Beranda blog Halaman 970

Garuda Asia Tidak Keder meski Lawan Langganan Turnamen

0

KORANUSANTARA – Perjuangan timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2023 dimulai. Skuad Garuda Asia akan melakoni laga pertamanya dengan menjajal Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam, 10 November 2023.

Indonesia dan Ekuador bak langit dan bumi. Anak asuh Bima Sakti merupakan tim debutan di ajang Piala Dunia U-17. Bandingkan dengan sang lawan yang sudah tampil dalam enam edisi. Dengan prestasi terbaik dua kali lolos ke perempatfinal, masing-masing pada edisi 1995 dan 2015. Tapi, Indonesia U-17 punya modal bagus. Status tuan rumah jelas harus disebut pertama. Tiket laga pembukaan ajang yang mulai digelar pada 1985 itu juga sudah sold-out. Artinya, Iqbal Dwijangge dkk bakal didukung setidaknya 45 ribu penonton.

’’Saya pikir itu akan jadi motivasi bagi pemain. Saya tahu harapan suporter dan masyarakat adalah bagaimana kami bisa tampil maksimal di laga pembuka,’’ kata pelatih Indonesia U-17 Bima Sakti. Tapi, besarnya dukungan juga mendatangkan besarnya tekanan. Apalagi, ini laga perdana. Di usia sebelia mereka, Bima sadar terbuka peluang anak asuhnya bakal grogi. ’’Nervous pasti ada. Sekelas Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo saja bisa tegang saat menghadapi suatu pertandingan. Tapi, saya minta semua pemain harus saling support. Karena kekuatan kami adalah kebersamaan,’’ terang pelatih 46 tahun itu.

Penyerang Indonesia U-17 Arkhan Kaka juga mengaku tidak tertekan, malah antusias. Dia juga memastikan semua rekan setim dalam mental yang bagus. ’’Semua persiapan lancar. Semoga kami bisa meraih hasil maksimal,’’ kata striker Persis Solo tersebut. Di kubu lawan, Arkhan tahu ada beberapa pemain yang patut diwaspadai. Ada kiper Cristhian Loor dan gelandang Keny Arroyo. Dua pemain Independiente del Valle itu sudah tampil di Copa Libertadores U-20 musim ini.

’’Mereka adalah tim yang bagus. Ekuador juga punya semangat dan kerja tim yang baik. Tapi, kami bisa melawan itu dengan kompak dan semangat yang sama dengan mereka,’’ jelas pemain asli Blitar, Jawa Timur, itu.  Bima meminta semua pemain untuk habis-habisan demi mengukir sejarah.  ’’Mohon dukungan dari semuanya. Mulai dari masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, pemirsa di televisi, maupun suporter yang hadir di GBT,’’ tegas Bima.

Di sisi lain, pelatih Ekuador U-17 Diego Martinez mengaku tidak keder dengan tekanan penonton. Bagi dia, ada satu hal yang lebih membuatnya khawatir: ancaman teknis dari Indonesia U-17. ’’Skuad Indonesia U-17 ini memiliki beberapa pemain dengan kecepatan tinggi. Mereka juga bisa menguasai bola dengan baik. Itu yang harus kami antisipasi,’’ katanya.

Martinez mengaku tidak semua pemain calon lawan dia tahu. ’’Jadi, kami tidak bisa mengukur bagaimana kekuatan mereka yang sesungguhnya. Tapi, yang jelas, saya yakin mereka bisa bersaing dalam ajang Piala Dunia kali ini. Kami harus hati-hati,’’ ucapnya. (*)

Laporan Dugaan Gratifikasi Wakil Menkumham Berlanjut ke Penyidikan

0

KORANUSANTARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan dugaan gratifikasi yang menyeret nama Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej sudah naik ke tahap penyidikan.

Hal itu ditegaskan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ekspos dan gelar perkara untuk naik ke penyidikan pun sudah digelar. Namun, Ali belum membeberkan siapa saja tersangka dalam perkara itu. KPK bakal mengumumkan tersangka dalam setiap kasus ketika proses penyidikan sudah cukup dan memenuhi syarat-syarat formil. KPK menyatakan bahwa perkara di lingkungan Kemenkumham tersebut tidak mandek.

Ali menyebut, KPK telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari sana akan dianalisis untuk perkembangan lebih lanjut. Ditanya soal berapa jumlah tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara tersebut, Ali juga tak menjelaskan angka pasti.

Dia mengatakan, sesuai dengan perkembangan terbaru, jika kasus itu mengarah pada penyuapan, maka bisa dipastikan tersangkanya lebih dari satu. Sebab, ada penyuap dan penerima suap. Namun, untuk gratifikasi lain lagi. ’’Karena pemberi tidak bisa dijerat,’’ paparnya.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, laporan dari PPATK, berdasar laporan hasil audit (LHA) ditemukan aliran uang dari para terduga. ’’Dan jumlah aliran uangnya ini sedang dilihat,’’ paparnya. Mengenai pasal yang dikenakan, ada beberapa hal yang masih dipetakan. Apakah menggunakan gratifikasi atau suap. Saat ini KPK terus berproses untuk penerapan pasal-pasal tersebut.

Sementara itu, disinggung soal sprindik, Asep menyebut saat ini juga sedang berproses. Menunggu persetujuan pimpinan KPK. ’’Semua masih proses. Dilihat saja nanti,’’ paparnya.

Kasus yang menyeret wakil Menkum HAM itu bermula dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pada Maret lalu. Dia melaporkan Wamenkum HAM atas dugaan tindak pidana korupsi. Edward Omar diduga menerima duit dari dua asisten pribadinya terkait dengan konsultasi hukum dan bantuan pengesahan status badan hukum. Nominalnya sebesar Rp 7 miliar. (*) 

Dwitunggal MK, Suhartoyo Ketua, Sadil Isra Wakilnya

0

KORANUSANTARA – Suhartoyo didapuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar Kamis, 9 November 2023.  Suhartoyo didampingi Saldi Isra sebagai wakil ketua.

Suksesi kepemimpinan di MK tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Majelis Kehormatan MK yang telah mencopot Anwar Usman. Anwar dinyatakan melanggar etik berat berkaitan dengan putusan 90/2023 tentang syarat usia capres-cawapres.

Saldi Isra menuturkan, proses musyawarah berlangsung cair. Tiap-tiap hakim diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sekaligus menyatakan kesiapannya untuk dicalonkan sebagai ketua. Hasilnya, di antara sembilan hakim, muncul dua nama yang bersedia sekaligus didorong untuk maju. Yakni, Saldi Isra dan Suhartoyo.

Tujuh hakim lainnya memiliki alasan yang beragam ihwal ketidaksediaan menjadi ketua MK. Arief Hidayat, misalnya, mengaku ingin mengambil peran yang berbeda. Kemudian, Manaham Sitompul dan Wahiduddin Adams sudah mendekati usia pensiun.

Dari hasil awal tersebut, kemudian disepakati untuk Saldi dan Suhartoyo mengambil kesepakatan. Keduanya lantas mendiskusikan secara tertutup kurang lebih 20 menit.

Pria berdarah Minang itu tidak membeberkan secara detail pertimbangannya memberikan ruang kepada Suhartoyo. Dia hanya menegaskan bahwa hal itu hasil refleksi atas upaya memperbaiki MK ke depan. ”Kita berharap pimpinan, ketua dan wakil ketua, itu kayak dwitunggal ke depan,” ungkapnya. Suhartoyo akan diambil sumpahnya pada Senin, 13 November 2023. Masa jabatan akan berlaku selama lima tahun sejak dilantik.

Sementara itu, Suhartoyo menyatakan sejatinya tidak meminta jabatan tersebut. Kesanggupannya untuk dicalonkan sekaligus ditetapkan sebagai ketua semata-mata didasarkan pada banyaknya desakan dari para rekan sesama hakim. ”Berdasar pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi,” ujarnya.

Padahal, di sisi lain, ada kebutuhan agar MK segera memiliki ketua dalam 2×24 jam pasca putusan MKMK. Kemudian, ada juga kebutuhan untuk bisa kembali merebut kepercayaan publik.

Soal upaya mengembalikan kepercayaan publik ke depan, Suhartoyo belum mau menyampaikan. Dia berdalih saat ini belum resmi dilantik sebagai ketua MK. ”Yang substansial nunggu sah jadi ketua. Sekarang saya belum jadi ketua,” terangnya.(*)

Jelang Pemilu, Masyarakat Jangan Mudah Terpengaruh

0

TANJUNG REDEB – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta masyarakat tidak mudah termakan berita bohong.

Dirinya menilai, masyarakat berperan besar dalam menjaga kondusifitas di lingkungannya. “Selain itu, peran masyarakat juga untuk memberi pemahaman kepada yang belum melek politik,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan agama merupakan isu yang riskan. Maka dari itu, masyarakat diminta tidak mudah terhasut oleh oknum-oknum yang menyebar informasi tidak benar.

“Terkait agama, hal itu merupakan isu yang gampang digoreng. Masyarakat harus cerdas, jangan sampai terpecah belah,” tuturnya.

Madri mengajak masyarakat untuk bersama menjaga persatuan dan kesatuan. Warga didorong untuk berpikir dewasa dengan tidak menjatuhkan satu sama lain.

“Kalau tidak dewasa dalam berpikir hanya emosi dan kepentingan kelompok itu yang membuat cerai berai,” jelasnya.

Politikus NasDem ini berharap, masyarakat bisa memilih pemimpin yang bisa membawa Berau lebih baik di tahun emas.

“Politik yang sehat, merupakan politik yang mampu menyatukan masyarakat seluruhnya. Saya sekali lagi mengingatkan, masyarakat sudah pintar. Jangan mudah terpengaruh,” tutupnya. (adv/kn)

Ketua Komisi I DPRD Berau Dukung Berau Culture Festival Jadi Agenda Tahunan

0

TANJUNG REDEB – Pagelaran pawai bertajuk Berau Culture Festival berlangsung meriah. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai OPD dan paguyuban yang ada di Bumi Batiwakkal.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menilai, pagelaran tersebut merupakan kegiatan yang sangat menarik. Terlebih juga menjadi hiburan untuk masyarakat.

“Saya harap dapat menjadi agenda tahunan, karena banyak dampak positif yang timbul,” katanya.

Dirinya mendorong, Berau Culture Festival masuk kalender pariwisata. Sebab membawa dampak positif terhadap perekonomian, baik pelaku salon maupun pelaku UMKM yang menjajakan jualan mereka di sepanjang jalan yang dilalui peserta.

“Saya setuju. Kalau bisa ke depannya lebih meriah lagi. Lebih banyak pesertanya,” ujarnya.

Dilanjutkan Politikus Gerindra ini, festival tersebut dimintanya terus dipertahankan. Pasalnya, memiliki nilai lebih dalam sektor pariwisata.

“Ke depannya, jika bisa secara nasional. Ajak juga wisatawan dari luar negeri, untuk bisa ikut meramaikan. Inikan unik, orang luar pakai baju adat kita. Mengenalkan kepada mereka juga budaya Berau,” ujarnya.

Peri berharap, ke depannya, kegiatan ini bisa dilaksanakan lebih meriah lagi, dan lebih banyak atraksi yang ditampilkan. Dia mengistilahkan, Indonesia dalam Berau yang memiliki arti berbagai kesenian dan budaya yang ada di Indonesia, bisa ditampilkan pada festival tersebut. “Bukan tidak mungkin. Ini sangat bagus,” tutupnya. (adv/kn)

Tekankan Pentingnya Penganggaran Berbasis Kinerja

0

TANJUNG REDEB – Dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi pada Selasa (7/11/2023) lalu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau, Suharno menyatakan pihaknya setuju dengan R-APBD tahun 2024.

Menurutnya, hal yang penting dalam rangka penyelarasan anggaran harus sepadan dengan kondisi keuangan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan semangat dalam mengangkat konsep mendorong ke arah pencapaian visi Kabupaten Berau suatu langkah tepat dalam pelaksanaan misi berbasis kinerja dan berkarakter.

“Dengan APBD sebesar Rp 4 Triliun lebih, maka kami dari fraksi PPP mengimbau seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan kinerjanya supaya dengan waktu yang ada serapan anggaran yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Suharno.

Selain itu, pihaknya juga mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal. Dengan catatan, tetap memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara sinergi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi terutama pada Dinas PUPR Berau dan OPD yang lainnya dalam serapan belum maksimal.

Menurutnya, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

“Harapan kami setelah ditetapkannya rancanagan APBD tahun anggaran 2024 ini agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penigkatan pendapatan daerah, serta pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Berau,” tuturnya.

“Kami dari fraksi PPP, mengingatkan kepada Pemkab Berau sesuai dengan janji pada waktu kampanye yaitu pembangunan dimulai dari pinggiran, di kota hanya pembenahan. Dengan segala kritik dan saran di atas semoga Pemkab berau dapat lebih berbenah dalam melaksanakan programnya ke depan,” pungkasnya. (adv/kn)

Minta Pemerintah Serius Tindak Lahan yang Tak Kantongi Amdal

0

TANJUNG REDEB – Masih banyaknya lahan yang tidak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memberi peringatan tegas melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Seharusnya pengelolaan lahan tanpa izin Amdal segera ditangani. Jangan dibiarkan begitu saja, karena menjadi dampak negatif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, OPD terkait harus dapat memastikan lahan yang dikelola setiap perusahaan sesuai dengan peraturan dan komitmen untuk lingkungan masyarakat.

“Jangan hanya mau mengambil sumber daya alam saja, tapi tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, termasuk bagaimana komitmen perusahaan dalam mengelola lahan pasca dilakukan pertambangan,” ucapnya.

Dikatakan Rahman, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan lahan namun tidak mengutamakan Amdal dalam pelaksanaannya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dirinya menyebut, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan bersama pihak DLHK dan terkait lainnya untuk membahas hal tersebut lebih lanjut.

“Kami berharap DLHK lebih serius terhadap persoalan ini dan kami juga akan melakukan pembahasan hal ini lebih lanjut jika nanti sudah ada waktunya,” pungkasnya. (adv/set)

Minta Pemerintah Tegas, Selesaikan Persoalan Tapal Batas Berau-Kutim

0

TANJUNG REDEB – Jeritan para petani yang tinggal di perbatasan antara Berau dan Kutai Timur (Kutim) kembali disuarakan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

Ia membeberkan, persoalan tapal batas di wilayah tersebut hingga saat ini belum juga selesai. Karena hal itu, para petani tidak menikmati hasil kebun milik sendiri.

“Karena lahannya dirampas oleh Kutim dengan cara paksa. Dan itu telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga kerap menerima keluhan dari para petani karena mereka sering diintimidasi. Dimana mayoritas mereka merupakan petani sawit. Jika persoalan tapal batas ini tak kunjung ada kejelasan mereka yang dirugikan.

“Pihak Kutim mengatakan itu lahan mereka. Sedangkan, berdasarkan aturan yang berlaku, lahan itu milik Berau,” tuturnya.

Darlena meminta Pemkab Berau bisa tegas untuk menuntaskan permasalahan tapal batas ini. Sebab, lahan di sana sudah diakui oleh Kutim dengan cara memasang tapal batas.

“Kami hanya memfasilitasi sebagai wakil rakyat, karena penentu kebijakan tetap kepala daerah,” tandasnya. (adv/kn)

Banyak OPD Tak Hadir dalam Paripurna Pandangan Akhir Fraksi, Rudi: Padahal sebagai Ujung Tombak

0

TANJUNG REDEB – Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak hadir. Hal itu disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Dia menuturkan, tidak hadirnya sejumlah pimpinan atau perwakilan OPD harus jadi perhatian. Padahal, kata Rudi, rapat paripurna penyampaian akhir fraksi sangat penting.

“Tentu hal ini sangat disayangkan. Mestinya rapat paripurna pandangan akhir fraksi ini disaksikan seluruh jajaran eksekutif. Tetapi malah tidak hadir,” ungkapnya sebelum membacakan notulen R-APBD Fraksi PDI-P.

Menurutnya, seluruh jajaran OPD harus hadir, sebab rapat paripurna tersebut membahas soal anggaran.

“Apalagi mereka sebagai ujung tombak pelaksana anggaran dan penanggung jawab penggunaan anggaran nantinya,” ujarnya.

Rudi menjelaskan, memang pada pembahasan anggaran hanya diikuti oleh TAPD dan Banggar DPRD Berau saja. Meski begitu, ungkap dia, pelaksana pengguna anggaran tetap dijalankan oleh OPD.

“Ini masalah anggaran, walaupun mereka tidak ikut saat pembahasan, tetapi pihak OPD sebagai pelaksana anggarannya,” pungkasnya. (adv/set)

Begini Catatan Fraksi NasDem

0

TANJUNG REDEB – Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir, Fraksi NasDem DPRD Berau menyetujui Raperda APBD 2024 menjadi Perda. Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi NasDem DPRD Berau, Darlena di Gedung DPRD Berau, Selasa (7/11/2023).

Darlena menyebut, ada beberapa catatan khusus yang diberikan pihaknya untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

“Fraksi NasDem memberikan cacatan untuk optimalisasi pelaksanaan pembangunan menjadi lebih baik lagi,” ujar Dalena saat menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Pertama, meminta Pemkab Berau melakukan terobosan untuk mengoptimalkan realisasi anggaran guna menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) nantinya. “Pemerintah daerah perlu trobosan agar tidak terjadi banyaknya Silpa,” jelasnya.

Kedua, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah diminta lebih menekankan asas manfaat kepada masyarakat. “Jangan lagi pembangunan lebih ke perkotaan saja. Sementara, di daerah perkampungan sangat minim perhatian,” katanya.

Ketiga, pihaknya mengingatkan kembali terkait realisasi pembangunan Jembatan Kelay III agar segera dilaksanakan. “Fraksi NasDem kembali mengingatkan, agar pelaksanaan pembangunan Jembatan Kelay III secepatnya diwujudkan,” terangnya.

Terakhir, ungkap Darlena, rencana pembangunan yang direalisasikan nantinya harus sesuai permintaa masyarakat di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Baca Juga:   Ahmad Rifai Harap Raihan WTP Kembali Diraih

“Sesuai dengan jargon bupati, uang rakyat untuk rakyat, maka hasil pembangunan harus merata di seluruh Kabupaten Berau tanpa terkecuali,” tegasnya.

Kendati demikian, dirinya berharap dengan ditetapkannya RAPBD, dapat membawa perubahan kepada Kabupaten Berau yang lebih baik lagi.

“Kami Fraksi NasDem menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Perda,” tutupnya. (adv/kn)