebih,” ujarnya.

“Hal itu dilakukan Gubernur kita untuk mendukung Berau sebagai penyangga IKN, diantaranya juga membenahi infrastruktur seperti jalan dan lain-lain untuk menunjang sektor pariwisata yang akan diandalkan untuk menopang IKN,” sambungnya.

Madri menilai, upaya yang dilakukan Gubernur Kaltim merupakan kontribusi nyata oleh Pemprov dalam membangun Kabupaten Berau, sehingga hal itu juga perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat Berau untuk menyetujui ataupun tidak penggabungan Bumi Batiwakkal dan Bumi Benuanta tersebut.

“Masa kita yang sudah dipersiapkan untuk menyangga IKN mau melepaskan diri begitu saja? Maka pesan saya, hati-hati dalam mengambil keputusan. Lakukan pengkajian dengan sungguh-sungguh dan melibatkan seluruh masyarakat Berau. Kalau saat ini mereka mengklaim survei 70 persen warga Berau setuju, coba kita buat juga survei pembanding yang benar-benar melibatkan masyarakat Berau seutuhnya,” tutupnya. (adv/kn)